Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (375)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, sejak 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Bangsa. Untuk mendukung program GLN, diperlukan sokongan kajian yang memadai terutama untuk memetakan persoalan literasi secara nasional sehingga program GLN dapat lebih tepat sasaran. Merespon kebutuhan itu, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud telah melakukan kajian yang bertujuan untuk: (1) menelaah dimensi dan indikator yang dapat merepresentasikan aktivitas literasi membaca; dan (2) menyusun indeks untuk mengukur tingkat aktivitas literasi membaca. Hasil kajian ini adalah Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) tingkat provinsi.

“Dalam membaca kita selalu terkendala. Rata-rata dalam Ujian Nasional (UN), anak bisa menjawab soal bahasa Indonesia hanya 60 persen. Dengan wacana atau teks yang agak panjang lebih kedodoran. Ini disebabkan aktivitas bacanya kurang,” demikian disampaikan Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, saat membuka acara Diskusi dan Peluncuran Buku Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca), di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, pada Jumat (17/05/2019).

Indeks Alibaca mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) dalam buku World literacy: How countries rank and why it matters, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas literasi, yaitu: (1) kecakapan (proficiency), merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; (2) akses (access), yaitu sumber daya pendukung dimana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; (3) alternatif (alternatives), yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) budaya (culture), yaitu kebiasaan yang turut membentuk habitus literasi.

Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, Emi Emilia, dalam paparannya mengatakan bahwa guru seharusnya lebih memahami teks bacaan sehingga dapat memberikan penjelasan yang mendalam kepada murid. “Yang paling penting juga mengenai pemahaman guru, mengenai pemahaman teks ini yang belum. Misalnya ini lho teks eksplanasi. Jangan ketika diminta untuk berargumen, kok kita malah mendeskripsikan, diminta untuk memberikan instruksi malah justru mendeskripsikan. Dengan adanya hal ini perlu adanya guru yang pintar dan ini perlu dilatih mengenai hal-hal ini. Jadi, untuk guru harus dilatih untuk lebih meningkatkan pemahaman teks,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang narasumber, Nirwan Ahmad Arsuka, menjelaskan bahwa sumber masalah terbesarnya adalah adanya mitos bahwa minat baca anak Indonesia itu rendah. “Kemendikbud adalah salah satu agen yang sering mengulang-ulang mitos tersebut. Kemudian ditirulah oleh banyak selebritis ini. termasuk mbak Najwa dulu, kemudian belakangan kita tunjukan bahwa sebenarnya baca anak Indonesia itu tinggi, hanya bukunya saja yang tidak ada,” kata Nirwan.

Dilanjutkan Nirwan, peran serta masyarakat saat ini dalam memajukan literasi sangat besar. “Warga yang selama ini jadi objek saja, sekarang sudah jadi subjek. Mereka bisa menyumbang bambu, atap, dan bikin perpustakaan di kampung-kampung. Bukunya siapa yang menyumbang ? Sebagian ada anak-anak yang pulang atau yang bekerja di Jakarta, TKW-TKW di Hongkong misalnya, itulah yang demikian yang mengirim buku ke kampung-kampung. Banyak warga yang dulunya tidak sekolah dan merantau kini mereka menjadi penyumbang untuk membantu sosial masyarakat. Anak-anak ini barangkali tidak terlalu istimewa di kota, tetapi di kampung-kampung menjadi tokoh masyarakat. Karena mereka bisa mengajak warga untuk membangun perpustakaannya,” jelas Nirwan.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Puslitjakdikbud Kemendikbud adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah/provinsi yang memiliki tingkat indeks literasi membaca yang rendah, terutama Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat; (2) dimensi alternatif. Perlu dorongan pemanfaatan teknologi informasi disertai kampanye penggunaan internet yang sehat, sehingga dapat menunjang peningkatan aktivitas literasi masyarakat; (3) dimensi akses. Perlu upaya sistematis untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas literasi publik, baik di sekolah maupun di masyarakat; (4) dimensi budaya. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) perlu diimbangi dengan dorongan pembiasaan di rumah, misalnya melalui kebijakan “Jam Belajar” pada waktu berkumpul dengan keluarga; (5) pihak swasta dan dunia usaha dapat mendukung pemenuhan akses literasi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya mendukung perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan komunitas; (6) masyarakat dan pegiat literasi dapat berpartisipasi dengan membuat perpustakaan di rumah, menyelenggarakan aktivitas rutin membaca di tingkat keluarga, serta menjadi donatur bantuan buku bagi sekolah maupun komunitas literasi.

