Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (418)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 86491/MPK.F/TU/2020 tentang penyelenggaran upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020. Dalam SE yang terbit tanggal 28 September 2020 itu disebutkan, untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19, penyelenggaraan upacara dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti Jakarta dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 
“Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis dan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Mendikbud di Jakarta, pada Selasa (29/09/2020).
 
Sementara itu, Menteri, Pimpinan Lembaga Negara/Instansi Pusat beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat, Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), kantor/lembaga yang ada di daerah wajib mengikuti upacara yang dilaksanakan di Monumen Pancasila secara virtual dari kantor masing-masing.
 
Pokok selanjutnya yang disebutkan dalam SE tersebut adalah setiap kantor instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta seluruh komponen masyarakat Indonesia, pada tanggal 30 September 2020 diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang. “Pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh,” tutur Mendikbud.
 
Adapun komposisi petugas upacara di Monumen Pancasila Sakti terdiri atas Komandan upacara sebanyak satu orang dan cadangan satu orang, pasukan upacara sebanyak 20 orang dan cadangan delapan orang, Korps musik sebanyak 35 orang serta pembaca susunan acara sebanyak satu orang dan cadangan satu orang.
 
Pada pelaksanaan upacara yang terpusat di Monumen Pancasila Sakti, akan dihadiri Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI sebagai pembaca teks Pancasila, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai pembaca naskah UUD Tahun 1945, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai pembaca dan penandatangan ikrar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pembaca doa,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Panglima TNI serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia. ***

VIRTUAL  EDUCATION  ACADEMY

Pandemi COVID-19 telah mengubah wajah dunia pendidikan secara cepat dan drastis. Adanya Kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), mengubah pembelajaran yang biasanya dilakukan melalui tatap muka di sekolah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)  untuk menghindari penyebaran covid 19.

PJJ yang dilakukan selama pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, selain keterbatasan sarana prasarana, kesulitan dalam penggunaan teknologi,  penggunaan media yang akan digunakan dalam PJJ juga menjadi masalah utama yang mempengaruhi efektifitas pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PJJ pendidik harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna, meskipun  siswa berada dari rumah. Pendidik dituntut untuk dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media daring (online).

Dalam rangka membantu pelaksanaan PJJ dan meningkatkan kompetensi pendidik dalam pemanfaatan media/model pembelajaran secara daring/online, maka  Virtual Education Academy Indonesia bekerjasama dengan Mata Garuda LPDP Kalimantan Barat, LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Streamyard USA, Microsoft Indonesia, Ikatan Guru Beasiswa LPDP dan  Penerbit PGRI dengan disponsori oleh Bank Kalbar, Wardah, Pontianak Post, Great Edu, Kominfo Kota Pontianak dan Telkomsel  mengadakan Pelatihan penggunaan dan pembuatan media pembelajaran dalam upaya mendorong pelaksanaan BDR.

Pembukaan kegiatan tanggal 24 September 2020 dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Drs. Sugeng Hariadi, MM (mewakili  Gubernur Kalimantan Barat), Direktur Beasiswa LPDP RI, Ir. Dwilarso, M.Si, P.HD (mewakili Dirut LPDP Kemenkeu RI), Koordinator Pokja Pembelajaran Kemdikbud RI, Drs Nasruddin (mewakili Dirjen GTK Kemdikbud), Kepala Bappeda Kota Pontianak  Ir. Yuslinda, MM, (mewakili Walikota Pontianak), Kakanwil DJPB Kalimantan Barat Dr. Edih Mulyadi, SE, M.Si (sekaligus sebagai Pembina Matagaruda Kalbar), Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat Asep Sukmayadi, S.Ip, M.Si, Founder Virtual Education Academy (VEA) Kalimantan Barat, Rahmat Putra Yudha, S.Pd, M.Ed, Tesol, Head of Marketing Streamyard USA  (Dana Bentz), dan Manager PT Microsoft Indonesia (Obert Hoseanto).

Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, S.Ip, M.Si pada sambutan dalam pembukaan kegiatan mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam PJJ harus dihadapi dengan kolabarasi bersama antara seluruh komponen yang ada. LPMP dalam rangka fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan merdeka belajar telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk terus memberikan layanan yang terbaik. Kepala LPMP mengharapkan kegiatan VEA dapat membantu pendidik  sehingga mampu mengembangkan media pembelajaran yang lebih bermakna.

