Potret Pendidikan

Potret Pendidikan (62)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Potret Realita Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK)  di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), dan mendorong tumbuhnya Sekolah Inklusi di daerah-daerah.

 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad mengatakan, tahun 2017 ini Kemendikbud berencana membangun 11 unit SLB di 11 lokasi berbeda. “Biasanya kami menganggarkan setiap tahun membangun 25 sampai 30 unit sekolah baru untuk SLB. Tapi karena tahun ini ada pengurangan anggaran, direncanakan bangun 11 SLB di 11 titik,” ujarnya di Gedung SLB Pembina Tingkat Nasional, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
 
Hamid mengatakan, selain alasan anggaran, pengurangan jumlah SLB yang akan dibangun Kemendikbud di tahun 2017 juga karena masalah administrasi, yaitu sertifikat tanah. “Sebenarnya banyak kabupaten yang mengajukan (pembangunan SLB), tapi tanahnya belum ada sertifikat. Kami tidak ingin seperti itu, karena bisa jadi masalah di kemudian hari,” katanya.
 
Ia menuturkan, dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Saat ini, katanya, jumlah anak berkebutuhan khusus yang sudah mendapat layanan pendidikan baru mencapai angka 18 persen. “Kita masih harus bekerja keras lagi, masih ada 82 persen (anak berkebutuhan khusus) yang harus kita layani,” tuturnya.
 
Dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.
 
Untuk memberikan akses pendidikan kepada ABK yang tidak bersekolah di SLB, Kemendikbud telah menjalankan program Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah sekolah regular (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini terdapat 32-ribu sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah.
 
“Kalau satu SLB di satu kabupaten, anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah tidak bisa masuk SLB karena faktor jarak. Sekolah Inklusi yang berada di sekolah-sekolah reguler dibuka untuk memberikan layanan pendidikan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Hamid.
 

Ia pun mengimbau para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk aktif mendaftarkan anaknya ke sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Hamid juga meminta sekolah-sekolah, baik SLB maupun Sekolah Inklusi, untuk proaktif mencari anak berkebutuhan khusus di daerahnya yang belum bersekolah.

Jakarta, Kemendikbud --- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK)  di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), dan mendorong tumbuhnya Sekolah Inklusi di daerah-daerah.

 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad mengatakan, tahun 2017 ini Kemendikbud berencana membangun 11 unit SLB di 11 lokasi berbeda. “Biasanya kami menganggarkan setiap tahun membangun 25 sampai 30 unit sekolah baru untuk SLB. Tapi karena tahun ini ada pengurangan anggaran, direncanakan bangun 11 SLB di 11 titik,” ujarnya di Gedung SLB Pembina Tingkat Nasional, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
 
Hamid mengatakan, selain alasan anggaran, pengurangan jumlah SLB yang akan dibangun Kemendikbud di tahun 2017 juga karena masalah administrasi, yaitu sertifikat tanah. “Sebenarnya banyak kabupaten yang mengajukan (pembangunan SLB), tapi tanahnya belum ada sertifikat. Kami tidak ingin seperti itu, karena bisa jadi masalah di kemudian hari,” katanya.
 
Ia menuturkan, dari 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air, masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Saat ini, katanya, jumlah anak berkebutuhan khusus yang sudah mendapat layanan pendidikan baru mencapai angka 18 persen. “Kita masih harus bekerja keras lagi, masih ada 82 persen (anak berkebutuhan khusus) yang harus kita layani,” tuturnya.
 
Dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.
 
Untuk memberikan akses pendidikan kepada ABK yang tidak bersekolah di SLB, Kemendikbud telah menjalankan program Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah sekolah regular (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini terdapat 32-ribu sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah.
 
“Kalau satu SLB di satu kabupaten, anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah tidak bisa masuk SLB karena faktor jarak. Sekolah Inklusi yang berada di sekolah-sekolah reguler dibuka untuk memberikan layanan pendidikan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Hamid.
 

Ia pun mengimbau para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk aktif mendaftarkan anaknya ke sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Hamid juga meminta sekolah-sekolah, baik SLB maupun Sekolah Inklusi, untuk proaktif mencari anak berkebutuhan khusus di daerahnya yang belum bersekolah.

Jumat, 30 Desember 2016 13:40

Mendikbud Paparkan Capaian Kemendikbud di Tahun 2016

Written by

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar konferensi pers akhir tahun 2016. Dalam konferensi pers tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy dan jajaran pejabat Kemendikbud memaparkan capaian target program prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan.

 
Secara keseluruhan, ada lima hal pokok yang dilakukan Kemendikbud sebagai landasan umum dalam menjalankan program-program kementerian. Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; ketiga, melakukan revoluasi karakter bangsa; keempat, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia, dan kelima, penguatan tata kelola dan partisipasi publik.
 
Dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, ada sembilan program prioritas yang dijalankan sepanjang tahun 2016. Program-program tersebut adalah Distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Sertifikasi Guru, Akreditasi Sekolah dan Lembaga, Unit Sekolah Baru, Peningkatan Kompetensi Guru, Pembangunan Perpustakaan, Ruang Kelas Baru, Tunjangan Profesi Guru (PNS dan Non-PNS), dan Rehabilitasi Ruang Kelas. Salah satu capaian yang diraih adalah jumlah ruang kelas yang berhasil direhabilitasi melebihi target, yaitu sebanyak 12.752 ruang, dari target 11.633 ruang.
 
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Kemendikbud telah melakukan pengembangan SMK, khususnya
untuk beberapa jurusan yang menjadi prioritas pendidikan vokasi, antara lain SMK Kemaritiman dan SMK Pertanian. Dari sisi infrastruktur, Kemendikbud telah membangun ruang kelas baru di SMK, sebanyak 5.478 ruang.
 
“Kemudian sesuai amanat Nawa Cita, Kemendikbud juga melakuan revolusi karakter bangsa, salah satunya melalui penguatan pendidikan karakter. Pada tahun 2016, ada 542 sekolah yang menjadi sekolah percontohan,” ujar Mendikbud saat jumpa pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (30/12/2016).
 
Di bidang kebudayaan, setidaknya ada empat program utama yang berhasil dijalankan dengan baik, sesuai target. Pertama, Revitalisasi Desa Adat, dengan realisasi sesuai target, yaitu 139 desa; kedua, Pelestarian Cagar Budaya, dengan realisasi sesuai target, yaitu 3.375 unit; Fasilitasi Komunitas Budaya dengan realisasi sesuai target, yaitu 334 komunitas; dan Revitalisasi Museum dengan realisasi 17 museum dari target 24 museum. Program-program di bidang kebudayaan itu mendukung turut memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia, termasuk program di bidang bahasa, antara lain menambah lema (kosakata) dalam kamus, serta pengembangan istilah.
 
Mendikbud menuturkan, Kemendikbud juga melakukan penguatan tata kelola dan partisipasi publik dengan capaian berupa status integritas dari KPK yang menyatakan Kemendikbud sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta indeks kepuasan pemangku kepentingan yang mencapai angka 77.
 
Selain itu, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, yaitu “Membangun dari Pinggiran”, Kemendikbud juga memiliki program Sekolah Garis Depan (SGD) dan Guru Garis Depan (GGD) di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). “Sekolah Garis Depan adalah perwujudan Nawa Cita ke-3 dengan pembangunan sekolah di daerah 3T,” tutur Mendikbud. Hingga saat ini Kemendikbud telah membangun 114 SGD yang tersebar di 49 kabupaten/kota. Sementara program GGD merupakan pengiriman guru ke daerah 3T sebagai salah satu upaya pemerataan distribusi guru. Pada tahun 2016, Kemendikbud merekrut sebanyak 6.296 guru dalam program GGD.
 

Dalam konferensi pers akhir tahun 2016, Mendikbud Muhadjir Effendy didampingi para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbud. Mereka yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Inspektur Jenderal Daryanto, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Totok Suprayitno, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.

Rabu, 04 Januari 2017 13:40

Mendikbud Paparkan Capaian Kemendikbud di Tahun 2016

Written by

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar konferensi pers akhir tahun 2016. Dalam konferensi pers tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy dan jajaran pejabat Kemendikbud memaparkan capaian target program prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan.

 
Secara keseluruhan, ada lima hal pokok yang dilakukan Kemendikbud sebagai landasan umum dalam menjalankan program-program kementerian. Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; ketiga, melakukan revoluasi karakter bangsa; keempat, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia, dan kelima, penguatan tata kelola dan partisipasi publik.
 
Dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, ada sembilan program prioritas yang dijalankan sepanjang tahun 2016. Program-program tersebut adalah Distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Sertifikasi Guru, Akreditasi Sekolah dan Lembaga, Unit Sekolah Baru, Peningkatan Kompetensi Guru, Pembangunan Perpustakaan, Ruang Kelas Baru, Tunjangan Profesi Guru (PNS dan Non-PNS), dan Rehabilitasi Ruang Kelas. Salah satu capaian yang diraih adalah jumlah ruang kelas yang berhasil direhabilitasi melebihi target, yaitu sebanyak 12.752 ruang, dari target 11.633 ruang.
 
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Kemendikbud telah melakukan pengembangan SMK, khususnya
untuk beberapa jurusan yang menjadi prioritas pendidikan vokasi, antara lain SMK Kemaritiman dan SMK Pertanian. Dari sisi infrastruktur, Kemendikbud telah membangun ruang kelas baru di SMK, sebanyak 5.478 ruang.
 
“Kemudian sesuai amanat Nawa Cita, Kemendikbud juga melakuan revolusi karakter bangsa, salah satunya melalui penguatan pendidikan karakter. Pada tahun 2016, ada 542 sekolah yang menjadi sekolah percontohan,” ujar Mendikbud saat jumpa pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (30/12/2016).
 
