Minggu, 21 Oktober 2018

Pontianak - Untuk mengetahui gambaran kebutuhan dan pengembangan SDM kedepan, LPMP Kalimantan Barat melaksanakan Training Need Assessment (TNA) terhadap staf LPMP Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018. TNA ini untuk memetakan kompetensi staf terkait dengan rincian tugas pada masing-masing jabatan yang ada.
Hasil dari TNA ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah staf yang menduduki suatu jabatan mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tindak lanjut dari hasil TNA ini akan digunakan sebagai dasar untuk program peningkatan kompetensi staf, rolling dan promosi.
Lebih jauh lagi kedepan TNA dan tindak lanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam Penataan Sistem Manajemen SDM Lembaga.

Penghargaan Untuk Pegawai LPMP Kalimantan Barat

Written by Sabtu, 09 Jun 2018 13:20

Pontianak – Sehubungan dengan sederet prestasi yang telah diraih LPMP Kalimantan Barat diawal tahun ini, Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaik sehingga LPMP Kalimantan Barat mempu mencapai prestasi tersebut. Apresiasi dalam bentuk Piagam Penghargaan Kepala LPMP Kalimantan Barat diberikan kepada :


1.    Tim Pengelola e-Kehadiran LPMP Kalimantan Barat

Tim pengelola e-Kehadiran LPMP Kalimantan Barat telah menunjukkan kinerja terbaik sehingga mengantarkan LPMP Kalimantan Barat sebagai Terbaik I dalam Impelementasi Sistem Perekaman Data Kehadiran Terpusat (e-Kehadiran) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Tim pengelola e- kehadiran yang terdiri staf kepegawaian subbagian umum dan staf pengelola sistem dan jaringan dari Seksi Sistem Informasi.

2.    Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja

LPMP Kalimantan Barat juga memperoleh penghargaan atas perolehan nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 sebesar 75, 45 dengan predikat “BB” (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kerja yang andal) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk itu Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada  Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari staf di bagian perencanaan dan perwakilian staf dari masing-masing seksi.

3.    Tim Penyusun Laporan Keuangan

LPMP Kalimantan Barat pada tahun 2017 mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam capaian tersebut berkat kerjasama dan kerja keras dari Tim Penyusun Laporan Keuangan, untuk itu Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari staf bagian penyusuna laporan keuangan dan staf dari bagian BMN.


Piagam penghargaan diserahkan oleh Kasubbag Umum LPMP Kalimantan Barat Bapak Kurniadi, SE, MM pada hari Senin 4 Juni 2018 didepan seluruh Pegawai LPMP Kalimantan Barat.

Sosialisasi WBK dan WBBM di LPMP Kalimantan Barat

Written by Minggu, 03 Jun 2018 20:40

Pontianak - Dalam rangka menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), LPMP Kalimantan Barat menggelar sosialisasi terkait kegiatan yang mendukung tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada seluruh warga LPMP Kalimantan Barat. Guna mendukung Zona Integritas tersebut, LPMP Kalimantan Barat melaksanakan beberapa kegiatan dengan mengundang para narasumber yang berkompeten dalam melakukan pendampingan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan memberikan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21, 28 dan 30 Mei 2018 bertempat di Auditorium Ki Hajar Dewantara LPMP Kalimantan Barat dengan materi sebagai berikut :

  1. Whistle Blowing System oleh Rusdy Sofyan (Korwas Bidang Investigasi BPKP Provinsi Kalimantan Barat).
  2. Gratifikasi oleh Arman Sahri R. Harahap (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat).
  3. Pelayanan Prima oleh Ariyanto (Bank Mandiri).
  4. Pembangunan Zona Integritas WBK dan Tunas Integritas oleh Hindun Basri Purba (Biro Umum Kemendikbud)
  5. Peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS oleh Aliyas (Kabag Umum dan Kepegawaian Setditjen Dikdasmen).
  6. PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Trisno Zuardi (Kabag Hukum Tatalaksana Kepegawaian Itjen Kemendikbud).
  7. Permendikbud Nomor 126 tahun 2014 tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kemendikbud oleh Sujana Gitanegara (Kasubbag Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud).
  8. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kemendikbud oleh Sujana Gitanegara (Kasubbag Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud).
  9. Penguatan akuntabilitas Kinerja oleh Dodi Wahyu Priambodo (Kabag Akuntabailitas Kinerja, Biro keuangan kemendikbud).

