Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (139)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia menumbuhkan minat dan kecintaan siswa terhadap sastra. Menurut Mendikbud, karya-karya sastra sangat kaya dengan nuansa yang mencerdaskan siswa.

"Saya mendorong guru Bahasa dan Sastra Indonesia memperbanyak pengajaran sastra, tapi bukan sastra dalam arti pengetahuan, namun sastra yang dipraktikkan. Sastra ini sangat kaya dengan nuansa yang mencerdaskan," kata Muhadjir Effendy usai membuka Kongres Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia (AGBSI) Tahun 2018 di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Senin (8/10/2018) malam.

Mendikbud menekankan pentingnya guru Bahasa Indonesia mengembalikan tradisi bersastra, terutama membaca dan memperagakan karya-karya sastra klasik. "Jadi dalam penerapannya, tidak boleh ada siswa yang tidak membaca karya siapa (sastrawan) yang dianggap klasik. Kalau di negara barat misalnya Shakespeare," kata Mendikbud menambahkan.

Selain mengajarkan sastra, guru Bahasa Indonesia harus memiliki kemampuan mayor, yakni mampu mengajarkan bahasa Indonesia dan kemampuan minor yakni penguasaan bahasa asing dan bahasa daerah. Kemampuan berbahasa asing dan bahasa daerah menjadi penghubung antarbahasa. 

Khusus penguasaan bahasa daerah, guru sebagai pengajar juga menjadi agen untuk melestarikan bahasa daerah. "Guru Bahasa Indonesia juga harus menguasai bahasa daerah dan bahasa asing. Yang bisa melestarikan bahasa daerah, ya guru Bahasa Indonesia," ujarnya.

Muhadjir mendorong organisasi asosiasi guru, termasuk AGBSI, untuk segera menyusun dan menetapkan kode etik profesi guru. Juga membentuk dewan profesi. Organisasi asosiasi profesi harus mampu menjaga martabat profesi. "Asosiasi profesi itu yang mengawasi kerja sejawatnya. Seorang profesional itu harus memiliki harga diri dan kebanggaan atas profesinya, keahliannya. Nanti jika ada pelanggaran dalam praktik profesi, dewan profesilah yang melakukan pembinaan," kata Muhadjir.

Mendikbud berharap organisasi profesi guru seperti AGBSI terus melakukan pembinaan dan pelatihan guru. AGBSI juga diharapkan terus mendorong profesionalisme guru, baik dari aspek keilmuan, kualitas pembelajaran, serta tanggung jawab sosial. "Asosiasi profesi itu yang mengawasi kerja sejawatnya. Seorang profesional itu harus memiliki harga diri dan kebanggaan atas profesinya, keahliannya. Nanti jika ada pelanggaran dalam praktik profesi, dewan profesilah yang melakukan pembinaan," kata Muhadjir.

Pontianak - Dalam rangka akses pemerataan pelaksanaan Kurikulum 2013 LPMP Kalimantan Barat segera menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) Kurikulum 2013 bagi guru Kelas II dan V jenjang Sekolah Dasar. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 13 Oktober 2018 (Angkatan I), 16 s.d 20 Oktober 2018 (Angkatan II), dan 23 s/d 27 Oktober 2018 (Angkatan III), dengan jumah keseluruhan peserta 507 orang mencakup 14 kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini berpedoman pada Petunjuk Teknis Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 difokuskan pada guru kelas I, Kelas IV, Kepala Sekolah beserta guru Agama. Sedangkan untuk Guru Kelas II, V, dan VI beserta guru PJOK belum mendapatkan kesempatan untuk diberikan bimtek terkait implementasi Kurikulum 2013.

LPMP Kalimantan Barat berharap kepada bapak ibu guru yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat mengimbaskan ilmu, pengetahuan dan pengalaman kepada ke rekan sejawat di daerah melalui forum K3S dan KKG.

Kuota peserta kegiatan ini terbatas. Namun demikian seluruh peserta diharapkan melaksanakan dengan antusias. Sehingga materi, diskusi dan praktek pembelajaran menjadi berkualitas.

Selamat datang di LPMP Kalimantan Barat. Selamat belajar. Selamat memperkaya pengetahuan, siap mendiseminasikan, siap turut serta membangun mutu pendidikan Kalimantan Barat yang gemilang.