Usai diskusi, Totok memberikan pernyataan penutup yang menyatakan bahwa persoalan literasi dalam dunia pendidikan memang tidak bisa diabaikan karena hal ini terpampang nyata. “Jujur saja, salah satu persoalan kita dalam dunia literasi yaitu akses. Jumlah murid itu naik terus tetapi persoalanya ada pada literasi ini, apakah ini merupakan literasi sains, atau apa. Tetapi, ini semua awalnya dari membaca. Bagaimana bisa paham sains kalau memahami kalimat saja tidak bisa? Apalagi membedah implisit yang tidak tertulis, dan ini banyak terjadi. Jadi, literasi membaca itu merupakan awal untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Kalau ini saja problematik, maka jangan berharap literasi yang lain juga akan baik,” jelas Totok.

Totok mengapresiasi para pegiat literasi dan berharap agar kegiatan ini bukan hanya semacam simbol melainkan titik awal pergerakan komunitas-komunitas yang bersinergi dalam memajukan dunia literasi. “Saya kepikiran mengumpulkan kawan-kawan yang macam-macam ini. Kawan-kawan mungkin bisa berkumpul membuat semacam policy brief (ringkasan kebijakan) supaya tidak panjang-panjang, yang menggabungkan keseluruhan tadi apa yang harus digabungkan, supaya juga nyambung dan sinergi dengan program literasi. Bagaimana agar cita-cita UU Sistem Perbukuan untuk mewujudkan ketersediaan buku yang 3M yaitu merata, murah dan bermutu,” pungkas Totok.

Pontianak - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Binaan tahun 2019, dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan sekolah binaan sebagai sekolah penerima dana bantuan pemerintah tersebut dapat mengetahui mekanisme kegiatan pendampingan yang akan dilakukan dan mengetahui menagemen pengelolaan dana yang akan diterima. Bimtek ini akan dilaksanakan sebanyak tiga angkatan dengan rincian, angkatan 1 untuk jenjang SD pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2019, dilanjutkan dengan angkatan 2 untuk jenjang SMP dan SMK pada tanggal 24 s.d 26 Mei 2019 dan diakhir angkatan 3 untuk jenjang SD dan SMA pada tanggal 28 s.d 30 Mei 2019. Ketiga angkatan ini akan dilaksanakan di LPMP Kalimantan Barat.
Untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, tim narasumber mengadakan rapat untuk memplenokan bahan/materi yang akan disampaikan serta strategi yang akan digunakan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan pleno ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang materi dan strategi pelaksanaan penyaluran dana bantuan pemerintah untuk pendampingan penjaminan mutu di sekolah.

 

 

Mendikbud Mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2019 kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan seluruh pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

“Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2019. Atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada insan pendidikan dan kebudayaan di seluruh penjuru negeri kita yang telah memberikan kontribusi sangat nyata dalam menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, saya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2019,” ujar Mendikbud pada puncak Peringatan Hardiknas tahun 2019, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Kamis (02/05/2019).

Setiap tanggal 2 Mei, kata Mendikbud, yang merupakan tanggal kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, diperingati oleh seluruh insan pendidikan di tanah air sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan Hardiknas tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959. “Melalui momentum Hardiknas ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pembangunan manusia yang dilandasi karakter yang kuat, terampil, dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif,” ucap Mendikbud.

Hal tersebut, kata Mendikbud, senada dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang menyampaikan bahwa perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sesuai arahan tersebut, maka sektor pendidikan dan kebudayaan menemukan kembali urgensinya.

Peringatan Hardiknas tahun ini mengangkat tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. “Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumberdaya manusia yang berkualitas, demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan,” ujar Mendikbud.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya peralihan pembangunan infrastruktur menjadi pengembangan SDM, perspektif Kemendikbud ke depan akan menekankan pada dua penguatan, yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja. Pengembangan pendidikan karakter yang dimaksudkan adalah membentuk insan yang berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, bertanggung jawab, serta berbudi pekerti luhur. Sedangkan pembekalan keterampilan dan kecakapan disertai dengan penanaman jiwa kewirausahaan.

“Tentu semua itu membutuhkan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, baik di tingkat pusat dan daerah,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap, seluruh pelaku dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudyaan agar terus bersemangat dan saling mendukung satu sama lain demi kuat dan majunya pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. “Teruslah bersemangat dan tulus menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia,” pesan Mendikbud.

