Potret Pendidikan

Potret Pendidikan (58)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Potret Realita Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar program perencanaan dan pengembangan pada setiap unit pendidikan dapat disesuaikan dengan hasil akreditasi. Diharapkan, perumusan kebijakan berdasarkan akreditasi lembaga pendidikan sesuai dengan analisis kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

 
“Penilaian akreditasi bukan sampai hanya sebatas memberi label. Mari kita gunakan data akreditasi ini menjadi dasar perumusan kebijakan untuk kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan,” ujar Mendikbud dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M), di Tangerang Selatan, Banten, (5/1/2017).
 
Ia menyampaikan, berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Kemendikbud, saat ini terdapat 39.771 sekolah di semua jenjang yang mendapatkan akreditasi A, sebanyak 87.588 sekolah berakreditasi B, dan 27.408 sekolah berakreditasi C, sedangkan sekolah yang tidak terakreditasi ada 4.058.
 
“Jika dilihat dari data ini, PR kita masih banyak. Mari kita susun strategi untuk merumuskan kebijakan,” kata Mendikbud.
 
Pengembangan akreditasi, katanya, perlu untuk terus dikembangkan dengan mencari terobosan-terobosan baru agar sekolah di Indonesia yang telah terakreditasi mendapatkan pengakuan internasional, terutama bagi lulusan SMK yang sekarang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
 
Mendikbud juga berharap, melalui rakornas ini, Kemendikbud dan BAN S/M maupun BAP S/M dapat melakukan refleksi mengenai pendidikan di abad 21, serta bagaimana peran BAN S/M dan BAP S/M di abad ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BAN S/M dan BAP S/M yang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga, terutama dalam pemanfaatan hasil-hasil akreditasi untuk pengambilan kebijakan penelitian dan pemetaan mutu pendidikan.
 
“Ini pencapaian yang membanggakan dan perlu untuk dipertahankan. Tentu saja pada kesempatan yang sama kita perlu untuk terus meningkatkan kinerja, sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas dari setiap akreditasi yang diperoleh,” ujar Mendikbud.
 

Rakornas BAN S/M dan BAP S/M tahun 2017 mengambil tema “Penguatan Lembaga, Transparansi, dan Akuntabilitas Akreditasi”. Rakornas ini dihadiri 149 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, pejabat pembuat komitmen, kepala sekretariat, BAP S/M, dan sekretariat BAN S/M

Rabu, 01 Februari 2017 08:47

Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi

Written by giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK)  di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), dan mendorong tumbuhnya Sekolah Inklusi di daerah-daerah.

 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad mengatakan, tahun 2017 ini Kemendikbud berencana membangun 11 unit SLB di 11 lokasi berbeda. “Biasanya kami menganggarkan setiap tahun membangun 25 sampai 30 unit sekolah baru untuk SLB. Tapi karena tahun ini ada pengurangan anggaran, direncanakan bangun 11 SLB di 11 titik,” ujarnya di Gedung SLB Pembina Tingkat Nasional, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
 
Hamid mengatakan, selain alasan anggaran, pengurangan jumlah SLB yang akan dibangun Kemendikbud di tahun 2017 juga karena masalah administrasi, yaitu sertifikat tanah. “Sebenarnya banyak kabupaten yang mengajukan (pembangunan SLB), tapi tanahnya belum ada sertifikat. Kami tidak ingin seperti itu, karena bisa jadi masalah di kemudian hari,” katanya.
 
Ia menuturkan, dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Saat ini, katanya, jumlah anak berkebutuhan khusus yang sudah mendapat layanan pendidikan baru mencapai angka 18 persen. “Kita masih harus bekerja keras lagi, masih ada 82 persen (anak berkebutuhan khusus) yang harus kita layani,” tuturnya.
 
Dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.
 
Untuk memberikan akses pendidikan kepada ABK yang tidak bersekolah di SLB, Kemendikbud telah menjalankan program Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah sekolah regular (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini terdapat 32-ribu sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah.
 
“Kalau satu SLB di satu kabupaten, anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah tidak bisa masuk SLB karena faktor jarak. Sekolah Inklusi yang berada di sekolah-sekolah reguler dibuka untuk memberikan layanan pendidikan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Hamid.
 

Ia pun mengimbau para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk aktif mendaftarkan anaknya ke sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Hamid juga meminta sekolah-sekolah, baik SLB maupun Sekolah Inklusi, untuk proaktif mencari anak berkebutuhan khusus di daerahnya yang belum bersekolah.

Rabu, 01 Februari 2017 08:47

Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi

Written by giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK)  di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), dan mendorong tumbuhnya Sekolah Inklusi di daerah-daerah.

