Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (418)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem, antusias saat berbincang dengan dua kepala sekolah penggerak dalam Acara Peluncuran Merdeka Belajar Episode Lima: Guru Penggerak melalui telekonferensi di Jakarta (3/7/2020). Pada kesempatan ini, Mendikbud memberi kesempatan kepada Nyoman Darta, Kepala Sekolah SMAN 1 Mandara, Bali, untuk menguraikan praktik baik sekolah penggerak yang ia pimpin. Pada sesi tersebut, Nyoman bercerita bahwa tantangan terbesar yang ia hadapi adalah latar belakang sosial ekonomi calon peserta didiknya.

Banyak dari mereka memiliki masalah keluarga yang kompleks sehingga mereka tumbuh dengan rasa percaya diri yang rendah. Kemiskinan, gizi buruk, dan sarana belajar yang minim adalah masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Namun Nyoman optimistis, dengan ketulusan, keikhlasan dan kasih sayang siswa didikannya bisa meraih kesuksesan. “Di sinilah saya membutuhkan guru-guru yang mau mengajar dengan ketulusan yang bisa menyentuh hati anak-anaknya. Jika hatinya (siswa) sudah disentuh maka mereka akan dengan senang hati mengikuti pembelajaran di kelas, di luar kelas maupun di manapun mereka belajar,” ucapnya.

Nyoman menjelaskan bahwa melalui Program The Calling, ia mengajak seluruh siswa untuk menulis mimpi mereka pada secarik kertas yang selanjutnya dimasukkan ke dalam botol. Time capsule namanya. Botol itu kemudian ditaruh di dalam kotak yang disebut The Calling Cest. “Mimpi itulah yang mereka selalu ingat untuk dikejar selama dua, tiga bahkan empat tahun karena kami menggunakan sistem kredit semester. Kami ingin membantu menyukseskan mimpi mereka dan saya harus bisa meyakinkan mereka bahwa seluruh hambatan bisa dipecahkan,” terangnya.

Dalam menghadapi tantangan, masing-masing siswa diberi triplek untuk menulis seluruh kelemahan mereka. Selanjutnya semua siswa membakar triplek itu dalam api unggun. “Filosofinya adalah semua hambatan mereka sudah dimusnahkan dan mereka membacakan Ikrar Api. Ikrarnya adalah api di dalam dada mereka harus tetap hidup meskipun mereka berasal dari keluarga miskin. Mereka harus yakin bahwa kelemahan mereka bukan penghalang kesuksesan. Jika ada api yang redup di antara mereka maka teman yang lain harus memiliki kepedulian untuk berempati dan membantu menguatkan satu sama lain,” kata Nyoman. 

Mendapati kondisi peserta didiknya, Nyoman beserta jajarannya merancang metode kurikulum yang sesuai dan berkesinambungan. “Kami buat program kurikulum yang melatih mereka perkalian sederhana, hitung bagi, jepit, pecahan, bahasa Inggris dasar, dan komputer kami latih. Sebelumnya kami hilangkan stres mereka dengan Program Consciousness Base Education yaitu pendidikan yang berbasis kesadaran,” kata dia.

“Kami ajak anak-anak duduk hening di pagi dan sore hari selama 15 menit. Terbukti kegiatan ini dapat menurunkan stres, meingkatkan daya ingat dan toleransi. Tiga bulan ke depan kami berjuang bagaimana mereka punya mimpi dan membangun kesadaran mereka sebelum masuk ke pembelajaran. Kami yakin, anak-anak bisa hidup dengan potensi mereka masing-masing asalkan kami berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan keunikan-keunikan mereka,” ucapnya yakin.

