Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (145)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Pontianak, 4/3/2019 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Staff LPMP Kalimantan Barat di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2019 merupakan terobosan terbaru dari kepala sub bagian umum LPMP Kalimantan Barat yang sekarang dijabat oleh Bapak Kurniadi, SE.MM untuk menjawab keinginan kuat Bapak Kepala LPMP Kalimantan Barat yaitu Bapak Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.

Dimana pada saat Pembukaan Kegiatan ini berlangsung beliau mengutarakan keinginan untuk mencapai tugas pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan khususnya LPMP Kalimantan Barat tidak hanya berupa Output akan tetapi juga berupa outcame. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu “usaha” yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat adalah membentuk kekuatan baru dalam mencapai tujuan tersebut. Pelaksana kegiatan ini terdiri dari Pejabat Struktural LPMP Kalimantan Barat sebagai Penanggung Jawab Kabupaten, Widyaiswara LPMP Kalimantan Barat sebagai Narasumber dan 26 Staff LPMP Kalimantan Barat sebagai Peserta kegiatan ini.

Kegiatan Peningkatan kompetensi Staff diawali dengan diklat kompetensi staff terlebih dahulu, tahap pertama dilaksanakan selama 3 hari di mulai dari tanggal 4 s.d 6 Maret 2019 di LPMP Kalimantan Barat. Langkah awal dalam mencapai niatan tersebut, Dalam beberapa hari kedepan bapak/ibu narasumber sepakat akan memberikan penguatan pemahaman kepada peserta tentang Indikator Mutu 8 SNP.

Kegiatan pun berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya tak luput dari keseruan diskusi hangat antara narasumber dan peserta kegiatan, Selama kegiatan berlangsung selain menyuguhkan materi-materi mengenai pencapaian 8 SNP, Bapak/Ibu Narasumber juga berbagi pengalaman saat mereka bersentuhan langsung dengan satuan pendidikan. Keanekaragaman permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan membuat tantangan baru bagi LPMP Kalimantan Barat dalam mencari pemecahan masalah tersebut. Antusias peserta menjadi dorongan kuat dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut.

 

Kamis, 28/2/2019 LPMP Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja LPMP Lampung. Kunjungan kedinasan ini bertujuan untuk mempererat dan memperkuat sinergitas Unit Pelaksana Teknis Kemdikbud dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Dalam kunjungan ini LPMP Lampung terdiri atas 6 delegasi dan diterima oleh Kepala LPMP Kalbar, Bapak Aristo Rahadi. Mereka melakukan audiensi dan diskusi terkait Sistem Pengawasan Internal (SPI) yang pandu oleh Ibu Suprapti selaku Ketua SPI LPMP Kalimanatan Barat, terkait Sakip dipandu oleh ibu Rita Darnila selaku pengelola Sakip dan mengenai pembangunan ZI-WBK yang dipandu oleh Bapak Kurniadi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi LPMP Kalimantan Barat. Selanjutnya delegasi LPMP Lampung ini bersilaturahmi dengan staf dan berkunjung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP Kalimantan Barat. Di ULT mereka belajar mengenai manajemen yang telah dilakukan dan inovasi yang akan dilayankan. Khususnya kepada stakeholder pendidikan di provinsi Kalimantan Barat.

Delegasi LPMP Lampung juga melakukan tur-kantor dengan mengunjungi beberapa area kampus seperti wisma Handayani, auditorium Ki Hajar Dewantara, ruang kelas bersama dan area adminsitrasi subbag umum serta seksi yang ada di LPMP Kalimantan Barat. (Oktarag_kim)

Banten, Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengimbau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk terus memberikan pelayanan pendidikan yang prima dan berintegritas kepada guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan pelaku pendidikan lainnya.

“Tunjangan kinerja sudah naik, artinya kita harus lebih bekerja keras membangun birokrasi yang betul-betul mengedepankan pelayanan prima dan bersih kepada masyarakat,” kata Mendikbud saat berkunjung ke LPMP Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (22/02).