Senin, 28 Mei 2018 21:05

Bimtek Fasda Sekolah Model 2018

Written by

Pontianak - Salah satu implementasi tugas LPMP adalah mengembangkan mutu pendidikan melalui sekolah model berbasis 8 SNP. Sekolah model merupakan sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan dalam rangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri. Sebagai langkah awal bagi pengembangan sekolah model adalah dengan melaksanakan kegiatan Bimtek Penyegaran Fasilitator Daerah (Fasda) Sekolah Model Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Tujuan kegiatan bimtek fasda sekolah model ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada calon fasilitator daerah sekolah model sehingga mampu memfasilitasi pendampingan penjaminan mutu di sekolah model. Sebelum di laksanakan kegiatan bimtek ini, terlebih dahulu telah di lakukan proses rekruitmen Fasda. Proses rekruitmen di mulai tanggal 19 Februari s.d  2 Maret 2018. Pada proses ini pelamar calon Fasda mengirimkan persyaratan berkas ke sekretariat rekruitmen Fasilitator Daerah ( Fasda). Kemudian di lakukan proses seleksi berkas dan hasil seleksi di umumkan pada tanggal 16 Maret 2018. Dari hasil seleksi tersebut, maka ditetapkanlah 56 orang fasda yang akan mendampingi sekolah model dalam menerapkan SPMI di sekolahnya.

Bimtek Penyegaran Fasilitator Daerah ( Fasda) sekolah model di laksanakan pada tanggal 22 s.d 25 Mei 2018 di hotel Gajahmada Pontianak.  Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk presentasi, diskusi, kerja kelompok dan praktek memfasilitasi untuk menghasilkan fasilitator daerah yang memahami konsep sekolah model. Adapun jumlah fasda yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 56 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah, pengawas sekolah di lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  dan widyaiswara serta staf LPMP Kalimantan Barat. Para fasda tersebut nantinya akan mendampingi 224 sekolah model di provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri di sekolahnya.

Pontianak - Tahun 2018 LPMP Kalimantan Barat mendapat amanah dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dan LPPKS Indonesia  untuk  melaksanakan kegiatan Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Mempawah, sesuai Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 melalui APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2018.

LPMP Kalimantan Barat sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah di provinsi telah menjadi mitra kerja LPPKS sejak tahun 2010. Kedudukan LPMP di setiap provinsi merupakan kekuatan besar bagi LPPKS untuk melakukan percepatan pencapaian jumlah Kepala Sekolah yang ber NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah).

Proses rekrutmen calon Kepala Sekolah/Madrasah di laksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah didasarkan pada analisis proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah/Madrasah untuk dua tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar kabupaten/kota memiliki jumlah calon Kepala Sekolah/Madrasah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan formasi.

Proses rekutmen ini merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup seleksi dan diklat In Service Learning 1. Seleksi calon dilaksanakan menjadi 2 tahap yaitu seleksi adminsitrasi dan seleksi substansi. Sedangkan diklat In Service 1 dilaksanakan setelah calon peserta dinyatakan lulus atau layak setelah melalui tahapan seleksi administratif  dan seleksi

Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah/Madrasah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seleksi administratif dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah melalui panitia seleksi yang telah di tunjuk dan ditetapkan dan menghasilkan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) guru terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) guru jenjang Sekolah Dasar dan 10 (sepuluh) guru jenjang SMP yang telah dinyatakan layak untuk mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya yaitu seleksi substansi.  

Seleksi substansi dilaksanakan untuk memperoleh guru potensial yang memenuhi persyaratan administratif sebagai calon kepala sekolah. Seleksi Substansi dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan serta penguasaan awal terhadap Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seleksi dilakukan melalui Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK).

Pelaksanaan kegiatan Diklat In Service Learning 1 Calon Kepala Sekolah Kabupaten Mempawah diselenggarakan selama 7 hari pada tanggal 20 - 26 September 2018  di Wisma Chandramidi Kabupaten Mempawah. Kegiatan diselenggarakan dengan baik dan lancar. Para peserta merupakan calon kepala sekolah yang dinyatakan layak dalam seleksi substansi. Pesertanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian 14 orang perempuan dan 22 orang laki-laki (29 peserta jenjang SD dan 7 peserta jenjang SMP) sesuai dengan kriteria Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.

