Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (418)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim didampingi seluruh pejabat eselon I Kemendikbud mengikuti upacara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia secara virtual langsung dari halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta (17/8/2020). Menurut Mendikbud, kemerdekaan adalah kesempatan untuk memerdekakan impian anak-anak Indonesia agar mereka bermimpi tanpa batas.

"Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi tanpa kecemasan. Kesempatan untuk bertanya tanpa rasa takut dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas," tutur Mendikbud usai mengikuti upacara Detik Proklamasi Kemerdekaan.

Upacara pengibaran bendera yang terpusat di Istana Negara, Jakarta, disaksikan secara virtual dari kantor Kemendikbud diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Panitia mewajibkan untuk tetap mengenakan masker dan menjaga jarak aman. Selain itu, panitia juga mempersiapkan alat pengukur suhu tubuh, hand santizer, dan tempat untuk mencuci tangan.

Para peserta yang hadir secara langsung di kantor Kemendikbud diwajibkan mengikuti rapid test terlebih dahulu, untuk memastikan kesehatan seluruh peserta yang hadir.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Mendikbud mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) kali ini secara virtual untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Meski begitu, upacara tetap berlangsung dengan tertib dan khidmat dengan menampilkan keragaman adat budaya Indonesia.

Mendikbud pagi ini mengenakan busana adat Palembang, Sumatera Selatan menyampaikan makna HUT ke-75 RI bagi Kemendikbud. Songket Palembang menjadi pilihan Mendikbud karena kain ini adalah salah satu karya budaya dari Sumatera Selatan yang masuk ke dalam domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Songket Palembang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2013. Ia tidak hanya sekadar kain pelindung tubuh yang estetis namun memiliki makna adiluhung yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian.

Berangkat dari filosofi tersebut, Mendikbud berharap, anak-anak Indonesia tetap bersemangat, berani bermimpi, berkarya dan berjuang meski dalam keterbatasan. Hal tersebut sejalan dengan tema peringatan HUT ke-75 RI “Indonesia Maju”.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia Maju. Merdeka!”, pesan Mendikbud.

Pemanfaatan komunikasi dan perangkat digital yang semakin luas mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (Ditjen Paudasmen) menyelenggarakan kegiatan Komunikasi dan Digitalisasi bagi siswa-siswi SMP.
 
Menurut Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kemendikbud, Mulyatsyah, para siswa pada jenjang SMP saat ini dituntut untuk mampu berkomunikasi efektif dan bertanggung jawab dengan menerapkan komunikasi melalui prinsip 3 M yaitu mendengar, menganalisa, menyampaikan secara efektif.
 
“Saat kita berkomunikasi (penting untuk memahami) bagaimana kita bisa mendengar, mengamati (menganalisa) dan menyampaikan pesan dengan bijak. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan menjadi tidak bernilai karena penyampaiannya yang tidak efektif,” tutur Mulyatsyah saat menyampaikan arahannya melalui telekonferensi, di Jakarta, Jumat (14/8/2020).
 
Pada kesempatan tersebut, Mulyatsyah mengajak siswa-siswi SMP untuk dapat berkomunikasi dan memanfaatkan media digital dengan bijak. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati terlebih dulu sebelum disebarluaskan.  Agar setiap unggahan di media sosial informasinys dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Mulyatsyah berharap, melalui kegiatan ini para peserta dapat berkomunikasi secara efektif, bermanfaat dan bermartabat. “Mari kita gunakan kesempatan ini untuk belajar agar mampu menjadi komunikator yang efektif,” pesan kepada para peserta kegiatan yang berasal dari Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten, dan Sumatera Selatan.
 
Senada dengan itu, Koordinator Peserta Didik SMP Direktorat SMP, Maulani Mega Hapsari mengatakan, acara ini jika diikuti secara penuh akan menambah wawasan peserta didik untuk memanfaatkan teknologi dengan baik dan bijak. Ia yakin, di usia muda pun seseorang bisa mempengaruhi orang lain.
 
Mega mengatakan, di kegiatan ini para siswa akan diajarkan apakah informasi itu layak untuk disebarluaskan, dan apakah suatu informasi hoax atau valid. Agar jangan sampai informasi yang disebarkan akan menimbulkan keresahan bagi yang membacanya.
 
“Sekali klik, informasi yang kalian sebarkan akan diterima oleh teman-teman kalian. Jika kalian punya kanal media sosial dan bisa memberikan pesan positif kepada followers kalian maka itu bagus sekali,” imbuhnya. 
 