Mendikbud berharap, dalam memberikan layanan pendidikan, LPMP sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbud dapat membantu dinas pendidikan di kabupaten/kota ataupun provinsi dalam memberikan akses dan layanan pendidikan yang prima. “LPMP sebagai penghubung Kemendikbud dengan Pemda dapat bersama-sama membantu dalam meningkatkan pendidikan di daerah", ujar Mendikbud.

Tidak lupa Mendikbud mengingatkan kepada pegawai di LPMP Provinsi Banten yang berjumlah 76 orang, untuk menjaga stamina dengan rajin berolahraga. “Saya imbau kepada seluruh pegawai LPMP untuk menjaga stamina, sempatkan waktu untuk berolahraga,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyampaikan hal yang sama kepada seluruh pegawai LPMP untuk memaksimalkan pemberian layanan prima kepada para pelaku pendidikan. “Reformasi Birokrasi di Kemendikbud, mulai bulan Juli tahun lalu kita sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 80 persen. Tentu harapannya harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan pemberian pelayanan kita yang lebih baik kepada masyarakat,” pesan Didik.

Didik juga berharap, LPMP Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi UPT Kemendikbud lainnya dalam memberikan layanan pendidikan yang prima kepada para pelaku pendidikan. “Marilah kita terus berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Harapan saya LPMP Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi UPT Kemendikbud lainnya dalam pemberian layanan pendidikan terbaik,” pesan Didik.

Di penghujung tahun 2018 ini LPMP Kalimantan Barat kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 bagi guru PJOK jenjang Sekolah Dasar. Bimbingan teknis diselenggarakan dalam rangka mengakomodir permintaan dari Kabupaten/Kota terkait dengan implementasi kurikulum 2013 khususnya bagi guru PJOK jenjang Sekolah Dasar (SD).  Hal ini dikarenakan bahwasannya guru PJOK belum pernah berkesempatan untuk diberikannya bimbingan Teknis terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 tersebut dan mereka sangat menanti-nantikan bimbingan teknis ini sehingga kesulitan dan kendala yang mereka hadapi terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 di daerah masing-masing dapat minimalisir.

Dalam kegiatan tersebut terungkap bahwasannya implementasi kurikulum 2013 ternyata tidaklah sesulit yang mereka bayangkan, hal ini diungkapkan oleh para narasumber dimasing-masing kelas, “sebelumnya mereka sama sekali belum familiar dengan konsep pembelajaran di kurikulum 2013, akan tetapi setelah mereka di bimbing dan dipandu secara seksama dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, baru lah mereka menyadari bahwasannya implementasi Kurikulum 2013 itu tidaklah sulit.”

Selama 4 (empat) hari dari tanggal 4 s/d 7 Desember 2018  sejumlah 84 (delapan puluh empat) peserta menerima materi yang disampaikan oleh narasumber dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi, bagaimana tidak  semangat mensana in conpore sano masih melekat di jiwa masing-masing peserta karena mereka beranggapan bahwa segala tujuan itu hanya bisa dicapai dengan tubuh dan pikiran yang sehat.

Kepala LPMP Kalimantan Barat  Drs. Aristo Rahadi berkesempatan menyampaikan arahannya di acara pembukaan “Guru olah raga jangan hanya memfokuskan kegiatan belajar mengajar dilapangan saja akan tetapi juga harus menanamkan  pendidikan karakter kepada anak didik, kegiatan ini tentunya dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi guru khususnya guru PJOK,” ujarnya. 

Kasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Barat, Bapak Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si menambahkan bahwasannya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) guru PJOK disiapkan untuk mengikuti kegiatan ini, masih tersisa 80 (delapan puluh) orang peserta lagi yang akan mengikuti kegiatan Bimtek Tahap II  yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 20 Desember 2018 mendatang. Salam Olah Raga………………

Jakarta, Kemendikbud --- Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah guru.