Diklat In Service Learning 1 merupakan salah satu upaya untuk membekali calon Kepala Sekolah dengan materi diklat yang akan menambah potensi yang relevan. Oleh karena itu proses pengembangan proses pembelajaran diklat In Service Learning 1 di fokuskan pada upaya untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Kepala Sekolah dengan sejumlah materi yang relevan dengan kompetensi kepala sekolah.

Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan acara penutupan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah  Bapak Firman Juli Purnama S,Sos, M.Si dan di hadiri oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat Bapak Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. Kemitraan ini merupakan silaturahmi perdana bagi Bapak Aristo Rahadi sejak beliau di lantik menjadi Kepala LPMP Kalimantan Barat di bulan April 2018.

Pada kesempatan tersebut Bapak Firman Juli Purnama  memperkenalkan jajaran pejabat di Instansi yang beliau pimpim kepada Kepala LPMP Kalimantan Barat. Ada satu hal yang paling berkesan di acara penutupan ini  baik Bapak  Aristo Rahadi dan Bapak firman sama-sama memberikan  pernyataan inspiratif kepada para peserta.

Kepala LPMP Kalimantan Barat beramanat bahwa Kepala Sekolah yang tangguh adalah Kepala sekolah yang  apabila ditempatkan di tempat yang berlumpur sekalipun dia akan mampu untuk tetap dan terus bisa “tumbuh”. Pesan ini bermakna bahwa apabila kepala sekolah di tempatkan di sekolah yang kondisinya carut marut sekali pun dia akan mampu membenahi dan menjadikan sekolah yang berkualitas. Sementara Kadis Dikpora dan Pariwisata kabupaten Mempawah beramanat tentang keterbatasan yang kita miliki bukan berarti kita tidak mampu untuk berkarya akan tetapi berusaha dan berdoa.

Selamat kepada para calon kepala sekolah terpilih. Jadilah inspirasi pendidikan Indonesia tanpa pamrih.

Jakarta, Kemendikbud --- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, inovasi layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) harus ditingkatkan. ULT di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) juga harus dapat merespons isu yang berkembang di masyarakat.  

“Keberadaan ULT diperlukan untuk mengontrol isu dan meminimalisir dampak negatif dari isu tersebut," ujar Sesjen Kemendikbud Didik Suhardi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kajian Layanan Terpadu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di LPMP, di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Didik menambahkan, ULT seharusnya tidak hanya sekadar menampung permasalahan yang disampaikan masyarakat, namun juga mampu berperan menangkal isu negatif yang bisa berpengaruh terhadap Kemendikbud.

Seiring dengan penilaian pelaksanaan layanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menilai layanan di tingkat UPT, maka UPT wajib meningkatkan inovasinya. Tidak hanya sekadar peningkatan sarana dan prasarana, namun juga pola pikir, semangat dan kinerja petugas layanannya.

"Inovasi layanan merupakan indikator positif dalam peningkatan kinerja. Hasil evaluasi yang baik terhadap peningkatan kinerja, muaranya adalah kenaikan tunjangan kinerja. Artinya, kenaikan tunjangan kinerja berkorelasi positif dengan kualitas kinerja," kata Didik.

Ia mencontohkan layanan di Kepolisian RI (Polri) yang dirasakan telah meningkat secara signifikan. Berangkat dari hal tersebut, Didik pun memotivasi peserta yang hadir dalam rakor untuk bergerak memberikan layanan yang semakin baik dengan menggagas sebuah kompetisi “Lomba ULT Terbaik”.  Menurut Didik, hadiah untuk lomba tersebut sbeaiknya berupa barang yang dapat digunakan unit kerja tersebut untuk mendukung operasional ULT, seperti kamera.

“Salam ULT, melayani dengan sepenuh hati,” ujar Didik kepada para perwakilan LPMP dari seluruh Indonesia. Rapat Koordinasi Kajian Layanan Terpadu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di LPMP diikuti lebih dari 40 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Setiap LPMP mengirimkan perwakilan minimal satu orang untuk mengikuti rakor tersebut. Rakor berlangsung selama satu hari penuh pada Kamis, 27 September 2018.