Potret Pendidikan

Potret Pendidikan (58)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Potret Realita Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Agenda tahunan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) akan kembali digelar pada 21-23 Februari 2016. Dengan mengusung tema “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah”, RNPK 2016 akan dilaksanakan dengan nuansa sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ada beberapa tema yang akan diusung berbeda dengan tahun sebelumnya, termasuk gerakan revolusi mental, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kreativitas anak-anak dan pelaku pendidikan, yang akan dibahas dalam sidang pleno,” demikian disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud Suharti, pada talkshow dengan RRI Pro 3, di Kantor Kemendikbud, Selasa (16/02/2016).

Suharti mengatakan, selain sidang pleno juga ada sidang komisi yang akan membahas tujuh tema berbeda. Komisi 1 akan membahas tema PAUD dan Dikmas dalam Mencerdaskan Masyarakat; Komisi 2 membahas Wajib Belajar 12 Tahun; Komisi 3 Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan; Komisi 4 Kurikulum, Penilaian, dan Akreditasi; Komisi 5 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional; Komisi 6 Membangun Budaya dan Budaya Membangun; Komisi 7 Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik, dan Hubungan Pusat dan Daerah.

RNPK 2016 akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Diagendakan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, akan membuka acara tersebut.

Suharti menambahkan, selain tema, narasumber dalam sidang pleno juga berbeda dari tahun sebelumnya. Jika biasanya pembicara berasal dari kalangan pendidikan, maka tahun ini pembicara akan melibatkan kalangan dunia usaha dan masyarakat umum. Para narasumber tersebut adalah Handry Satriago (CEO General Electric), Ade Irawan (ICW), Abdul Malik Gismar (Senior Advisor for Knowledge and Resource Center), dan Rene Suhardono (Indonesia Mengajar).

Keterlibatan para pembicara tersebut, kata Suharti, tidak lain agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari kalangan yang memerlukan lulusan dunia pendidikan. Tidak hanya narasumber, peserta RNPK juga melibatkan berbagai kalangan, termasuk yayasan pendidikan keagamaan. “Apa yang diharapkan oleh mereka kita tangkap juga,” katanya.

Suharti mengatakan, pelibatan publik dari dulu sampai sekarang luar biasa. Penyelenggara pendidikan dari masyarakat berperan sangat besar. Untuk itu, keterlibatan masyarakat ini akan dipayungi. “Karena bisa jadi mereka punya solusi-solusi atas masalah pendidikan. Best practice terkadang sudah ada di masyarakat,” katanya.

Jakarta, Kemendikbud --- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi cara pembelajaran abad 21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan, saat ini sumber kekuatan utama adalah pengetahuan atau informasi dan teknologi menjadi salah satu cara untuk menjangkau semua pihak dalam memberikan informasi, termasuk dalam dunia pendidikan dan proses pembelajaran siswa.
 
“Anak-anak kita sekarang sudah menjadi generasi abad 21, namun guru-gurunya masih abad 20. Tantangan kita adalah bagaimana bisa mengajak hijrah bersama-sama dari pola industrial menjadi pola pembelajaran dijital, di mana anak-anak kita sudah berada di sana,” ujar Mendikbud saat membuka seminar bertajuk “Education Transformation and 21st Century Learning” di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, (20/1/2016).
 
Ia juga mengatakan, dalam era dijital saat ini, setidaknya ada empat kompetensi yang harus dimiliki siswa. Empat kompetensi itu disebut 4C, yaitu Critical Thinking an Problem Solving(berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), Creativity (kreativitas), Communication Skills(kemampuan berkomunikasi), dan Ability to Work Collaboratively (kemampuan untuk bekerja sama). Mendikbud menambahkan, selain 4C itu, siswa juga harus memiliki kompetensi budaya.
 
“Siswa harus mempunyai kompetensi budaya agar siswa tidak terserabut dari akar budaya yang dimiliki bangsanya. Justru siswa harus bisa membuat budaya mengalami perkembangan,” tutur Mendikbud.
 
Ia berharap, dalam Seminar “Education Transformation and 21st Century Learning” ini, para peserta seminar tidak hanya berbagi pengalaman atau berbagi masalah, tetapi juga mempotretkan masalah dan bersama-sama menemukan solusinya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Mendikbud juga meminta para peserta seminar untuk berbagi hasil diskusi, menuliskannya, dan menyebarkannya kepada masyarakat luas yang tidak bisa mengikuti seminar ini.
 