Kegiatan ini diikuti 3500 peserta yang terdiri dari guru dan dosen dari seluruh Indonesia termasuk sekolah binaan, sekolah rujukan dan sekolah imbas LPMP Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring pada tanggal 24-30 September 2020 (melalui streaming youtube) dengan materi streamyard, TPACK, Ispring PPT, Microsoft Office 365 dan Microsoft Team. kemudian dilanjutkan dengan pendampingan selama 2 minggu pada tanggal 1-14 Oktober 2020 (menggunakan Microsoft Team) untuk mendampingi peserta dalam penyusunan RPP TPACK, pembuatan materi hingga video pembelajaran. Untuk sekolah binaan LPMP Provinsi Kalimantan Barat akan mendapatkan pendampingan tambahan melalui Zoom meeting selama 3 hari , dari tanggal 5-7 Oktober 2020.

Peserta kegiatan selain memperoleh materi untuk meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan teknologi untuk pembuatan media pembelajaran, juga memperoleh fasilitas berupa sertifikat 32 JP, akun Microsoft Office 365 sebesar 5 Terra/5000 GB, Email 50 GB dan akun streamyard selama 2 minggu. Dengan fasilitas dan materi yang diperoleh selama kegiatan, peserta diharapkan dapat menghasilkan video pembelajaran yang akan diupload di youtube untuk memperkaya khasanah media pembelajaran. Melalui media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk Power Point  maupun video, diharapkan proses transformasi pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tidak membosankan, mudah dipahami oleh peserta didik, dan pada akhirnya diharapkan PJJ berbasis daring dapat membantu pelaksanaan BDR dimasa Covid 19.

Jakarta, Kemendikbud — Penguatan karakter menjadi kunci utama untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di abad ke-21. Nilai-nilai inilah yang harus tertanam di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP yang menjadi fondasi awal dalam pembentukan karakter. Inilah yang melatarbelakangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat SMP melaksanakan kegiatan Antisipasi Tindak Kekerasan Peserta Didik Jenjang SMP.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, (Dirjen PAUDDASMEN) Kemendikbud, Jumeri mengatakan, kegiatan ini bisa menjadi titik awal peningkatan karakter untuk menciptakan siswa SMP yang berkarakter, berakhlakul karimah, dan berkepribadian baik. “Karena individu yang baik hanya bisa diperoleh dari lingkungan yang baik,” ucapnya saat membuka kegiatan Antisipasi Tindak Kekerasan Peserta Didik Jenjang SMP Angkatan III yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Lebih lanjut Jumeri menyampaikan, ada tiga aspek yang membentuk karakter seseorang. Pertama, keluarga atau rumah yang memberi pengaruh sangat besar yaitu 60%. Kedua, satuan pendidikan yang memberi pengaruh sebesar 25-30%. Ketiga, masyarakat yang memberi pengaruh sebesar 10-15%.

Tripusat pendidikan tersebut mempengaruhi pembinaan karakter peserta didik sehingga harus mendapat perhatian. Jumeri menekankan perlunya kolaborasi semua warga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang baik tersebut. “Masing-masing aspek mempengaruhi satu sama lainnya. Pada aspek pertama dan kedua kita masih bisa kendalikan, tapi kalau di level masyarakat akan sulit,” imbuhnya.  

Menyambung hal tersebut, Direktur SMP Kemendikbud, Mulyatsyah mengatakan, nilai-nilai budi pekerti luhur harus menjadi pondasi yang ditanamkan sejak dini pada tahap awal pembentukan karakter. “Jika urusan belajar terganggu karena ada tindak kekerasan maka proses pembentukan karakter juga terganggu. Tindak kekerasan harus diantispasi agar lingkungan sekolah kita terkendali, terkontrol dan aman bagi peserta didik. Itu penting,” katanya ketika memberi laporan.

Pencegahan terhadap tindak kekerasan menjadi hal yang diutamakan untuk diterapkan di satuan pendidikan. Sebab, penguatan karakter pada jenjang SMP menjadi kunci utama untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh di masa depan. “Tujuan kami menyelenggarakan kegiatan ini adalah agar kita semua bisa mengantisipasi tindak kekerasan karena pencegahan jauh lebih penting sebelum sesuatu terjadi,” disampaikan Mulyatsyah.

Kemendikbud Dorong Pemangku Kepentingan Pendidikan Tumbuhkan Pola Pikir dan Kegiatan Positif
 
Dirjen PAUDDASMEN Kemendikbud, Jumeri mengatakan, upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan adalah dengan selalu berpikir dan bertindak positif. “Kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan,” pesannya.