Selain mengajarkan teknik dalam berkomunikasi efektif dan memanfaatkan media digitalisasi secara bijak, selama dua hari ke depan, siswa-siswa SMP dan para guru pendamping akan mendapatkan materi berbagai esensial berikut. 1). Bahaya Narkotika dan Merokok, 2). Motivasi Pengembangan Karakter, 3). Komunikasi (membaca, menulis, dan bicara), 4). Pengembangan Komunikasi melalui Digitalisasi dalam Bidang Musik, 5). Penggunaan Digitalisasi untuk Pembelajaran, 6). Pemanfaatan Media Sosial secara Bijak, serta 7). Pembuatan vlog/video content sebagai Media Berkomunikasi.
 
Komunikasi dan Digitalisasi Jenjang SMP yang diselenggarakan dalam empat angkatan tahun ini berlangsung secara daring di tengah pandemi COVID-19. Melibatkan 130 siswa SMP di setiap angkatannya, implementasi kegiatan ini baru diselenggarakan dalam dua angkatan. Angkatan pertama telah dilaksanakan pada tanggal 11-12 Agustus 2020 dan untuk angkatan kedua dilaksanakan pada tanggal 13-14 Agustus 2020.
 
Dengan mengusung tema ‘Tetap Unggul dan Berkarya Saat Belajar dari Rumah’, harapannya para peserta tetap bersemangat untuk berlatih, mengembangkan dan memantapkan diri, serta bertukar pengalaman sebagai bekal untuk menjadi pemimpin yang ideal bagi Indonesia.

Jakarta, Kemendikbud -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Kesehatan (Menkes), bersepakat dalam penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang diputuskan setelah melihat hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud terkait dampak yang timbul akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Covis-19. Hasilnya, untuk jenjang SMK, pembelajaran praktik membutuhkan kehadiran siswa dan guru secara fisik di ruang praktikum dengan protokol kesehatan yang ketat.
 
“Kami menjaring masukan dari SMK dan hasilnya banyak anak SMK yang kesulitan memahami pembelajaran. Kemudian timbul adanya kekhawatiran jika kondisi ini terus berlangsung, lulusan SMK menjadi tidak kompeten,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto, saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerja ke SMK Negeri 27 Jakarta, Selasa (11/8/2020).
 
Dalam aturan terbaru tersebut, sekolah yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Khusus untuk SMK, pada semua zona diperbolehkan pembelajaran tatap muka, namun hanya untuk pembelajaran praktik karena adanya kebutuhan praktikum. Pembelajaran praktik tersebut harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Realisasinya di lapangan diserahkan kepada SMK dengan tetap berkoordinasi dengan satuan gugus tugas setempat dan dinas pendidikan," kata Wikan.
 
Wikan mengatakan, sebagai bentuk persiapan saat ini pemerintah daerah melalui dinas pendidikan tengah melakukan asesmen untuk memetakan tingkat kesiapan sekolah sebelum pembelajaran tatap muka dibuka. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 
"Kami tidak ingin terburu-buru membuka sekolah. Kami mengajak seluruh warga sekolah bekerja sama untuk menciptakan sekolah yang sehat dan aman sebagai prioritas semua,"kata Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, pada kesempatan yang sama.
 
Menurut Direktur Sekolah Menengah KejuruanKemendikbud, M. Bakrun, berdasarkan revisi SKB tersebut, diperbolehkannya pembelajaran tatap muka bagi jenjang SMK dikarenakan pembelajaran praktik merupakan keahlian inti SMK. Oleh karena itu, pembelajaran praktik mata pelajaran produktif bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, tersedianya sarana kesehatan dan kebersihan yang baik, serta penerapan social distancing.
 
“Pembagiannya (jadwal masuk siswa) diatur sekolah per shift merujuk pada  protokol kesehatan yang ada. Kesiapannya diserahkan ke masing-masing daerah dan sekolah. Ada satuan gugus tugas di daerah yang menentukan sekolah dan daerah mana yang sudah memenuhi daftar periksa,” katanya.
 
Selanjutnya, penyederhanaan kurikulum juga diberlakukan oleh Kemendikbud untuk memberikan kemudahan bagi guru-guru agar tidak perlu menuntaskan kurikulum serta tidak membebani siswa dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ).
 