Jakarta, Kemendikbud —- Pelibatan publik dalam memeriahkan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini terus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hari ini penyelenggaraan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan berlangsung sangat meriah, sekitar 5.000 orang memadati kantor Kemendikbud, Senayan Jakarta, untuk meramaikan kegiatan Harmoni Bersama Masyarakat, sebagai salah satu rangkaian acara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2019.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran Kemendikbud yang telah bekerja keras sehingga terselenggaranya kegiatan ini, dan juga seluruh masyarakat yang hadir memeriahkan acara Harmoni Bersama Masyarakat,” ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, sesaat sebelum melepas peserta gerak jalan sehat yang diikuti pejabat dan pegawai Kemendikbud, guru, siswa, komunitas, dan masyarakat umum, di halaman kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Minggu (28/04/2019).

Pelaksanaan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai rangkaian dari peringatan Hardiknas, kata Mendikbud, sejak tahun lalu dirubah pelaksanaannya. Seluruh provinsi secara serempak menyelenggarakan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan, yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud di daerah bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Masing-masing daerah penyelenggaraan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikoordinasikan oleh UPT Kemendikbud bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, kita juga libatkan sebanyak mungkin para pelaku pendidikan,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan Hardiknas hari ini, kata Mendikbud, berlangsung sangat meriah dengan hadirnya ribuan orang dalam berbagai acara yang diselenggarakan, seperti jalan sehat bersama keluarga dan masyarakat, hiburan bersama artis ibu kota, dan festival band siswa dengan tema “Saya Anak Anti Korupsi”. Selanjutnya, juga ada tari tradisional yang dibawakan oleh mahasiswa asing peserta program Darmasiswa. Dan yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta dan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut yakni pengundian hadiah lawang (doorprize), berhadiahkan puluhan sepeda dan barang berharga lainnya.

“Hari ini kita melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah jalan santai. Tadi saya tidak jalan tetapi lari,” canda Mendikbud.

Mendikbud berharap pelaksanaan Hardiknas tahun ini dapat menjadi refleksi dalam memperkuat peran pendidikan dan mendukung kemajuan kebudayaan Indonesia, sesuai dengan tema Hardiknas tahun ini “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”.

 

Jakarta, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengimbau pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi konsisten menegakkan aturan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, khususnya dalam menerapkan sistem zonasi. Hal itu disampaikan oleh Mendikbud saat meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Jakarta, Senin pagi (22/4/2019).

 

Saat ini, dijelaskan oleh Mendikbud, seluruh kabupaten, kota, dan provinsi telah menuntaskan sinkronisasi sistem zonasi. Selanjutnya daerah diharapkan dapat menaati aturan demi kepentingan bersama. “Tinggal bagaimana konsistensinya,” ujar Muhadjir.

 

Ditemui di sela-sela meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 19 Jakarta, Mendikbud mengimbau agar daerah konsisten menegakkan aturan-aturan yang telah disepakati. Ia berpesan agar daerah mengedepankan prinsip pelayanan publik, sehingga harus dapat melayani siapa saja, tanpa pandang bulu. “Dengan menegakkan aturan, semua jadi enak, pemerintah enak, masyarakat juga nyaman, karena tidak ada hak-hak istimewa pada pihak-pihak tertentu yg menuntut perlakuan khusus,” tegasnya.

 

Muhadjir mengingatkan, daerah tidak boleh membiarkan ada pihak yang merasa terdiskriminasi oleh karena ada pihak lain yang diperlakukan istimewa. Agar tujuan PPDB tercapai, yaitu semua anak bisa bersekolah, maka rivalitas, diskriminasi, dan pemberian hak-hak istimewa tidak boleh dibiarkan dalam pelayanan publik. 

 

Dalam mempersiapkan sistem zonasi, Kemendikbud telah berulang kali berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan data populasi siswa. Data tersebutlah yang menjadi dasar bagi kabupaten, kota, dan provinsi dalam menetapkan zonasi. Mendikbud menilai waktu lima bulan semestinya sudah cukup bagi daerah untuk melakukan pembenahan dalam menentukan zonasi di daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat memantau hal tersebut dan bagi daerah yang belum tuntas menetapkan zonasi, dilakukan intervensi dengan menurunkan tim dari pusat. Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan