Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (152)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud— Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melantik pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat pelantikan, Menteri Muhadjir menekankan kepada para pejabat untuk membangun empat standar kualitas agar menciptakan rekam jejak yang sehat dan bertanggunjawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas terhadap institusi, dan tidak tercela saat bekerja untuk membangun ASN yang sehat dan bertanggungjawab,” ujar Menteri Muhadjir, di Jakarta, Rabu (20.3.2019).

Sinergi antara para pejabat yang baru dilantik dengan lingkungan bekerja pun menjadi fokus perhatian mantan rektor Universitas Muhammadiyah ini. Menurutnya, sinergitas melalui berbagi kemampuan dan pengetahuan antara pejabat baru sebagai pendatang dalam organisasi dengan para staf di dalam organisasi sangat diperlukan.

“Para pejabat baru bisa lekas belajar mengenai sistem kerja yang sudah berlaku kepada para bawahannya, dan kelebihan pejabat baru dapat lebih objektif dan jernih untuk memperbaiki sistem kerja,” ujarnya.

Sedangkan, para bawahan yang berada di institusi, lanjutnya, memiliki penguasaan lapangan yang baik tapi saat yang bersamaan tidak objektif dalam memandang masalah karena masa tugas yang lama di dalam institusi. “Kalau yang sudah lama, dapat menguasai lapangan jadi bisa belajar, tapi tidak objektif memandang masalah karena sudah berada lama di tim,”ujarnya.

Adapun pejabat yang dilantik, diantaranya:

  1. Santi Ambarukmi sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit PTK Ditjen GTK);
  2. Agus Salim sebagai Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas);
  3. Muh. Abdul Khak sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  4. Emi Emilia sebagai Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  5. Gufran Ali Ibrahim sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  6. Hurip Danu Ismadi sebagai Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  7. Enang Ahmadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  8. Poppy Dewi Puspitawati sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen);
  9. Sanusi sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus, Ditjen Dikdasmen;
  10. Thamrin Kasman sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  11. Rasoki Lubis sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik;
  12. Moh.Sofian Asmirza sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat;
  13. Awalludin Tjalla sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan.


Menteri Muhadjir turut melantik para pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Kemendikbud. Pelantikan ini, kata Mendikbud, sebagai bentuk penyegaran terhadap Kemendikbud sebagai organisasi melalui pemutaran tugas (tour of duty) dari para pejabat. *

Balikpapan, Kemendikbud --- Untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, khususnya di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal ( daerah 3T), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng TNI AD, dan memberikan pembekalan kepada 900 orang prajurit yang siap ditempatkan untuk membantu mengajar di daerah tersebut jika terjadi kekurangan tenaga pengajar.

Pemberian pembekalan tersebut merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Supriano, dengan Asisten Teritorial KASAD, Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari tentang Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T, Untuk Memenuhi Kebutuhan Guru di Daerah Perbatasan. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani pada Rabu, 27 Januari 2019, di Kantor Kemendikbud, di Jakarta.

“Kerja sama ini bukan untuk menjadikan tentara beralih fungsi sebagai guru, tetapi untuk memberikan bekal kepada prajurit TNI AD yang bertugas di daerah perbatasan, dan sewaktu-waktu bisa membantu Pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang sekolahnya kekurangan guru, di samping melaksanakan tugas utamanya menjaga kedaulatan NKRI,” jelas Supriano pada pembukaan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T, di Yonif 600 Raider, Balikpapan, Senin (11/03/2019).

Bimbingan teknis ini dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d. 14 Maret 2019 di dua lokasi yakni di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Garut, Jawa Barat, dengan jumlah peserta masing-masing 450 orang prajurit . “Ini merupakan langkah bersinergi antara Kemendikbud dengan TNI AD, dan baru pertama kali dilakukan. Dengan terbekalinya para prajurit tersebut, dapat membantu memberikan layanan pendidikan di daerah 3T, yang saat ini akan ditempatkan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau,” terang Supriano.