Kepala Sekolah SMKN 27 Jakarta, Erni Mawarni mengatakan, pihaknya sedang menyusun kurikulum sekolah di masa darurat dengan memadatkan materi disiapkan dalam bentuk daring. Dijelaskan bahwa para guru menyiapkan video pembelajaran yang esensial bagi siswa khusus untuk materi yang bersifat teori.
 
Bersamaan dengan revisi SKB, Kemendikbud menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
 
Merujuk pada kepmen di atas, satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam melaksanakan pembelajaran dapat: 1). tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2). Menggunakan kurikulum darurat, 3). Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih satu dari tiga kurikulum tersebut, tak terkecuali SMK.
 
“Direktorat SMK telah menerbitkan pedoman di antaranya pedoman pembelajaran peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana termasuk dalam hal pelaksanaan praktik. Kita sudah sebarkan ke Kepala Bidang SMK di tingkat provinsi. Melalui koordinasi dengan pemda, kami akan terus memantau pelaksanaan PJJ di tingkat SMK,” tutup Bakrun.

Jakarta, Kemendikbud --- Mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, berbagai masukan dari para ahli dan organisasi serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB Empat Menteri, Pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, di Jakarta, Jumat (07/08).

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR). Berdasarkan data per 3 Agustus 2020 dari http://covid19.go.id terdapat sekitar 57 persen peserta didik masih berada di zona merah dan  oranye. Sementara itu, sekitar 43 persen peserta didik berada di zona kuning dan hijau.

Mendikbud mengatakan kondisi Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Terdapat ratusan ribu sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran, sekitar 68 juta siswa melakukan kegiatan belajar dari rumah, dan sekitar empat juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh.

Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. “Para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa,” ujar Mendikbud.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka. Dalam perubahan SKB Empat Menteri ini, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka. “Jadi bukan berarti ketika sudah berada di zona hijau atau kuning, daerah atau sekolah wajib mulai tatap muka kembali ya,” Mendikbud menjelaskan.

Mendikbud juga menekankan, bahwa sekali pun daerah sudah dalam zona hijau atau kuning, pemda sudah memberikan izin, dan sekolah sudah kembali memulai pembelajaran tatap muka, orang tua atau wali tetap dapat memutuskan untuk anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Penentuan zonasi daerah sendiri tetap mengacu pada pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 nasional, yang dapat diakses pada laman https://covid19.go.id/peta-risiko. Berdasarkan pemetaan tersebut, zonasi daerah dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. “Dikecualikan untuk pulau-pulau kecil, zonasinya menggunakan pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh satgas penanganan COVID-19 setempat,” tambah Mendikbud.

Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dalam SKB Empat Menteri yang disesuaikan tersebut dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang tersebut. Sementara itu untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Selain itu, dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK, pelaksanaan pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ucap Mendikbud.

Madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan zona kuning dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap sejak masa transisi. Kapasitas asrama dengan jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 100 orang pada masa transisi bulan pertama adalah 50 persen, bulan kedua 100 persen, kemudian terus dilanjutkan 100 persen pada masa kebiasaan baru. Untuk kapasitas asrama dengan jumlah peserta didik lebih dari 100 orang, pada masa transisi bulan pertama 25 persen, dan bulan kedua 50 persen, kemudian memasuki masa kebiasaan baru pada bulan ketiga 75 persen, dan bulan keempat 100 persen.  

“Evaluasi akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama Kepala Satuan Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah,” imbuh Mendikbud.

“Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif COVID-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” tegas Mendikbud.


Unduh Paparan Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 di sini.

Unduh Salinan Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus di sini.

Jakarta, 07 Agustus 2020
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bogor, Kemendikbud--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menegaskan bahwa kebijakan membuka pembelajaran tatap muka dilakukan dengan prosedur yang aman bagi siswa, guru, seluruh warga pendidikan dan keluarganya.
 
Mendikbud menerima masukan dari masyarakat yang menginginkan dibukanya pembelajaran tatap muka karena penguatan pendidikan karakter dan sosialisasi bagi peserta didik merupakan hal penting yang harus dipenuhi. “Namun, sebelum membuka sekolah kita harus memperhatikan risiko kesehatan saat ini. Di saat kita bisa mengontrol fungsi kesehatan, baru kita bisa berpikir untuk membuka lagi sekolah,” tegasnya saat melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di wilayah Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. 
 
