Jumat, 17 Mei 2013 12:39

Kemdikbud Siapkan Format Baru UN Untuk Siswa SD

Written by Admin
Rate this item
(0 votes)

Jakarta - Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) akan tetap diberlakukan. Namun, bentuknya tidak lagi seperti UN sebelumnya.

Pelaksanaan ujian untuk tingkat SD juga tidak lagi jadi tanggung jawab Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) seperti pelaksanaan UN  untuk tingkat SLTP dan SMU.

Pemerintah siapkan format baru UN untuk Siswa SD

Demikian klarifikasi yang disampaikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi pemberitaan di media yang menyebut UN utk SD dihapuskan.

Juru bicara Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad mengatakan Peraturan Pemerintah no.32 tahun 2013  mengenai Badan Standar Nasional Pendidikan  yang diterbitkan 7  mei kemarin,  sedikit merevisi kewenangan dan tanggung jawab lembaga tersebut.

Dimana pada  pasal 671a disebutkan  pemerintah menugaskan BNSP untuk  menyelenggarakan Ujian Nasional untuk pendidikan formal tingkat dasar dan menengah,  dikecualikan untuk tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah,  Sekolah Dasar Luar Biasa atau yang setingkatnya.

“Dikecualikan bukan serta merta UN untuk SD dihapuskan. Kita perlu hati-hati membacanya. Karena pada pasal selanjutnya ada disebutkan kalau pelaksanaan UN untuk SD pada level teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai hal itu, karena PP-nya juga baru diterbitkan.” Jelas Ibnu Hamad.

“ Apa maknanya tetap akan ada UN atau ada ujian yang lainnya, pasti akan ada evaluasi.   Pelaksanannya  dan siapa penyelenggaranya apa pada level propinsi seperti sekarang atau pada level Kabupaten ataukah  pada level Sekolah itu yang nanti akan dibahas di Permendikbud.” Jelasnya.

Revisi kewenangan BNSP dalam PP no.32 tahun 2013 ini terkait dengan perubahan pada kurikulum nasional. Penghapusan UN format lama itingkat SD ini mengamini aspirasi sejumlah kalangan  yang menentang pelaksanaan UN ditingkat SD. Mereka menilai UN bagi siswa SD tidak diperlukan karena hanya akan membebani siswa saja. Kajian sejumlah pakar menyebut pelaksanaan UN ditingkat SD tidak berkorelasi dengan peningkatan mutu pendidikan.

Kebijakan ini juga disambut baik Komisi X DPR. Dengan ditiadakannya UN Sekolah Dasar format lama maka anggaran pendidikan bisa dihemat hingga puluhan milyar rupiah.

Rawan manipulasi

Sementara itu pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Makmuri Sukarno melihat pencabutan kewenangan BNSP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional bagi siswa SD, memiliki preseden buruk bagi kualitas pendidikan nasional di tingkat SD.

Karena tanpa keterlibatan BNSP akan sulit menentukan parameter keberhasilan penyelenggaraan pendidikan ditingkat SD.  Apalagi jika ke depan penyelenggaraan UN diserahkan ke daerah atau sekolah, hal ini rawan penyelewengan dan manipulasi data mengenai kualitas pendidikan  di suatu daerah.

“ Umumnya propinsi itu memiliki harga diri dan ingin disebut  berprestasi dibidang pendidikan. sehingga kemungkinan akan sangat mudah diluluskan semua. Itu yang terjadi selama Orde Baru. Akhirnya lulus 100% disemua sekolah. Kecenderungan seperti itu akan semakin kuat. Padahal kita tahu kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.” Tegasnya.

Untuk mencegah hal  itu terjadi, Makmuri menyarankan agar pelepasan kewenangan dan control BNSP terhadap evaluasi pendidikan di SD dilakukan secara bertahap. Seiring dengan upaya pemerintah  melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di tanah air.

Pengecualian Ujian Nasional untuk SD ini berlaku mulai tahun ajaran 2013/2014. Dalam PP no. 32/2013 juga diatur penghapusan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat.

 

Sumber : http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/

Read 1817 times