Selasa, 02 Juli 2019 08:16

Sosialisasi 11 Satker Calon ZI-WBK/WBBM dan Pendayagunaan Agen Perubahan

Written by kem
Rate this item
(0 votes)

Bertempat di Hotel Bogor Valley, Bogor; telah berlangsung kegiatan Sosialisasi Calon Satuan Kerja ZI-WBK/WBBM dan Pendayagunaan Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen).  Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26 s.d. 28 Juni 2019. Dalam laporannya Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian, Suhartono Arham menyampaikan bahwa peserta kegiatan ini adalah Tim RBI LPMP, Direktorat dan Sekretariat Ditjen Dikdasmen serta para agen perubahan. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang pembekalan dan uji coba presentasi terhadap Satker WI-WBK/WBBM yang akan diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM. Tahun 2019 Ditjen Dikdasmen, mengusulkan 18 Satker untuk memperoleh  predikat ZI-WBK/WBBM kepada Tim RB Kemdikbud. Namun, setelah melalui penilaian internal oleh Tim Asesor terhadap berbagai indikator seperti Nilai AKIP, pemenuhan atas LHKPN dan LHKASN serta Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka diputuskan 11 Satker LPMP dianggap layak untuk diusulkan ZI-WBK/WBBM, yaitu 2 satker WBBM (LPMP Jawa Timur dan Jawa Tengah) dan 9 satker WBK (LPMP DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Riau, Bangka Belitung dan Bali). Kepada masing-masing 11 satker LPMP yang sudah diusulkan agar menyampaikan presentasi masing-masing paling lama 15 menit, sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai kesiapan para Satker yang diusulkan WBK/WBBM. Diharapkan 11 satker LPMP agar dapat melakukan pembenahan dan mempersiapkan diri, sehingga pada waktunya nanti kedatangan yang tidak terduga dari Tim Penilai Eksternal Kementerian PANRB, Ombudsman dan KPK dapat diantisipasi dan kita siap untuk dikunjungi dan dievaluasi.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Dr. Sutanto, MA. Dalam sambutan dan pengarahannya Beliau menyampaikan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini menjadi trending topik yaitu tentang PPDB Tahun 2019 (Permendikbud No 51/2018), bahwa penyelenggaraan PPDB Tahun 2019 wajib menggunakan 3 (tiga) jalur yaitu jalur zonasi (90%), prestasi (5%) dan perpindahan orang tua/wali (5%). Nilai UN tidak dijadikan syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua.

Namun, dalam penerapannya pelaksanaan PPDB masih beragam di masing-masing pemerintah daerah. Contoh Jawa Barat, dikenal dengan istilah jalur zonasi kombinasi. DKI jalur non zonasi, dan sebagainya. Jawa Timur menetapkan zonasi 80%. Ditegaskan bahwa penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Latar belakang kebijakan zonasi diterapkan sejak tahun 2016 adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sistem zonasi mulai dari penerimaan peserta didik baru, terutama untuk memberikan akses yang setara dan adil, kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, namun juga untuk membenahi berbagai Standar Nasional Pendidikan mulai dari kurikulum, sebaran guru dan peserta didik, kualitas sarana prasarana. Semoga program pendidikan nantinya akan ditangani berbasis zonasi. Demikian hal disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Dikdasmen dihadapan para peserta dari LPMP seluruh Indonesia, Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Ditjen Dikdasmen.

Disamping itu, dalam pengarahan beliau mengenai Calon Satker ZI-WBK/WBBM, ada beberapa poin yang disampaikan; antara lain bahwa berdasar hasil evaluasi MenpanRB secara umum permasalahan satuan kerja yang akan memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM antara lain pemahaman satuan kerja yang kurang memadai mengenai Zona Integritas, kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja, Satuan Kerja belum mampu membangun kedekatan dan intimasi antara pengguna layanan dan stake holder, nilai pengungkit tidak maksimal dan hasil survey tidak memenuhi standar serta Itjen belum optimal memicu percepatan pelaksanaan pembangunan ZI.

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan seperti perbaikan road map dan rencana kinerja yang matang dan menyusun langkah kerja secara terpadu, meningkatkan komitmen pimpinan dan staf secara berjenjang serta menginternalisasi arah perubahan, melakukan evaluasi atas agen perubahan, melakukan identifikasi perbaikan agar perubahan mind-set aparatur dapat terwujud, memperluas penerapan e-government, mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan konseling secara berkala kepada bawahannya, mendorong inovasi satuan kerja untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan membangun model satuan kerja ZI-WBK/WBBM. Di akhir sambutannya beliau menyampaikan bahwa kunci sukses keberhasilan pembangunan  ZI-WBK/WBBM terletak komitmen seluruh jajarannya serta berperannya para agen perubahan. Untuk itu, para agen perubahan yang sudah ditunjuk dapat berperan secara maksimal sebagai katalis, pemberi solusi, mediator, penghubung sumber daya dan role model serta penggerak utama terwujudnya reformasi birokrasi.

Read 110 times