Ketika ditanya wartawan kapan sekolah bisa dibuka kembali, Nadiem menjawab bahwa hal tersebut bukanlah kewenangannya untuk menentukan.  Melainkan tergantung kriteria zona yang ditetapkan oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19. “Tidak bisa dijawab tanggalnya, ini adalah proses yang dinamis. Tergantung daerah, tergantung keputusan gugus tugas tergantung pada kesiapan masing-masing pemda dan sekolah,” imbuhnya.
 
Namun Nadiem memastikan, pihaknya akan mengkaji segala kemungkinan dan risiko sebelum membuka sekolah termasuk yang berada di zona kuning. Menurutnya, standar pembukaan sekolah di zona kuning tidak akan jauh berbeda dengan standar pada zona hijau. “Checklistnya panjang sekali karena kami ekstra hati-hati untuk mengatur zona hijau,” lanjutnya.
 
Merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terdapat lima tahap tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) pada masa persiapan pembukaan satuan pendidikan di zona hijau.
 
 Pertama, memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud atau Education Management Informaton System (EMIS) Kementerian Agama. Kedua, menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan.
 
Ketiga, menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan. Keempat, berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Kelima, memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidik dan pendidik. “Zona yang sudah hijau jika kondisinya memburuk setelah dibuka pembelajaran tatap muka maka pembelajaran tatap muka harus segera dihentikan dan prosesnya kembali lagi ke awal,” pesan Nadiem.
 
Terciptanya situasi pembelajaran yang aman bagi warga pendidikan merupakan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, Mendikbud mengimbau agar seluruh sekolah yang ada di wilayahnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
 
Bagi sekolah yang berada di zona merah dan tetap melakukan pembelajaran tatap muka, menurut Mendikbud hal ini perlu ada sosialisasi berulang dan penegasan kembali bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan. “Kita harusnya sangat tegas mengenai itu,” ucap Nadiem.
 
Berdasarkan SKB Empat Menteri, terdapat empat tugas dan wewenang dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota pada masa pembukaan satuan pendidikan. Pertama, memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan  mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada satuan pendidikan. Kedua, menginformasikan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 kabupaten/kota dan  Puskesmas setempat jika ada warga satuan  pendidikan  terkonfirmasi positif  Covid-19.
 
Ketiga, memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi  kesehatan warga  satuan pendidikan. Keempat, memberi rekomendasi  kepada gugus tugas  percepatan  penanganan Covid-19  setempat terkait satuan  pendidikan yang layak  melaksanakan  pembelajaran tatap  muka di satuan  pendidikan atau  penutupan apabila  ditemukan kasus  terkonfirmasi positif  Covid-19.
 
Di akhir kunjungannya, Mendikbud juga menyampaikan, apresiasi kepada sekolah-sekolah yang sudah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di sekolah. Nadiem menilai bahwa sekolah telah memahami pentingnya menjamin kebersihan dan kesehatan dalam aktivitas pembelajaran khususnya di sekolah. “Saya sangat senang dan optimis (nanti) pada saat anak-anak kembali masuk sekolah kita bisa meminimalisir resikonya (penularan penyakit).”
 
Pekan lalu Mendikbud melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah di sekitar wilayah Bogor, Jawa Barat. Sekolah-sekolah yang dikunjungi tersebut di antaranya SDN Polisi 1, SMA Regina Pacis, SMP Al Ghazaly, SMK Ma'arif NU Ciomas, dan SMU Muhammadiyah Bogor.
 
Selain untuk melihat proses pembelajaran jarak jauh (PJJ), pada kesempatan tersebut Mendikbud juga dapat melihat proses penerapan protokol kesehatan di sekolah. Mengingat beberapa waktu terakhir cukup banyak aspirasi masyarakat yang ingin sekolah pada zona kuning dapat dibuka kembali. Namun menyikapi hal ini Kemendikbud menyerahkan kembali pada keputusan Satuan Gugus Tugas Covid-19.
 
“Apa yang menjadi arahan gugus tugas kami akan jemput bola kami akan menyiapkan protolnya. Kami akan bekerja sama dengan pemda untuk memastikan protokol (kesehatan) itu terjaga,” pungkas Nadiem.
 
Hadir mendampingi kunjungan Mendikbud yaitu Walikota Bogor Bima Arya, Sekretaris Ditjen Paudikdasmen Sutanto, Direktur SD Kemendikbud, Direktur SMP Kemendikbud, Direktur SMA Kemendikbud, Direktur SMK Kemendikbud.