Seminar “Education Transformation and 21st Century Learning” diselenggarakan Kemendikbud dengan bekerja sama dengan Intel Corporation dan Analytical on Capacity Development Partnership (ACDP) selama dua hari, yaitu 20-21 Januari 2016 di Graha Utama Kemendikbud. Sekitar 400 orang menjadi peserta seminar, mencakup para pengambil kebijakan dan para peneliti/perekayasa di lingkungan Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Jabodetabek, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, guru, kepala sekolah, pengawas, serta pegiat/pengamat/praktisi pendidikan.
 
Beberapa pembicara internasional  dalam Seminar “Education Transformation and 21st Century Learning” antara lain Steven McKee (President of Labtech International Limited), Robert Fogel (Principal Education Architect Intel Corporation), dan Suhair Khan (Google Education Team). Sedangkan pembicara nasional antara lain Ari Santoso (Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud), Rene Suhardono (penulis dan pegiat teknologi pendidikan), dan Najeela Shihab.

Rabu, 30 September 2015 00:00

Arti Penting Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Written by
Jakarta, Kemendikbud --- Hari kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus terus diingat oleh setiap generasi dan menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

 

 

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Sri Hartini mengatakan, generasi muda harus terus diingatkan akan perjuangan tersebut. Tidak sekadar diingat, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila itu sudah harga mati. Harus dijaga betul. Eksekusi pengamalannya. Mari kita betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima,” katanya pada dialog interaktif di Radio KBR 68 H, Rabu (30/09/2015).

 

 

 

Sri Hartini menjelaskan, untuk mengimplementasikan Pancasila perlu kesadaran dari setiap individu. Dalam tema yang dipilih untuk peringatan hari kesaktian Pancasila di tahun ini, “Kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila”, kata dia, semangat yang ingin diperoleh adalah memaksimalkan dan mengoptimalkan segala kemampuan diri untuk membangun negeri.

 

 

 

Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda tidak melulu lewat jalur pendidikan. Sri mengatakan, jalur budaya bisa dipakai sebagai pendekatan yang efektif, apalagi untuk mengenalkan Pancasila kepada anak-anak. Salah satu cara budaya yang dapat digunakan adalah permainan tradisional.

 

 

 

“Dalam permainan itu ada nilai-nilai dan simbol yang bisa diimplementasikan saat mereka bermain. Nilai kebersamaan, kejujuran, toleransi, dan gotong royong. Mereka ceria. Ini salah satu cara menanamkan nilai-nilai itu kepada generasi muda,” katanya.

 

 

Penggiat Pancasila Rima Agristina dalam dialog itupun mengatakan, Pancasila adalah sebuah konsensus bersama dari setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari dulu sampai sekarang masih sangat relevan. Hal itu tidak lain karena para pendiri bangsa telah menanamkan nilai-nilai universal di dalam Pancasila. “Founding fathers kita sudah merumuskan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan dalam berbagai dimensi. Jadi relevan dalam kehidupan sekarang,” katanya

Selasa, 22 Oktober 2013 10:16

Ironis, Masih Ada Guru Digaji Rp175 Ribu

Written by

Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Guru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aidil Fitri Syah mengatakan hampir di semua kabupaten dan kota ditemukan ribuan  guru non-pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, dengan beban kerja seperti halnya PNS tapi digaji dengan jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR).

"Penghasilan mereka jauh dibawah UMR. Apalagi yang bekerja di sekolah swasta di pedesaan, tidak sedikit jumlah guru Taman Kanak-kanak (TK) non-PNS yang berpenghasilan Rp175 ribu per bulan. Disengaja atau tidak, pemerintah telah melanggar undang-undang," kata Aidil Fitri Syah, kepada wartawan, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (21/10).

 

Masalah penghasilan guru non-PNS lanjutnya, hanyalah salah satu permasalahan yang dihadapi guru beberapa tahun belakangan. "Permasalahan mereka luas dan kompleks, banyak yang kronis, menahun yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda dapat terselesaikan secara tuntas," ungkap Aidil.