Selain membantu mengajar di daerah tersebut pada satuan pendidikan yang kekurangan guru, kata Supriano, para prajurit juga dapat memberikan informasi kepada Kemendikbud fasilitas pendidikan yang dibutuhkan di daerah tersebut. “Para prajurit dapat membantu Kemendikbud memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan di daerah 3T, misalkan perlunya menambah ruang kelas baru, atau mendirikan sekolah baru yang menjadi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut,” tutur Supriano.

Supriano berharap dengan adanya sinergi yang baik antara Kemendikbud dan TNI AD proses belajar mengajar siswa di daerah 3T tidak terganggu karena alasan kekurangan guru. “Dengan sinergi yang baik ini semua anak-anak kita bisa terus mendapatkan layanan pendidikan,” ucap Supriano.

Sementara itu, Mayjen Bakti Agus Fadjari, mengimbau kepada seluruh prajurit yang mengikuti pembekalan dari Kemendikbud untuk fokus dan menyerap ilmu dan informasi yang diberikan para narasumber. “Para prajurit harus fokus dan serap semua ilmu yang diberikan para narasumber. Kegiatan ini yang pertama memberikan pembekalan kepada Satgas yang akan bertugas di daerah 3T. ini memberikan manfaat yang besar tidak hanya kepada prajurit, tetapi juga masyarakat,” tutur Aster KASAD.

Dengan sinergi yang baik, Aster KASAD, meyakini layanan pendidikan di daerah 3T menjadi lebih baik. “Dengan sinergi ini juga dapat melahirkan anak-anak yang berada di daerah 3T menjadi cerdas, sejahtera, dan berperan di dalam pembangunan bangsa. Saya yakin dengan pembekalan ini juga dapat menjawab tantangan atau kendala yang ada di pos prajurit masing-masing nantinya. Kita bisa membantu sekolah yang kekurangan guru melalui ilmu-ilmu yang diterima saat ini bagaimana kita mengajar di kelas, bagaimana berinteraksi di kelas,” pungkas Aster KASAD.

Para personil TNI AD akan diberikan pembekalan lima kemampuan pendidikan, yakni penguatan pendidikan karakter; bela negara; baca, tulis, hitung; kecakapan hidup; dan kepanduan. Materi-materi tersebut akan diberikan oleh widyaiswara dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bahasa, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan dosen-dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Para prajurit tersebut diberikan pembekalan dengan pola Bimtek 40 jam. *

 

 

Pontianak, 4/3/2019 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Staff LPMP Kalimantan Barat di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2019 merupakan terobosan terbaru dari kepala sub bagian umum LPMP Kalimantan Barat yang sekarang dijabat oleh Bapak Kurniadi, SE.MM untuk menjawab keinginan kuat Bapak Kepala LPMP Kalimantan Barat yaitu Bapak Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.

Dimana pada saat Pembukaan Kegiatan ini berlangsung beliau mengutarakan keinginan untuk mencapai tugas pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan khususnya LPMP Kalimantan Barat tidak hanya berupa Output akan tetapi juga berupa outcame. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu “usaha” yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat adalah membentuk kekuatan baru dalam mencapai tujuan tersebut. Pelaksana kegiatan ini terdiri dari Pejabat Struktural LPMP Kalimantan Barat sebagai Penanggung Jawab Kabupaten, Widyaiswara LPMP Kalimantan Barat sebagai Narasumber dan 26 Staff LPMP Kalimantan Barat sebagai Peserta kegiatan ini.

Kegiatan Peningkatan kompetensi Staff diawali dengan diklat kompetensi staff terlebih dahulu, tahap pertama dilaksanakan selama 3 hari di mulai dari tanggal 4 s.d 6 Maret 2019 di LPMP Kalimantan Barat. Langkah awal dalam mencapai niatan tersebut, Dalam beberapa hari kedepan bapak/ibu narasumber sepakat akan memberikan penguatan pemahaman kepada peserta tentang Indikator Mutu 8 SNP.

