Kamis, 16 Mei 2019 08:06

Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Provinsi Kalimantan Barat 2019

Written by admin
Rate this item
(2 votes)

Pontianak - LPMP Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan pemerintah terkait penerapan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal di tingkat satuan pendidikan melalui sekolah model dan sistem pengimbasannya.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk
1. menyamakan persepsi antara LPMP Kalimantan Barat dengan pemerintah daerah berkenaan dengan kebijakan pengembangan sekolah model serta pola pengimbasannya.
2. Menjalin kerjasama dan kesepahaman dalam memfasilitassi satuan pendidikan untuk mengimplementasikan SPMI dalam upaya pemenuhan 8 SNP.
3. Membentuk sekretariat Tim Penjaminan Mutu Daerah (TPMPD) dalam rangka sinergisitas mutu pendidikan didaerah masing-masing.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat, Bpk. Drs. Aristo Rahadi, M.Pd di Hotel Gajahmada Pontianak. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 s.d 17 Mei 2019.
Hari kedua kegiatan Sosialisasi SPMI kepada Pemerintah Daerah di Hotel Gajahmada, peserta mendapatkan penjelasan teknis terkait tahapan yang akan di lakukan oleh sekolah binaan dan pemerintah daerah terkait kegiatan SPMI dan SPME. .
Kasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si menjelaskan sekolah binaan akan melakukan 3 kali pendampingan dengan dana bantuan pemerintah yang didapat masing-masing sekolah binaan
.
Pendampingan pertama, sekolah akan melakukan Bimtek SPMI selama 4 hari. Untuk pendampingan kedua, dilakukan selama dua hari terkait pemenuhan 8 SNP, sedangkan pendampingan ketiga terkait bagaimana sekolah binaan dapat memunculkan program unggulan sekolah yang disebut program kekhasan.

Kegiatan sosialisasi SPMI ini di tutup dengan pembahasan naskah kesepakatan antara LPMP Kalimantan Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal di wilayahnya masing-masing.

Untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Binaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota akan : Berupaya mengalokasikan anggaran untuk mendukung tahapan pelaksanaan program Sekolah Binaan.Mensinergikan Program yang telah tertuang di Program Tahun 2019 untuk diarahkan/memprioritaskan ke Sekolah Binaan.       Sekolah binaan akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan mengetahui capaian mutu yang telah dicapai pada Sekolah Binaan tersebut, dan apabila menunjukkan kinerja yang kurang baik dapat diganti dengan sekolah lainnya.

 

 

 

 

 

Read 2190 times Last modified on Kamis, 22 Agustus 2019 13:49