LPMP Inside

LPMP Inside (40)

Semua konten yang berkaitan dengan keseharian di lingkungan LPMP

Kamis, 31 Mei 2018 16:54

Rapat Pleno Hasil Kerja Tim RB

Written by

Pontianak - Pada tahun 2018, LPMP Kalimantan Barat ditunjuk untuk menjadi salah satu UPT Dikdasmen, Kemendikbud untuk menuju zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Tim Reformasi Birokraksi dalam melengkapi keenam komponen pengungkit untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi yang telah ditetapkan yaitu :
1.    Manajemen Perubahan
2.    Penataan Ketatalaksanaan
3.    Penataaan Sistem Manajemen SDM
4.    Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5.    Penguatan Pengawasan
6.    Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pada tanggal 17 Mei 2018, diadakan pleno untuk menampilkan hasil kerja masing-masing tim, dengan cara menjelaskan target dan langkah pencapaian target serta apa saja yang telah dan akan dilakukan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LPMP dan seluruh pejabat struktural dan fungsional serta seluruh anggota Tim reformasi Birokrasi dan Tim SPI yang seluruhnya tergabung dalam Tim Tunas Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) di LPMP Kalimantan Barat. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan seluruh anggota tim tunas integritas dapat lebih memahami pelaksanaan tugasnya sebagai agen perubahan untuk mendorong terwujudnya WBK di LPMP Kalimantan Barat.

Pontianak - Dalam rangka persiapan menuju zona integritas menuju WBK, LPMP Kalimantan Barat, dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Kurniadi SE, MM melakukan Best Practise Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK ke LPMP Jawa Tengah., yang diterima oleh Kepala LPMP Jawa Tengah beserta tim Zona Integritas LPMP Jawa Tengah. LPMP Jawa Tengah menjadi tujuan untuk melakukan Best Practise Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK karena LPMP Jawa Tengah telah lebih dahulu melakukan persiapan pembangunan zona integritas yang telah dinilai oleh Menpan dan memperoleh predikat WBK.
Pada kunjungan selama 3 hari, dari tanggal 3 s.d. 5 Desember 2017, Tim Reformasi Birokrasi LPMP Kalimantan Barat berusaha untuk menambah wawasan, mengadopsi dan mengadaptasi langkah-langkah yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah untuk menuju Zona Intergritas WBK.  Selama 3 hari tersebut, LPMP Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada tim LPMP Kalimantan Barat meliputi 6 aspek pengungkit yang perlu dipersiapkan dalam rangka menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataaan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
Terima Kasih kepada LPMP Jawa Tengah, semoga LPMP Kalimantan Barat dapat memperoleh predikat WBK.

Senin, 20 Maret 2017 16:04

Pencanangan WBK LPMP Kalimantan Barat

Written by

Pontianak - Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK merupakan singkatan dari Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disebut komponen pengungkit. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan ditambah dua indikator keberhasilan.
LPMP adalah Unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP Mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi berdasarkan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, LPMP Kalimantan Barat harus memiliki komitmen  untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebagai tahap awal dilakukan Pencanangan dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di LPMP Kalimantan Barat. Pencanangan dan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017 sebagai landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPMP Kalimantan Barat.
Kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di LPMP Kalimantan Barat diawali dengan pencanangan yang dilakukan oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat yang ditandai dengan penguntingan pita sebagai tanda memasuki Zona Integritas, dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang melibatkan seluruh pegawai LPMP Kalimantan Barat yang terdiri dari pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, Widyaiswara, staf dan tenaga kontrak LPMP Kalimantan Barat.


Kamis, 17 Agustus 2017 15:28

Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-72

Written by

Pontianak - Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap peringatan hari Kemerdekaan 17 Agustus, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Upacara Bendera yang diikuti oleh seluruh  pegawai, karyawan, widyaiswara dan pejabat struktural dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Namun pada peringatan hari kemerdekaan yang ke-72 tahun ini sedikit berbeda, karena seluruh peserta upacara mengenakan pakaian tradisional.

Upacara dimulai tepat pukul 08.00 WIB dengan dipimpin oleh inspektur upacara Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Dr. Suhartono Arham, M. Si. Pada kesempatan tersebut inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy. Dalam sambutannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menekankan reformasi pendidikan harus dipusatkan pada penguatan pendidikan karakter dan pemerataan pendidikan yang berkualitas yang menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Upacara yang dilaksanakan dihalaman Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat itu berlangsung dengan tertib dan hikmat. Diakhir acara Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengajak seluruh pegawai untuk membuat video ucapan selamat kemerdekaan yang selanjutnya diupload ke media sosial.

Pontianak - Aparatur Sipil Negara merupakan penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian. Mengingat begitu pentingnya peranan ASN, maka manajemen ASN diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan organisasi dapat tercapai. Undang-undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan  sistem  merit  dalam pengelolaan kebijakan dan manajemen ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

 

Untuk mewujudkan sistem merit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilaksanakan asesmen pegawai dalam rangka menjaring data potensi dan kompetensi masing-masing pegawai. Selaku unit yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kepegawaian akan menyelenggarakan  asesmen kompetensi dan potensi pegawai tahun 2017.

 

 

Keberhasilan pelaksanaan asesmen kompetensi dan potensi pegawai, harus  didukung  dengan tersedianya panduan pelaksanaan yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan  asesmen serta tugas dan peran setiap pihak yang terlibat. Diharapkan, setiap  pihak  yang terlibat dapat mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan  asesmen  di  lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan  demikian  asesmen  dapat terlaksana  dengan  baik dan lancar.

 

LPMP Kalimantan Barat akan merencanakan pelaksanakan sosialisasi kegiatan ini pada bulan Juli 2017 kepada seluruh pegawainya.