Potret Pendidikan

Potret Pendidikan (62)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Potret Realita Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Penggunaan media digital untuk mengekspresikan karya komik menjadi terobosan di Festival Literasi Sekolah (FLS) 2019 tingkat SMA. Jika di tahun-tahun sebelumnya peserta menggoreskan cerita visual secara konvensional, tahun ini, mereka wajib menggunakan gawai (gadget), baik itu telepon selular, komputer jinjing atau laptop, maupun tablet. Pada FLS 2019, panitia menerima sekitar 200 karya komik yang semuanya sudah dalam bentuk digital.

Juri FLS 2019 bidang lomba Komik Digital, Iman Sudjudi mengatakan, perubahan pembuatan karya dari konvensional ke digital adalah perubahan yang tidak bisa dihindari. Sebab, kata Iman, saat ini, generasi milenial sudah melek teknologi informasi dan panitia tidak bisa membatasi penerimaan karya yang dikirim peserta dalam bentuk digital.

 “Karya yang kami terima di tahun lalu itu ada 600, tapi yang memenuhi syarat hanya 30. Sekarang, kami menerima 300 kurang sedikit, dan 70 persen kualitasnya bagus dari segi teknisnya,” ujar Iman di sela kegiatan FLS 2019, Minggu (28/7/2019) di Bogor, Jawa Barat.

Menurut Iman, untuk menghasilkan komik, apapun medianya, baik pensil maupun digital, yang terpenting adalah kemampuan pembuat komik untuk bercerita dan mengekspresikannya dalam bentuk visual dan tepat sasar.

Dalam menilai karya komik digital peserta FLS tahun ini, ia mengungkapkan, ada kriteria yang harus terpenuhi, di antaranya ketepatan menjawab tema, kebahasaan, kreativitas dalam visualisasi, dan teknik bercerita. Tema yang diangkat pada tahun ini yakni “Linimasa Cinta”.

Linimasa Cinta, tutur Iman, berkaitan tentang waktu. Penafsiran terhadap diksi ini bisa menjadi luas. Bisa tentang diri sendiri, pencapaian diri, orang lain, ataupun teman. “Di situ tantangan kreativitas untuk menjawabnya dan men-describe ke dalam bentuk storytelling. Memang, menjawab kata kunci linimasa awalnya agak berat untuk mereka, padahal linimasa mereka sudah melakukan itu sehari-hari dengan sebutan timeline,” kata Iman yang juga dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung.

Komik digital, tuturnya, tak jauh berbeda dengan pembuatan komik secara konvensional, sebab kekuatan komik itu adalah bagaimana pesan komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. “Di komik itu prinsipnya bagaimana kita mampu menceritakan suatu ide atau pesan ke dalam bentuk rangkaian gambar yang berurutan. Sekuensial art itu di situ. Jadi, apapun itu mediumnya, mau pensil atau digital, sebetulnya kemampuan kita bercerita dan kemampuan mengekspresikan dalam bentuk visual yang tepat sasar,” kata Iman.

Ia berharap para peserta FLS, terutama di bidang lomba komik, dapat terus berkarya dan menggunakan gawai bukan hanya sekadar untuk bermedia sosial, melainkan bisa berkarya membuat komik dan menghasilkan sesuatu yang bernilai tambah.

Menurut Iman, dengan membuka peluang hadirnya komik digital, panitia memberikan tantangan kepada peserta dalam berkarya dan juga memperluas publikasi karya mereka ke masyarakat luas. Bahkan, ada peluang yang terbuka dari penerbit untuk melirik karya mereka dan mengapresiasinya. “Mereka nantinya juga bisa mempublikasikan karyanya ke digital publishing atau untuk diri sendiri melalui media sosial masing-masing. Bisa lewat Instagram, Facebook dan lainnya,” kata Iman.

Tangerang, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi praktik-praktik kecurangan yang terjadi di sekolah, khususnya dalam penerimaan peserta didik baru. Ia mengimbau agar semua pihak menjaga supaya pendidikan tetap bersih.

 

“Pokoknya kita tidak mentoleransi praktik-praktik tidak baik di sekolah, lembaga pendidikan secara umum, sekolah secara khusus,” tegas Muhadjir yang ditemui di sela-sela kunjungan lapangan pelaksanaan Hari Pertama Sekolah dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ke Sekolah Permata Insani, Tangerang, Jawa Barat, Senin pagi (15/7/2019).

 

Mendikbud ingin masa depan siswa tetap terjaga, oleh karena itu Ia mengimbau orang tua untuk tidak melakukan praktik kecurangan. “Saya imbau orang tua jangan coba-coba main belakang, hanya untuk memperjuangkan anaknya masuk ke sekolah yang dia anggap bagus, karena dampaknya pasti tidak bagus untuk anak itu,” tutur Muhadjir.

 

Dampak yang dimaksud antara lain, sanksi sosial yang dapat dirasakan langsung oleh siswa jika di kemudian hari lingkungan sekitar mengetahui bahwa ia masuk sekolah melalui cara-cara yang tidak baik. “Di mata siswa-siswa lain juga akan tidak baik, secara mental akan merusak anak,” ujar Muhadjir. Ia mengajak orang tua untuk memikirkan dari sisi anak, dengan tidak memaksakan kehendak sehingga mengorbankan masa depan anak tersebut.

 

Muhadjir pun mengimbau semua pihak agar menjaga praktik baik dalam pendidikan dengan menghindari kecurangan dan ketidakjujuran. “Pertama-tama pendidikan harus bersih, bisa dikatakan pendidikan itu hulu dari peradaban bangsa ini. kalau bagian hulu sudah diisi praktik2 kecurangan, ketidakjujuran, kita tidak bisa berharap banyak pada akhirnya,” ujar Muhadjir.

 

Evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 sendiri diakui Muhadjir dilakukan setiap hari sampai dengan akhir Juli nanti. Pada akhir bulan diharapkan masukan dari berbagai pihak sudah masuk bagi perbaikan pelaksanaan PPDB pada tahun depan.

 

Selain itu, pemerintah pusat akan menyisir, dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas di seluruh Indonesia, untuk memastikan tidak ada satu pun anak usia sekolah yang tidak tidak tertampung di sekolah. “Kita usahakan tampung. Kita serahkan ke pemda dulu, Kalau pemda tidak bisa, kita ambil alih,” tegas Muhadjir. Ia menambahkan, Kemendikbud menjamin semua anak bisa bersekolah, sehingga meskipun sekarang sudah memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, tidak berarti tidak boleh ada lagi penerimaan peserta didik baru.

Jakarta, Kemendikbud – Salah satu yang membedakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2019 dari tahun sebelumnya adalah rencana diadakannya angket siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan angket kepada siswa sebagai upaya untuk menggali informasi non-kognitif. Tujuannya agar diperoleh analisis menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian siswa.

 

Ada lima jenis angket yang dapat dikerjakan oleh siswa seusai mengerjakan UN, namun setiap siswa hanya perlu mengerjakan satu jenis paket. Angket tersebut diharapkan akan mampu menjawab banyaknya pertanyaan yang perlu diketahui responsnya dari siswa. Pertanyaan di dalam angket terkait indikator sosial-ekonomi seperti pekerjaan dan pendidikan orangtua serta kepemilikan barang. Selain itu digali juga persepsi siswa dalam mengenali bakat dan keunggulan diri, serta cita-cita siswa.

 

Ditemui di sela-sela kunjungan hari pertama pelaksanaan UN jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Yogyakarta (25/3/2019), Ketua Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) Bambang Suryadi, mengatakan, angket diberikan kepada siswa setelah menyelesaikan Ujian Nasional, karena ingin mengaitkan hasil ujian dengan latar belakang kecenderungan yang dimiliki oleh siswa tersebut.

“Anak yang nilai UN-nya rendah sebenarnya karena apa sih? Tidak pernah ada info apa-apa sebelumnya. Dengan angket ini kita bisa memberikan preferensi,” ujar Bambang.