“Sebenarnya kalau masalah guru ini tertangani dengan baik, maka 70% urusan pendidikan di Indonesia ini selesai. Yang kita butuhkan saat ini adalah guru yang kreatif, cerdas, inovatif, bekerja berdasarkan panggilan jiwa sehingga pikiran dan hatinya akan tergerak,” demikian disampaikan Mendikbud dalam sambutannya saat membuka Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ditambahkan Mendikbud, saat ini beban kerja guru bukan lagi 24 jam tatap muka melainkan 8 jam selama 5 hari kerja seperti ASN pada umumnya. Hal ini sudah diterapkan mulai tahun ini, secara bertahap sekolah menerapkan jam belajar mengajar selama 8 jam selama 5 hari kerja.

“Untuk siswa, sekolah bisa menerapkan program reguler seperti pada umumnya atau boarding school. Untuk sekolah negeri tetap sekolah reguler dan kalau memang ada kebijakan untuk pelajaran tambahan, silahkan melaksanakan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah sendiri maupun bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan di luar sekolah. Namun, guru tetap masuk 8 jam dan tidak perlu menambah jam mengajar. Dengan begitu, saya berharap agar tidak ada lagi guru yang sudah mempunyai sertifikat tetapi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka”, jelas Mendikbud.

“Bapak dan Ibu jangan mengira bahwa Kemendikbud senang bila guru tidak mendapatkan tunjangan profesi karena ini justru akan membuat masalah yaitu menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA). Kalau banyak dana SILPA-nya maka daerah tersebut dianggap tidak berhasil menggunakan anggaran”, kata Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan  bahwa APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Sebanyak 20%  dari anggaran tersebut atau sebesar Rp492,5 triliun diperuntukkan  bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp308,38 triliun  atau 62,62% ditransfer ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag) yaitu sebesar Rp51,9 triliun (10,53%). Di posisi kedua yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yaitu sebesar Rp40,2 triliun (8,14%). Sedangkan Kemendikbud menempati posisi ketiga dengan jumlah anggaran Rp35,99 triliun (7,31%).

“Ini artinya bahwa tanggung jawab pendidikan semakin dilimpahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga semakin diperbesar. Tahun 2019, Kemendikbud sudah tidak lagi mengelola dana bantuan fisik karena langsung ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) dan kami akan lebih fokus kepada pembinaan mutu, pengawasan, regulasi, dan afirmasi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Maju atau tidaknya pendidikan ditentukan oleh kinerja masing-masing kabupaten dan kota,” tambah Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan, ada 2 jenis dana pendidikan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kecuali untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat yang mendapatkan dana tambahan karena merupakan daerah otonomi khusus. DAK terbagi menjadi 2 yakni DAK fisik dan DAK non fisik. “Dengan DAK fisik inilah, pemerintah daerah seharusnya juga membangun sekolah baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah. Sedangkan DAK non fisik terutama ditujukan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana inilah yang harus dikelola dengan baik”, ujar Mendikbud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan ini bertujuan  untuk menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru yang meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.

“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi/kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran, yang akan diusulkan oleh bupati/walikota/gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.

Penerapan Sistem Zonasi

Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga menyampaikan agar sistem zonasi benar-benar dapat dilaksanakan untuk kemajuan dunia pendidikan. “Sistem zonasi akan terus kita perkuat. Tahun depan ada 2.578 zona di seluruh Indonesia yang telah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan. Jadi nanti semua penanganan pendidikan akan berbasis zona. Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem zonasi di Asia Tenggara. Singapura telah menerapkan zonasi sejak 12 tahun yang lalu. Australia, Amerika Serikat, dan Jepang juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan,” jelas Mendikbud.

Terkait dengan itu, Mendikbud mengharapkan  agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ke depannya menyediakan jurusan mayor dan minor untuk setiap calon guru. “Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Menristekdikti agar LPTK kembali memiliki double track untuk setiap guru dimana guru mengajar minimum 2 mata pelajaran yang serumpun, contohnya Sosiologi dengan Antropologi. Selama ini yang membuat kita boros adalah keadaan dimana satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran dan kalau mau mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan dikatakan tidak linier dan tidak diakui. Untuk para guru yang sudah ada maka akan kita sekolahkan kembali sesuai dengan kebutuhan di masing-masing zona. Oleh karena itu, pemetaan guru sangat penting”, pungkas Mendikbud.