Potret Pendidikan

Potret Pendidikan (58)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Potret Realita Pendidikan

Minggu, 21 April 2013 23:05

Anak Perbatasan "Lebih Enak" Sekolah di Malaysia

Written by

Pontianak - Anak-anak usia sekolah yang bermukim di sepanjang perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, lebih memilih melanjutkan pendidikannya mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di negara tetangga, Malaysia Timur.

Alasan mereka sungguh ironi sekali, yakni mengejar pendidikan gratis. Padahal, program pendidikan gratis sudah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan dunia pendidikan dari Sabang sampai Marauke.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana mengatakan, tidak kurang dari 200 anak daerah perbatasan di kabupaten itu memilih bersekolah di Malaysia untuk tingkat SD-SMP dengan alasan gratis dan sarana lengkap.

"Kami sebagai pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah mereka sekolah di Malaysia karena sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan kita masih jauh dari harapan," kata Agus Mulyana.

Mereka memilih menempuh pendidikan di sana karena "lebih enak" sekolah di Malaysia ketimbang di negeri sendiri.Saat masyarakat yang menyekolahkan anaknya di Malaysia dimintai alasannya, menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu, mereka pada umumnya menjawab, informasi tentang pemerintah Indonesia telah menggratiskan biaya sekolah hanya ada di televisi saja, sedang di lapangan tidak ada.

Tidak hanya masalah sekolah gratis, katanya, dari segi infrastruktur pendidikan juga masih jauh dari harapan, terutama untuk gedung SD yang sudah berusia puluhan tahun sehingga tinggal menunggu robohnya saja.

"Kami juga menyayangkan tidak adanya perhatian pemerintah pusat terhadap rumah dinas guru sehingga rata-rata rumah dinas itu sudah tidak layak huni lagi. Mau dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibilang menyalahi aturan, tetapi pemerintah pusat tidak juga menyediakan anggaran khusus," katanya.

Menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu, tidak hanya masalah pendidikan, masyarakat perbatasan dalam masalah kesehatan juga cenderung memilih untuk berobat ke Malaysia dengan alasan lebih murah, cepat dan pelayanannya memuaskan.

"Bayangkan cukup hanya membayar 1 Ringgit Malaysia masyarakat kita sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan bisa sampai dilakukan operasi dengan uang sebesar itu," ujarnya.

Sementara kalau harus berobat ke kota kabupaten butuh perjalanan panjang untuk menempuh jarak sekitar 200 kilometer.  "Bahkan bisa ditempuh dua hari dua malam kalau musim penghujan karena sebagai besar jalan sepanjang 200 kilometer itu belum beraspal," katanya.

 

Potret pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalbar Alexius Akim mengakui, sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan Kalbar masih jauh dari harapan.

"Seharusnya kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan juga mempunyai sarana pendidikan yang memadai termasuk dari program pendidikan gratis dengan diberikannya bantuan operasional sekolah (BOS) bagi masyarakat yang tidak mampu," ujarnya.

Hingga saat ini permasalahan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di provinsi itu.

"Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang serius terkait permasalahan tersebut," ujarnya.

Ketua Tim Komisi X DPR RI Mahyuddin saat berkunjung ke Kalbar April lalu menyatakan, permasalahan sarana infrastruktur pendidikan di Provinsi Kalbar ke depan perlu ditingkatkan lagi, guna percepatan pembangunan di bidang pendidikan.

"Minimnya sarana infrastruktur pendidikan saat ini masih menjadi kendala utama di provinsi itu," katanya.

Permasalahan infrastruktur pendidikan tersebut, seperti gedung sekolah mulai SD - SMA yang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan, baik mengalami rusak berat, sedang hingga ringan.

"Selain itu, jarak sarana pendidikan dengan pemukiman terdekat masih cukup jauh terutama di pelosok-pelosok Kalbar," ujarnya.

"Pada dasarnya kami ingin memperjuangkan peningkatan bidang pendidikan di Kalbar dan Indonesia umumnya," kata Mahyuddin.

 

Kajian mendalam

Meski sebetulnya masalah buruknya sarana pendidikan di perbatasan Kalbar-Sarawak (Malaysia) sudah bertahun-tahun, ternyata bagi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) masih saja melakukan dengar pendapat dengan Muspida Provinsi Kalbar, bupati, camat dan tokoh masyarakat perbatasan terkait masalah perbatasan di provinsi itu.

"Kami melakukan dengar pendapat ini untuk dijadikan bahan oleh tim survei dan pengkaji Lemhanas di bidang sosial budaya dan ekonomi," kata Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji.

Tim survei dan pengkaji dari Lemhanas akan turun ke perbatasan terutama di lima kabupaten perbatasan dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu selama empat hari mulai hari ini, katanya.

"Hasil survei dan kajian di lapangan akan dirumuskan dan dilaporkan langsung ke Presiden RI untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, semua permasalahan yang telah disampaikan oleh bupati, camat dan tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Gubernur Lemhanas menyatakan akan dikaji secara mendalam.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menyarankan agar kunjungan Gubernur Lemhanas beserta rombongan untuk melihat secara langsung permasalahan-permasalahan di kawasan perbatasan, meskipun kunjungan pejabat negara sudah sering dan bukan kali ini saja.

Dalam kesempatan itu, Wagub Kalbar kembali mengutip ungkapan warga perbatasan bahwa hanya "malaikat" saja yang belum pernah mengunjungi kawasan itu.

"Karena pejabat, menteri, bahkan Presiden sudah, tetapi mereka merasa nasib dan hidup belum pernah berubah," ujarnya.