Upaya yang dilakukan Nyoman tidak tanggung-tanggung, pihaknya turut memfasilitasi peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nyoman dan guru-gurunya melayani para siswa dari pukul 04.45-22.00 dengan baik di sekolah. Tim sekolah juga memfasilitasi untuk mencarikan akses ke perguruan tinggi yang baik di tingkat nasional maupun luar negeri. "Mereka harus dapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup. Anak-anak banyak yang meneruskan sekolah ke ITB, UI, dan universitas lainnya bahkan hingga ke Amerika, Australia, India, Taiwan, dan Jepang. Harapan kami dari hal kecil ini kami bisa memperbaiki nasib mereka, memutar perekonomian keluarganya sehinga mereka bisa memberi manfaat bagi sekitar,” harap Nyoman.

“Luar biasa. Saya merinding mendengarnya.” Itulah kalimat yang terlontar dari Mendikbud usai Nyoman menjabarkan konsep pembelajaran di sekolahnya. Lebih lanjut Menteri Nadiem menyampaikan, perubahan tidak mungkin terjadi jika guru maupun pimpinan unit pendidikan tidak percaya terhadap potensi setiap anak. Jika guru sudah menyerah, maka siswa tidak akan bisa melakukan lompatan besar dalam pembelajarannya.

Mendikbud mengatakan, sekolah harus menciptakan lingkungan yang bisa melepaskan potensi peserta didik. Sekolah juga harus memiliki keyakinan bahwa seorang anak punya potensi dan tinggal dikeluarkan saja. "Ikuti kemampuan masing-masing anak, itu terbukti bisa mengembangkan potensi mereka,” imbuhnya.

Mendikbud optimistis, jika guru berhasil menyalakan ‘obor’ keyakinan dalam diri peserta didik maka secara otomatis dia akan mampu mengakselerasi kemajuannya sendiri. “Dia akan menyerap ilmu, akan mencari ilmu karena dia yakin dia bisa. Bukan hanya Pak Darta dan Bu An saja, tapi di Indonesia jika banyak yang bisa menyalakan obor pendidikan kita maka kita akan temukan pendidikan kita yang memerdekakan,” tutupnya.

Jakarta, Kemendikbud — Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Chatarina M. Girsang, menyerukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh sekolah di wilayahnya memenuhi daya tampung maksimal. Hal tersebut dilakukan agar setiap siswa yang mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) mendapatkan tempat untuk belajar. “Kami pesankan ke semua Kepala Dinas Pendidikan, jika masih tersisa sejumlah siswa yang tidak mendapatkan sekolah, itu kewajiban Kepala Dinas mencarikan sekolah di dalam atau di luar zona, baik negeri maupun di swasta. Itulah bunyi Permendikbud Nomor 44/2019 yang harus dilaksanakan,” katanya, di Jakarta, (4/7/2020). 
 
Chatarina menyampaikan bahwa pendidikan bukan semata masalah pemerintah pusat. Sesuai Undang-undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah turut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar warganya termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. “Kebijakan zonasi bertujuan untuk memperluas akses pendidikan. Hal ini juga untuk menyadarkan pemda agar mereka memastikan APBD-nya pada pendidikan menjadi prioritas utama. Jangan terima warga lain, jika warganya belum mengakses pendidikan 100%,” katanya.
 
Chatarina mengatakan, zonasi terbukti telah membantu pemerintah daerah (pemda) untuk mengidentifikasi layanan pendidikan yang salah satunya dilihat dari adanya penambahan pembangunan sekolah di beberapa daerah. Tercatat, di Bekasi ingin ada penambahan tujuh SMP negeri baru, Tangerang mengajukan pembangunan sembilan SMP baru, Jakarta membutuhkan tujuh SMK negeri baru, Depok memerlukan satu SMA negeri baru, dan Pontianak perlu menambah satu SMA negeri baru. Penambahan sekolah ini tetap dengan memperhatikan jumlah sekolah swasta yang ada.
 
“Kenyataannya anak-anak tidak mampu masuk ke sekolah yang mutunya tidak begitu bagus karena sekolah swasta yang bagus harganya mahal. Ditambah lagi, anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah justru harus bersaing untuk masuk ke sekolah negeri yang disubsidi pemerintah. Kita harus sadar diri, biarkan saudara kita yang lebih berhak  yang dikasih kesempatan. Jangan kita pura-pura miskin untuk dapat (bantuan),” tuturnya.
 
