LPMP Inside

LPMP Inside (63)

Semua konten yang berkaitan dengan keseharian di lingkungan LPMP

Thursday, 06 February 2020 22:17

Reviu RKA-KL dan Bedah POK Tahun 2020

Written by

Pada awal tahun 2020 seluruh komponen di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat saling bersinergi untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) LPMP Kalimantan Barat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan ke LPMP Kalimantan Barat, melalui serangkaian kegiatan.

download

 

 

Friday, 31 January 2020 22:12

Pelepasan purna tugas Bapak Nisfiansyah, S.AP

Written by

Pontianak - 31/01/2020 -  Bertempat di Auditorium Ki Hajar Dewantara LPMP Kalimantan Barat, melaksanakan acara pelepasan purna tugas Bapak Nisfiansyah, S.AP yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Pelepasan Purnabakti ini sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya.

dokumentasi

Yogyakarta, 20/12/2019 - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat bekerjasama dengan Smile Group, menyelenggarakan “Peningkatkan Kompetensi Staf LPMP Kalbar” bidang pemetaan dan komunikasi visual, serta multimedia di Training Centre dan IT Solution, Smile Group Yogyakarta, 16-19 Desember 2019.
Pelatihan ini mencakup desain inforgrafis dan motion grafik (Inforgraphic and Motion Graphics), pemetaan web sistem informasi geografis (Geographic Information System/GIS), mengedit dan merekam video (Editing and Video Shooting), serta jurnalistik (journalistics).
Peserta sebanyak 18 orang staf publikasi LPMP Kalbar, di bawah tanggungjawab Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag Umum) Kurniadi, MM. Seksi Sistem Informasi (6 orang), Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (3 orang), Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (2 orang), Subbag Umum (5 orang), dan satu orang pegawai fungsional.
Dalam arahan pembukaan pelatihan, Kasubbag Umum LPMP Kalbar Kurniadi, MM, mengatakan, kehadiran pegawai instansi ini ke Yogyakarta untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan teknis teknologi informasi dan jurnalistik.
Direktur Umum Smile Group Yogyakarta Rahman Wahyu Widadi, SE, menyatakan, pelatihan teknis ini dapat meningkatkan kompetensi staf dalam publikasi kegiatan-kegiatan LPMP. Dengan publikasi secara terencana, terarah, dan dikemas secara elegan, maka tujuan tersebut bisa tercapai.
Peningkatan kompetisi teknis memerlukan proses. Karena itu, pelatihan semacam ini sebaiknya ada kesinambungan. “Kami berharap LPMP Kalbar dan Smile Group tetap menjalin kerjasama ditahun yang akan datang.” (jurnalistik).

Jakarta, 10/12/2019 - Keluarga besar LPMP Kalimantan Barat sedang berbangga. Kini secara resmi LPMP Kalimantan Barat mempunyai predikat bergengsi yaitu predikat  Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). Predikat ini dianugerahkan kepada lembaga yang berhasil mewujudkan pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

 Meraihnya tak mudah, semua unsur harus sevisi dan berani berinisiasi. Pimpinan harus menggerakkan, karyawan harus penuh kesadaran tanpa paksaan. Sinergi inilah yang akan menguatkan menuju predikat yang diharapkan. Bagi kami, integritas adalah prioritas. Integritas bukan urusan pribadi. Integritas adalah energi instansi. Integritas adalah pertaruhan kualitas. Integritas sejatinya tanpa batas.

Kami sadar bahwa sukses tanpa proses ibarat pintar tanpa belajar. Dalam belajar, ada waktu yang dikorbankan, ada tenaga yang dicurahkan. Ada fokus dan konsistensi yang menjadi pertaruhan. Begitu juga dengan sukses. Sukses sejatinya diawali dari keyakinan, dilaksanakan dengan aksi sepenuh hati, diakhiri dengan prestasi.

Bertahun-tahun kami mengikrarkan diri, berinisaisi, kolaborasi, menciptakan inovasi, membangun budaya antipungli, anti gratifikasi dan antikorupsi. Kini hasilnya kami nikmati. Hari ini, Selasa, 10 Desember 2019 kami dikukuhkan sebagai salah satu instansi di lingkungan Kemdikbud RI yang menerima predikat bergengsi ini.      

Penghargaan ZI-WBK diberikan langsung oleh menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo di Jakarta. Turut hadir dalam penghargaan ini adalah kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, M.Si, Kasubbag Umum, Kurniadi, MM dan delegasi tim ZI WBK LPMP Kalimantan Barat.

Selamat atas kita semua. Bersama kita bisa. LPMP Kalimantan Barat tetap bersemangat. LPMP Kalimantan Barat terus bertekad kuat siap menjaga predikat ini sebagai amanat agar lebih bermanfaat dan bermartabat. (Kim)

Bertempat di Hotel Bogor Valley, Bogor; telah berlangsung kegiatan Sosialisasi Calon Satuan Kerja ZI-WBK/WBBM dan Pendayagunaan Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen).  Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26 s.d. 28 Juni 2019. Dalam laporannya Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian, Suhartono Arham menyampaikan bahwa peserta kegiatan ini adalah Tim RBI LPMP, Direktorat dan Sekretariat Ditjen Dikdasmen serta para agen perubahan. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang pembekalan dan uji coba presentasi terhadap Satker WI-WBK/WBBM yang akan diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM. Tahun 2019 Ditjen Dikdasmen, mengusulkan 18 Satker untuk memperoleh  predikat ZI-WBK/WBBM kepada Tim RB Kemdikbud. Namun, setelah melalui penilaian internal oleh Tim Asesor terhadap berbagai indikator seperti Nilai AKIP, pemenuhan atas LHKPN dan LHKASN serta Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka diputuskan 11 Satker LPMP dianggap layak untuk diusulkan ZI-WBK/WBBM, yaitu 2 satker WBBM (LPMP Jawa Timur dan Jawa Tengah) dan 9 satker WBK (LPMP DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Riau, Bangka Belitung dan Bali). Kepada masing-masing 11 satker LPMP yang sudah diusulkan agar menyampaikan presentasi masing-masing paling lama 15 menit, sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai kesiapan para Satker yang diusulkan WBK/WBBM. Diharapkan 11 satker LPMP agar dapat melakukan pembenahan dan mempersiapkan diri, sehingga pada waktunya nanti kedatangan yang tidak terduga dari Tim Penilai Eksternal Kementerian PANRB, Ombudsman dan KPK dapat diantisipasi dan kita siap untuk dikunjungi dan dievaluasi.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Dr. Sutanto, MA. Dalam sambutan dan pengarahannya Beliau menyampaikan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini menjadi trending topik yaitu tentang PPDB Tahun 2019 (Permendikbud No 51/2018), bahwa penyelenggaraan PPDB Tahun 2019 wajib menggunakan 3 (tiga) jalur yaitu jalur zonasi (90%), prestasi (5%) dan perpindahan orang tua/wali (5%). Nilai UN tidak dijadikan syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua.

Namun, dalam penerapannya pelaksanaan PPDB masih beragam di masing-masing pemerintah daerah. Contoh Jawa Barat, dikenal dengan istilah jalur zonasi kombinasi. DKI jalur non zonasi, dan sebagainya. Jawa Timur menetapkan zonasi 80%. Ditegaskan bahwa penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Latar belakang kebijakan zonasi diterapkan sejak tahun 2016 adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sistem zonasi mulai dari penerimaan peserta didik baru, terutama untuk memberikan akses yang setara dan adil, kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, namun juga untuk membenahi berbagai Standar Nasional Pendidikan mulai dari kurikulum, sebaran guru dan peserta didik, kualitas sarana prasarana. Semoga program pendidikan nantinya akan ditangani berbasis zonasi. Demikian hal disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Dikdasmen dihadapan para peserta dari LPMP seluruh Indonesia, Direktorat dan Sekretariat di lingkungan Ditjen Dikdasmen.

Disamping itu, dalam pengarahan beliau mengenai Calon Satker ZI-WBK/WBBM, ada beberapa poin yang disampaikan; antara lain bahwa berdasar hasil evaluasi MenpanRB secara umum permasalahan satuan kerja yang akan memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM antara lain pemahaman satuan kerja yang kurang memadai mengenai Zona Integritas, kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja, Satuan Kerja belum mampu membangun kedekatan dan intimasi antara pengguna layanan dan stake holder, nilai pengungkit tidak maksimal dan hasil survey tidak memenuhi standar serta Itjen belum optimal memicu percepatan pelaksanaan pembangunan ZI.

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan seperti perbaikan road map dan rencana kinerja yang matang dan menyusun langkah kerja secara terpadu, meningkatkan komitmen pimpinan dan staf secara berjenjang serta menginternalisasi arah perubahan, melakukan evaluasi atas agen perubahan, melakukan identifikasi perbaikan agar perubahan mind-set aparatur dapat terwujud, memperluas penerapan e-government, mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan konseling secara berkala kepada bawahannya, mendorong inovasi satuan kerja untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan membangun model satuan kerja ZI-WBK/WBBM. Di akhir sambutannya beliau menyampaikan bahwa kunci sukses keberhasilan pembangunan  ZI-WBK/WBBM terletak komitmen seluruh jajarannya serta berperannya para agen perubahan. Untuk itu, para agen perubahan yang sudah ditunjuk dapat berperan secara maksimal sebagai katalis, pemberi solusi, mediator, penghubung sumber daya dan role model serta penggerak utama terwujudnya reformasi birokrasi.