Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (145)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Pontianak - LPMP Kalimantan Barat kembali melanjutkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Supervisi Tingkat Kabupaten/Kota yaitu untuk angkatan III, yang dimulai tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2019.

Sasaran peserta angkatan III ini adalah sebanyak 146 peserta, yang keseluruhannya merupakan Pengawas Sekolah yang berasal dari 4 kabupaten/kota yaitu Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, dan Singkawang serta Pengawas Sekolah jenjang SMA/SMK di Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan dibuka oleh Dra. Dwi Karyani, M.Pd selaku Kasi Pemetaan Mutu dan Supervisi, yang mewakili Kepala LPMP Kalimantan Barat. Dalam sambutannya Dra. Dwi Karyani, M.Pd mengharapkan dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini peserta dapat meningkatkan kompetensi dalam hal melaksanakan supervisi mutu pendidikan di satuan pendidikan binaannya masing-masing yang nantinya akan dilaksanakan melalui program Supervisi Satuan Pendidikan, yang direncanakan akan dilaksanakan oleh LPMP bersama dengan Pengawas Sekolah pada bulan Agustus sampai dengan September 2019.

Materi-materi pada kegiatan ini disampaikan oleh Fasnas (Fasilitator Nasional) beserta Fasda (Fasilitator Daerah) yang telah mengikuti pelatihan baik di tingkat pusat maupun provinsi, yang terdiri dari unsur-unsur pejabat struktural dan Widyaiswara LPMP Kalimantan Barat serta Pengawas Sekolah. Materi-materi yang disampaikan meliputi Kebijakan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Barat, Pengantar Bimtek Supervisi Mutu Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Integrasi Peningkatan Mutu Pendidikan (Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Keselarasan Kurikulum, Penguatan Pendidikan Karakter, Gerakan Literasi, Sekolah Sehat), Instrumen Supervisi Mutu Pendidikan, Simulasi Supervisi Mutu Pendidikan, Analisis dan Evaluasi Hasil Supervisi Mutu Pendidikan, Penyusunan Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan, Pre Test dan Post Test, serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut, yang keseluruhannya berjumlah 32 JP.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Supervisi Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 selama 3 angkatan ini, diharapkan dapat mencapai suatu kesepahaman dalam pelaksanaan supervisi satuan pendidikan di Kalimantan Barat, sehingga pada waktu yang telah dijadwalkan nantinya Pengawas Sekolah sudah siap dalam melaksanakan supervisi mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan binaannya.  

 

 

Pontianak - LPMP Kalimantan Barat sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kalimantan Barat, melaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2019 bertempat di LPMP Kalimantan Barat.

Pelaksanaan kegiatan akan dipandu narasumber internal yang terdiri dari Kepala LPMP Kalimantan Barat, pejabat struktural serta staf yang potensial, dan narasumber eksternal yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, oleh Kasi Integrasi Pengolahan Data. Peserta direncanakan sebanyak 30 orang, yaitu dari unsur Widyaiswara, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP), dan staf LPMP Kalimantan Barat serta Pengawas Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu : pertama, peserta dapat melakukan penyusunan sistematika buku peta mutu; kedua, peserta dapat melakukan penyusunan sumber data dan cara pengolahan serta analisis data mutu pendidikan; dan ketiga, peserta dapat melakukan penyusunan desain tampilan buku peta mutu pendidikan tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian program penjaminan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan lingkup standar nasional meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dari hasil program penjaminan mutu yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan, LPMP berkewajiban melaksanakan pemetaan mutu pendidikan yang diharapkan akan melahirkan potret mutu pendidikan di Kalimantan Barat, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

 

 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat pada hari Jum’at tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Binaan tahun 2019 untuk jenjang SMA/SMK. Sebanyak 28 sekolah binaan jenjang SMA dan sebanyak 14 sekolah binaan jenjang SMK dari 14  Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengikuti kegiatan ini, dimana masing-masing sekolah mengirimkan kepala sekolah dan bendara sekolah. Jumlah keseluruhan peserta berjumlah 84 orang.
.
Materi yang disampaikan di kegiatan ini terdiri dari peran LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan, strategi pelaksanaan sekolah binaan, dokumen pencairan,mekanisme pengelolaan kegiatan dan mekanisme pengelolaan anggaran dana bantuan yang diterima sekolah binaan.  
.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan sekolah binaan sebagai sekolah penerima dana bantuan pemerintah tersebut dapat memahami tentang program sekolah binaan dalam mengimpelementasikan penjaminan mutu pendidikan, mekanisme kegiatan pendampingan yang akan dilakukan dan mengetahui pengelolaan dana yang akan diterima dan bagaimana mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran pendampingan.
(oktaragni)

 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat pada hari Jum’at tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi SD Rujukan. Sebanyak 15 SD dari 14  Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengikuti kegiatan ini, dimana masing-masing sekolah mengirimkan kepala sekolah dan bendara sekolah. Jumlah keseluruhan peserta berjumlah 30 orang.
.
Materi yang disampaikan di kegiatan ini terdiri dari peran LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan, strategi pelaksanaan sekolah rujukan, dokumen pencairan,mekanisme pengelolaan kegiatan dan mekanisme pengelolaan anggaran dana bantuan yang diterima oleh SD rujukan.  
.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan sekolah rujukan sebagai sekolah penerima dana bantuan pemerintah tersebut dapat memahami tentang program sekolah rujukan dalam melaksanakan layanan pendidikan yang bermutu melalui penerapan SPMI, penguatan MBS dan pelibatan publik, penguatan praktik baik dalam pelaksanaan ekstrakurikuler, program gerakan literasi sekolah dan penguatan pendidikan karakter.


(oktaragni)

 

 

Pontianak, 1/7/19 -- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) tahun 2019 Angkatan 3 di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Melawi, dan Kab. Kayong Utara. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 1 s.d 3 Juli 2019 di aula Dinas Pendidikan dan Kabupaten masing-masing kabupaten/kota.
.
Pada kegiatan ini narasumber memberikan petunjuk kepada Tim Penjaminan Mutu Pemerintah Daerah (TPMP) bagaimana melaksanakan tugas sebagai TPMPD dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan di daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan Tugas TPMPD, salah satu bentuk fasilitasi yang diberikan oleh TPMPD kepada Sekolah Binaan adalah melalui proses Pendampingan.
.
Pendampingan yang dilakukan TPMPD ke Sekolah Binaan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam satu semester, alokasi waktu untuk setiap kali pendampingan dilaksanakan selama ± 1 hari dengan pola 6 - 8 (enam sampai dengan delapan) Jam Pelajaran (@1 JP : 60 Menit) dan jadwal pendampingan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Adapun tujuan pelaksanaan pendampingan Sekolah Binaan oleh TPMPD antara lain :
1) Untuk mengetahui satuan pendidikan telah menjalankan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal mengacu pada kebijakan, dokumen mutu, dokumen perencanaan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lainnya.
2) Memberikan motivasi, penguatan dan pembinaan terhadap kinerja TPMPS di satuan Pendidikan.
3) Mendorong dan membantu sekolah dalam memenuhi indikator mutu pada setiap standar sesuai dengan target standar yang akan dicapai pada masing-masing satuan pendidikan.
4) Mendorong dan membantu sekolah mengembangkan keunggulan yang dimiliki sekolah sehingga dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi sekolah lainnya kepada Sekolah Binaan.
(oktaragni)