Potret Pendidikan

Potret Pendidikan (62)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Potret Realita Pendidikan

Senin, 27 Mei 2013 07:44

Orang Rimba Jambi Pertama yang Lulus UN SMA

Written by

Jambi - Besudut, menjadi yang pertama dan satu satunya siswa asal Orang Rimba Jambi yang lulus Ujian Nasional (UN) SMA dan Sederajat 2013.

 

Kepala Sekolah SMAN 14 Tebo, Suparjo, Minggu mengatakan, Besudut mendapatkan nilai UN 32,2 dengan nilai tertinggi mata pelajaran Matematika 6,25.
Keberhasilan Besudut lulus UN menjadi prestasi baginya karena merupakan satu-satunya Orang Rimba Jambi yang berhasil menamatkan pendidikan formal hingga ke lanjutan tingkat menengah atas.
"Alhamdulilah seluruh siswa di sekolah kami dinyatakan lulus 100 persen, termasuk Besudut dengan memperoleh hasil yang cukup baik," ujar Suparjo di Jambi.
Menurut dia, Besudut yang dikenal dengan nama Irman Jalil termasuk siswa yang tekun dan rajin dalam belajar dengan segala keterbatasannya.
Besudut biasanya datang ke sekolah lebih pagi dibandingkan teman-teman lainnya.
Meski menjadi Orang Rimba Jambi pertama yang lulus UN tingat sekolah atas, Besudut enggan berpuas diri. Mimpinya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menurutnya akan terus diperjuangkan.
"Saya akan terus berusaha untuk belajar agar bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Saya ingin membuktikan mampu untuk sekolah tinggi sama dengan kelompok masyarakat lainnya," ujar Besudut.
Sementara itu, Manajer Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf mengatakan, kelulusan Besudut pada UN dipandang sebagai suatu keberhasilan.
"Karena mengingat Besudut adalah satu-satunya Orang Rimba yang berhasil menamatkan sekolah tingkat atas secara formal," ujarnya.
Agar cita cita Besudut untuk sekolah lebih tinggi lagi bisa tercapai, perlu dukungan berbagai pihak untuk membantu pembiayaannya.
Masalah ekonomi bagi siswa Orang Rimba menjadi salah satu kendala, akibat kemarjinalan dan kondisi finansial yang tidak memungkinkan.
Keberhasilan Besudut ini juga diharapkan dapat memacu semangat generasi Orang Rimba Jambi yang saat ini telah 12 orang mengecap pendidikan di SMP dan 53 orang lainnya di sekolah dasar (SD).
 
Sumber : http://www.republika.co.id
Sabtu, 25 Mei 2013 16:00

Dampak Kenaikan Anggaran Belum Terasa

Written by

Jakarta - Dampak kenaikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN belum terasa seluruhnya karena baru dimulai tahun 2009. Meski demikian, beberapa capaian sudah terlihat, antara lain naiknya angka partisipasi kasar perguruan tinggi dari 18-19 persen pada 2009 menjadi 27 persen pada 2012.

”Ibarat makan, tidak langsung membuat gemuk. Ada prosesnya. Sekarang sedang berproses,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, di Jakarta, Kamis (23/5). Begitupun angka putus sekolah, buta aksara angka partisipasi kasar SD, SMP dan SMA sudah membaik.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, 60-70 persen di antaranya ditransfer ke daerah, baik berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua. ”Jumlahnya besar dan paling banyak untuk gaji guru, sekitar 65 persen,” kata Nuh.

Jangan sampai ada kesan, kata Nuh, anggaran 20 persen itu untuk Kemdikbud semua. ”Mayoritas untuk gaji guru juga tidak masalah, karena ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Nuh.

Dalam APBN 2012, dari anggaran pendidikan Rp 289,95 triliun, hanya Rp 64,35 triliun yang ke Kemdikbud. Dana terbesar untuk daerah, sekitar Rp 187 triliun, serta Rp 30,5 triliun untuk 17 kementerian.

