Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (164)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Program Belajar dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di TVRI merupakan salah satu alternatif belajar yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Program ini telah membantu banyak keluarga yang memiliki keterbatasan pada akses internet untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring), sehingga anak-anak memperoleh stimuli untuk terus belajar di rumah masing-masing.

Kemendikbud bersama UNICEF telah melakukan survei untuk mengevaluasi pelaksanaan program Belajar dari Rumah di TVRI sejak ditayangkan mulai 13 April 2020 yang lalu.

"Sebanyak 99 persen guru, siswa, dan orang tua, baik di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) maupun non-3T mengetahui adanya program ini," disampaikan Evy Mulyani, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, di Jakarta, Selasa (05/05).

Dilanjutkan Evy, sebanyak 94% guru di wilayah 3T pernah menonton program BDR di TVRI. Sementara itu, sebanyak 77% guru di wilayah 3T mengaku pernah menonton program BDR TVRI. "Di wilayah 3T, frekuensi guru menonton program BDR ini sebanyak 3,2 kali dalam seminggu. Sementara di wilayah non-3T sebanyak 4,1 kali," ungkapnya.

Secara umum, tingkat kesenangan menonton program BDR cukup baik. Evy menyebutkan bagi siswa, skor yang didapatkan sebesar 7,8 (skala 1-10) dan bagi orang tua sebesar 8,2. Sementara itu, tingkat kesenangan guru di wilayah 3T sebesar 7, dan di wilayah non-3T sebesar 7,5.

TVRI menjadi saluran televisi yang paling banyak ditonton siswa selama pembelajaran dari rumah. Sebanyak 52% responden di wilayah 3T menyatakan menonton lembaga penyiaran publik ini selama masa pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Sementara itu, sebanyak 78,6% responden di wilayah non-3T menyatakan menonton TVRI selama masa pembelajaran dari rumah. "Ini menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan program mendatang. Khususnya pendekatan bagi publik di wilayah 3T," ujar Kepala BKHM Kemendikbud.

Salah satu umpan balik yang didapatkan dari survei ini adalah sebanyak 20% responden siswa mengharapkan penambahan durasi tayangan pembelajaran. "Kami akan berkoordinasi dengan TVRI terkait kemungkinan penambahan jam tayang. Terutama materi pembelajaran kemampuan kecakapan hidup dan vokasi. Mungkin bisa menambah durasi tayangan minimal 45 menit per segmennya," tutur Evy.

Kemudian untuk mengakomodir harapan masyarakat mengenai perbaikan teknis siaran seperti perbaikan sinyal siaran dan perluasan akses program BDR, Kemendikbud juga tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait kemungkinan relai program dengan stasiun televisi lokal. "Kami juga sedang mengkaji metode pembelajaran luar jaringan atau offline lainnya bagi masyarakat 3T yang tidak memiliki televisi. Misalnya menggunakan radio, buku, maupun relawan," ungkap Evy Mulyani.

Dijelaskan Evy, data untuk kelompok responden guru di daerah 3T didapatkan dari survei SMS dan daring. Sedangkan untuk kelompok responden guru di daerah non-3T, siswa, dan orang tua diperoleh dengan menggunakan metode daring. Jumlah responden untuk survei daring sebanyak 1.198 guru, 1.736 siswa, dan 1.373 orang tua.

"Karena keterbatasannya, kedua survei ini tidak dapat merepresentasikan gambaran nasional secara proporsional untuk masing-masing kelompok responden. Survei dilakukan dalam kurun periode 20 - 23 April 2020," pungkas Evy Mulyani.

 

Pontianak,30 Maret 2020 - LPMP Kalbar - Menindaklanjuti program kebijakan Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim tentang Merdeka Belajar, maka LPMP Kalimantan Barat pada tanggal 30 Maret 2020 mengadakan telerapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala BP Paud Dikmas dan Perwalian Wilayah Kalbar dalam rangka Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020.

