Senin, 17 Desember 2018

Penjaminan Mutu (107)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Di penghujung tahun 2018 ini LPMP Kalimantan Barat kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 bagi guru PJOK jenjang Sekolah Dasar. Bimbingan teknis diselenggarakan dalam rangka mengakomodir permintaan dari Kabupaten/Kota terkait dengan implementasi kurikulum 2013 khususnya bagi guru PJOK jenjang Sekolah Dasar (SD).  Hal ini dikarenakan bahwasannya guru PJOK belum pernah berkesempatan untuk diberikannya bimbingan Teknis terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 tersebut dan mereka sangat menanti-nantikan bimbingan teknis ini sehingga kesulitan dan kendala yang mereka hadapi terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 di daerah masing-masing dapat minimalisir.

Dalam kegiatan tersebut terungkap bahwasannya implementasi kurikulum 2013 ternyata tidaklah sesulit yang mereka bayangkan, hal ini diungkapkan oleh para narasumber dimasing-masing kelas, “sebelumnya mereka sama sekali belum familiar dengan konsep pembelajaran di kurikulum 2013, akan tetapi setelah mereka di bimbing dan dipandu secara seksama dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, baru lah mereka menyadari bahwasannya implementasi Kurikulum 2013 itu tidaklah sulit.”

Selama 4 (empat) hari dari tanggal 4 s/d 7 Desember 2018  sejumlah 84 (delapan puluh empat) peserta menerima materi yang disampaikan oleh narasumber dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi, bagaimana tidak  semangat mensana in conpore sano masih melekat di jiwa masing-masing peserta karena mereka beranggapan bahwa segala tujuan itu hanya bisa dicapai dengan tubuh dan pikiran yang sehat.

Kepala LPMP Kalimantan Barat  Drs. Aristo Rahadi berkesempatan menyampaikan arahannya di acara pembukaan “Guru olah raga jangan hanya memfokuskan kegiatan belajar mengajar dilapangan saja akan tetapi juga harus menanamkan  pendidikan karakter kepada anak didik, kegiatan ini tentunya dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi guru khususnya guru PJOK,” ujarnya. 

Kasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Barat, Bapak Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si menambahkan bahwasannya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) guru PJOK disiapkan untuk mengikuti kegiatan ini, masih tersisa 80 (delapan puluh) orang peserta lagi yang akan mengikuti kegiatan Bimtek Tahap II  yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 20 Desember 2018 mendatang. Salam Olah Raga………………

Jakarta, Kemendikbud --- Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah guru.

“Sebenarnya kalau masalah guru ini tertangani dengan baik, maka 70% urusan pendidikan di Indonesia ini selesai. Yang kita butuhkan saat ini adalah guru yang kreatif, cerdas, inovatif, bekerja berdasarkan panggilan jiwa sehingga pikiran dan hatinya akan tergerak,” demikian disampaikan Mendikbud dalam sambutannya saat membuka Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ditambahkan Mendikbud, saat ini beban kerja guru bukan lagi 24 jam tatap muka melainkan 8 jam selama 5 hari kerja seperti ASN pada umumnya. Hal ini sudah diterapkan mulai tahun ini, secara bertahap sekolah menerapkan jam belajar mengajar selama 8 jam selama 5 hari kerja.

“Untuk siswa, sekolah bisa menerapkan program reguler seperti pada umumnya atau boarding school. Untuk sekolah negeri tetap sekolah reguler dan kalau memang ada kebijakan untuk pelajaran tambahan, silahkan melaksanakan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah sendiri maupun bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan di luar sekolah. Namun, guru tetap masuk 8 jam dan tidak perlu menambah jam mengajar. Dengan begitu, saya berharap agar tidak ada lagi guru yang sudah mempunyai sertifikat tetapi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka”, jelas Mendikbud.

“Bapak dan Ibu jangan mengira bahwa Kemendikbud senang bila guru tidak mendapatkan tunjangan profesi karena ini justru akan membuat masalah yaitu menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA). Kalau banyak dana SILPA-nya maka daerah tersebut dianggap tidak berhasil menggunakan anggaran”, kata Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan  bahwa APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Sebanyak 20%  dari anggaran tersebut atau sebesar Rp492,5 triliun diperuntukkan  bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp308,38 triliun  atau 62,62% ditransfer ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag) yaitu sebesar Rp51,9 triliun (10,53%). Di posisi kedua yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yaitu sebesar Rp40,2 triliun (8,14%). Sedangkan Kemendikbud menempati posisi ketiga dengan jumlah anggaran Rp35,99 triliun (7,31%).