Kegiatan pun berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya tak luput dari keseruan diskusi hangat antara narasumber dan peserta kegiatan, Selama kegiatan berlangsung selain menyuguhkan materi-materi mengenai pencapaian 8 SNP, Bapak/Ibu Narasumber juga berbagi pengalaman saat mereka bersentuhan langsung dengan satuan pendidikan. Keanekaragaman permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan membuat tantangan baru bagi LPMP Kalimantan Barat dalam mencari pemecahan masalah tersebut. Antusias peserta menjadi dorongan kuat dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut.

 

Kamis, 28/2/2019 LPMP Kalimantan Barat menerima kunjungan kerja LPMP Lampung. Kunjungan kedinasan ini bertujuan untuk mempererat dan memperkuat sinergitas Unit Pelaksana Teknis Kemdikbud dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Dalam kunjungan ini LPMP Lampung terdiri atas 6 delegasi dan diterima oleh Kepala LPMP Kalbar, Bapak Aristo Rahadi. Mereka melakukan audiensi dan diskusi terkait Sistem Pengawasan Internal (SPI) yang pandu oleh Ibu Suprapti selaku Ketua SPI LPMP Kalimanatan Barat, terkait Sakip dipandu oleh ibu Rita Darnila selaku pengelola Sakip dan mengenai pembangunan ZI-WBK yang dipandu oleh Bapak Kurniadi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi LPMP Kalimantan Barat. Selanjutnya delegasi LPMP Lampung ini bersilaturahmi dengan staf dan berkunjung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) LPMP Kalimantan Barat. Di ULT mereka belajar mengenai manajemen yang telah dilakukan dan inovasi yang akan dilayankan. Khususnya kepada stakeholder pendidikan di provinsi Kalimantan Barat.

Delegasi LPMP Lampung juga melakukan tur-kantor dengan mengunjungi beberapa area kampus seperti wisma Handayani, auditorium Ki Hajar Dewantara, ruang kelas bersama dan area adminsitrasi subbag umum serta seksi yang ada di LPMP Kalimantan Barat. (Oktarag_kim)

Banten, Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengimbau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk terus memberikan pelayanan pendidikan yang prima dan berintegritas kepada guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan pelaku pendidikan lainnya.

“Tunjangan kinerja sudah naik, artinya kita harus lebih bekerja keras membangun birokrasi yang betul-betul mengedepankan pelayanan prima dan bersih kepada masyarakat,” kata Mendikbud saat berkunjung ke LPMP Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (22/02).

Mendikbud berharap, dalam memberikan layanan pendidikan, LPMP sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbud dapat membantu dinas pendidikan di kabupaten/kota ataupun provinsi dalam memberikan akses dan layanan pendidikan yang prima. “LPMP sebagai penghubung Kemendikbud dengan Pemda dapat bersama-sama membantu dalam meningkatkan pendidikan di daerah", ujar Mendikbud.

Tidak lupa Mendikbud mengingatkan kepada pegawai di LPMP Provinsi Banten yang berjumlah 76 orang, untuk menjaga stamina dengan rajin berolahraga. “Saya imbau kepada seluruh pegawai LPMP untuk menjaga stamina, sempatkan waktu untuk berolahraga,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyampaikan hal yang sama kepada seluruh pegawai LPMP untuk memaksimalkan pemberian layanan prima kepada para pelaku pendidikan. “Reformasi Birokrasi di Kemendikbud, mulai bulan Juli tahun lalu kita sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 80 persen. Tentu harapannya harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan pemberian pelayanan kita yang lebih baik kepada masyarakat,” pesan Didik.

Didik juga berharap, LPMP Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi UPT Kemendikbud lainnya dalam memberikan layanan pendidikan yang prima kepada para pelaku pendidikan. “Marilah kita terus berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Harapan saya LPMP Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi UPT Kemendikbud lainnya dalam pemberian layanan pendidikan terbaik,” pesan Didik.