 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad mengatakan, tahun 2017 ini Kemendikbud berencana membangun 11 unit SLB di 11 lokasi berbeda. “Biasanya kami menganggarkan setiap tahun membangun 25 sampai 30 unit sekolah baru untuk SLB. Tapi karena tahun ini ada pengurangan anggaran, direncanakan bangun 11 SLB di 11 titik,” ujarnya di Gedung SLB Pembina Tingkat Nasional, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
 
Hamid mengatakan, selain alasan anggaran, pengurangan jumlah SLB yang akan dibangun Kemendikbud di tahun 2017 juga karena masalah administrasi, yaitu sertifikat tanah. “Sebenarnya banyak kabupaten yang mengajukan (pembangunan SLB), tapi tanahnya belum ada sertifikat. Kami tidak ingin seperti itu, karena bisa jadi masalah di kemudian hari,” katanya.
 
Ia menuturkan, dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Saat ini, katanya, jumlah anak berkebutuhan khusus yang sudah mendapat layanan pendidikan baru mencapai angka 18 persen. “Kita masih harus bekerja keras lagi, masih ada 82 persen (anak berkebutuhan khusus) yang harus kita layani,” tuturnya.
 
Dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.
 
Untuk memberikan akses pendidikan kepada ABK yang tidak bersekolah di SLB, Kemendikbud telah menjalankan program Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah sekolah regular (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini terdapat 32-ribu sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah.
 
“Kalau satu SLB di satu kabupaten, anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah tidak bisa masuk SLB karena faktor jarak. Sekolah Inklusi yang berada di sekolah-sekolah reguler dibuka untuk memberikan layanan pendidikan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Hamid.
 

Ia pun mengimbau para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk aktif mendaftarkan anaknya ke sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Hamid juga meminta sekolah-sekolah, baik SLB maupun Sekolah Inklusi, untuk proaktif mencari anak berkebutuhan khusus di daerahnya yang belum bersekolah.

Jumat, 30 Desember 2016 13:40

Mendikbud Paparkan Capaian Kemendikbud di Tahun 2016

Written by giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar konferensi pers akhir tahun 2016. Dalam konferensi pers tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy dan jajaran pejabat Kemendikbud memaparkan capaian target program prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan.

 
Secara keseluruhan, ada lima hal pokok yang dilakukan Kemendikbud sebagai landasan umum dalam menjalankan program-program kementerian. Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; ketiga, melakukan revoluasi karakter bangsa; keempat, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia, dan kelima, penguatan tata kelola dan partisipasi publik.
 
Dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, ada sembilan program prioritas yang dijalankan sepanjang tahun 2016. Program-program tersebut adalah Distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Sertifikasi Guru, Akreditasi Sekolah dan Lembaga, Unit Sekolah Baru, Peningkatan Kompetensi Guru, Pembangunan Perpustakaan, Ruang Kelas Baru, Tunjangan Profesi Guru (PNS dan Non-PNS), dan Rehabilitasi Ruang Kelas. Salah satu capaian yang diraih adalah jumlah ruang kelas yang berhasil direhabilitasi melebihi target, yaitu sebanyak 12.752 ruang, dari target 11.633 ruang.
 
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Kemendikbud telah melakukan pengembangan SMK, khususnya
untuk beberapa jurusan yang menjadi prioritas pendidikan vokasi, antara lain SMK Kemaritiman dan SMK Pertanian. Dari sisi infrastruktur, Kemendikbud telah membangun ruang kelas baru di SMK, sebanyak 5.478 ruang.
 
“Kemudian sesuai amanat Nawa Cita, Kemendikbud juga melakuan revolusi karakter bangsa, salah satunya melalui penguatan pendidikan karakter. Pada tahun 2016, ada 542 sekolah yang menjadi sekolah percontohan,” ujar Mendikbud saat jumpa pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (30/12/2016).
 
Di bidang kebudayaan, setidaknya ada empat program utama yang berhasil dijalankan dengan baik, sesuai target. Pertama, Revitalisasi Desa Adat, dengan realisasi sesuai target, yaitu 139 desa; kedua, Pelestarian Cagar Budaya, dengan realisasi sesuai target, yaitu 3.375 unit; Fasilitasi Komunitas Budaya dengan realisasi sesuai target, yaitu 334 komunitas; dan Revitalisasi Museum dengan realisasi 17 museum dari target 24 museum. Program-program di bidang kebudayaan itu mendukung turut memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia, termasuk program di bidang bahasa, antara lain menambah lema (kosakata) dalam kamus, serta pengembangan istilah.
 
Mendikbud menuturkan, Kemendikbud juga melakukan penguatan tata kelola dan partisipasi publik dengan capaian berupa status integritas dari KPK yang menyatakan Kemendikbud sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta indeks kepuasan pemangku kepentingan yang mencapai angka 77.
 
Selain itu, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, yaitu “Membangun dari Pinggiran”, Kemendikbud juga memiliki program Sekolah Garis Depan (SGD) dan Guru Garis Depan (GGD) di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). “Sekolah Garis Depan adalah perwujudan Nawa Cita ke-3 dengan pembangunan sekolah di daerah 3T,” tutur Mendikbud. Hingga saat ini Kemendikbud telah membangun 114 SGD yang tersebar di 49 kabupaten/kota. Sementara program GGD merupakan pengiriman guru ke daerah 3T sebagai salah satu upaya pemerataan distribusi guru. Pada tahun 2016, Kemendikbud merekrut sebanyak 6.296 guru dalam program GGD.
 

Dalam konferensi pers akhir tahun 2016, Mendikbud Muhadjir Effendy didampingi para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbud. Mereka yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Inspektur Jenderal Daryanto, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Totok Suprayitno, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.

Rabu, 04 Januari 2017 13:40

Mendikbud Paparkan Capaian Kemendikbud di Tahun 2016

Written by giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar konferensi pers akhir tahun 2016. Dalam konferensi pers tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy dan jajaran pejabat Kemendikbud memaparkan capaian target program prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan.

 
Secara keseluruhan, ada lima hal pokok yang dilakukan Kemendikbud sebagai landasan umum dalam menjalankan program-program kementerian. Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; ketiga, melakukan revoluasi karakter bangsa; keempat, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia, dan kelima, penguatan tata kelola dan partisipasi publik.
 
Dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, ada sembilan program prioritas yang dijalankan sepanjang tahun 2016. Program-program tersebut adalah Distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Sertifikasi Guru, Akreditasi Sekolah dan Lembaga, Unit Sekolah Baru, Peningkatan Kompetensi Guru, Pembangunan Perpustakaan, Ruang Kelas Baru, Tunjangan Profesi Guru (PNS dan Non-PNS), dan Rehabilitasi Ruang Kelas. Salah satu capaian yang diraih adalah jumlah ruang kelas yang berhasil direhabilitasi melebihi target, yaitu sebanyak 12.752 ruang, dari target 11.633 ruang.
 
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Kemendikbud telah melakukan pengembangan SMK, khususnya
untuk beberapa jurusan yang menjadi prioritas pendidikan vokasi, antara lain SMK Kemaritiman dan SMK Pertanian. Dari sisi infrastruktur, Kemendikbud telah membangun ruang kelas baru di SMK, sebanyak 5.478 ruang.
 
“Kemudian sesuai amanat Nawa Cita, Kemendikbud juga melakuan revolusi karakter bangsa, salah satunya melalui penguatan pendidikan karakter. Pada tahun 2016, ada 542 sekolah yang menjadi sekolah percontohan,” ujar Mendikbud saat jumpa pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (30/12/2016).
 
Di bidang kebudayaan, setidaknya ada empat program utama yang berhasil dijalankan dengan baik, sesuai target. Pertama, Revitalisasi Desa Adat, dengan realisasi sesuai target, yaitu 139 desa; kedua, Pelestarian Cagar Budaya, dengan realisasi sesuai target, yaitu 3.375 unit; Fasilitasi Komunitas Budaya dengan realisasi sesuai target, yaitu 334 komunitas; dan Revitalisasi Museum dengan realisasi 17 museum dari target 24 museum. Program-program di bidang kebudayaan itu mendukung turut memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia, termasuk program di bidang bahasa, antara lain menambah lema (kosakata) dalam kamus, serta pengembangan istilah.
 
Mendikbud menuturkan, Kemendikbud juga melakukan penguatan tata kelola dan partisipasi publik dengan capaian berupa status integritas dari KPK yang menyatakan Kemendikbud sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta indeks kepuasan pemangku kepentingan yang mencapai angka 77.
 
Selain itu, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, yaitu “Membangun dari Pinggiran”, Kemendikbud juga memiliki program Sekolah Garis Depan (SGD) dan Guru Garis Depan (GGD) di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). “Sekolah Garis Depan adalah perwujudan Nawa Cita ke-3 dengan pembangunan sekolah di daerah 3T,” tutur Mendikbud. Hingga saat ini Kemendikbud telah membangun 114 SGD yang tersebar di 49 kabupaten/kota. Sementara program GGD merupakan pengiriman guru ke daerah 3T sebagai salah satu upaya pemerataan distribusi guru. Pada tahun 2016, Kemendikbud merekrut sebanyak 6.296 guru dalam program GGD.
 

Dalam konferensi pers akhir tahun 2016, Mendikbud Muhadjir Effendy didampingi para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbud. Mereka yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Inspektur Jenderal Daryanto, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Totok Suprayitno, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.