 

Terkait penghasilan guru honor atau pegawai tidak tetap tersebut, Pansus Guru DPD berpandangan bahwa perlu ditetapkan penghasilan menimal bagi mereka. "Demi kepentingan peserta didik, tenaga honor atau pegawai tidak tetap perlu ditetapkan penghasilan minimumnya," kata Aidil didampingi rekannya sesama anggota Pansus Guru.

 

Demikian juga halnya dengan sistem pengangkatan tenaga guru honor K2 menjadi CPNS yang dinilai Pansus tidak terstandarisasikan dan perlu dibuatkan payung hukumnya. Pansus meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali agar pengangkatan pada tahun mendatang karena daftar tenaga honorer kurang efektif dalam menjamin validitas data.

 

"Karena itu, sistem pengangkatan CPNS melalui tenaga honorer pada tahun 2015 sebaiknya dibuatkan payung hukum secara nasional. Dengan adanya payung hukum ini, bisa mengendalikan pejabat daerah dalam pengangkatan tenaga honorer," saran Aidil.

 

Permasalahan lainnya dinilai Pansus Guru DPD RI adalah soal seleksi mahasiswa calon guru. "Sampai saat ini Kemendikbud belum menetapkan standarisasi sistem seleksi, sehingga tidak ada jaminan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) merupakan sosok guru yang profesional," katanya.

 

Selain itu, juga sudah muncul permasalahan adalah sistem rekrutmen guru, beban mengajar guru, pengembangan profesi guru, kebijakan terhadap sekolah swasta dan proses pendidikan calon guru, imbuh Aidil.

 

Terakhir, Aidil juga menuding pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 55 Ayat (4) UU Sisdiknas yang mengatur kewajiban pemerintah memberi bantuan kepada sekolah swasta.

"Yang terjadi malah sebaliknhya, pemerintah mengeluarkan SK 5 menteri yang mengakibatkan penarikan guru PNS yang diperbantukan ke sekolah=sekolah swasta," ujar Aidir Fitri Syah.

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Grobogan - Kondisi yang cukup memprihatinkan dialami seorang guru wiyata di Grobogan,JawaTengah. Sambil mengajar ia harus menggendong anaknya yang masih balita karena mengalami penyakit lumpuh layu disekolah. Bertahun-tahun ia harus berjuang sendirian demi kesembuhan anak satu-satunya ini.

Adalah Retno Ambarwati, wanita dua puluh sembilan tahun warga desa Tunggak kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah ini  harus mengajar sambil menggendong anaknya  di  SDN 3 Tunggak . Retno guru kelas lima sekolah dasar ini terus menggendong anaknya Fakhri Munif Assahri  yang  masih berusia tiga setengah tahun didepan murid-muridnya.

Aktivitas ini selalu dijalani ibu single parent ini sejak satu bulan lalu setelah nenek Fakhri sering sakit-sakitan. Retno yang hanya tinggal bersama ibunya terpaksa berjuang merawat anaknya sendiri sehingga sampai  Fahri harus dibawa ke sekolah .
Menurut Retno, (2/10) Fakhri anaknya, mengalami radang otak hingga mengalami lumpuh layu sejak usia enam bulan. Retno mengaku sudah empat kali membawa anaknya ke rumah sakit,namun belum ada perkembangan dialami anaknya. Retno, guru wiyata yang sudah mengabdikan diri  selama sembilan tahun ini mengaku tidak sanggup lagi untuk mengobatkan anaknya kerumah sakit. Honornya yang hanya dua ratus ribu per bulan hanya cukup untuk biaya hidup dan biaya pengobatan ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain mengajar, Retno juga mengajar les privat dirumahnya.

 

Sementara itu Kadinas Kesehatan dr. Juhari Angkasa mengatakan pihaknya akan membantu pengobatan Fakhri hingga sembuh. Juhari juga akan mengusahakan memberikan Jamkesda agar proses pengobatan Fakhri lebih mudah.”Kita akan bantu pengobatan Fakhri melalui program Jamkesda  sampai sembuh,” ujar Juhari

Dalam seminggu sekali Fakhri harus mendapatkan terapi dirumah sakit. Untuk membantu belajar berdiri,Fakhri harus menggunakan sepatu terapi. Meski mengaku kerepotan saat menggendong anak sambil mengajar, Retno mengaku ikhlas dan membuang rasa malu dalam menjalani rutinitas ini.
 
Sumber : http://karimuntoday.com