Jumat, 22 November 2019 16:52

Bimbingan Teknis Peningkatan SAKIP UPT Kemdikbud di Wilayah Kalimantan Barat

Written by kim
Rate this item
(1 Vote)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam melakukan inovasi program dan kegiatannya.  Di dalamnya terdapat reviu kinerja dan reviu indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja dan reviu kinerja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pengendalian.

Ibarat sebuah bangunan, kekuatan bangunan tergantung dari bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya. Bahan-bahan inilah yang menjadi komponen pembangun SAKIP yang terdiri dari rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Manfaat terbesar SAKIP yaitu dapat mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sekaligus menjadi landasan penganggaran berbasis kinerja.

Bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan di Hotel Gardenia, kabupaten Kubu Raya pada 20 – 22 November 2019. Peserta berasal dari 4 UPT Kemdikbud yaitu : LPMP Kalimantan Barat, Balai Bahasa Kalimantan Barat, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD & DIKMAS) Kalimantan Barat serta Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dibuka oleh kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, M.Si. Dalam sambutannya kepala LPMP Kalimantan Barat menyampaikan bahwa UPT Kemdikbud di wilayah Kalimantan Barat perlu sinergi dan berkolaborasi dalam menyusun SAKIP dengan baik dan benar. Sebagai cermin Kemdikbud di provinsi, selayaknya SAKIP dijadikan landasan bagi seluruh sumberdaya untuk bekerja sesuai visi misi dan renstra yang telah ditetapkan.

Narasumber kegiatan bimtek dipandu dari Biro PKLN, Biro Keuangan dan Bagian Evaluasi Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Republik Indonesia. Materi yang disampaikan dan didiskusikan meliputi pedoman penyusunan renstra, cascading indikator kinerja, praktek baik SAKIP, evaluasi implementasi SAKIP, teknis penyusunan renstra dan LAKIP serta penyusunan laporan kinerja.

Harapan dari terselenggaranya bimtek ini adalah terwujudnya SAKIP yang akuntabel bagi seluruh UPT Kemdikbud se-Kalimantan Barat. Selain juga terselenggaranya birokrasi yang bersih dan melayani. Hal ini sesuai dengan semangat Kemdikbud untuk senantiasa menjunjung tinggi layanan yang antikorupsi dan antigratifikasi. Semangat inilah yang akhirnya memunculkan UPT di provinsi menjadi satuan kerja dengan status Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). (Kim)

dokumentasi

Read 215 times Last modified on Sabtu, 23 November 2019 06:06