Sejak diluncurkan pada 2017 lalu, kata Chatarina, Kemendikbud sudah memprediksi bahwa kebijakan zonasi tidak akan langsung bisa berjalan lancar. Akan ada protes di masyarakat karena kebijakan ini mengubah kebijakan yang sudah ada sejak lama. “Dari tahun 70-an istilah sekolah favorit sudah ada. Oleh karena itu mengubah mindset tidak semudah membalikkan telapak tangan,” tuturnya.
 
Di sisi lain, Chatarina mengimbau sekolah swasta untuk meningkatkan mutu pembelajarannya agar orang tua menengah ke atas lebih tertarik untuk menyekolahkan anak mereka di sana. Tujuannya, agar orang tua punya pilihan yang lebih banyak ketika akan mendaftarkan anaknya sekolah. Di sisi lain, anak-anak tidak mampu memiliki peluang lebih besar untuk bersekolah di sekolah negeri.  “Orang yang mampu tidak akan mengambil sekolah ‘abal-abal’ sehingga sekolah berimproviasi untuk meningkatkan kualitas,” katanya.
 
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menentukan alokasi jumlah siswa yang masuk ke sekolah. Alokasi tersebut mencakup porsi jalur zonasi paling sedikit 50%, jalur afirmasi paling sedikit 15%, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%, dan jalur prestasi adalah sisa kuota dari ketiga jalur. Kebijakan ini diambil untuk mengakomodasi  perbedaan karakteristik antar daerah terkait PPDB.
 
Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Nisa Falecia Faridz menyambut baik saat Kemendikbud memberlakukan kebijakan zonasi pada tahun 2017 lalu. Menurutnya, kebijakan ini telah mengubah ketentuan siapa yang masuk ke sekolah negeri. “(Saat kebijakan ini baru diberlakukan) lebih dari 50% daerah tidak sesuai dengan filosofi pemerataan kesempatan pendidikan. 50% melanggar apa yang diatur permendikbud tersebut. Kami lihat ini bentuk komitmen pemerintah untuk mengembalikan kebijakan yang berkeadilan di daerah,” ungkapnya.
 
Secara prinsip, zonasi dalam PPDB bertujuan sebagai pemicu dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan. Nisa menilai, ketentuan zonasi harus memenuhi dasar filosofi yang netral, tidak berpihak pada kelompok. Ia menyampaikan agar kebijakan ini jangan sampai menggunakan kriteria nilai akademik karena itu akan berpihak pada satu kelas sosial. “Tapi ini juga bukan serta merta jalur yang berpihak pada anak-anak miskin karena itu jalur afirmasi. Ini (zonasi) adalah kriteria netral yang lebih terbuka (seleksinya) melalui umur. Itu lebih netral,” katanya.

[cincopa AEAALsuUWU4J]

 

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melakukan diskusi daring dengan dua kepala sekolah mengenai inovasi dan praktik baik pembelajaran di sekolah. Diskusi berlangsung di tengah peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak, melalui konferensi video daring, Jumat (3/7/2020). Dalam diskusi tersebut Mendikbud mengatakan, perubahan tidak mungkin bisa terjadi jika guru maupun pimpinan unit pendidikan tidak percaya pada potensi anak.

"Kalau mental kita mudah menyerah dan tidak percaya pada potensi anak, tidak mungkin bisa tercapai lompatan kualitas pembelajaran, atau kalau kita tidak percaya bahwa anak itu bisa jauh lebih baik dari dia yang sekarang. Guru harus punya optimisme, keyakinan, dan keimanan bahwa potensi anak itu ada di dalam dan tinggal dikeluarkan, tinggal difasilitasi, dan dikembangkan," tutur Mendikbud Nadiem Makarim.

Menurut Mendikbud, guru dan kepala sekolah harus menciptakan lingkungan sekolah yang bisa memaksimalkan potensi peserta didiknya. Pendidik harus bisa mengikuti kemampuan masing-masing anak yang berbeda-beda, dan mengikuti level kompetensi anak. "Karena yang terpenting bukan semua anak standarnya sama. Yang terpenting adalah setiap anak belajar, setiap anak meningkat kapasitasnya," ujarnya.

