Potret Pendidikan

Potret Pendidikan (62)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Potret Realita Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menghadiri Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dalam peringatan Nuzulul Quran di Instana Negara, Jakarta (12/6/2017). Di hadapan 33 peserta MTQ, Mendikbud mendorong anak-anak agar terus mempelajari Quran dengan tetap mengamalkannnya.

Muhadjir pun memberikan informasi bahwa beberapa perguruan tinggi menyediakan beasiswa khusus bagi para penghafal Quran. "Jadi adik-adik sekalian, kalau hafiz Quran tidak sulit masuk perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang bagus. ITB dan UGM ada beasiswa khusus hafiz Quran. Karena itu terus pelihara kemampuan hafiz Quran. Saya iri, kecil-kecil sudah siap lomba tilawah juz 30, itu luar biasa," tuturnya saat memberikan sambutan.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun menyampaikan rasa optimismenya terhadap pembinaan dari berbagai panti asuhan yang ada di Jabodetabek.

"Ini para yatim piatu dan bisa baca Quran dengan baik ini luar biasa. Alhamdulillah dengan jumlah ini sudah menunjukkan betapa baiknya pembinaan terhadap putra-putri di berbagai macam panti asuhan yang ada di Jabodetabek. Saya yakin di tahun mendatang akan lebih banyak pesertanya. Yang penting, yang ikut ini, pada dasarnya semua juara," ucapnya.

pemenang dari lomba MTQ yang diikuti oleh anak yatim ini menurut rencana akan diumumkan pada saat menjelang berbuka puasa di Istana Negara. Presiden Joko Widodo diagendakan untuk menyaksikan pengumuman dan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba tersebut.

Tidak hanya itu, bagi 12 Qori dan Qori'ah terbaik akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (Shahwin Aji).
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Hari Kebangkitan Nasional diperingati untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tepat 109 tahun yang lalu, organisasi Boedi Oetomo lahir di atas semangat dan komitmen para pemuda lintas pulau untuk mencapai kemajuan pendidikan yang berbudaya dan perekonomian demi kemandirian bangsa.

Saat ini, lebih dari seabad kemudian, perkembangan kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur TIK berjalan begitu cepat dan menjadi sarana yang vital bagi sendi-sendi ekonomi dan politik bangsa. Kemampuan penyediaan teknologi dan TIK yang memadai akan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan kemandirian bangsa.Pemanfaatan TIK saat ini terdorong oleh semakin canggihnya perangkat keras dan lunak serta kemampuan digitalisasi melalui pengembangan aplikasi dan layanan nilai tambah yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.

Pengalaman kita menunjukkan bahwa digitalisasi tersebut juga dapat meningkatkan taraf hidup dan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan, yaitu melalui kegiatan sharing economy, inklusi keuangan dan digitalisasi tenaga kerja. Melalui digitalisasi, kesempatan kerja tidak harus menyempit, namun justru dapat dikembangkan melalui pemanfaatan aplikasi. Pemerataan kesempatan kerja, sharing economy, dan inklusi keuangan ini diharapkan akan ikut menyumbang dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan menunurunnya Gini ratio nasional.

Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan yang besar dari sisi digitalisasi. Hal ini didukung oleh kemajuan aplikasi nasional dan daya adopsi di masyarakat serta didukung oleh kekuatan angka 23,6 juta rumah tangga yang telah terhubung ke TIK.

Memang kemajuan dan pembangunan TIK diharapkan akan kuat dan ketersediaan layanannya akan meliputi seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan pemerataan berkeadilan. Kemajuan teknologi dan Infrastruktur TIK bagaimanapun berpotensi memunculkan ‘infrastructure bias’ yaitu kondisi di mana kemajuan ketersediaan teknologi dan infrastruktrnya tidak diikuti dengan kemajuan pembangunan socio-culture yang dibutuhkan, sehingga pemanfaatan TIK dan aplikasi yang hadir di masyarakat juga banyak termanfaatkan secara negatif dan tidak produktif. Bias dari infrastruktur ini juga dalam bentuk di mana kemajuan teknologi dan TIK tidak diiringi dengan kemajuan tingkat kompetensi SDM dan tingkat kemampuan pengembangan teknologi dan tingkat kontribusi kandungan lokal. Kebangkitan Nasional ini harus mampu menjadikan Indonesia meminimalisir bias tersebut.
 