Dia berharap, kunjungan pejabat negara tidak hanya seremonial saja melainkan bisa mencari benang merah dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan yang begitu komplek, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang masih jauh tertinggal dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya.

"Kami tidak ingin, apa yang disampaikan masyarakat terkait permasalahan perbatasan hanya sekedar menjadi kajian-kajian semata, tetapi cari jalan keluarnya untuk kemajuan masyarakat perbatasan," kata Christiandy Sanjaya.

Sumber : http://www.antarakl.com

Minggu, 21 April 2013 21:30

Guru Aceh di pedalaman Kalimantan Barat

Written by

Sekayam - Berprofesi sebagai seorang Guru merupakan impian Aryani. Dia adalah perempuan asal Aceh yang mengikuti program Sarjana Mengajar di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (SM3T) di Provinsi Kalimatan Barat. Tepatnya, di SDN 06 Raut, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Aryani berumur 25 tahun. Dia adalah sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Unsyiah. Selama mengabdi di Kalimantan Barat, dirinya tinggal di mess SMPN 1 Desa Balai Karangan. Ibukota Kecamatan Sekayam.

“Tempat saya tinggal dengan lokasi mengajar berjarak 12 kilometer. Setiap harinya saya hari pergi dengan menggunakan sepeda motor,” ujar anak dari Iskandar, pegawai Bulog Takengon ini dengan almarhumah Aniar ini.

Ibu kandung Aryani adalah korban tsunami yang menimpa Aceh pada akhir tahun 2004 lalu. Musibah tersebut turut merenggut adik laki-lakinya yang masih berumur 4 tahun kala itu. Beruntung, adik laki-lakinnya yang kini berusia 20 tahun dan abangnya yang kini berusia 27 tahun, selamat dalam musibah tersebut.

Menurut gadis kelahiran Sigli ini, jalan menuju ke SDN 06 Raut, Kecamatan Sekayam, sangat berlumpur dan terjang.

“Kalau hujan, jalan susah dilalui. Saya sudah 18 kali terjatuh selama mengabdi disini. Saya disini sendiri, sudah hampir berjalan 5 bulan,” katanya.

Namun pengorbanan dirinya, kata Aryani, belum seberapa bila dibandingkan dengan anak didiknya.

“Anak didik saya, rata-rata harus menempuh jarak sejauh 5 kilometer untuk bersekolah. Itu harus mereka lalui dengan berjalan kali. Ini yang membuat saya tidak mau mengeluh,” katanya.

Aryani mengaku salut atas perjuangan dan semangat belajar anak didiknya disana. “Saya salut sama mereka. Hujan pun mereka tetap datang ke sekolah untuk belajar. Saya sangat berharap mereka semua sukses nantinya,” kata dia.

Murid di SDN 06 Raut berjumlah hampir 200 orang. Rata-rata siswa per kelasnya mencapai 30 orang.

“Sekolah tersebut merupakan tumpuan harapan warga disini. Saya merasa nyaman mengajar disini, walaupun kendala bahasa menjadi persoalan utama,” kata dia.

Selain mengajar, aktivitas Aryani lebih banyak dihabiskan di mess SMPN Balai Karangan. Ada 6 orang guru SM3T asal Aceh yang ditempatkan disana.

“Kalau lagi libur ada 8 orang. Ini karena yang dua lainnya tidak bisa pulang dan harus menetap di lokasi mengajar karena jauh,” ujar Aryani.

Sumber : http://www.atjehpost.com

Minggu, 21 April 2013 00:00

Di Entikong, Tutor PAUD Dibayar dengan Ubi Jalar

Written by

Entikong - Beragam permasalahan terus bergelayut di wilayah perbatasan. Tak sekadar perihal infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan guru juga masih memprihatinkan. Tengok saja wilayah Entikong, Kabupateng Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Di wilayah tersebut, tutor PAUD hanya menerima honor sebesar Rp 150 ribu perbulan.

“Banyak tutor PAUD yang dibayar dengan beras, jagung, bahkan ubi jalar,” ucap Netty Lampe, pamong belajar SKB Kabupaten Sanggau yang membina 6 lembaga PAUD. Oleh karena itu, ia sangat berharap pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan para tutor PAUD.

Pengakuan Netty tersebut diamini oleh Aminah, Pengelola PAUD Istiqomah Entikong. Ia mengakui kesejahteraan yang minim tersebut menyebabkan hanya sedikit orang yang tertarik untuk menjadi tutor PAUD. “Banyak tutor PAUD yang ingin diangkat menjadi PNS, tetapi sangat sulit,” ucapnya.

Kepala Bidang PNFI Kabupaten Sanggau Murdiansyah mengakui kocek daerah masih terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAUD. Karena itu ia sangat berharap uluran tangan pemerintah pusat. “Meskipun kesejahteraan tutor PAUD di Sanggau masih terbatas, namun APK PAUD kami mencapai 40 persen,” klaim Murdiansyah.

Butuh Komitmen Pemda

Dirjen PAUDNI Prof Dr. Lydia Freyani Hawadi mengakui pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kesejahteraan guru PAUD. Sejumlah insentif telah diberikan, antara lain tunjangan untuk guru di daerah terpencil dan perbatasan. Namun ia mengakui perhatian Ditjen PAUDNI. “Butuh peran serta pemerintah  daerah, karena anggaran kami pun terbatas,” ujarnya.

Sumber : http://www.paudni.kemdikbud.go.id

Halaman 12 dari 12