Soedijarto, Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, mengatakan, kualitas pendidikan yang baik sulit dicapai jika delapan standar nasional pendidikan tidak dimiliki semua sekolah. Bersekolah pun belum dianggap sebagai peluang untuk pembudayaan sikap, berpikir ilmiah, serta membangun semangat kebangsaan indonesia.

 

Sumber : http://kompas.com

Kamis, 02 Mei 2013 00:00

Sejahterakan Pendidikan Kalimantan Barat

Written by

Pontianak - Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan, Dr. Aswandi, mengatakan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan, pemerintah harus membuat gebrakan baru yang inovatif. Ini akan efektif untuk membangun pendidikan lebih sejahtera dan lebih baik. "Momentum Hari Pendidikan ini adalah momen yang sangat baik. Sudah saatnya dunia pendidikan Kalbar mampu menciptakan gebrakan inovatif atau suasana lain, yang akan diingat oleh masyarakat," katanya Kamis (02/04/13).

Saat ini pihaknya masih melihat komitmen pemerintah belum dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama oleh Diknas Kalbar. Diknas katanya tidak berusaha naik tingkat dengan komitmen yang hanya menargetkan tingkat kelulusan siswa dengan target 100 persen.
“Kalau seperti itu terus jangan berharap ada perubahan karena jika dianalisis Indonesia kehilangan momentum yang sering dikatakan oleh Menteri saat di usia produktif kalau dikembangakan, maka akan menjadi generasi yang bagus tapi kalau tidak dikelola menjadi bencana,” paparnya.

Meski demikian, Aswandi berharap, Kalbar melalui Diknas dan pihak terkait dapat bangkit dan bersama-sama menyatukan persepsi agar para anak didik di Kalbar memiliki motivasi menjadi anak bangsa dengan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia.
"Kita ingin membangun satu hal yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Kalbar, makanya kita butuh trik baru untuk meningkatkan daya saing pendidikan kita," terangnya.
Di tempat terpisah Anggota DPRD Provinsi Kalbar Ihwani Arrahim, mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Diknas Kalbar, terutama masalah pendidikkan.

"Kami setuju dengan terobosan yang harus dilakukan pemerintah. Kita tidak ingin ceremony yang berakhir saat peringatan Hari Pendidikan usai dalam sebuah upacara yang diselenggarakan setiap sekolah maupun di beberapa Kantor SKPD," terangnya.
Alangkah lebih baik, katanya jika momen Hari Pendidikan Nasional dijadikan sebagai momen bagi Diknas Kalbar untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Ia berujar, tanggal 2 Mei harus dijadikan momen para penggeliat pendidikan dalam melakukan gebrakan yang bernuansa positif dan inovatif.

"Setidaknya dengan gerakan lomba penelitian yang dapat memacu anak-anak didik dalam mendalami pendidikan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Jangan hanya menargetkan kelulusan para siswa dengan 100 persen,” katanya lagi.

Komitmen dari Diknas, dikatakannya sebagai suatu bentuk motivasi baik para pengajar maupun para siswa mulai dari tingkat dasar hingga universitas menjadi kreatif dalam berinovasi menghasilkan karya sesuai dengan pengetahuan mereka masing-masing dan dibantu oleh para pengajar yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan mereka.

“Jika komitmen Diknas meningkatkan kualitas pendidikan sudah terbentuk, maka dengan sendirinya anak-anak melalui para pengajar memiliki motivasi untuk melakukan sebuah karya yang sesuai dengan pendidikan yang mereka dapat disekolah. Mulai dari tingkat sekolah kemudian tingkat daerah, meningkat ke tingkat nasional. Dengan adanya karya tersebut, maka otomatis kualitas pendidikan juga akan ikut sejalan dengan karya yang dilakukan para siswa tersebut,” katanya lagi.

Sumber : http://menaranews.com

Kamis, 04 April 2013 00:00

Kekurangan Guru di Kalbar Capai 8.000

Written by

Pontianak – Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat (Kalbar) Alexius Akim mengakui, saat ini provinsinya masih kekurangan sekitar 8.000 tenaga pengajar.