Untuk mencegah tindak kekerasan, Jumeri mendorong semua pihak menggalakkan berbagai kegiatan edukatif seperti:  1). Menyiapkan program sekolah yang ramah anak, menyenangkan, dan model pembelajaran yang mengarah pada pembinaan karakter peserta didik. 2). Meningkatkan fasilitas sekolah yang dapat memonitor seluruh sudut sekolah dengan baik. “Sudut sekolah yang tidak terlihat seperti kamar mandi, rawan menjadi tempat tindak kekerasan,” ungkapnya.

3). Giatkan program yang mampu meningkatkan pemahaman tentang persaudaraan, hati nurani, toleransi, ketulusan, dan kejujuran seperti ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang positif. 4). Libatkan orang tua dalam memecahkan problematika pembelajaran. “Jangan sampai ada pandangan kalau orang tua diundang ke sekolah hanya karena masalah uang atau karena putra-putrinya ada kasus di sekolah,” ucap Jumeri.

Adanya interaksi antara orang tua dengan sekolah, memungkinkan kedua belah pihak mengenal dan memahami karakter dan potensi anak sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai khususnya di tengah pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti sekarang. “Adakan pertemuan bulanan berupa kelas parenting secara berkala. Di forum itu guru dan orang tua saling bertukar informasi tentang kegiatan sekolah, kendala belajar hingga kondisi peserta didik di rumah,” jelas Jumeri.

Salah satu narasumber yang hadir komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti menegaskan agar siapapun yang mendapat kekerasan verbal maupun nonverbal untuk berani melapor.  “Jika kalian dirundung (bully) secara verbal maupun fisik, kalian bisa lapor ke guru,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Dirjen PAUDDASMEN mengajak orang tua, tenaga pendidik dan para pemangku kepentingan untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Ia yakin, saat keluarga dan satuan pendidikan mampu mempraktikkan keluhuran budi pekerti, maka anak-anak akan mudah untuk mencontoh. Hal itu pula yang akan menjadi bekal bagi anak-anak menghadapi tantangan di masyarakat. “Itu yang dibutuhkan,” tekan Jumeri.

“Selanjutnya, kepada anak-anak, jadilah agen anti kekerasan di sekolah, tunjukan prestasi kalian, kesantunan, kerapihan, dan budi pekerti pada orang lain. Nanti orang lain juga akan menghargai kita dan akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kekerasan. Bergaulah dalam lingkungan yang mengajak kalian berbuat baik. Bentengi diri kalian dengan ilmu yang bermanfaat agar kalian bisa memberi ‘warna’ bagi lingkungan sekitar,” demikian pesan Dirjen Jumeri untuk generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet bangsa di masa depan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan merupakan salah satu instrumen untuk penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Karena itu, penyelenggaraan pembelajaran bagi siswa harus aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan.

Guna mendukung antisipasi tindak kekerasan pada peserta didik, Direktorat SMP mengundang narasumber yang mumpuni di bidangnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif menyangkut tema acara. Para narasumber berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, praktisi kesehatan, praktisi yang merupakan mantan korban kekerasan mental yang sukses dalam mengatasi hal tersebut, KPAI, psikolog yang menangani tindak kekerasan pada peserta didik serta praktisi pendidikan di bidang media sosial.

Para narasumber menyampaikan materi tentang Bahaya Narkotika dan Merokok; Antisipasi dalam Kekerasan di Sekolah; Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindak Kekerasan di Sekolah, Masyarakat dan Keluarga; Kekerasan pada Peserta Didik Ditinjau dari Sisi Psikologi; Cyber Crime dalam Penggunaan Internet, serta Penggunaan Media Sosial secara Bijak.

Kegiatan yang berlangsung dalam empat angkatan ini dilaksanakan secara virtual dengan menghadirkan perwakilan peserta dari berbagai provinsi. Khusus untuk angkatan III, peserta yang terlibat berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Adapun kegiatan untuk Angkatan I dan II telah diselenggarakan pada tanggal 8-9 September 2020 dan 11-12 September 2020 lalu. Angkatan III dilaksanakan pada tanggal 15-16 September 2020. Selanjutnya, Angkatan IV akan berlangsung pada tanggal 18-19 September 2020 mendatang.