 

Menekan ‘Infrastructure Bias’ dengan Peningkatan Kompetensi

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat untuk menekan bias dari pembangunan infrastruktur. Sebabnya, jumlah SDM Indonesia yang memiliki kombinasi yang imbang antara pengetahuan, keterampilan praktis, kemampuan untuk bermawas diri dan kemampuan untuk menghargai sesame perlu dielevasi. Padahal, tingkat kompetensi yang rendah memberi ruang bagi ’infrastructure bias’ untuk terus bertumbuh.
Dalam kata lain, pertumbuhan bias infrastruktur mengakibatkan kerugian riil dan non-riil dari penyalahgunaan teknologi. Penipuan, kejahatan seksual, ujaran kebencian, penyebaran informasi bodong dan lainnya ialah wujud dari pertumbuhan bias infrastruktur yang telah terjadi di Indonesia. Agar bias dair pembangunan infrastruktur tidak bertumbuh (lagi), bangsa ini perlu meningkatkan kompetensi dan kedewasaan dirinya dalam menghadapi perkembangan teknologi.
 

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kompetensi TIK dan Kedewasaan Diri

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi angkatan kerja muda, fasilitasi lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi penyandang disabilitas, penciptaan entrepreneur baru yang akan menjadi awal untuk menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia dan peningkatan literasi digital Indonesia berbasiskan komunitas.

Sementara itu, agar masyarakat dapat memupuk kedewasaan dirinya dalam menyikapi perkembangan teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika merangkul para stakeholder seperti: ICT Watch, Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage dan Group Indonesian Hoax Buster dan segenap komunitas lainnya untuk mengkampanyekan etika berinternet yang baik melalui media cetak, media sosial, elektronika, dan bahkan melalui media luar ruang seperti partisipasi di car free day beberapa kota.

Mari maknai Harkitnas ke-109 dengan terus meningkatkan kompetensi dan terus menjalankan prinsip-prinsip baik dalam memanfaatkan TIK.

Kamis, 02 Maret 2017 07:55

Infografis UN 2017

Written by

Peringati Hari Perempuan Internasional, Sembilan Ormas Perempuan Sampaikan Pernyataan Sikap Untuk Memajukan Pendidikan Para Perempuan Indonesia

Jakarta, Kemendikbud -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) bersama berbagai organisasi masyarakat (ormas) di bidang pemberdayaan perempuan menyelenggarakan dialog interaktif dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar mengapresiasi dan mendukung penuh pernyataan sikap yang disampaikan sembilan ormas hari ini.

"Saya sangat senang sekali dengan inisiatif ibu-ibu sekalian memajukan program-program pendidikan PAUD dan Dikmas," disampaikan Dirjen Harris Iskandar, saat memberikan sambutannya di depan peserta dialog interaktif yang mengambil topik terkait PAUD dan Dikmas, di Graha Tama, Kemendikbud, Jakarta (8-3-2017).

Sebelumnya Harris menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Selain bonus demografi yang harus dijawab dengan produktivitas, Indonesia menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Lanjutnya, dalam upaya mencapai target-target Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari mitra-mitra strategis. Ia ungkapkan bahwa para ibu dan organisasi perempuan merupakan mitra strategis Kemendikbud.

Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional sejak tahun 1913. Tahun 2017 ini peringatan Hari Perempuan Internasional mengambil tema "Be Bold for Change". Indonesia menempati peringkat 88 untuk kesetaraan jender untuk negara-negara di dunia (data World Economic Forum tahun 2016). Masih jamak ditemui ketimpangan terhadap perempuan yang berada pada daerah terpencil dan termarjinalisasi. Peran pendidikan menjadi sangat penting untuk mengubah kondisi tersebut.

"Pendidikan merupakan alat perubahan yang tepat dan strategis untuk mewujudkan kesetaraan jender dan hak-hak perempuan," Christina Aryani, Ketua Penyelenggara dialog interaktif dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional pagi ini.

