Warta RB

Warta RB (12)

Pontianak - LPMP Kalimantan Barat menjadi salah satu unit organisasi Kemendikbud yang akan mendapatkan penilaian terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) Tahun 2019. Dalam upaya menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) TIM RB Kemendikbud melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk Penguatan Pembangunan Zona Integritas di LPMP Kalimantan Barat. .
Pada kesempatan tersebut hadir beberapa pejabat kemendikbud, monev dilaksanakan guna mendorong unit kerja Kemendikbud untuk segera melakukan pembenahan serta berinovasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja masing-masing demi meraih predikat WBK.
 

 

Jakarta, Kemendikbud – Memasuki era teknologi informasi, digitalisasi arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan keharusan, terutama arsip yang digolongkan prioritas. Dengan digitalisasi tingkat keabadian arsip lebih dapat dipertanggung jawabkan dan efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dalam Peresmian Pusat Arsip Kemendikbud di Ciketing Udik, Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/2/2019)

 

Meskipun keautentikan arsip masih sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama terkait dengan masalah hukum, seperti pembuktian perkara, namun tidak berarti bahwa digitalisasi dikesampingkan. “Tidak berarti kita tidak perlu memperhatikan proses digitalisasi dan melakukan filmisasi, untuk disimpan di dalam micro film yang saya kira lebih memiliki tingkat keabadian yang dapat dipertanggung jawabkan dan lebih efisien,” tutur Mendikbud.

 

Mengenai rencana digitalisasi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) siap untuk membantu Kemendikbud mengalihmediakan arsip. Kepala ANRI, Mustari Irawan, yang turut hadir dalam peresmian Pusat Arsip menyampaikan, saat ini sebagian arsip statis yang sudah diserahkan kepada ANRI sudah dialihmediakan. Namun untuk arsip inaktif yang berada di Pusat Arsip, karena statusnya yang masih dibutuhkan, meskipun frekuensi penggunaannya sudah berkurang, maka perlu analisis lebih lanjut untuk proses digitalisasinya.

 

“Bisa saja arsip yang inaktif ini dilakukan digitalisasi, tapi mungkin perlu dianalisis mana yang bisa, mana yang tidak, karena dalam waktu tertentu ada yang bisa dimusnahkan. Tidak semua harus didigitalisasi,” ujar Mustari.

Proses digitalisasi arsip bukan tanpa tantangan. Ke depan, untuk dapat melaksanakan secara penuh, kementerian harus siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia. Digitalisasi memerlukan infrastruktur mesin dengan kapasitas tinggi yang mampu melakukan alih media per lembar. Sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pun perlu mumpuni.

 

 

Arsiparis Dituntut Responsif Terhadap Perubahan Teknologi

 

Dalam mengadopsi perubahan teknologi dalam pengarsipan, peran petugas arsip atau pemegang jabatan arsiparis sangat strategis. Untuk itu arsiparis dituntut untuk responsif terhadap berbagai perubahan. “Harus bisa menyimpan arsip tersebut dalam bentuk digital. Karena memang bentuk digital itu nantinya tidak memerlukan banyak space, ruangan. Dia bisa disimpan di cloud system,” jelas Mustari.

 

Mendikbud dalam hal ini mendukung peningkatan kapasitas keterampilan petugas arsip yang ada di lingkungan Kemendikbud. “Saya minta ada peningkatan keterampilan para petugas arsip yang ada di lingkungan Kemendikbud, agar responsif terhadap perubahan yang terkait teknologi kearsipan, misalnya masalah penyimpanan, perawatan, dan kemudian pendistribusian, pemanfaatan. Jadi arsip itu harus benar-benar terukur, dengan menggunakan piranti-piranti yang modern, yang sekarang sudah sangat advanced, sangat maju sekali,” tutur Muhadjir.

 

Salah satu bentuk peningkatan keterampilan bagi arsiparis yang akan dilakukan Kemendikbud adalah dengan mengirimkan tenaga arsiparis untuk melakukan studi banding ke negara lain yang sistem kearsipannya sudah maju. “Karena itu, kalau mereka tidak lakukan studi banding, atau upgrading, saya kuatir kita ketinggalan,” jelas Mendikbud

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen penuh dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019, Kemendikbud mengadakan taklimat/briefing Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Graha Utama kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1/19).

"Usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi harus selalu kita budayakan. Berbagai cara telah kita lakukan seperti melakukan reformasi birokrasi, terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat melayani dengan lebih baik. Juga membangun zona-zona integritas," disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

Mendikbud berpesan kepada jajarannya agar anggaran tahun 2019 harus dilaksanakan dengan memperhatikan 6 (enam) hal utama, yaitu: (1) pelaksanaan tata kelola yang baik; (2) fokus kepada tugas dan fungsi; (3) fokus kepada target dan sasaran; (4) mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang; (5) patuh dan taat kepada regulasi yang berlaku; serta (6) tepat waktu dalam mencapai target dan sasaran.

"Kami menyadari bahwa menyelenggarakan program dan anggaran yang jumlahnya besar tidaklah mudah dilakukan. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Oleh karena itu, usaha yang terus menerus sejak dini untuk mengingatkan kepada kita semua agar dapat menggunakan anggaran dengan baik harus selalu disampaikan," tutur Mendikbud.

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemendikbud ini melibatkan 320 peserta yang terdiri atas (1) Pejabat Eselon I, II, III, IV di lingkungan unit utama Kemendikbud; Ketua dan Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan unit utama Kemendikbud; Para Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kemendikbud; serta para Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) atau para ibu yang aktif di Dharmawanita. Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo; Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widiyanto Poesoko; Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh; dan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Jan S. Maringka.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan penguatan tentang tata kelola pelaksanaan anggaran yang bebas dari korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas.

"Kita berharap semua target dan sasaran yang harus dicapai oleh Kemendikbud di tahun anggaran 2019 ini dapat diraih dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Irjen Kemendikbud.

Selasa, 04 Desember 2018 13:22

Capacity Building Penjaminan Mutu Pendidikan 2018

Written by

Singkawang - Mengemas mutu tak selamanya harus kaku. Mengemas mutu bisa dilakukan dengan lucu tetapi juga seru.  Berdasarkan konsep tersebut keluarga besar LPMP Kalimantan Barat mengadakan kegiatan In House Training (IHT) di Dayang Resort, Kota Singkawang pada 30 Nopember-2 Desember 2018. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, staf ASN (Aparatur Sipil Negara) dan nonASN LPMP Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dikemas dalam berbagai bentuk permainan kelompok yang melibatkan perpaduan antara karyawan ASN dan nonASN. Seluruh permainan ditujukan agar terjadi pembauran antarkaryawan tanpa membedakan status, pangkat dan jabatan. Permainan kelompok menggiring peserta untuk saling kolaborasi, sinergi dan menginspirasi.

Kepala LPMP Kalimantan Barat, Drs. Aristo Rahardi, M.Pd beserta istri berkenan membuka, turut serta dan menutup kegiatan tahunan ini. Dalam sambutan dan arahannya, kepala LPMP Kalimantan Barat mengingatkan bahwa kegiatan ini adalah momentum terbaik untuk instrospeksi kualitas mutu internal lembaga. Meskipun dikemas dalam berbagai permainan, sesungguhnya dalam setiap permainan mengandung nilai kebersamaan dan gotong royong.

Kepala LPMP Kalimantan Barat juga menyampaikan bahwa tidak ada orang hebat. Seberapa hebatnya pimpinan pasti butuh staf untuk menyukseskan setiap kegiatan. Tidak ada superman. Yang ada adalah supertim. Sepak bola menjadi enak ditonton karena kerjasama. Bukan kemampuan individu pemainnya. Setiap staf punya peran. Peran itulah yang kemudian dibentukkan dalam permainan kelompok untuk bisa saling mengisi, saling menghargai, saling melengkapi dan saling kerjasama sehingga menjadi juara.

In House Training adalah media pengembangan organisasi modern. Setiap permainannya mengharuskan praktek di lapangan. Di setiap permainannya memunculkan karakter sejati setiap orang. Di setiap permainannya menimbulkan sikap tenggang rasa dan tanggung jawab bersama. Di setiap permainan IHT menguatkan jiwa corsa (saling memiliki).

