Potret Pendidikan

Potret Pendidikan (63)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Potret Realita Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan proses realokasi atau penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Jumlah realokasi anggaran untuk mendukung pencegahan Covid-19 sebesar Rp405 miliar," disampaikan Mendikbud di Jakarta pada Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dilakukan melalui konferensi video, Jumat (27/03).

Dalam Rapat Kerja itu, Komisi X DPR RI juga telah menyetujui realokasi anggaran Kemendikbud.

Mendikbud menjelaskan, sumber realokasi anggaran berasal dari efisiensi dan refocussing kegiatan dari setiap unit utama/program di lingkungan Kemendikbud. "Ini adalah anggaran yang disisir dari efisiensi berbagai unit utama dan program. Anggaran seperti perjalanan dinas ataupun rakor-rakor dengan banyak orang yang tidak mungkin dilakukan di saat-saat seperti ini," ujar Mendikbud.

Adapun realokasi anggaran dilakukan untuk program penguatan kapasitas 13 Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan 13 Fakultas Kedokteran (FK) untuk menjadi Test Center Covid-19. "Kita ingin memperkuat rumah sakit-rumah sakit pendidikan menjadi test center yang bisa melakukan tes hingga 7.600 sampel/hari dan semua Rumah Sakit Pendidikan mampu menangani pasien Covid-19 sesuai kapasitas yang ada," terang Nadiem.

Realokasi anggaran juga dilakukan untuk menggerakkan relawan mahasiswa untuk kemanusiaan dengan target 15.000 relawan yang secara sukarela mendukung upaya mitigasi pandemi Covid-19. "Terutama kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan relawan yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," jelas Mendikbud.

Rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dibagi menjadi empat kegiatan utama, yaitu (1) Edukasi Covid-19 dengan alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar; (2) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Rumah Sakit Pendidikan dengan alokasi anggaran Rp250 miliar; (3) Pelaksanaan 150.000 Rapid Test di lima Rumah Sakit Pendidikan dengan alokasi anggaran Rp90 miliar; dan (4) Pengadaan bahan habis pakai untuk KIE, Triase (triage), Pelacakan (tracking), dan Pengujian (testing) dengan alokasi anggaran Rp5 miliar di Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran yang ditunjuk.

Daftar Rumah Sakit Pendidikan yang segera melakukan penanganan Covid-19 di antaranya tujuh RSP Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), yaitu Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Universitas Sumatra Utara. Serta enam PTN Non-Badan Hukum, yaitu Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, Universitas Sebelas Maret, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Udayana.

Adapun 13 Fakultas Kedokteran yang segera aktif mendukung penanganan Covid-19 yaitu Universitas Bengkulu, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung, Universitas Mulawarman, Universitas Palangkaraya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Tadulako.

"Secepat mungkin kalau bisa, Perguruan Tinggi yang memiliki Rumah Sakit Pendidikan dan fasilitas-fasilitas (lembaga pendidikan dan pelatihan) kita ubah untuk bisa mendukung penanganan Covid-19. Kita juga menyiapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMP) serta Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) untuk segera bisa menjadi ruang-ruang penampungan dan isolasi. Bisa menambah sekitar 11.000 pasien lagi," kata Mendikbud.

Pembatalan UN Tahun 2020

Menjawab pertanyaan Anggota Komisi X mengenai Pembatalan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020, Mendikbud menyampaikan bahwa hal tersebut perlu dilakukan demi kebaikan bersama. "Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan teknis bagi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan," ujarnya.

Mendikbud memastikan kebijakan pembatalan UN Tahun 2020 tetap menjaga prinsip akuntabilitas keuangan negara. Proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian, sehingga kebijakan ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. "Kami sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk mengkaji tentang hal ini. Argumen kami dalam mengambil kebijakan ini adalah keselamatan nyawa para siswa, orang tua, dan guru menjadi yang utama karena potensi penyebaran Covid-19," jelasnya.