Pada telerapat yang dilaksanakan melalui video teleconference, Kepala LPMP Kalbar menyampaikan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar, Pelaksanaan Program dan Anggaran Ditjen Paud Dikdasmen, Orientasi tugas LPMP/BP PAUD, Pembentukan Gugus Tugas Perwalian, serta Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat (Covid 19) yang meliputi Ujian Nasional (UN), Ujian sekolah, kenaikan kelas, Belajar di rumah (BDR) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Agenda rapat difokuskan pada Persiapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang  PPDB sebagai berikut :

  1. Zonasi (paling sedikit 50%)
  2. Afirmasi (paling sedikit 15%)
  3. Perpindahan tugas orangtua/wali (paling banyak 5%)
  4. Prestasi (sisa kuota dari ketiga jalur)

 

Berdasarkan Kebijakan Pendidikan dalam masa covid 19, PPDB diharapkan dapat dilaksanakan secara online untuk menghindari pengumpulan peserta didik dan orangtua dalam suatu tempat untuk menghindari penyebaran Covid 19. Oleh karena itu agenda rapat membahas lebih lanjut tentang pokok krusial PPDB, dengan penyampaian persiapan PPDB oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta perkembangan BDR (belajar di rumah)  dalam masa covid 19.

Berdasarkan hasil rapat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota

 

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program Guru Berbagi untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan jarak jauh pada masa darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Melalui laman guruberbagi.kemdikbud.go.id, guru dan penggerak pendidikan dapat saling berbagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan inspirasi praktik baik pendidikan, khususnya pendidikan jarak jauh saat dianjurkan untuk belajar dan mengajar dari rumah.

“Laman ini juga bisa menjadi ruang bagi guru untuk saling berbagi semangat positif dan strategi pembelajaran yang kreatif, sehingga guru tetap dapat melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan sembari membantu sesama yang masih beradaptasi dalam situasi yang tidak mudah ini,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK) Supriano di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Supriano menambahkan, laman ini hadir sebagai ruang berbagi ide dan praktik baik yang akan menunjang pembelajaran selama belajar dari rumah (learning from home) atau selama masa darurat.

Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Pembelajaran, Iwan Syahril, mengatakan laman Guru Berbagi dihadirkan untuk menunjang belajar dari rumah, baik secara daring atau koresponden, ataupun dalam bentuk lainnya dengan berbagi RPP yang terbaik.

Ditambahkannya, laman Guru Berbagi dapat mendorong ide kreatif dalam proses pembelajaran oleh guru selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung. Laman ini dapat menyediakan ruang bagi para guru untuk saling berbagi RPP.

“Dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, kita butuh imajinasi baru supaya pembelajaran dapat tetap terjadi. Kita butuh inovasi-inovasi,” jelas Iwan.

Berbagi Praktik Baik

Laman Guru Berbagi bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses di laman https://guruberbagi.kemdikbud.go.id. Hingga berita ini dibuat, sudah terdapat 65 RPP yang diunggah oleh sejumlah guru yang telah mengakses portal tersebut. Terdapat tiga fitur utama pada Laman Guru Berbagi yaitu ada tiga hal dapat dibagikan melalui program Guru Berbagi, yaitu: (1) Berbagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; (2) Berbagi Bacaan; dan (3) Berbagi Aksi.  

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dir. GTK Dikmen dan Diksus), Praptono menyampaikan bahwa guru dari semua jenjang dapat mendaftarkan pada Laman Guru Berbagi menggunakan akun Sistem Informasi manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan (SIMPKB). "Organisasi dan relawan penggerak juga dapat berkontribusi menggunakan akun Organisasi Penggerak dan Relawan Penggerak,” katanya.   

Dijelaskan Praptono, dalam laman Guru Berbagi tersedia berbagai panduan, bacaan, dan tips sebagai referensi pembelajaran daring untuk siswa dan kegiatan belajar mengajar. "Laman ini bersifat dua arah. Guru dapat berbagi ide dari praktik baik yang dibagikan guru lainnya. Dengan berbagi, kita menciptakan ruang interaksi, kolaborasi dan kreatif bersama seluruh pengajar di manapun kita berada," tuturnya.

Praptono menambahkan, RPP yang dibagikan bisa disukai oleh teman guru lain. Di sisi lain, RPP yang telah dibagikan dalam laman juga bisa dilaporkan jika ada konten yang tidak sesuai. “Intinya adalah bagaimana guru lain dapat saling memberikan apresiasi dan moderasi (pengawasan) bersama dalam laman ini,” katanya.

Secara teknis Praptono menjelaskan ketentuan yang harus dicatat para calon pengunggah RPP pada Laman Guru Berbagi. (1). File dibuat dalam bentuk PDF. (2). Nama file Rencana Pembelajaran memuat judul dan kelas. (3). Ukuran file maksimal 2MB. (4). Hal-hal yang perlu disertakan dalam file yang akan diunggah yaitu nama pembuat Rencana Pembelajaran, nama sekolah/instansi pembuat Rencana Pembelajaran, surel (email) pembuat Rencana Pembelajaran, Rencana Pembelajaran memuat informasi jenjang dan kelas, serta topik Rencana Pembelajaran.

Berkaitan dengan format dan isi Rencana Pembelajaran, Praptono menyampaikan beberapa hal yang  harus dipenuhi yaitu isi rencana pembelajaran fokus pada pembelajaran jarak jauh, guru-guru diberikan kebebasan untuk menentukan format rencana pembelajaran dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran, strategi/aktivitas pembelajaran, serta penilaian.

Ia juga menyarankan guru dan penggerak pendidikan mengunggah RPP dengan bentuk aktivitas yang kontekstual dengan kondisi rumah dan lingkungan sekitar, menyertakan 1-3 bentuk asesmen formatif selama pembelajaran, memuat penjelasan dan instruksi belajar yang spesifik dan rinci, serta menekankan adanya proses komunikasi dua arah. Serta agar dokumen para guru dan penggerak pendidikan yang dibagikan tidak hanya menggunakan satu strategi atau keiatan yang monoton.

Yang tak kalah penting adalah partisipasi guru dan penggerak pendidikan juga memerhatikan hak cipta. Ia menyarankan agar dokumen yang diunggah mencantumkan asal sumber belajar, bukan merupakan plagiasi karya orang lain, serta tidak memuat unsur suku, agama, ras (SARA) dan intoleransi. "Jika anda memasukan foto wajah murid, anak-anak, ke dalam RPP anda, pastikan anda sudah meminta izin pada anak dan orang tuanya. Kemendikbud berhak menurunkan RPP yang terverifikasi tidak sesuai ketentuan," ujar Praptono.

Devy Mariyatul Ystykomah, anggota Komunitas Guru Belajar yang merupakan guru SMK PGRI 1 Kediri mengaku peserta didiknya sangat antusias terhadap pembelajaran model daring atau online. Tak jarang ia masih melayani pertanyaan dari siswa-siswanya hingga malam hari. Menurutnya, laman Guru Berbagi ini selain bisa membuat para guru semakin terbiasa untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, juga memperkaya wawasan dalam menemukan praktik baik untuk diajarkan kembali kepada murid lainnya.

“Sekarang bukan hanya teori yang diperlukan tapi juga praktik baik dari guru lain yang sangat dibutuhkan. Ternyata dengan belajar bareng kita tahu banyak hal maka murid kitalah ujungnya (pembelajaran). Ketika guru belajar, hasilnya untuk muridnya,” ujar Devy yang aktif di bagian pengembangan guru daerah dalam Komunitas Guru Belajar.

Senada Ahmad Fikri Dzulfikar yang tergabung dalam Google Educators Group mengatakan harus ada komitmen dari orang tua dan guru-guru untuk menjalankan pembelajaran daring. "Dalam proses pembelajaran jarak jauh pasti ada ilmu baru dan guru harus mau menerima (model pembelajaran) sesuatu yang baru. Harus punya motivasi sebagai guru pembelajar. Jarak tidak menghalangi kita untuk belajar," ujarnya.

Ahmad juga mengungkapkan kegembiraannya dengan peluncuran laman Guru Berbagi. Hal ini merupakan jawaban atas pertanyaannya terhadap format RPP yang harus ia susun tahun ini merujuk Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. “Saya masih mencari form RPP digital ini dengan laman ini dengan rekan guru lain. Laman ini adalah jawaban bagi kami. Semoga dengan laman ini bisa menambah banyak ilmu,” harapnya. (*)

Jakarta, 31 Maret 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
#GuruBerbagi  
#BersamaHadapiKorona

Jakarta, Kemendikbud —- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan Program Organisasi Penggerak (POP) akan meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD, dan SMP, pada tahun 2020-2022. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menyebutkan bahwa ketiga jenjang tersebut memiliki target sasaran paling banyak, sehingga Ia yakin penerapan POP di PAUD, SD, dan SMP akan lebih berdampak luas.  

“Mereka (organisasi penggerak) akan kita bantu dengan pendanaan, melalui seleksi yang transparan dan fair untuk mentransformasi siswa atau sekolah menjadi sekolah penggerak,” ucap Mendikbud, di Kantor Kemendikbud, minggu lalu.

Mendikbud menuturkan, organisasi penggerak yang memiliki ide bagus dan sudah dijalankan bahkan sudah memiliki output yang baik, dapat mengikuti POP merujuk tiga kategori yang sudah ditetapkan yaitu Kategori Gajah, Kategori Macan, dan Kategori Kijang. “Bagi yang sangat baik akan dilanjutkan, bahkan dikembangkan lagi,” katanya.

Namun Mendikbud mengingatkan bahwa proses seleksi tidak hanya berlangsung ketika pendaftaran. Kemendikbud akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai oleh organisasi dalam meningkatkan pembelajaran siswa. “Secara berkala akan diseleksi, dan bagi yang tidak memenuhi target tidak akan lagi diikutkan dalam program. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak menunjukkan hasil (yang baik) maka pendanaannya akan distop. Ini proses yang organik dan dinamis,” tegasnya.

Berkaitan dengan mekanisme seleksi pertama, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Praptono,  menyebutkan organisasi perlu mempertimbangkan kriteria yang dipilih dan bukti pendukungnya. Dalam juknis dijelaskan, POP yang diberikan selengkap-lengkapnya menginformasikan apa yang sudah dikerjakan tahun sebelumnya. Jadi isinya terdiri dari video, foto, dan hasil kajian yang sudah dilakukan yang menunjukkan dampak programnya terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

 “Supaya Tim Evaluasi bisa mengukur kredibilitas lembaga tersebut, termasuk untuk melihat kredibilitas para guru,” kata Praptono.

Ditambahkan Praptono, mekanisme pengawasan yang akan dilakukan Tim Evaluator akan mengkaji sisi administrasi dan substansi, untuk memastikan program ini akuntabel yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi. “Selanjutnya, Tim Evaluator memberi rekomendasi sebagai acuan untuk verifikasi lapangan pada periode 16 Mei -30 Juni mendatang,” jelasnya.

Lebih lanjut Praptono menjelaskan, “Ada tiga termin monev yang dilakukan oleh Tim Evaluator independen yaitu base, middle dan akhir.  Tim Evaluator akan meninjau organisasi pada tahun 2021 berdasarkan hasil laporan mereka di akhir Desember 2020. Begitu seterusnya selama tiga tahun berturut-turut,” urainya.

Di hadapan awak media, Praptono mengimbau dinas setempat turut menjaga agar POP bisa tepat sasaran. “Tahun ini (ditargetkan) 100 kabupaten. Mappingnya mempertimbangkan jumlah alokasi anggaran dan waktu yang tersedia. Sekolah yang terpilih tidak boleh menjadi sasaran_double_, Disdik harus memfilter ini,” katanya.

Dewasa ini guru dituntut untuk kreatif menciptakan program pembelajaran yang dapat menstimulasi peserta didik supaya rasa keingintahuan dan semangat belajarnya meningkat. Oleh karena itu, kata Praptono, pendekatan melalui POP diharapkan mampu mengembangkan kemampuan guru yang juga menjadi salah satu elemen pendukung terciptanya Sekolah Penggerak. “Yang perlu digagas adalah meningkatkan kemampuan guru dalam memotivasi siswa belajar lebih aktif,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, pengamat pendidikan Itje Chodijah, menyambut baik jika Kemendikbud dapat mengontrol keberlangsungan program ini agar tidak hanya berkualitas namun juga tepat sasaran sesuai kebutuhannya. “Kementerian (harus) punya alat untuk memonitor sekolah-sekolah mana saja yang sudah dapat supaya bantuannya diberikan kepada yang kurang,” kata dia.

Lebih lanjut Itje berharap, Kemendikbud bisa bertindak sebagai wasit yang adil dalam memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di masyarakat agar potensi ini berkembang secara merata di seluruh daerah. “Organisasi penggerak ini justru menjadi perangsang buat para guru untuk belajar lagi. Sasarannya langsung ke gurunya. Misalnya, LPMP mengundang guru yang mau belajar substansi tertentu,” katanya.

Berangkat dari pengalamannya selama 15 tahun bergerak di lapangan, Itje mengatakan, sebaiknya proposal yang terpilih adalah yang programnya paling relevan dengan kebutuhan sekolah dan siswa. “Kriterianya adalah  kegiatan atau program yang berhubungan dengan sekolah dan peningkatan kualitas siswa yang bisa difasilitasi oleh guru. Jangan sampai programnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, pahami karakteristik daerahnya,” Itje menuturkan.

Hasil identifikasi karakteristik daerah itulah yang menjadi acuan dalam menentukan program apa yang sesuai dan paling dibutuhkan di daerah tersebut, karena pendidikan berpengaruh pada berbagai aspek. Organisasi penggerak yang akan praktik ke lapangan harus melakukan survei atau uji lapangan dulu. “Jangan sampai nanti sudah mendapatkan sumbangan tetapi ketika diterapkan apa yang dia ajukan (programnya) tidak cocok dengan kondisi setempat,” tuturnya.

Organisasi penggerak bisa membuat semacam pelatihan bekerja sama dengan institusi yang menaungi guru misalnya LPMP yang audiensnya melibatkan guru-guru di suatu wilayah. Ada tiga bidang yang bisa menjadi fokus pendalaman yaitu literasi, numerasi, pengembangan karakter. “Bisa juga organisasi penggerak ini kemudian menempel ke kegiatannya MGMP yang muatannya bisa berbasis mata pelajaran ataupun tidak, namun mengarah pada tercapainya profil siswa Indonesia yang berjiwa Pancasila,” pungkasnya.

Pontianak,25/02/2020 - LPMP Kalimantan Barat - Sebagai upaya nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak  dengan dukungan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat,  yaitu dilaksanakannya kegiatan  Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2020. Melalui Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini diharapkan mampu membekali kepala sekolah dan warga sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak untuk : memahami SNP dan Penjaminan Mutu Pendidikan, sekolah memiliki komitmen untuk menjalankan Penjaminan Mutu dan Peningkatan Mutu, serta sekolah dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tepat.

Seperti di utarakan oleh Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak diacara pembukaan dalam sambutannya ; “SUPM adalah salah satu sekolah setingkat SMA yang di miliki oleh kementrian kelautan dan perikanan untuk mendidik sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional dalam bidang perikanan. Sekolah ini memiliki 465 siswa pada tahun ajaran 2019/2020 dari berbagai daerah/provinsi di luar maupun dari  pulau Kalimantan termasuklah dari kepulauan natuna. Sekolah ini memiliki 29 (dua puluh Sembilan) pendidik dan 29 (dua puluh sembilan) tenaga kependidikan dengan berbagai macam latar pendidikan serta memiliki 4 program keahlian yaitu: Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP), Teknologi Budidaya Perikanan (TBP), Teknika Perikanan Laut (TPL) dan Nautika Perikanan Laut (NPL).” Paparnya.

Kepala Seksi FPMP LPMP Kalimantan Barat Suprapti, M.Pd  yang mendampingi Kepala LPMP Asep Sukmayadi, S.IP, M.SI pada acara pembukaan kegiatan mengemukakan, kegiatan SPMI di SUPM ini berlangsung selama 4 (empat) hari dari tanggal 24 s/d 27 Februari  2020. Diikuti oleh 35 orang peserta dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan   dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak.

Dalam sambutan sekaligus pengarahannya di hadapan peserta, Kepala LPMP Kalimantan Barat mengemukakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, yang selanjutnya telah mengalami dua kali perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Didalam sambutannya Kepala LPMP juga  menghimbau agar di sekolah tercipta suasana ” Merdeka Belajar” yaitu  kegiatan belajar mengajar yang happy, menyenangkan baik bagi guru dan siswa. Merdeka belajar ini bertujuan agar para guru, siswa, serta orangtua bisa mendapat suasana yang bahagia, pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan, baik di dalam sekolah (indoor)  maupun di luar sekolah  (outdoor) bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, untuk semua umat," maka kompetensi peserta didik tidak hanya tumbuh diruang kelas, selebihnya tumbuh dalam lingkungan belajarnya. Kompetensi bukan bersifat individu melainkan kompetensi itu tumbuh bersama lingkungan.”

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan adanya  peningkatan hasil belajar peserta didik, hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, prestasi satuan pendidikan beserta anggota, terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan, adanya penghargaan serta dukungan finansial pemangku kepentingan, juga merupakan hal yang harus diperhatikan.

Kepala LPMP mengucapkan terimakasih kepada Kepala SUPM Pontianak, telah mempercayakan LPMP Kalimantan Barat untuk mengawal Penjaminan Mutu di sekolah tersebut, dan memberikan apresiasi atas kerjasama yang  dilaksanakan, dan diharapkan kerjasama ini dapat berkelanjutan sehingga tercipta sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang dilakukan oleh keduanya dalam mencapai dan mewujudkan tujuan pendidikan bersama. (Helda Rosida)

Dokumentasi