Tujuan utama penyelenggaraan IHT adalah penyegaran fisik-mental, pembangunan karakter dan meningkatkan kemampuan. In House Training juga mampu meningkatkan kekompakan, kerja sama dan kesolidan. In House Training dianalogikan sebagai bangunan yang terdiri dari pasir, batu, semen dan air. Perpaduan komposisi tersebut  saling merekatkan dan mengokohkan. Meskipun dalam kesehariannya melakukan tugas yang berbeda namun setiap karyawan sejatinya adalah elemen penguat kokohnya sebuah lembaga/ institusi. Bahkan tak hanya kokoh saja, bangunan tersebut akhirnya juga mampu menjadi rumah kedua, surga dunia yang nyaman dan membetahkan. Tak hanya untuk bekerja tetapi juga menghasilkan ide-ide besar, lompatan-lompatan besar dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas lembaga.

Di akhir kegiatan diadakan malam keakraban yang diisi acara hiburan. Setiap seksi dan subbag menampilkan pertunjukan seni dan budaya. Setiap seksi dan subbag dipersilakan unjuk keterampilan dan kekhasan. Ada nyanyian, sandiwara, tarian dan koreografi. Sehingga kegiatan IHT ini benar-benar komplit memadukan unsur pendidikan dan kebudayaan (Kim).

Pontianak - Untuk mengetahui gambaran kebutuhan dan pengembangan SDM kedepan, LPMP Kalimantan Barat melaksanakan Training Need Assessment (TNA) terhadap staf LPMP Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018. TNA ini untuk memetakan kompetensi staf terkait dengan rincian tugas pada masing-masing jabatan yang ada.
Hasil dari TNA ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah staf yang menduduki suatu jabatan mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tindak lanjut dari hasil TNA ini akan digunakan sebagai dasar untuk program peningkatan kompetensi staf, rolling dan promosi.
Lebih jauh lagi kedepan TNA dan tindak lanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam Penataan Sistem Manajemen SDM Lembaga.

Sabtu, 09 Jun 2018 13:20

Penghargaan Untuk Pegawai LPMP Kalimantan Barat

Written by

Pontianak – Sehubungan dengan sederet prestasi yang telah diraih LPMP Kalimantan Barat diawal tahun ini, Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaik sehingga LPMP Kalimantan Barat mempu mencapai prestasi tersebut. Apresiasi dalam bentuk Piagam Penghargaan Kepala LPMP Kalimantan Barat diberikan kepada :


1.    Tim Pengelola e-Kehadiran LPMP Kalimantan Barat

Tim pengelola e-Kehadiran LPMP Kalimantan Barat telah menunjukkan kinerja terbaik sehingga mengantarkan LPMP Kalimantan Barat sebagai Terbaik I dalam Impelementasi Sistem Perekaman Data Kehadiran Terpusat (e-Kehadiran) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Tim pengelola e- kehadiran yang terdiri staf kepegawaian subbagian umum dan staf pengelola sistem dan jaringan dari Seksi Sistem Informasi.

2.    Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja

LPMP Kalimantan Barat juga memperoleh penghargaan atas perolehan nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 sebesar 75, 45 dengan predikat “BB” (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kerja yang andal) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk itu Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada  Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari staf di bagian perencanaan dan perwakilian staf dari masing-masing seksi.

3.    Tim Penyusun Laporan Keuangan

LPMP Kalimantan Barat pada tahun 2017 mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam capaian tersebut berkat kerjasama dan kerja keras dari Tim Penyusun Laporan Keuangan, untuk itu Kepala LPMP Kalimantan Barat memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari staf bagian penyusuna laporan keuangan dan staf dari bagian BMN.


Piagam penghargaan diserahkan oleh Kasubbag Umum LPMP Kalimantan Barat Bapak Kurniadi, SE, MM pada hari Senin 4 Juni 2018 didepan seluruh Pegawai LPMP Kalimantan Barat.

Minggu, 03 Jun 2018 20:40

Sosialisasi WBK dan WBBM di LPMP Kalimantan Barat

Written by

Pontianak - Dalam rangka menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), LPMP Kalimantan Barat menggelar sosialisasi terkait kegiatan yang mendukung tercapainya Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada seluruh warga LPMP Kalimantan Barat. Guna mendukung Zona Integritas tersebut, LPMP Kalimantan Barat melaksanakan beberapa kegiatan dengan mengundang para narasumber yang berkompeten dalam melakukan pendampingan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan memberikan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21, 28 dan 30 Mei 2018 bertempat di Auditorium Ki Hajar Dewantara LPMP Kalimantan Barat dengan materi sebagai berikut :