Apresiasi dan Dukungan Komisi X DPR

Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan menerapkan langkah-langkah strategis pada pencegahan penyebaran Covid-19 di dunia pendidikan dan kebudayaan. "Dari berbagai program yang sudah direncanakan, termasuk mengajak 15.000 relawan mahasiswa maupun penguatan Rumah Sakit Pendidikan, itu memang sesuai," ungkap Anggota Komisi X dari daerah pemilihan Sumatra Utara I, Sofyan Tan.

"Saya mengapresiasi langkah cepat Saudara Menteri dan jajarannya mengambil tindakan antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19," tambah Anggota Komisi X, Djohar Arifin.

Ketua Komisi X, Syaiful Huda menyampaikan Kemendikbud harus mempertimbangkan kepentingan pencegahan Covid-19 dan tetap menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar baik di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) maupun Pendidikan Tinggi (Dikti).

Kemendikbud juga perlu menghitung kembali secara cermat realokasi dan refocussing anggaran pada APBN pada Tahun Anggaran 2020, antara lain untuk menghadirkan strategi khusus dan bantuan kepada daerah yang terbatas fasilitas teknologi komputer dan jaringan internetnya. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud melakukan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik dan jaringan media nasional untuk melakukan penayangan program-program pendidikan dan pembelajaran.

Kemudian, Komisi X meminta Kemendikbud memastikan terselenggaranya kegiatan informasi dan edukasi masif kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Termasuk memerhatikan kemungkinan timbulnya trauma pada peserta didik maupun pendidik. "Antara lain melalui program parenting atau pengasuha. Ataupun konseling yang melibatkan program studi profesi psikologi dan asosiasi profesi psikologi, khususnya dari perguruan tinggi swasta," ujar Syaiful Huda.

Sementara itu, Agustina Wilujeng Pramestuti, Pimpinan Komisi X dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV menyampaikan bahwa momen darurat Covid-19 ini juga bisa dimanfaatkan Kemendikbud untuk kembali meredefinisi pendidikan. Ia mengingatkan kembali empat pilar pendidikan yang ditetapkan UNESCO, yaitu learning to know (belajar untuk menguasai), learning to do (belajar untuk menerapkan), learning to live together (belajar untuk dapat hidup bersama), dan learning to be (belajar untuk menjadi). "Ini termasuk Ditjen Kebudayaan, mungkin bisa menghadirkan program yang mendorong budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kemandirian," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi X DPR RI juga meminta Kemendikbud dapat melakukan percepatan pencairan dana bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Program Indonesia Pintar (PIP) mengingat dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam kondisi darurat pandemi Covid-19. "Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud melakukan simulasi penambahan jumlah sasaran PIP," ujar Syaiful.

Menjawab kekhawatiran para Anggota Komisi X terkait potensi hilangnya pendapatan guru honorer dengan adanya kebijakan meniadakan aktvitas belajar mengajar di sekolah, Mendikbud mengatakan bahwa semestinya hal tersebut tidak terjadi. "Seharusnya tidak ada perubahan kontribusi guru terhadap mengajar siswa. Ini bukan diliburkan sekolahnya, tetapi belajar dari rumah. Jadi semestinya tidak berpengaruh. Saya kira ini sudah sangat jelas," kata Nadiem. (*)

Kuching, 25 Oktober 2019 -  KJRI Kuching memfasilitasi Kunjungan Kerja dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang ke Community Learning Center (CLC) Ladang Ladong di Simunjan, Sarawak.
CLC adalah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia.
Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama diantaranya berkaitan dengan pemberian bantuan dan peningkatan kualitas pendidikan CLC.
Kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, S.IP, M.Si bangga dan terharu dengan dedikasi para pengajar maupun siswa sekolah yang berada di perbatasan itu. Di mana mereka mampu menunjukkan, bahwa sekolahnya tidak kalah berprestasi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Termasuk dengan sekolah yang ada di negara tetangga.
"Saya juga terharu dengan semangat dan kecintaan para siswa dan guru di sekolah ini terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),"ujarnya
.

Foto

Monday, 07 October 2019 10:36

Hasil Drawing Gala Siswa Indonesia Tingkat SMP Tahun 2019

Written by

Jakarta,07/10/2019 - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kembali kompetisi sepak bola tingkat siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2019 bertempat di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan . Tim Gala Siswa Indonesia Jenjang SMP Kalimantan Barat tingkat nasional siap bertanding.

