LPMP Inside

LPMP Inside (32)

Semua konten yang berkaitan dengan keseharian di lingkungan LPMP

Senin, 11 Maret 2019 10:11

Ki Hadjar Dewantara

Written by

Pendiri Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan memberi teladan). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 28 April 1959 dan dimakamkan di sana.
Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya.

Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai Lihat Daftar Wartawan
wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya.

Lebih lanjut, silahkan baca di halaman-halaman berikut ini:

sumber : http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

Jakarta, Kemendikbud – Memasuki era teknologi informasi, digitalisasi arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan keharusan, terutama arsip yang digolongkan prioritas. Dengan digitalisasi tingkat keabadian arsip lebih dapat dipertanggung jawabkan dan efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dalam Peresmian Pusat Arsip Kemendikbud di Ciketing Udik, Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/2/2019)

 

Meskipun keautentikan arsip masih sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama terkait dengan masalah hukum, seperti pembuktian perkara, namun tidak berarti bahwa digitalisasi dikesampingkan. “Tidak berarti kita tidak perlu memperhatikan proses digitalisasi dan melakukan filmisasi, untuk disimpan di dalam micro film yang saya kira lebih memiliki tingkat keabadian yang dapat dipertanggung jawabkan dan lebih efisien,” tutur Mendikbud.

 

Mengenai rencana digitalisasi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) siap untuk membantu Kemendikbud mengalihmediakan arsip. Kepala ANRI, Mustari Irawan, yang turut hadir dalam peresmian Pusat Arsip menyampaikan, saat ini sebagian arsip statis yang sudah diserahkan kepada ANRI sudah dialihmediakan. Namun untuk arsip inaktif yang berada di Pusat Arsip, karena statusnya yang masih dibutuhkan, meskipun frekuensi penggunaannya sudah berkurang, maka perlu analisis lebih lanjut untuk proses digitalisasinya.

 

“Bisa saja arsip yang inaktif ini dilakukan digitalisasi, tapi mungkin perlu dianalisis mana yang bisa, mana yang tidak, karena dalam waktu tertentu ada yang bisa dimusnahkan. Tidak semua harus didigitalisasi,” ujar Mustari.

Proses digitalisasi arsip bukan tanpa tantangan. Ke depan, untuk dapat melaksanakan secara penuh, kementerian harus siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia. Digitalisasi memerlukan infrastruktur mesin dengan kapasitas tinggi yang mampu melakukan alih media per lembar. Sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pun perlu mumpuni.

 

 

Arsiparis Dituntut Responsif Terhadap Perubahan Teknologi

 

Dalam mengadopsi perubahan teknologi dalam pengarsipan, peran petugas arsip atau pemegang jabatan arsiparis sangat strategis. Untuk itu arsiparis dituntut untuk responsif terhadap berbagai perubahan. “Harus bisa menyimpan arsip tersebut dalam bentuk digital. Karena memang bentuk digital itu nantinya tidak memerlukan banyak space, ruangan. Dia bisa disimpan di cloud system,” jelas Mustari.

 

Mendikbud dalam hal ini mendukung peningkatan kapasitas keterampilan petugas arsip yang ada di lingkungan Kemendikbud. “Saya minta ada peningkatan keterampilan para petugas arsip yang ada di lingkungan Kemendikbud, agar responsif terhadap perubahan yang terkait teknologi kearsipan, misalnya masalah penyimpanan, perawatan, dan kemudian pendistribusian, pemanfaatan. Jadi arsip itu harus benar-benar terukur, dengan menggunakan piranti-piranti yang modern, yang sekarang sudah sangat advanced, sangat maju sekali,” tutur Muhadjir.

 

Salah satu bentuk peningkatan keterampilan bagi arsiparis yang akan dilakukan Kemendikbud adalah dengan mengirimkan tenaga arsiparis untuk melakukan studi banding ke negara lain yang sistem kearsipannya sudah maju. “Karena itu, kalau mereka tidak lakukan studi banding, atau upgrading, saya kuatir kita ketinggalan,” jelas Mendikbud

Jumat, 22 Februari 2019 08:36

Predikat A di Penghargaan Akuntabilitas Lembaga

Written by

Pontianak - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat sedang berbangga. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di provinsi, LPMP Kalimantan Barat mendapat prestasi peringkat 5 penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A dengan nilai 82,00. Predikat A berarti memuaskan, memimpin perubahan, kinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun memberikan penghargaan kepada setiap unit kerja yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Semua unit kerja dinilai atas kinerja selama satu tahun anggaran. Tujuan penilaian ini adalah menyemangati setiap unit kerja untuk selalu berlomba menjadi yang terbaik atas kinerja dan kesuksesan program. Hanya ada 3 LPMP di Top 10 di penghargaan ini. Di luar pulau Jawa hanya LPMP Kalimantan Barat yang mendapat penghargaan ini. Ada LPMP Jawa Tengah di peringkat 4 dan LPMP DKI Jakarta di peringkat 8.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari pengeolaan manajemen sistem pemerintah. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran dari SAKIP adalah :