“Ini artinya bahwa tanggung jawab pendidikan semakin dilimpahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga semakin diperbesar. Tahun 2019, Kemendikbud sudah tidak lagi mengelola dana bantuan fisik karena langsung ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) dan kami akan lebih fokus kepada pembinaan mutu, pengawasan, regulasi, dan afirmasi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Maju atau tidaknya pendidikan ditentukan oleh kinerja masing-masing kabupaten dan kota,” tambah Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan, ada 2 jenis dana pendidikan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kecuali untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat yang mendapatkan dana tambahan karena merupakan daerah otonomi khusus. DAK terbagi menjadi 2 yakni DAK fisik dan DAK non fisik. “Dengan DAK fisik inilah, pemerintah daerah seharusnya juga membangun sekolah baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah. Sedangkan DAK non fisik terutama ditujukan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana inilah yang harus dikelola dengan baik”, ujar Mendikbud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan ini bertujuan  untuk menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru yang meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.

“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi/kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran, yang akan diusulkan oleh bupati/walikota/gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.

Penerapan Sistem Zonasi

Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga menyampaikan agar sistem zonasi benar-benar dapat dilaksanakan untuk kemajuan dunia pendidikan. “Sistem zonasi akan terus kita perkuat. Tahun depan ada 2.578 zona di seluruh Indonesia yang telah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan. Jadi nanti semua penanganan pendidikan akan berbasis zona. Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem zonasi di Asia Tenggara. Singapura telah menerapkan zonasi sejak 12 tahun yang lalu. Australia, Amerika Serikat, dan Jepang juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan,” jelas Mendikbud.

Terkait dengan itu, Mendikbud mengharapkan  agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ke depannya menyediakan jurusan mayor dan minor untuk setiap calon guru. “Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Menristekdikti agar LPTK kembali memiliki double track untuk setiap guru dimana guru mengajar minimum 2 mata pelajaran yang serumpun, contohnya Sosiologi dengan Antropologi. Selama ini yang membuat kita boros adalah keadaan dimana satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran dan kalau mau mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan dikatakan tidak linier dan tidak diakui. Untuk para guru yang sudah ada maka akan kita sekolahkan kembali sesuai dengan kebutuhan di masing-masing zona. Oleh karena itu, pemetaan guru sangat penting”, pungkas Mendikbud.

Kegiatan Pengolahan Data dan Analisis Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 20-22 November 2018, bertempat di Hotel Gajahmada. dengan Narasumber Dr. Amrazi Zakso, M.Pd dari Universitas Tanjung Pura . Kegiatan Analisis Data Mutu Provinsi  Kalimantan Barat Tahun 2018 ini diselenggarakan dalam rangka mensinergikan pemahaman dan persepsi tentang penjaminan mutu sehingga komitmen masing-masing pihak dalam penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat direalisasikan.hasil analisis tersebut dapat disusun sebuah draf capaian pemenuhan standar pendidikan dan selanjutnya akan diadakan seminar diseminasi, sehingga pada akhirnya bisa dibuat rekomendasi untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan kabupaten, kota maupun provinsi.

dilaksanakannya kegiatan Pengolahan Data dan Analisis Mutu Pendidikan juga diharapkan dapat mencapai suatu kesepahaman dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan khususnya di Kalimantan Barat. Keberhasilan pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan ini memerlukan komitmen pemerintah daerah dan sekolah dalam melaksanakan pengumpulan data mutu pendidikan. 

Pontianak - Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen Sistem Penjamian Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 

Satuan pendidikan melakukan pengolahan dan analisa data bukti yang telah terkumpul.  Data bukti yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan saat ini terhadap SNP.  Hasil analisis dari penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu menggambarkan peta capaian mutu satuan pendidikan terhadap standar, masalah-masalah yang dihadapi serta rekomendasi perbaikannya. Saat ini bertempat di LPMP Kalimantan Barat Kegiatan Penyusunan Bahan Pemetaan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 menghadirkan narasumber yakni : Kepala LPMP Kalimantan Barat, Dr. Amrozi Zakso, M.Pd. Pakar statistik dari FKIP Universitas Tanjungpura dan Staf LPMP Kalimantan Barat. Salah satu Hasil yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersusunnya Sistematika Buku Peta Mutu. Kegiatan akan berlangsung hingga tanggal 18 November 2018.

Pontianak - Bertempat di Hotel Mercure Pontianak Kegiatan Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Melalui Kemitraan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakandan dibuka secara resmi oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat tanggal 15  November 2018. Adapun  Narasumber kegiatan ini adalah Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd  dari LPPKS Indonesia, Drs. Aristo Rahadi, M.Pd Kepala LPMP Kalimantan Barat, Dr. Herlina, SE,M.Pd Widyaiswara lpmp Kalbar,   Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si  Kasi Fpmp LPMP Kalbar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Menyamakan Persepsi berkenaan tentang Kebijakan serta Pola Penyiapan dan Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menjalin kerjasama dan kesepahaman antar pihak yaitu : Pemerintah Pusat (LPMP) dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengembangan SDM Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan Program Penyiapan dan Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten/Kota. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengembangan SDM Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan Program Penyiapan dan Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten/Kota, dan staf LPMP Kalimantan Barat.