Dirjen PAUD dan Dikmas menyampaikan pentingnya investasi pada pendidikan usia dini, khususnya masa pre-natal atau masa dalam kandungan bunda. "Bukti-bukti empirik menunjukkan pentingnya program PAUD pada investasi sumber daya manusia," ujar Dirjen Harris.


Perempuan Indonesia Bersatu Wujudkan Pendidikan Yang Lebih Maju, Adil, Tanpa Diskriminasi

Tiga poin pokok pernyataan sikap yang disepakati sembilan ormas perempuan pagi ini adalah upaya individu maupun kelompok agar perempuan miskin dan kaum marjinal dapat mengenyam pendidikan; agar perempuan dapat memperoleh pendidikan luar sekolah sepanjang hayat; dan agar anak-anak perempuan dan remaja perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensinya dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

Sembilan perwakilan ormas perempuan yang hadir dalam kegiatan dialog interaktif pagi ini di antaranya Gerakan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Komunitas Gerakan Peduli Anak Indonesia (Kugapai), Persatuan Istri Insinyur Indonesia (PIII), Pengajian Al-Hidayah, Yayasan Penyayang Indonesia, Wanita Pelopor Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia (WPPKBI), Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI).

"Perempuan adalah pendidik utama dan pertama di dalam keluarga. Kalau perempuan tidak cerdas, tidak pandai, maka ia tidak dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas," ujar Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Marlinda Irwanti yang menghadiri kegiatan dialog interaktif pagi ini.

Turut hadir mendampingi Dirjen Harris pada dialog interaktif program PAUD dan Dikmas pagi ini, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Wartanto, dan Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Sukiman. (*) 

Jakarta, 8 Maret 2017
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar program perencanaan dan pengembangan pada setiap unit pendidikan dapat disesuaikan dengan hasil akreditasi. Diharapkan, perumusan kebijakan berdasarkan akreditasi lembaga pendidikan sesuai dengan analisis kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

 
“Penilaian akreditasi bukan sampai hanya sebatas memberi label. Mari kita gunakan data akreditasi ini menjadi dasar perumusan kebijakan untuk kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan,” ujar Mendikbud dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M), di Tangerang Selatan, Banten, (5/1/2017).
 
Ia menyampaikan, berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Kemendikbud, saat ini terdapat 39.771 sekolah di semua jenjang yang mendapatkan akreditasi A, sebanyak 87.588 sekolah berakreditasi B, dan 27.408 sekolah berakreditasi C, sedangkan sekolah yang tidak terakreditasi ada 4.058.
 
“Jika dilihat dari data ini, PR kita masih banyak. Mari kita susun strategi untuk merumuskan kebijakan,” kata Mendikbud.
 
Pengembangan akreditasi, katanya, perlu untuk terus dikembangkan dengan mencari terobosan-terobosan baru agar sekolah di Indonesia yang telah terakreditasi mendapatkan pengakuan internasional, terutama bagi lulusan SMK yang sekarang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
 
Mendikbud juga berharap, melalui rakornas ini, Kemendikbud dan BAN S/M maupun BAP S/M dapat melakukan refleksi mengenai pendidikan di abad 21, serta bagaimana peran BAN S/M dan BAP S/M di abad ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BAN S/M dan BAP S/M yang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga, terutama dalam pemanfaatan hasil-hasil akreditasi untuk pengambilan kebijakan penelitian dan pemetaan mutu pendidikan.
 
“Ini pencapaian yang membanggakan dan perlu untuk dipertahankan. Tentu saja pada kesempatan yang sama kita perlu untuk terus meningkatkan kinerja, sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas dari setiap akreditasi yang diperoleh,” ujar Mendikbud.
 

Rakornas BAN S/M dan BAP S/M tahun 2017 mengambil tema “Penguatan Lembaga, Transparansi, dan Akuntabilitas Akreditasi”. Rakornas ini dihadiri 149 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, pejabat pembuat komitmen, kepala sekretariat, BAP S/M, dan sekretariat BAN S/M