 

Hasil angket nantinya dapat menjadi tolok ukur dalam memberikan pelatihan, yaitu dengan mempertimbangkan pendekatan yang bersifat individual. “Sekolah, guru, harus tahu anak masing-masing kecenderungannya seperti apa, itu banyak tidak terjadi di sekolah. Kadang guru tahu ada aspek non-kognitif anak, tapi tidak bisa mengaitkan itu dengan performa belajar, mungkin karena keterbatasan, karena enggan, tidak ada waktu, tidak paham,” lanjut Ketua BSNP.

 

Bambang mencontohkan, saat ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud telah mendesain jenis-jenis pelatihan guru yang tidak bersifat massal atau pun berdasarkan satu modul yang sama, namun berdasarkan kebutuhan.

 

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Totok Suprayitno mengatakan, hasil analisis angket siswa ini nantinya akan diserahkan kepada berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah daerah. "Setelah kita dapatkan hasilnya, Kemendikbud akan menyerahkan kepada pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, agar bisa ditindaklanjuti. Kemendikbud akan membantu memfasilitasi," ujar Totok pada Taklimat Media Ujian Nasional 2019, Kamis lalu (21/3/2019).

 

Bambang Suryadi menambahkan, nantinya angket bukan hanya ditujukan kepada siswa, tetapi juga kepada guru dan kepala sekolah. Namun berbeda dengan angket siswa, angket bagi guru dan kepala sekolah hanya terdiri dari satu jenis saja

Depok, Kemendikbud --- Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar dan maju sangat ditentukan oleh generasi usia produktif. Salah satu kunci untuk menyiapkan generasi usia produktif adalah melalui pendidikan.
 
Berbicara persoalan pendidikan maka tidak bisa dilepaskan dari persoalan guru. Apabila melihat ke belakang, pengangkatan guru besar-besaran pernah terjadi pada tahun 1974-1975. Kala itu para lulusan SMP diminta untuk mendaftarkan diri menjadi guru dan akan dididik selama 1 tahun dalam Program Kursus Pendidikan Guru (KPG).
 
"Perekrutan besar-besaran itu kemudian tentu saja diikuti dengan pembangunan sekolah besar besaran juga. Kalau tidak salah hal ini terjadi sampai tahun 1994. Jadi menjelang reformasi, jumlah SD Inpres itu sudah 160 ribu,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat memberikan pengarahan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat (11/02/2019).
 
Dijelaskan Mendikbud, tahun 2002 s.d. 2005 merupakan masa menjelang terjadinya pensiun besar-besaran guru SD. Namun ketika itu Pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya guru honorer sekarang ini. “Oleh karena itu, yang perlu kita catat, siapapun nanti yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, harus diperhatikan, bahwa jangan sekali-kali memoratorium guru. Sekali memoratorium, akan terjadi kemacetan seperti sekarang ini. Karena tiap tahun itu pasti ada guru yang pensiun,” ujar Mendikbud.
 
Dilanjutkan Mendikbud, formasi pengangkatan guru melalui tes Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2018 yang mencapai 90 ribu guru adalah untuk menggantikan guru ASN yang pensiun pada tahun itu. “Pada tahun lalu saja, kalau tidak salah ada 47ribu guru yang pensiun dan tahun ini ada 54ribu guru. Jadi kalau kemarin kita dapat jatah 90 ribu guru PNS, itu sebetulnya hanya 40 ribu saja yang baru, sedangkan sisanya itu untuk mengganti guru yang pensiun dari tahun itu juga,” terang Mendikbud.
 
Hal ini menunjukkan bahwa dari 736ribu honorer, sebenarnya baru berkurang sekitar 40 ribu guru saja. Apabila tidak ada langkah-langkah konkret yang drastis untuk menyelesaikan guru honorer ini, maka pemerintah akan terus berkutat dengan permasalahan guru honorer. “Sampai kiamat tidak akan selesai. Sekolah tidak boleh lagi mengangkat guru honorer, kemudian yang honorer ini harus kita selesaikan dengan secara bertahap. Dari aspek akademik mungkin perlu agak diabaikan sedikit karena ini menyangkut urusan kemanusiaan di mana mereka sudah mengabdi selama 15-20 tahun,” ungkap Mendikbud.
 
Dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, akhirnya para honorer yang kebanyakan sudah melewati batas umur untuk menjadi PNS bisa tetap menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Alhamdulillah dengan adanya UU ASN ini ada jalur baru yaitu PPPK. Mudah-mudahan akhir Februari ini nanti akan ada tes PPPK. Kami terus berkoordinasi dengan MenPAN dan RB, dan akan ada tes untuk sekitar 150 ribu guru honorer dan ini khusus honorer, tidak boleh diikuti oleh mereka yang bukan honorer,” jelas Mendikbud.
 
Di samping masalah kuantitas guru di Indonesia, masalah kompetensi guru tidak boleh diabaikan. Meskipun ada disparitas kualitas, terutama guru honorer harus terus diberi pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya sehingga menjadi guru pembelajar.
 
“Soal kualitas itu urusannya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang penting masalah pengangkatan guru honorer menjadi ASN harus selesai. Oleh karena itu, kami usulkan agar ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengunci supaya dalam penetapan pengganti guru pensiun kalau bisa yang menetapkan bukan daerah tapi langsung kementerian. Sehingga tidak ada rekrutmen guru honorer yang tidak siap hidup. Ini merupakan catatan khusus tentang guru, sesuai janji saya pada akhir masa jabatan saya sebagai Mendikbud. Ini merupakan tahun terakhir dari era Kabinet Kerja dimana kami akan fokus menyelesaikan masalah guru,” pungkas Mendikbud.
 
Penataan guru di daerah
 
Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Umar Ahmad sebagai salah satu pembicara di RNPK 2019 mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk melakukan penataan guru di wilayahnya. “Jika daerah lain melakukan penataan guru karena ada surplus, maka kami melakukannya karena kurang guru,” ujar Umar saat diwawancarai di sela-sela penyelenggaraan RNPK 2019.
 
Menurut Umar, pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengabaikan apabila terjadi masalah kekurangan guru di daerahnya. Harus ada upaya nyata untuk mengatasi hal tersebut demi mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. “Kami ada program namanya "Tubaba Cerdas," di mana kami merekrut 13 orang guru dari seluruh Indonesia. Pembiayaan 12 orang guru bersumber dari APBD sedangkan untuk 1 orang lainnya bersumber dari partisipasi masyarakat. Mereka didatangkan untuk kemajuan pendidikan di Tubaba,” terang Umar.
 
Ditambahkan Umar, untuk mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas, pandai saja tidak cukup jika tanpa disertai dengan budi pekerti. Masyarakat Tubaba, menurut Umar, sejak dulu sudah memegang teguh prinsip nemen, nedes dan nerimo (kerja keras, pantang menyerah, dan ikhlas). “Dalam rangka mencapai nilai nilai yang disebutkan tadi itu, kami juga merekrut 172 orang guru penggerak yang diangkat murni dari APBD. Sekarang para guru penggerak tersebut sedang dilatih oleh TNI AU dan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung (Wanadri) dan mereka selama setahun ke depan akan kami tugaskan ke sekolah-sekolah,” pungkas Umar.
 
Tugas dari guru penggerak ini, lanjut Umar, utamanya adalah untuk memastikan agar modul pendidikan karakter yang sedang dibuat bisa berjalan di sekolah-sekolah. “Perlu saya sampaikan, kami sedang membuat modul untuk pembiasaan bagi peserta didik SD. Selain itu, juga ada modul untuk keteladanan bagi guru serta orang tua,” kata Umar.
 
Modul ini diharapkan dapat menjadi pembiasaan bagi para siswa, misalnya bagaimana siswa membawa botol minuman setiap hari ke sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Sehingga pembiasaan ini bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter siswa.
 