Ia juga menuturkan, pentingnya melihat kondisi psikologis anak prapembelajaran. Karena saat seorang anak merasa stres, ia juga akan merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. "Banyak yang tidak menyadari koneksi antara sekolah yang menyenangkan dengan pembelajaran. Padahal psikologi anak di sekolah dengan potensi pembelajaran dia itu eksponensial," ujar Mendikbud.

Potensi setiap anak yang berbeda dan kondisi psikogis anak yang berbeda pula itulah yang menjadi perhatian Mariance Wila Dida dan Nyoman Darta dalam menerapkan inovasi metode pembelajaran di sekolah yang mereka pimpin.

Mariance Wila Dida adalah Kepala Sekolah SDN 9 Masohi, Maluku Tengah. Sejak tahun 2016, wanita yang akrab dipanggil Ibu An ini memimpin sekolahnya untuk bertransformasi sebagai sekolah ramah anak yang mendukung pembelajaran murid. Pada awalnya Ibu An merasa skeptis bahwa murid bisa menjadi disiplin tanpa dipukul. Namun setelah menjalani penerapan disiplin positif dan pembelajaran aktif berpusat pada murid, ia melihat dampak positif pada murid dan guru. Kini Ibu An adalah Penggerak Komunitas Sekolah Ramah Anak di Maluku Tengah yang mendampingi sekolah-sekolah di Masohi untuk bertransformasi menjadi Sekolah Ramah Anak. Hasilnya, murid bisa menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, saling menyapa, bersemangat, dan mandiri belajar.

"Ada dampak besar dari sekolah ramah anak. Salah satunya adalah dampak ke orang tua, bagaimana orang tua itu sendiri bisa menerima kenyataan bahwa anak punya keunikan tersendiri," kata Ibu An.

Senada dengan Ibu An, Nyoman Darta yang menjadi kepala sekolah di SMAN 1 Bali Mandara, Bali, juga percaya pada potensi anak didiknya. Ia bercerita, mayoritas murid di SMAN 1 Bali Mandara berasal dari keluarga miskin, bahkan ada yang terindikasi kurang gizi. Namun ia percaya bahwa semua anak mempunyai potensi yang unik tanpa mempermasalahkan latar belakang ekonominya. Pria yang menjadi kepsek di sekolah tersebut sejak 2011 itu, rutin mendampingi guru-guru untuk terus mengembangkan diri dan saling berbagi praktik baik.  Sejak awal ia juga memotivasi murid-muridnya untuk berani bermimpi meskipun memiliki berbagai keterbatasan.

"Mereka harus yakin bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk sukses. Saya juga menekankan kepada guru-guru supaya pembelajaran didasari oleh ketulusan, keikhlasan, cinta, dan kasih sayang," tutur Nyoman Darta.

Usahanya tak sia-sia. Murid-muridnya pun berhasil berkembang dengan baik dan meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik, baik di dalam maupun luar negeri. Alumni SMAN 1 Bali Mandara banyak yang diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia bahkan di mancanegara.

Baik Ibu An maupun Nyoman Darta menjadi contoh guru penggerak yang telah menerapkan praktik baik dalam pembelajaran dengan hasil yang berdampak. Untuk menciptakan lebih banyak lagi guru penggerak seperti mereka, Kemendikbud meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak. Arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh. Pelatihan kepemimpinan sekolah baru diawali dengan rekrutmen calon Guru Penggerak. Selanjutnya dilakukan pelatihan Guru Penggerak dengan mengikuti lokakarya pada fase pertama dan pendampingan pada fase kedua.