”Ini persoalan klasik. Tak hanya di Kalbar, di daerah lainnya juga demikian,” ujarnya, belum lama ini.

Dia mengatakan, mulai beberapa tahun lalu sampai sekarang, jumlah guru di Kalbar belum memadai. Jika melihat dari kategori guru kelas, jumlah kekurangan guru di Kalbar tergolong banyak, mencapai 8.000 orang, mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA sederajat.

“Untuk tingkat SD saja, kekurangannya sampai lima ribuan orang. Belum lagi jika memperhitungkan adanya pensiun massal guru pada 2011-2012 yang mencapai seribu orang,” ungkap dia.

Menurut dia, diantara semua daerah, wilayah perbatasan adalah tempat yang paling sedikit memiliki tenaga guru. Kekurangan guru terbesar di tingkat sekolah daerah perbatasan. Upaya yang dilakukan nantinya, bila tahun ini ada penerimaan baru maka akan banyak ditempatkan di daerah tersebut. Tujuannya agar IPM dan tingkat pendidikan di Kalbar merata.

“Kita tidak ingin terus menanggung dosa. Setiap IPM turun selalu Dinas Pendidikan menjadi sorotan, padahal IPM tak hanya bergantung pada pendidikan, namun banyak faktor yang tentunya banyak SKPD lain yang mempengaruhi dan bertanggung jawab,” ungkap Alexius Akim.

Akim mengatakan untuk mengatasi persoalan klasik ini, dia meminta agar persoalan ini bisa ditutupi dengan penerimaan tenaga pengajar baru. Akan tetapi, untuk pengangkatakan tenaga pengajar (PNS) masih terkendala dengan moratorium kementerian yang hingga saat ini belum dicabut.

Minggu, 21 April 2013 23:05

Anak Perbatasan "Lebih Enak" Sekolah di Malaysia

Written by

Pontianak - Anak-anak usia sekolah yang bermukim di sepanjang perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, lebih memilih melanjutkan pendidikannya mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di negara tetangga, Malaysia Timur.

Alasan mereka sungguh ironi sekali, yakni mengejar pendidikan gratis. Padahal, program pendidikan gratis sudah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan dunia pendidikan dari Sabang sampai Marauke.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana mengatakan, tidak kurang dari 200 anak daerah perbatasan di kabupaten itu memilih bersekolah di Malaysia untuk tingkat SD-SMP dengan alasan gratis dan sarana lengkap.

"Kami sebagai pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah mereka sekolah di Malaysia karena sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan kita masih jauh dari harapan," kata Agus Mulyana.

Mereka memilih menempuh pendidikan di sana karena "lebih enak" sekolah di Malaysia ketimbang di negeri sendiri.Saat masyarakat yang menyekolahkan anaknya di Malaysia dimintai alasannya, menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu, mereka pada umumnya menjawab, informasi tentang pemerintah Indonesia telah menggratiskan biaya sekolah hanya ada di televisi saja, sedang di lapangan tidak ada.

Tidak hanya masalah sekolah gratis, katanya, dari segi infrastruktur pendidikan juga masih jauh dari harapan, terutama untuk gedung SD yang sudah berusia puluhan tahun sehingga tinggal menunggu robohnya saja.

"Kami juga menyayangkan tidak adanya perhatian pemerintah pusat terhadap rumah dinas guru sehingga rata-rata rumah dinas itu sudah tidak layak huni lagi. Mau dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibilang menyalahi aturan, tetapi pemerintah pusat tidak juga menyediakan anggaran khusus," katanya.

Menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu, tidak hanya masalah pendidikan, masyarakat perbatasan dalam masalah kesehatan juga cenderung memilih untuk berobat ke Malaysia dengan alasan lebih murah, cepat dan pelayanannya memuaskan.

"Bayangkan cukup hanya membayar 1 Ringgit Malaysia masyarakat kita sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan bisa sampai dilakukan operasi dengan uang sebesar itu," ujarnya.

Sementara kalau harus berobat ke kota kabupaten butuh perjalanan panjang untuk menempuh jarak sekitar 200 kilometer.  "Bahkan bisa ditempuh dua hari dua malam kalau musim penghujan karena sebagai besar jalan sepanjang 200 kilometer itu belum beraspal," katanya.

 

Potret pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalbar Alexius Akim mengakui, sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perbatasan Kalbar masih jauh dari harapan.

"Seharusnya kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan juga mempunyai sarana pendidikan yang memadai termasuk dari program pendidikan gratis dengan diberikannya bantuan operasional sekolah (BOS) bagi masyarakat yang tidak mampu," ujarnya.

Hingga saat ini permasalahan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di provinsi itu.

"Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang serius terkait permasalahan tersebut," ujarnya.

Ketua Tim Komisi X DPR RI Mahyuddin saat berkunjung ke Kalbar April lalu menyatakan, permasalahan sarana infrastruktur pendidikan di Provinsi Kalbar ke depan perlu ditingkatkan lagi, guna percepatan pembangunan di bidang pendidikan.

"Minimnya sarana infrastruktur pendidikan saat ini masih menjadi kendala utama di provinsi itu," katanya.

Permasalahan infrastruktur pendidikan tersebut, seperti gedung sekolah mulai SD - SMA yang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan, baik mengalami rusak berat, sedang hingga ringan.

"Selain itu, jarak sarana pendidikan dengan pemukiman terdekat masih cukup jauh terutama di pelosok-pelosok Kalbar," ujarnya.

"Pada dasarnya kami ingin memperjuangkan peningkatan bidang pendidikan di Kalbar dan Indonesia umumnya," kata Mahyuddin.

 

Kajian mendalam

Meski sebetulnya masalah buruknya sarana pendidikan di perbatasan Kalbar-Sarawak (Malaysia) sudah bertahun-tahun, ternyata bagi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) masih saja melakukan dengar pendapat dengan Muspida Provinsi Kalbar, bupati, camat dan tokoh masyarakat perbatasan terkait masalah perbatasan di provinsi itu.

"Kami melakukan dengar pendapat ini untuk dijadikan bahan oleh tim survei dan pengkaji Lemhanas di bidang sosial budaya dan ekonomi," kata Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji.

Tim survei dan pengkaji dari Lemhanas akan turun ke perbatasan terutama di lima kabupaten perbatasan dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu selama empat hari mulai hari ini, katanya.

"Hasil survei dan kajian di lapangan akan dirumuskan dan dilaporkan langsung ke Presiden RI untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, semua permasalahan yang telah disampaikan oleh bupati, camat dan tokoh masyarakat perbatasan Kalbar, Gubernur Lemhanas menyatakan akan dikaji secara mendalam.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menyarankan agar kunjungan Gubernur Lemhanas beserta rombongan untuk melihat secara langsung permasalahan-permasalahan di kawasan perbatasan, meskipun kunjungan pejabat negara sudah sering dan bukan kali ini saja.

Dalam kesempatan itu, Wagub Kalbar kembali mengutip ungkapan warga perbatasan bahwa hanya "malaikat" saja yang belum pernah mengunjungi kawasan itu.

"Karena pejabat, menteri, bahkan Presiden sudah, tetapi mereka merasa nasib dan hidup belum pernah berubah," ujarnya.

Dia berharap, kunjungan pejabat negara tidak hanya seremonial saja melainkan bisa mencari benang merah dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan yang begitu komplek, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang masih jauh tertinggal dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya.

"Kami tidak ingin, apa yang disampaikan masyarakat terkait permasalahan perbatasan hanya sekedar menjadi kajian-kajian semata, tetapi cari jalan keluarnya untuk kemajuan masyarakat perbatasan," kata Christiandy Sanjaya.

Sumber : http://www.antarakl.com