1.    Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2.    Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3.    Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4.    Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penghargaan ini adalah hasil dari konsistensi kolaborasi seluruh pimpinan dan staf LPMP Kalimantan Barat yang solid. Kesolidan yang disertai kekompakan. Kesolidan yang disertai keteladanan. Kesolidan yang disertai kekeluargaan. Penghargaan ini adalah motivasi dan energi LPMP Kalimantan Barat untuk selalu memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Barat. Selamat dan sukses LPMP Kalimantan Barat. (Kim)

Kamis, 14 Februari 2019 12:27

Rapat Anggota Tahunan (RAT) KOPERASI WIDYA TH 2018

Written by

Pontianak - RAT atau singkatan dari Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, begitu juga dengan LPMP Kalimantan Barat yang memiliki koperasi bernama Koperasi Widya.
RAT Koperasi Widya tahun 2018 dilaksanakan di Ruang Ki Hajar Dewantara pada tanggal 14 Februari 2019. Dibuka oleh Kasi Sistem Informasi Drs. Abdi Tauhid, MM.
Di dalam rapat tersebut disampaikan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi selama satu tahun kepada anggota, diantaranya penilaian realisasi program kerja, laporan keuangan dan menetapkan pembagian SHU. Dalam RAT tersebut dijelaskan laporan dan evaluasi kinerja koperasi selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018.
RAT Koperasi Widya ini ditutup dengan pembagian puluhan doorprize yang berlangsung semarak dan meriah. Pembagiaan doorprize ini sudah menjadi agenda rutin setiap pelaksanaan RAT dan selalu menjadi saat yang dinanti oleh semua anggota. Hadiah sudah dipersiapkan panitia pelaksana dalam menghargai dan memberikan kejutan bagi anggota Koperasi Widya yang telah berkontribusi dan memajukan perkembangan koperasi.
Terdapat berbagai macam doorprize peralatan rumah tangga dan elektronik dengan hadiah utamanya adalah kulkas. Pembagian doorprize diperuntukkan bagi semua anggota koperasi Widya tak terkecuali yang sedang dinas luar ataupun yang sedang mengambil cuti.
Antusiasme para anggota Koperasi Widya semakin bersemangat, apalagi saat nama anggota yang mendapatkan hadiah disebutkan panitia, secara spontan mereka berteriak kegirangan untuk mendapatkan hadiah yang menarik tersebut yang disambut dengan tepuk tangan dari anggota lainnya.
Tidak hanya doorprize yang disediakan namun pembagiaan Sisa Hasil Usaha (SHU) juga akan dibagikan oleh pengurus Koperasi Widya.
(Oktaragni)

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen penuh dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019, Kemendikbud mengadakan taklimat/briefing Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Graha Utama kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1/19).

"Usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi harus selalu kita budayakan. Berbagai cara telah kita lakukan seperti melakukan reformasi birokrasi, terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat melayani dengan lebih baik. Juga membangun zona-zona integritas," disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

Mendikbud berpesan kepada jajarannya agar anggaran tahun 2019 harus dilaksanakan dengan memperhatikan 6 (enam) hal utama, yaitu: (1) pelaksanaan tata kelola yang baik; (2) fokus kepada tugas dan fungsi; (3) fokus kepada target dan sasaran; (4) mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang; (5) patuh dan taat kepada regulasi yang berlaku; serta (6) tepat waktu dalam mencapai target dan sasaran.

"Kami menyadari bahwa menyelenggarakan program dan anggaran yang jumlahnya besar tidaklah mudah dilakukan. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Oleh karena itu, usaha yang terus menerus sejak dini untuk mengingatkan kepada kita semua agar dapat menggunakan anggaran dengan baik harus selalu disampaikan," tutur Mendikbud.

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemendikbud ini melibatkan 320 peserta yang terdiri atas (1) Pejabat Eselon I, II, III, IV di lingkungan unit utama Kemendikbud; Ketua dan Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan unit utama Kemendikbud; Para Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kemendikbud; serta para Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) atau para ibu yang aktif di Dharmawanita. Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo; Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widiyanto Poesoko; Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh; dan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Jan S. Maringka.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan penguatan tentang tata kelola pelaksanaan anggaran yang bebas dari korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas.

"Kita berharap semua target dan sasaran yang harus dicapai oleh Kemendikbud di tahun anggaran 2019 ini dapat diraih dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Irjen Kemendikbud.

Halaman 1 dari 7