[cincopa AEAALsuUWU4J]

Jakarta, Kemendikbud --- Dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) masih berkepanjangan dan sangat dirasakan dunia pendidikan. Sistem pembelajaran di sekolah pada tahun ajaran baru 2020/2021 yang akan dimulai pada pertengahan Juli 2020 pun belum berjalan normal. Masih banyak daerah tergolong zona merah, kuning dan oranye belum bisa melakukan sistem pembelajaran secara tatap muka. Tentu saja hal ini membuat kepala sekolah dan guru berpikir keras apa yang harus dilakukan agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik.

Dengan kondisi tersebut, sangat mungkin kedatangan siswa ke sekolah akan dibatasi, baik jumlah hari maupun jumlah siswa per kelas. Bisa jadi, siswa hanya belajar 2 atau 3 hari di sekolah, selebihnya belajar di rumah. Begitu juga agar jaga jarak bisa dilakukan, setiap kelas diisi separuh siswa saja, separuh lagi masuk hari berikutnya. Dengan kondisi seperti ini, para kepala sekolah dan guru terus mencari model pembelajaran efektif dan efisien digunakan pada kondisi di tersebut.

Salah satu model yang bisa digunakan adalah flipped classroom (pembelajaran terbalik). Flipped classroom adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi lebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Metode ini juga digunakan oleh guru ketika ada siswa yang tidak hadir di kelas karena sesuatu hal. Guru bisa membuat video apa yang diajarkannya dan diberikan kepada yang tidak masuk kelas tersebut.

Jon Bergmann dan Aaron Sams, yaitu guru kimia SMA Woodland Park di Colorado, Amerika Serikat, menggunakan metode ini untuk membantu para siswanya yang tidak masuk kelas dengan membuat video pembelajaran apa yang sudah mereka ajarkan. Hasilnya sangat bagus, siswa bisa mengikuti pelajaran dan tidak ketinggalan. Model ini akhirnya dipakai juga oleh siswa yang sudah belajar di kelas sebagai bahan memperdalam materi yang sudah dipelajarinya.

Guru sebelum membahas materi yang akan di ajarkan memberikan tugas terlebih dahulu kepada siswa untuk mempelajari materi yang ada dalam media pembelajaran. Model belajar seperti ini membuat siswa dituntut untuk lebih mandiri karena mereka mempelajari bahan terlebih dahulu sebelum ada pertemuan di kelas. Model ini juga membuat siswa  lebih aktif karena dorongan keingintahuan mereka juga lebih tinggi.

Model ini juga cocok sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Era Industri 4.0. Perubahan model belajar ini tentu membutuhkan pelatihan dan kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan para pejabat pendidikan dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dan media pembelajaran yang compatible dengan perkembangan teknologi saat ini.

Guru bisa dengan mudah mengunduh materi yang akan dipelajari siswa dari berbagai learning management system (LMS) yang sudah tersedia, baik dari Kemdikbud, yaitu Rumah Belajar dan TV Edukasi, maupun menggunakan LMS dari swasta yang dapat diunduh secara gratis. Materi diserahkan kepada siswa dengan diberi penjelasan apa yang harus dikerjakan dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

Pada saat siswa datang ke sekolah, guru tinggal membahas dengan mereka, misalnya siswa diminta mempresentasikan apa yang telah dipelajari. Dengan demikian, siswa terlatih mengomunikasikan apa yang dipelajari kepada teman sejawat.

Untuk memperdalam materi yang dipelajari, guru juga bisa mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil. Guru berperan sebagai fasilitator dan berkeliling kelas untuk memotivasi sekaligus memantau keaktifan siswa dalam berdiskusi.

Dengan model ini, siswa tidak perlu hadir ke sekolah tiap hari. Jadi, seandainya tahun ajaran baru nanti siswa harus masuk sekolah di selang-seling, metode ini sangat bagus. Siswa akan mengerjakan tugas pada saat di rumah selama tiga hari dan masuk ke sekolah belajar di kelas selama tiga hari. Model ini cocok untuk mengoptimalkan waktu di kelas yang terbatas dan juga akan melatih siswa untuk mengelola waktu dengan baik.