Di bidang kebudayaan, setidaknya ada empat program utama yang berhasil dijalankan dengan baik, sesuai target. Pertama, Revitalisasi Desa Adat, dengan realisasi sesuai target, yaitu 139 desa; kedua, Pelestarian Cagar Budaya, dengan realisasi sesuai target, yaitu 3.375 unit; Fasilitasi Komunitas Budaya dengan realisasi sesuai target, yaitu 334 komunitas; dan Revitalisasi Museum dengan realisasi 17 museum dari target 24 museum. Program-program di bidang kebudayaan itu mendukung turut memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia, termasuk program di bidang bahasa, antara lain menambah lema (kosakata) dalam kamus, serta pengembangan istilah.
 
Mendikbud menuturkan, Kemendikbud juga melakukan penguatan tata kelola dan partisipasi publik dengan capaian berupa status integritas dari KPK yang menyatakan Kemendikbud sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta indeks kepuasan pemangku kepentingan yang mencapai angka 77.
 
Selain itu, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, yaitu “Membangun dari Pinggiran”, Kemendikbud juga memiliki program Sekolah Garis Depan (SGD) dan Guru Garis Depan (GGD) di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). “Sekolah Garis Depan adalah perwujudan Nawa Cita ke-3 dengan pembangunan sekolah di daerah 3T,” tutur Mendikbud. Hingga saat ini Kemendikbud telah membangun 114 SGD yang tersebar di 49 kabupaten/kota. Sementara program GGD merupakan pengiriman guru ke daerah 3T sebagai salah satu upaya pemerataan distribusi guru. Pada tahun 2016, Kemendikbud merekrut sebanyak 6.296 guru dalam program GGD.
 

Dalam konferensi pers akhir tahun 2016, Mendikbud Muhadjir Effendy didampingi para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbud. Mereka yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Inspektur Jenderal Daryanto, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Totok Suprayitno, dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kesadaran akan lingkungan dan wacana tentang Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu diberikan kepada para siswa. Seluruh elemen pendidikan perlu menjalankan apa yang disebut sebagai Education for Sustainable Development (ESD). “Pendidikan berbasis lingkungan atau pendidikan berbasis keunggulan lokal ini juga sedang kita bangun melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK),” ujar Mendikbud. Hal tersebut dikemukakannya saat menghadiri acara pemberian penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2016 di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta (13/12/2016). Sebanyak 489 sekolah mendapatkan Penghargaan Adiwiyata Nasional pada tahun 2016. Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai telah menjalankan pendidikan lingkungan hidup dan mewujudkan lingkungan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Dalam gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), tutur Mendikbud, semua warga sekolah harus mampu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, sekaligus menyelaraskan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Pengintegrasian dilakukan pada kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas). Selain itu juga dilakukan perpaduan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mendikbud mengatakan, pendidikan berbasis lingkungan juga membutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang menjadikan sekolahnya sebagai wahana pendidikan lingkungan bagi siswa-siswanya yang menghabiskan banyak waktu di sekolah. Apabila siswa menjalani hari-harinya dengan pembiasaan kepedulian terhadap lingkungan, maka karakter cinta lingkungan akan mengakar pada dirinya. “Dari kepala sekolah dan guru yang berdaya, serta didukung masyarakat yang peduli dan mau terlibat, maka akan tumbuh generasi muda yang kontributif terhadap lingkungan di sekitarnya juga terhadap masa depan bumi dan umat manusia,” kata Mendikbud. Ia juga menuturkan, dalam praktiknya, PPK mensyaratkan guru-guru yang tidak kaku, melainkan guru-guru yang mampu mengembangkan kurikulum dan menyesuaikannya dengan konteks lokal. “Menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal tak sekadar hanya menambahkan muatan konten lokal, namun juga termasuk memanfaatkan segala kekuataan dan kenyataan lingkungan sekitar sebagai media pendidikan bagi siswa,” tuturnya. Pada acara pemberian penghargaan Adiwiyata Nasional tahun 2016 itu, Mendikbud juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada perwakilan sekolah yang meraih Piagam Adiwiyata Nasional, kampung yang meraih Penghargaan Kampung Iklim, serta para peserta lomba poster lingkungan. Ia mengajak semua pihak untuk terus memperjuangan pendidikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkemajuan. “Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membangun nilai-nilai kebangsaan, relijius, gotong royong, kemandirian, dan integritas secara masif. Melalui nilai-nilai tersebut saya yakin pendidikan kecintaan pada lingkungan juga akan semakin meningkat,” ujarnya. Program Adiwiyata sebagai upaya pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup telah dilaksanakan sejak tahun 1975. Pada tahun 1996 disepakati kerja sama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Di tahun 2006, ditandatangani nota kesepahaman antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan, penilaian, dan pemberian penghargaan Adiwiyata kepada sekolah.