  1. Whistle Blowing System oleh Rusdy Sofyan (Korwas Bidang Investigasi BPKP Provinsi Kalimantan Barat).
  2. Gratifikasi oleh Arman Sahri R. Harahap (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat).
  3. Pelayanan Prima oleh Ariyanto (Bank Mandiri).
  4. Pembangunan Zona Integritas WBK dan Tunas Integritas oleh Hindun Basri Purba (Biro Umum Kemendikbud)
  5. Peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS oleh Aliyas (Kabag Umum dan Kepegawaian Setditjen Dikdasmen).
  6. PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Trisno Zuardi (Kabag Hukum Tatalaksana Kepegawaian Itjen Kemendikbud).
  7. Permendikbud Nomor 126 tahun 2014 tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kemendikbud oleh Sujana Gitanegara (Kasubbag Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud).
  8. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kemendikbud oleh Sujana Gitanegara (Kasubbag Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemendikbud).
  9. Penguatan akuntabilitas Kinerja oleh Dodi Wahyu Priambodo (Kabag Akuntabailitas Kinerja, Biro keuangan kemendikbud).
Kamis, 31 Mei 2018 16:54

Rapat Pleno Hasil Kerja Tim RB

Written by

Pontianak - Pada tahun 2018, LPMP Kalimantan Barat ditunjuk untuk menjadi salah satu UPT Dikdasmen, Kemendikbud untuk menuju zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Tim Reformasi Birokraksi dalam melengkapi keenam komponen pengungkit untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi yang telah ditetapkan yaitu :
1.    Manajemen Perubahan
2.    Penataan Ketatalaksanaan
3.    Penataaan Sistem Manajemen SDM
4.    Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5.    Penguatan Pengawasan
6.    Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pada tanggal 17 Mei 2018, diadakan pleno untuk menampilkan hasil kerja masing-masing tim, dengan cara menjelaskan target dan langkah pencapaian target serta apa saja yang telah dan akan dilakukan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LPMP dan seluruh pejabat struktural dan fungsional serta seluruh anggota Tim reformasi Birokrasi dan Tim SPI yang seluruhnya tergabung dalam Tim Tunas Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) di LPMP Kalimantan Barat. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan seluruh anggota tim tunas integritas dapat lebih memahami pelaksanaan tugasnya sebagai agen perubahan untuk mendorong terwujudnya WBK di LPMP Kalimantan Barat.

Pontianak - Dalam rangka persiapan menuju zona integritas menuju WBK, LPMP Kalimantan Barat, dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Kurniadi SE, MM melakukan Best Practise Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK ke LPMP Jawa Tengah., yang diterima oleh Kepala LPMP Jawa Tengah beserta tim Zona Integritas LPMP Jawa Tengah. LPMP Jawa Tengah menjadi tujuan untuk melakukan Best Practise Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK karena LPMP Jawa Tengah telah lebih dahulu melakukan persiapan pembangunan zona integritas yang telah dinilai oleh Menpan dan memperoleh predikat WBK.
Pada kunjungan selama 3 hari, dari tanggal 3 s.d. 5 Desember 2017, Tim Reformasi Birokrasi LPMP Kalimantan Barat berusaha untuk menambah wawasan, mengadopsi dan mengadaptasi langkah-langkah yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah untuk menuju Zona Intergritas WBK.  Selama 3 hari tersebut, LPMP Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada tim LPMP Kalimantan Barat meliputi 6 aspek pengungkit yang perlu dipersiapkan dalam rangka menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataaan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
Terima Kasih kepada LPMP Jawa Tengah, semoga LPMP Kalimantan Barat dapat memperoleh predikat WBK.

Senin, 20 Maret 2017 16:04

Pencanangan WBK LPMP Kalimantan Barat

Written by

Pontianak - Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK merupakan singkatan dari Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disebut komponen pengungkit. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan ditambah dua indikator keberhasilan.
LPMP adalah Unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP Mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi berdasarkan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, LPMP Kalimantan Barat harus memiliki komitmen  untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebagai tahap awal dilakukan Pencanangan dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di LPMP Kalimantan Barat. Pencanangan dan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017 sebagai landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPMP Kalimantan Barat.
Kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di LPMP Kalimantan Barat diawali dengan pencanangan yang dilakukan oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat yang ditandai dengan penguntingan pita sebagai tanda memasuki Zona Integritas, dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang melibatkan seluruh pegawai LPMP Kalimantan Barat yang terdiri dari pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, Widyaiswara, staf dan tenaga kontrak LPMP Kalimantan Barat.