Pengumuman

Pengumuman (30)

Wednesday, 22 January 2020 07:17

Revisi POS UN 2019/2020, Jadwal dan Sistem Ujian Tidak Berubah

Written by

Jakarta, Kemendikbud – Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berlangsung dua bulan lagi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyampaikan perubahan pada Prosedur Operasional Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2019/2020. BSNP menegaskan, perubahan tersebut tidak terkait sistem dan jadwal UN, namun lebih kepada nomenklatur dan pengaturan pelaksanaan.

Dengan berlakunya POS UN yang baru, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BSNP Nomor 0053/P/BSNP/2020, maka POS UN yang lama, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BSNP Nomor 0051/P/BSNP/XI/2019 dicabut dan tidak berlaku lagi. Sosialisasi terhadap perubahan POS UN tersebut disampaikan oleh Ketua BSNP, Abdul Mu’ti, bersama para anggota BSNP periode 2019-2023 di hadapan para awak media di Kantor BSNP, Cipete, Jakarta, Selasa pagi (21/1/2020).

Adanya perubahan nomenklatur dalam POS UN merupakan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan tata kelola yang terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Anggota BSNP Hamid Muhammad menegaskan, adanya perubahan nomenklatur tidak akan berpengaruh banyak dalam konteks pelaksanaan UN. “Yang terpengaruh adalah program (kementerian),” ujarnya.

Pada pengaturan pelaksanaan, anggota BSNP Bambang Suryadi menjelaskan, salah satu perubahan terletak pada Ujian Nasional Perbaikan (UNP) yang kini menjadi Ujian Nasional Ulangan (UNU). “Perubahan mencakup persyaratan peserta, yang tadinya hanya dapat diikuti peserta dari SMA/MA, SMK/MAK, dan Program Paket C/Ulya, sekarang dapat diikuti mulai dari SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK sederajat, serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya,” tutur Bambang.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta UNU adalah mereka yang merupakan peserta UN Tahun Pelajaran 2019/2020 yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN utama atau UN susulan karena alasan teknis dan/atau akademis, disertai bukti yang sah. Peserta UN berhak untuk mengikuti UNU hanya satu kali dalam tahun yang sama.
 
Bambang menambahkan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di luar negeri pun kini diberi keleluasaan dalam hal waktu pelaksanaan ujian, mengingat kompleksitas pelaksanaan ujian Program Paket B dan C di masing-masing negara. Kompleksitas yang terjadi biasanya meliputi waktu libur Tenaga Kerja Indonesia yang berbeda di setiap negara. “PKBM di luar negeri bisa berkoordinasi dengan Puspendik (kini Pusat Asesmen dan Pembelajaran) untuk waktu pelaksanaan,” ujar Bambang.
 
Mengenai sistem pelaksanaan UN, sekretaris BSNP Arifin Junaidi mengatakan, sebagian besar sekolah tetap akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), meskipun hingga kini masih ada satuan pendidikan yang mengajukan untuk dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Pensil dan Kertas (UNKP). “Yang mengajukan UNKP sampai saat ini hanya yang berasal dari pendidikan kesetaraan, yakni dari Lembaga Permasyarakatan,” pungkas Arif. POS UN Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat diunduh di laman http://bsnp-indonesia.org.

Pos UN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditempatkan pada kantor pusat dan daerah serta Perguruan Tinggi Negeri di seluruh indonesia. Jika Anda lulusan dari sekolah/perguruan tinggi yang terakreditasi, dan memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dengan nilai IPK/rata-rata STTB sesuai dipersyaratan, serta memenuhi persyaratan lainnya segera persiapkan diri Anda untuk dapat bergabung menjadi CPNS Kemendikbud.

Pendaftaran dibuka melalui 4 Jalur:

  1. Jalur Umum;
  2. Jalur Cumlaude;
  3. Jalur Disabilitas;
  4. Jalur Putera/Puteri Papua dan Papua Barat.


Catat tanggalnya:

  • Untuk penempatan pada Unit Kerja Non PTN, pengumuman tanggal 11 November 2019 dan mulai pendaftaran tanggal 13 November 2019.
  • Untuk penempatan pada PTN, pengumuman tanggal 18 November 2019 mulai pendaftaran tanggal 20 November 2019.


Apakah Anda termasuk yang memenuhi? Segera mendaftar melalui https://sscn.bkn.go.id
 

Lampiran berkas:


Sumber : cpns.kemdikbud.go.id

Thursday, 24 October 2019 12:27

Pengumuman Lelang

Written by

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengimbau seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk menginstruksikan kepala satuan pendidikan agar memasang foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024. Imbauan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemasangan Simbol-simbol Negara di Satuan Pendidikan. Surat edaran ini diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2019.  “Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d. 2024. Untuk itu, kami mengimbau kepada kepala dinas pendidikan provinsi, dan kabupaten/kota untuk segera memerintahkan kepala satuan pendidikan untuk memasang foto resmi Presiden dan Wakil Presiden di satuan pendidikan masing-masing,” pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, yang tertuang dalam surat edaran tersebut.  Surat edaran tersebut juga mengatur bahwa gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden harus ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari pada lambang negara. Adapun ukuran foto resmi Presiden dan Wakil Presiden dengan lambang negara, agar disesuaikan dengan luas ruangan dan estetika (keindahan).  Sementara itu, untuk ruangan kelas, pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden memakai kertas art carton 260 gram 4 warna offset dan ukuran (A2) tinggi 64,5 cm, lebar 48,6 cm, atau ukuran (A3) tinggi 42,5 cm, dan lebar 32 cm. Selanjutnya, foto dibingkai atau dipigura dengan baik dan rapi. Adapun foto resmi Presiden dan Wakil Presiden dapat diunduh melalui laman Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)  Mendikbud dalam surat edaran tersebut juga mengimbau agar kepala satuan pendidikan memasang Bendera Merah Putih di setiap kelas dengan ukuran yang sesuai dengan luas ruangan, dan memasang foto pahlawan nasional, sertakata-kata mutiara atau kutipan yang mampu menyemangati, dan membangkitkan semangat belajar peserta didik.  Terakhir, Mendikbud mengimbau agar semua satuan pendidikan dalam hal ini setiap kelas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya pada setiap pagi di awal kegiatan belajar mengajar (KBM), dan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan/nasional sebelum pulang.  Surat edaran Mendikbud Nomor 11 Tahun 2019 merupakan implementasi dari instruksi Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-1172/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d 2024.*

Wednesday, 25 September 2019 09:10

Jadwal UN Tahun Pelajaran 2019/2020

Written by

Page 1 of 3