Galeri Foto

Pontianak,21/9/2019 - LPMP Kalbar - Aktivitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami kelumpuhan diakibatkan kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memutuskan meliburkan siswa sejak tanggal 11 September dan berlanjut hingga 20 September 2019 karena kondisi udara semakin tidak sehat. Akibat libur panjang tersebut, para guru dan siswa mengalami masalah karena harus mengejar ketertinggalan jadwal belajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan dengan memberikan bantuan sosial tanggap bencana asap agar aktivitas belajar mengajar dapat dilakukan. Pada tanggal 21 September 2019, Direktorat PSMP telah memberikan bantuan ke SMPN 13 Pontianak yang telah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai percontohan sekolah aman asap. Program ini bertujuan untuk menyiapkan sekolah dengan kualitas udara yang aman, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan normal.  Bantuan diserahkan langsung oleh perwakilan dari Direktorat PSMP yaitu Bapak Nur Yamin dan Aris Prabowo, dan diterima oleh Kepala sekolah SMPN 13 Pontianak, ibu Sri Azyanti serta disaksikan oleh perwakilan dari LPMP Kalimantan Barat Ibu Suprapti selaku Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) LPMP Kalimantan Barat. Untuk tahap awal bantuan yang diberikan berupa 1 set peralatan untuk ruang kelas aman asap yang terdiri dari 2 Exhaust Fan dinding, 2 kipas angin, 1 aquarium dan dacron untuk seluruh ventilasi yang dipasang langsung di ruang kelas. Semua peralatan tersebut berfungsi untuk mengisolasi ruangan dari partikel berbahaya asap.

SMPN 13 Pontianak memiliki 1.046 siswa dengan 32 ruang kelas,  yang rencananya seluruh ruang kelas ditambah 1 ruang guru akan dipasang peralatan tersebut. Setelah seluruh bantuan diserahkan dan dipasang di seluruh ruang kelas dan ruang guru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan meresmikan SMPN 13 Pontianak sebagai  ‘Sekolah Aman Asap’.

Natuna, Kemendikbud --- Program digitalisasi sekolah yang baru saja diluncurkan, tidak akan menghilangkan proses pembelajaran dengan tatap muka. Pembelajaran dengan tatap muka antara guru dan siswa di kelas tetap penting dan tidak tergantikan, dan akan diperkaya dengan konten-konten digital.

"Program digitalisasi sekolah ini, bukan berarti proses belajar mengajar dengan cara konvensional tidak berlaku, justru tetap penting. Pembelajaran dengan tatap muka antara guru dan siswa masih menjadi cara yang paling tepat, terutama dalam pembentukan karakter siswa," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat meluncurkan program digitalisasi sekolah di Gedung Srindit Ranai Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Rabu (18/9/2019).

Peran guru di era revolusi industri 4.0, menurut Mendikbud, semakin penting. "Guru tidak hanya mengajar, namun sekarang guru harus menguasai sumber-sumber di mana anak-anak bisa belajar. Anak-anak bisa belajar dari mana saja, dan guru mengarahkan," kata Muhadjir Effendy. Dengan kata lain guru berfungsi sebagai penghubung sumber belajar atau resorce linker.

Guru juga berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. "Peran guru memfasilitasi, mencari narasumber yang relevan, siswa harus belajar dengan siapa, kemudian memerlukan fasilitas apa," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.  

Selain itu, peran guru yang juga sangat penting adalah sebagai penjaga gawang informasi atau gate keeper. "Informasi mana yang membahayakan harus dibendung oleh guru. Ancaman kita semakin lama sangat besar, pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," kata Mendikbud menambahkan.
 
Oleh karena itu, guru harus meningkatkan kompetensinya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). "Mulai sekarang saya mohon kepada guru untuk mulai mempelajari dan menguasai materi yang tersedia di portal Kemendikbud, khususnya yang ada di dalam platform digital yaitu Rumah Belajar. Itu gratis tidak perlu membayar," pesan Mendikbud

Page 1 of 13