Penulis: Dina Hotnida Siregar
 
Depok, 12 Februari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor:046/A5.3/Sipres/II/2019

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pengasuhan yang terbaik ialah yang lahir dari tradisi keluarga itu sendiri. Menurutnya, proses mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya meningkatkan pengetahuan keterampilan peserta didik, melainkan yang terpenting adalah menjadikan mereka memiliki sikap atau karakter yang baik  dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya, juga budaya tradisi keluarga.

Mendikbud mencontohkan budaya literasi yang bisa ditumbuhkan sejak anak berusia dini di lingkungan keluarga.  “Orang tua harus membiasakan anak membaca, membaca apa saja. Kalau anak itu sudah kita biasakan membaca, tidak usah disuruh membaca pun, anak akan membaca. Makanya bagaimana kita membangkitkan lingkungan baca itu juga menjadi sangat penting,” ujarnya saat Malam Puncak Apresiasi Pendidikan Keluarga 2018 di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Apresiasi Pendidikan Keluarga adalah sebuah bentuk apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada seluruh pelaku pendidikan yang turut mendukung dalam mewujudkan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Malam Puncak Apresiasi Pendidikan Keluarga diselenggarakan untuk memberikan apresiasi secara langsung dengan mengundang para pemenang seluruh kategori lomba yang ada. Keluarga yang diberikan apresiasi datang dari asal daerah mereka.

Penyelenggaraan Apresiasi Pendidikan Keluarga tahun ini menghadirkan 83 penerima penghargaan, terdiri dari 10 keluarga hebat terpilih, 40 pemenang lomba jurnalistik dan blog, 12 pemenang lomba film/video pendek, dan 21 sekolah sahabat keluarga mulai tingkat PAUD hingga SMA/K. Mendikbud berharap penghargaan untuk para orang tua hebat bisa menjadi teladan kepada orang tua lain, terutama kepada pasangan-pasangan muda yang sedang membesarkan anak-anaknya.

“Jadi saya yakin, mereka-mereka ini yang tadi dapat penghargaan adalah juga orang-orang yang sangat dihormati dan dijadikan contoh oleh tetangga dan masyarakat sekitarnya,” kata Mendikbud.

Sarwini, seorang tukang becak dari Kota Cilegon, Banten, adalah salah satu penerima Apresiasi Pendidikan Keluarga untuk Kategori Keluarga Hebat. Ia berhasil menguliahkan anaknya di Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga lulus S1, dan saat ini sedang menjalani program pascasarjana untuk S2. “Saya tidak bisa menjawab ketika anak saya bilang ingin kuliah di ITB. Ya, tahu sendiri, penghasilan sebagai tukang becak tidak cukup, apalagi cita-cita anak saya tinggi sekali. Saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung serta mendoakan yang terbaik untuk anak saya. Alhamdulilah anak saya telah lulus S1 di ITB dan sedang menjalani S2 juga di ITB,” tutur Sarwini.

Selain Sarwini dan istrinya, Durah, pasangan orang tua yang menerima Apresiasi Keluarga Hebat adalah Esin dan Komariah (tukang becak dan tukang sayur keliling), (Almarhum) Lahadalia dan H. Nurjani (tukang bangunan dan asisten rumah tangga). Teguh Tuparman dan Sri Retnanik (satpam dan ibu rumah tangga), Jafar Sidiq dan Nur Afifah (karyawan swasta dan ibu rumah tangga, David Haliyanto dan Ni Wayan Luh (karyawan swasta dan ibu rumah tangga), Henry Ridho dan Laila Sari (teknisi teknologi informasi dan konsultan pendidikan), (Almarhum) Slamet dan Suharni (konsultasi transportasi dan guru honorer), Toha Sinaga dan Juniar Simbolon (jasa transportasi dan ibu rumah tangga), dan Suprianab dan Beski (teknisi elektronik dan ibu rumah tangga). Penghargaan diberikan langsung oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemendikbud, Widati Muhadjir Effendy.