Monday, 21 September 2020 09:35

Kemendikbud Terbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020

Written by admin2019

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Petunjuk teknis (juknis) ini menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik sehingga dapat mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19.

“Bantuan kuota data internet diberikan kepada siswa, mahasiswa, pendidik dan guru, serta dosen,” jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im, di Jakarta, Senin (21/09/2020).

Diterangkan dalam petunjuk teknis tersebut bahwa bentuk bantuan yang diberikan Kemendikbud berupa kuota data internet dengan rincian dibagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum dimaksud adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi; dan Kuota Belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Sementara itu paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:

A.    Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama:

1.    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020.
2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.

B.    Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua:

1.    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020.
2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.

C.    Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan:

1.    tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020.
2.    tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.


Pendataan Nomor Ponsel Pendidik dan Peserta Didik

Untuk dapat menerima bantuan kuota internet, satuan pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan PAUD serta jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Setelah itu, operator satuan pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id), dan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik. Sedangkan di jenjang pendidikan tinggi, perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id), dan pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

Setelah itu, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti. Operator seluler bekerja bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mengecek apakah nomor-nomor ponsel tersebut statusnya aktif. Pemimpin dan operator satuan pendidikan dapat melihat hasil pengecekan operator seluler pada laman verifikasi validasi (http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id) dan PDDikti.

“Sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan kebenaran data, pemimpin satuan pendidikan perlu menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput,” tutur Ainun. Untuk PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemimpin satuan pendidikan mengunggah SPTJM pada laman verifikasi validasi (http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id). Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi, pemimpin satuan pendidikan mengunggah SPTJM pada laman kuota dikti (http://kuotadikti.kemdikbud.go.id). Operator seluler akan mengirimkan bantuan kuota data internet kepada nomor ponsel yang aktif dan telah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM sesuai jadwal penyaluran.

Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua memiliki masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik. Sedangkan bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat yang dikirim secara bersamaan di bulan November akan berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Kemendikbud,” pesan Ainun.

Jakarta, 21 September 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
#MerdekaBelajar
#CerdasBerkarakter
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 265/Sipres/A6/IX/2020

Jakarta, Kemendikbud --- Untuk memudahkan tersedianya informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen, tentang bantuan kuota data internet 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar, yang dapat diakses melalui laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Evy Mulyani menyatakan bahwa daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kekhawatiran kuota data internet disalahgunakan. Evy menambahkan bahwa daftar tersebut juga memuat aplikasi dan video conference yang utama dan secara umum banyak sekali digunakan dalam Pembelajan Jarak Jauh (PJJ) sehingga diyakini memadai untuk pemenuhan kebutuhan PJJ.

Evy mengimbau guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dapat mengakses laman tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bantuan kuota data internet tersebut. Dalam daftar tersebut terdapat 19 aplikasi pembelajaran, 5 video conference, 22 website, dan 401 website universitas yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan PJJ.

“Dijelaskan dalam laman tersebut kuota bantuan internet dari Kemendikbud dibagi dua, ada kuota umum dan kuota belajar. Kuota belajar ini hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran yang telah Kemendikbud siapkan guna mendukung pembelajaran jarak jauh,” jelas Evy di Jakarta, pada Selasa (22/09/2020).

Program bantuan kuota internet tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat terkait tantangan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, untuk memfasilitasi pembelajaran daring seluruh  guru, siswa, dosen, dan mahasiswa, khususnya di masa pandemi. “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak hanya sebagian tetapi seluruh guru, siswa, dosen, dan mahasiswa dapat terbantu”, tegas Evy.

“Bagi guru, siswa, dosen, dan mahasiswa yang belum mendaftarkan nomor ponselnya, silakan mendaftarkan”, Evy menambahkan. Kemendikbud memastikan aplikasi Dapodik dan aplikasi PDDikti sebagai sumber data penerima bantuan kuota data internet tetap dibuka. Sementara itu, mekanisme penyaluran bantuan kuota data internet mengikuti juknis yang telah ditetapkan.

“Data nomor ponsel didaftarkan oleh satuan pendidikan dan verifikasi validasi dilakukan berdasarkan perguruan tinggi dan sekolah basisnya. Terkait keakuratan nomor masing-masing menjadi tanggung jawab lembaga tersebut,” imbuh Evy.

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 disebutkan bahwa Pemimpin Satuan Pendidikan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dan sistem pangkalan data pendidikan tinggi.

Jakarta, 22 September 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri

Page 1 of 84