Rapat Pleno Hasil Kerja Tim RB

Written by Kamis, 31 Mei 2018 16:54

Pontianak - Pada tahun 2018, LPMP Kalimantan Barat ditunjuk untuk menjadi salah satu UPT Dikdasmen, Kemendikbud untuk menuju zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Tim Reformasi Birokraksi dalam melengkapi keenam komponen pengungkit untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi yang telah ditetapkan yaitu :
1.    Manajemen Perubahan
2.    Penataan Ketatalaksanaan
3.    Penataaan Sistem Manajemen SDM
4.    Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5.    Penguatan Pengawasan
6.    Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pada tanggal 17 Mei 2018, diadakan pleno untuk menampilkan hasil kerja masing-masing tim, dengan cara menjelaskan target dan langkah pencapaian target serta apa saja yang telah dan akan dilakukan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LPMP dan seluruh pejabat struktural dan fungsional serta seluruh anggota Tim reformasi Birokrasi dan Tim SPI yang seluruhnya tergabung dalam Tim Tunas Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) di LPMP Kalimantan Barat. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan seluruh anggota tim tunas integritas dapat lebih memahami pelaksanaan tugasnya sebagai agen perubahan untuk mendorong terwujudnya WBK di LPMP Kalimantan Barat.

Pontianak - Dalam rangka persiapan menuju zona integritas menuju WBK, LPMP Kalimantan Barat, dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Kurniadi SE, MM melakukan Best Practise Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK ke LPMP Jawa Tengah., yang diterima oleh Kepala LPMP Jawa Tengah beserta tim Zona Integritas LPMP Jawa Tengah. LPMP Jawa Tengah menjadi tujuan untuk melakukan Best Practise Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK karena LPMP Jawa Tengah telah lebih dahulu melakukan persiapan pembangunan zona integritas yang telah dinilai oleh Menpan dan memperoleh predikat WBK.
Pada kunjungan selama 3 hari, dari tanggal 3 s.d. 5 Desember 2017, Tim Reformasi Birokrasi LPMP Kalimantan Barat berusaha untuk menambah wawasan, mengadopsi dan mengadaptasi langkah-langkah yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah untuk menuju Zona Intergritas WBK.  Selama 3 hari tersebut, LPMP Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada tim LPMP Kalimantan Barat meliputi 6 aspek pengungkit yang perlu dipersiapkan dalam rangka menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataaan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
Terima Kasih kepada LPMP Jawa Tengah, semoga LPMP Kalimantan Barat dapat memperoleh predikat WBK.

Pencanangan WBK LPMP Kalimantan Barat

Written by Senin, 20 Maret 2017 16:04

Pontianak - Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK merupakan singkatan dari Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disebut komponen pengungkit. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan ditambah dua indikator keberhasilan.
LPMP adalah Unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP Mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi berdasarkan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, LPMP Kalimantan Barat harus memiliki komitmen  untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebagai tahap awal dilakukan Pencanangan dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di LPMP Kalimantan Barat. Pencanangan dan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017 sebagai landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPMP Kalimantan Barat.
Kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di LPMP Kalimantan Barat diawali dengan pencanangan yang dilakukan oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat yang ditandai dengan penguntingan pita sebagai tanda memasuki Zona Integritas, dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang melibatkan seluruh pegawai LPMP Kalimantan Barat yang terdiri dari pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, Widyaiswara, staf dan tenaga kontrak LPMP Kalimantan Barat.


Pontianak - Aparatur Sipil Negara merupakan penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian. Mengingat begitu pentingnya peranan ASN, maka manajemen ASN diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan organisasi dapat tercapai. Undang-undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan  sistem  merit  dalam pengelolaan kebijakan dan manajemen ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

 

Untuk mewujudkan sistem merit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilaksanakan asesmen pegawai dalam rangka menjaring data potensi dan kompetensi masing-masing pegawai. Selaku unit yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kepegawaian akan menyelenggarakan  asesmen kompetensi dan potensi pegawai tahun 2017.

 

 

Keberhasilan pelaksanaan asesmen kompetensi dan potensi pegawai, harus  didukung  dengan tersedianya panduan pelaksanaan yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan  asesmen serta tugas dan peran setiap pihak yang terlibat. Diharapkan, setiap  pihak  yang terlibat dapat mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan  asesmen  di  lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan  demikian  asesmen  dapat terlaksana  dengan  baik dan lancar.

 

LPMP Kalimantan Barat akan merencanakan pelaksanakan sosialisasi kegiatan ini pada bulan Juli 2017 kepada seluruh pegawainya. 

 

 

Pontianak - LPMP Kalbar mengadakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Serta Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Menuju WBK dan WBBM, ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No. 036/P/2016 Tentang pembentukan tim reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 dan peraturan    Pemerintah yang    telah   menerbitkan Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang   Grand   Design Reformasi   Birokrasi   yang   mengatur   tentang   pelaksanaan   program reformasi  birokrasi.  Peraturan  tersebut  menargetkan  tercapainya  tiga sasaran  hasil  utama   yaitu  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta  peningkatan pelayanan  publik.
Dalam  rangka  mengakselerasi  pencapaian  sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan POM  membangun  unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Penandatanganan Pakta Integritas ini disaksikan Kepala LPMP Kalbar dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi .