Warta RB

Warta RB (15)

Selasa, 17 September 2019 07:28

Bimbingan teknis peningkatan kompetensi 2019

Written by

Sebagai tindak lanjut dalam rumusan enam area perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), di pengungkit penataan sistem manajemen SDM tentang Peningkatan Kualitas SDM dilaksanakan Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi Staf LPMP Kalimantan Barat yang dimulai dari tanggal 16 s.d. 17 September 2019. Bimtek peningkatan kompetensi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi bagi staf LPMP Kalimantan Barat dalam memahami Konsep dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan

Kamis, 05 September 2019 18:44

Tim survey dari BPS melakukan Survey di ULT LPMP Kalbar

Written by

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat mendapatkan kunjungan kembali dari Tim Survey Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, dengan didampingi pejabat struktural menyambut langsung kehadiran Tim survey dari BPS.

Kegiatan survey ini dalam rangka penyampaian progres pelaksanaan pelayan publik yang ada di LPMP Kalimantan Barat dan melakukan wawancara langsung kepada pengguna yang datang di Unit Layanan Terpadu (ULT), selanjutnya Tim BPS Provinsi Kalimantan melaksanakan survey kepada responden yang akan dipilih secara acak untuk pendataan kepuasan layanan kepada masyarakat yang pernah berkunjung ke kantor LPMP Kalimantan Barat.

Melalui koordinasi ini Tim BPS Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan memperoleh gambaran sesungguhnya atas fasilitas yang telah tersedia untuk pelayanan kepada masyarakat guna kemudahan dan kelancaran dalam peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kepegawaian Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan Kegiatan Reviu, Monitoring dan Evaluasi Prosedur Operasional Standar (POS). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Kelas A LPMP Kalimantan Barat yang di ikuti 20 peserta dari Pegawai yang ada di subbag umum dan seksi.
Dalam rumusan enam area perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), di pengungkit Tatalaksana penyediaan Revieu Prosedur Operasional Standar (POS) pada LPMP Kalimantan Barat adalah suatu upaya untuk mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Pontianak - LPMP Kalimantan Barat menjadi salah satu unit organisasi Kemendikbud yang akan mendapatkan penilaian terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) Tahun 2019. Dalam upaya menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) TIM RB Kemendikbud melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk Penguatan Pembangunan Zona Integritas di LPMP Kalimantan Barat. .
Pada kesempatan tersebut hadir beberapa pejabat kemendikbud, monev dilaksanakan guna mendorong unit kerja Kemendikbud untuk segera melakukan pembenahan serta berinovasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja masing-masing demi meraih predikat WBK.
 

 

Jakarta, Kemendikbud – Memasuki era teknologi informasi, digitalisasi arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan keharusan, terutama arsip yang digolongkan prioritas. Dengan digitalisasi tingkat keabadian arsip lebih dapat dipertanggung jawabkan dan efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dalam Peresmian Pusat Arsip Kemendikbud di Ciketing Udik, Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/2/2019)

 

Meskipun keautentikan arsip masih sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama terkait dengan masalah hukum, seperti pembuktian perkara, namun tidak berarti bahwa digitalisasi dikesampingkan. “Tidak berarti kita tidak perlu memperhatikan proses digitalisasi dan melakukan filmisasi, untuk disimpan di dalam micro film yang saya kira lebih memiliki tingkat keabadian yang dapat dipertanggung jawabkan dan lebih efisien,” tutur Mendikbud.

 

Mengenai rencana digitalisasi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) siap untuk membantu Kemendikbud mengalihmediakan arsip. Kepala ANRI, Mustari Irawan, yang turut hadir dalam peresmian Pusat Arsip menyampaikan, saat ini sebagian arsip statis yang sudah diserahkan kepada ANRI sudah dialihmediakan. Namun untuk arsip inaktif yang berada di Pusat Arsip, karena statusnya yang masih dibutuhkan, meskipun frekuensi penggunaannya sudah berkurang, maka perlu analisis lebih lanjut untuk proses digitalisasinya.

 

“Bisa saja arsip yang inaktif ini dilakukan digitalisasi, tapi mungkin perlu dianalisis mana yang bisa, mana yang tidak, karena dalam waktu tertentu ada yang bisa dimusnahkan. Tidak semua harus didigitalisasi,” ujar Mustari.

Proses digitalisasi arsip bukan tanpa tantangan. Ke depan, untuk dapat melaksanakan secara penuh, kementerian harus siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia. Digitalisasi memerlukan infrastruktur mesin dengan kapasitas tinggi yang mampu melakukan alih media per lembar. Sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pun perlu mumpuni.

 

 

Arsiparis Dituntut Responsif Terhadap Perubahan Teknologi

 

Dalam mengadopsi perubahan teknologi dalam pengarsipan, peran petugas arsip atau pemegang jabatan arsiparis sangat strategis. Untuk itu arsiparis dituntut untuk responsif terhadap berbagai perubahan. “Harus bisa menyimpan arsip tersebut dalam bentuk digital. Karena memang bentuk digital itu nantinya tidak memerlukan banyak space, ruangan. Dia bisa disimpan di cloud system,” jelas Mustari.

 

Mendikbud dalam hal ini mendukung peningkatan kapasitas keterampilan petugas arsip yang ada di lingkungan Kemendikbud. “Saya minta ada peningkatan keterampilan para petugas arsip yang ada di lingkungan Kemendikbud, agar responsif terhadap perubahan yang terkait teknologi kearsipan, misalnya masalah penyimpanan, perawatan, dan kemudian pendistribusian, pemanfaatan. Jadi arsip itu harus benar-benar terukur, dengan menggunakan piranti-piranti yang modern, yang sekarang sudah sangat advanced, sangat maju sekali,” tutur Muhadjir.

 

Salah satu bentuk peningkatan keterampilan bagi arsiparis yang akan dilakukan Kemendikbud adalah dengan mengirimkan tenaga arsiparis untuk melakukan studi banding ke negara lain yang sistem kearsipannya sudah maju. “Karena itu, kalau mereka tidak lakukan studi banding, atau upgrading, saya kuatir kita ketinggalan,” jelas Mendikbud

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen penuh dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019, Kemendikbud mengadakan taklimat/briefing Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Graha Utama kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1/19).

"Usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi harus selalu kita budayakan. Berbagai cara telah kita lakukan seperti melakukan reformasi birokrasi, terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat melayani dengan lebih baik. Juga membangun zona-zona integritas," disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

Mendikbud berpesan kepada jajarannya agar anggaran tahun 2019 harus dilaksanakan dengan memperhatikan 6 (enam) hal utama, yaitu: (1) pelaksanaan tata kelola yang baik; (2) fokus kepada tugas dan fungsi; (3) fokus kepada target dan sasaran; (4) mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang; (5) patuh dan taat kepada regulasi yang berlaku; serta (6) tepat waktu dalam mencapai target dan sasaran.

"Kami menyadari bahwa menyelenggarakan program dan anggaran yang jumlahnya besar tidaklah mudah dilakukan. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Oleh karena itu, usaha yang terus menerus sejak dini untuk mengingatkan kepada kita semua agar dapat menggunakan anggaran dengan baik harus selalu disampaikan," tutur Mendikbud.

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemendikbud ini melibatkan 320 peserta yang terdiri atas (1) Pejabat Eselon I, II, III, IV di lingkungan unit utama Kemendikbud; Ketua dan Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan unit utama Kemendikbud; Para Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kemendikbud; serta para Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) atau para ibu yang aktif di Dharmawanita. Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo; Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widiyanto Poesoko; Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh; dan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Jan S. Maringka.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan penguatan tentang tata kelola pelaksanaan anggaran yang bebas dari korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas.

"Kita berharap semua target dan sasaran yang harus dicapai oleh Kemendikbud di tahun anggaran 2019 ini dapat diraih dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Irjen Kemendikbud.

Selasa, 04 Desember 2018 13:22

Capacity Building Penjaminan Mutu Pendidikan 2018

Written by

Singkawang - Mengemas mutu tak selamanya harus kaku. Mengemas mutu bisa dilakukan dengan lucu tetapi juga seru.  Berdasarkan konsep tersebut keluarga besar LPMP Kalimantan Barat mengadakan kegiatan In House Training (IHT) di Dayang Resort, Kota Singkawang pada 30 Nopember-2 Desember 2018. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, staf ASN (Aparatur Sipil Negara) dan nonASN LPMP Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dikemas dalam berbagai bentuk permainan kelompok yang melibatkan perpaduan antara karyawan ASN dan nonASN. Seluruh permainan ditujukan agar terjadi pembauran antarkaryawan tanpa membedakan status, pangkat dan jabatan. Permainan kelompok menggiring peserta untuk saling kolaborasi, sinergi dan menginspirasi.

Kepala LPMP Kalimantan Barat, Drs. Aristo Rahardi, M.Pd beserta istri berkenan membuka, turut serta dan menutup kegiatan tahunan ini. Dalam sambutan dan arahannya, kepala LPMP Kalimantan Barat mengingatkan bahwa kegiatan ini adalah momentum terbaik untuk instrospeksi kualitas mutu internal lembaga. Meskipun dikemas dalam berbagai permainan, sesungguhnya dalam setiap permainan mengandung nilai kebersamaan dan gotong royong.

Kepala LPMP Kalimantan Barat juga menyampaikan bahwa tidak ada orang hebat. Seberapa hebatnya pimpinan pasti butuh staf untuk menyukseskan setiap kegiatan. Tidak ada superman. Yang ada adalah supertim. Sepak bola menjadi enak ditonton karena kerjasama. Bukan kemampuan individu pemainnya. Setiap staf punya peran. Peran itulah yang kemudian dibentukkan dalam permainan kelompok untuk bisa saling mengisi, saling menghargai, saling melengkapi dan saling kerjasama sehingga menjadi juara.

In House Training adalah media pengembangan organisasi modern. Setiap permainannya mengharuskan praktek di lapangan. Di setiap permainannya memunculkan karakter sejati setiap orang. Di setiap permainannya menimbulkan sikap tenggang rasa dan tanggung jawab bersama. Di setiap permainan IHT menguatkan jiwa corsa (saling memiliki).

Tujuan utama penyelenggaraan IHT adalah penyegaran fisik-mental, pembangunan karakter dan meningkatkan kemampuan. In House Training juga mampu meningkatkan kekompakan, kerja sama dan kesolidan. In House Training dianalogikan sebagai bangunan yang terdiri dari pasir, batu, semen dan air. Perpaduan komposisi tersebut  saling merekatkan dan mengokohkan. Meskipun dalam kesehariannya melakukan tugas yang berbeda namun setiap karyawan sejatinya adalah elemen penguat kokohnya sebuah lembaga/ institusi. Bahkan tak hanya kokoh saja, bangunan tersebut akhirnya juga mampu menjadi rumah kedua, surga dunia yang nyaman dan membetahkan. Tak hanya untuk bekerja tetapi juga menghasilkan ide-ide besar, lompatan-lompatan besar dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas lembaga.

Di akhir kegiatan diadakan malam keakraban yang diisi acara hiburan. Setiap seksi dan subbag menampilkan pertunjukan seni dan budaya. Setiap seksi dan subbag dipersilakan unjuk keterampilan dan kekhasan. Ada nyanyian, sandiwara, tarian dan koreografi. Sehingga kegiatan IHT ini benar-benar komplit memadukan unsur pendidikan dan kebudayaan (Kim).

Pontianak - Untuk mengetahui gambaran kebutuhan dan pengembangan SDM kedepan, LPMP Kalimantan Barat melaksanakan Training Need Assessment (TNA) terhadap staf LPMP Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018. TNA ini untuk memetakan kompetensi staf terkait dengan rincian tugas pada masing-masing jabatan yang ada.
Hasil dari TNA ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah staf yang menduduki suatu jabatan mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tindak lanjut dari hasil TNA ini akan digunakan sebagai dasar untuk program peningkatan kompetensi staf, rolling dan promosi.
Lebih jauh lagi kedepan TNA dan tindak lanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam Penataan Sistem Manajemen SDM Lembaga.

Sabtu, 09 Jun 2018 13:20

Penghargaan Untuk Pegawai LPMP Kalimantan Barat

Written by

Pontianak – Sehubungan dengan sederet prestasi yang telah diraih LPMP Kalimantan Barat diawal tahun ini, Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaik sehingga LPMP Kalimantan Barat mempu mencapai prestasi tersebut. Apresiasi dalam bentuk Piagam Penghargaan Kepala LPMP Kalimantan Barat diberikan kepada :


1.    Tim Pengelola e-Kehadiran LPMP Kalimantan Barat

Tim pengelola e-Kehadiran LPMP Kalimantan Barat telah menunjukkan kinerja terbaik sehingga mengantarkan LPMP Kalimantan Barat sebagai Terbaik I dalam Impelementasi Sistem Perekaman Data Kehadiran Terpusat (e-Kehadiran) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Tim pengelola e- kehadiran yang terdiri staf kepegawaian subbagian umum dan staf pengelola sistem dan jaringan dari Seksi Sistem Informasi.

2.    Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja

LPMP Kalimantan Barat juga memperoleh penghargaan atas perolehan nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 sebesar 75, 45 dengan predikat “BB” (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kerja yang andal) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk itu Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada  Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari staf di bagian perencanaan dan perwakilian staf dari masing-masing seksi.

3.    Tim Penyusun Laporan Keuangan

LPMP Kalimantan Barat pada tahun 2017 mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam capaian tersebut berkat kerjasama dan kerja keras dari Tim Penyusun Laporan Keuangan, untuk itu Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari staf bagian penyusuna laporan keuangan dan staf dari bagian BMN.


Piagam penghargaan diserahkan oleh Kasubbag Umum LPMP Kalimantan Barat Bapak Kurniadi, SE, MM pada hari Senin 4 Juni 2018 didepan seluruh Pegawai LPMP Kalimantan Barat.

Minggu, 03 Jun 2018 20:40

Sosialisasi WBK dan WBBM di LPMP Kalimantan Barat

Written by

Pontianak - Dalam rangka menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), LPMP Kalimantan Barat menggelar sosialisasi terkait kegiatan yang mendukung tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada seluruh warga LPMP Kalimantan Barat. Guna mendukung Zona Integritas tersebut, LPMP Kalimantan Barat melaksanakan beberapa kegiatan dengan mengundang para narasumber yang berkompeten dalam melakukan pendampingan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan memberikan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21, 28 dan 30 Mei 2018 bertempat di Auditorium Ki Hajar Dewantara LPMP Kalimantan Barat dengan materi sebagai berikut :

  1. Whistle Blowing System oleh Rusdy Sofyan (Korwas Bidang Investigasi BPKP Provinsi Kalimantan Barat).
  2. Gratifikasi oleh Arman Sahri R. Harahap (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat).
  3. Pelayanan Prima oleh Ariyanto (Bank Mandiri).
  4. Pembangunan Zona Integritas WBK dan Tunas Integritas oleh Hindun Basri Purba (Biro Umum Kemendikbud)
  5. Peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS oleh Aliyas (Kabag Umum dan Kepegawaian Setditjen Dikdasmen).
  6. PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Trisno Zuardi (Kabag Hukum Tatalaksana Kepegawaian Itjen Kemendikbud).
  7. Permendikbud Nomor 126 tahun 2014 tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kemendikbud oleh Sujana Gitanegara (Kasubbag Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud).
  8. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kemendikbud oleh Sujana Gitanegara (Kasubbag Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud).
  9. Penguatan akuntabilitas Kinerja oleh Dodi Wahyu Priambodo (Kabag Akuntabailitas Kinerja, Biro keuangan kemendikbud).
Halaman 1 dari 2