Apakah hasil belajar siswa yang menggunakan metode flipped classroom lebih baik?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika dan juga beberapa sekolah di Indonesia yang sudah mempraktikkan flipped classroom, hasilnya sangat menggembirakan dan kualitasnya lebih baik. Para siswa yang mempraktikkan metode ini motivasi belajarnya sangat tinggi, kreativitasnya meningkat, tanggungjawab meningkat, siswa lebih aktif dalam PBM di kelas, dan nilai akademiknya lebih baik jika dibandingkan cara belajar tradisional. Begitu juga para guru juga merasa punya waktu lebih untuk berinteraksi dengan siswa.

Dengan model ini, tujuan kita untuk membekali kemampuan siswa untuk berpikir kritis (critical thinking), bekerjasama (collaborative), kemampuan berkomunikasi (comunication skills), dan berpikir kreatif dan inovatif (creative/innovative) dapat kita laksanakan dengan baik. Guru tidak mendominasi waktu di kelas. Interaksi guru dan siswa semakin baik dan semakin menyenangkan.

Semoga flipped classroom bisa menjadi salah satu alternatif model pembelajaran saat pandemi Covid-19 masih menghantui kita semua. Semoga Anak-anak kita tetap bisa belajar dengan nyaman.

[cincopa AEAALsuUWU4J]

Jakarta, Kemendikbud --- Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan BOS Afirmasi diatur dalam regulasi level tertinggi di Kemendikbud, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menekankan agar kepala sekolah tidak ragu menggunakan dana BOS sesuai prioritas kebutuhan sekolah. “Sudah ada penjelasan yaitu juknis yang jelas sampai butir-butir apa saja yang bisa digunakan untuk itu dibuat secara eksplisit di dalam kerangka regulasi kita,” kata Mendikbud dalam video conference Peluncuran Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang berlangsung di Jakarta pekan lalu.
 
Mendikbud mengatakan, aturan pengalokasian dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi sama dengan aturan penggunaan dana BOS reguler. Di antaranya, dapat digunakan untuk membayar guru honorer, belanja kebutuhan belajar dari rumah (pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar), belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan Covid-19 (sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya), serta membayar tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.
 
Disampaikan Menteri Nadiem, ada dua kriteria sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Kriteria pertama berdasarkan daerah, yaitu: (1). Daerah terpencil dan terbelakang, (2). Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, (3). Daerah perbatasan dengan negara lain, (4). Daerah yang terkena bencana Covid-19, bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Kriteria kedua berdasarkan kondisi sekolah, yaitu: (1). Sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar, (2). Sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah, (3). Sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar.
 
“Ini semua ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 serta Kepmendikbud Nomor 580, 581 dan 582 Tahun 2020. Jadi semua ketentuan hukumnya sudah pasti,” tegas Nadiem. 
 
Lebih lanjut Nadiem mengatakan, aturan yang telah ditetapkan bisa menjadi pegangan bagi kepala dinas dan kepala sekolah untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan dana BOS terutama untuk kebutuhan pembayaran guru honorer serta menunjang kegiatan pembelajaran sesuai protokol kesehatan. “Jadi mohon digunakan pedoman kita,” tekannya lagi.
 
Mendikbud mengatakan, kondisi seperti ini membutuhkan pemimpin yang kuat dan tegas. Ia meminta kepada para kepala sekolah untuk melihat dokumen-dokumen regulasinya karena sudah tertera secara rinci, bahwa semua kebutuhan baik dari protokol kesehatan, belajar jarak jauh, kuota, dan lain-lain itu boleh menggunakan dana BOS.
 
“Kami sudah mengatur fleksibilitasnya sehingga jika sebelumnya ada sekat persentase penggunaan dana, sekarang sudah dibuka. Kami berikan maksimum fleksibilitas. Jadi itu harusnya sudah cukup bagi kepala sekolah untuk mengambil tindakan terbaik untuk guru-guru, murid dan keluarga para murid-murid mereka,” urainya.
 
Menjawab keresahan masyarakat tentang batas kewenangan penetapan SPP terutama di masa pandemi, Nadiem menyampaikan bahwa Kemendikbud maupun pemerintah daerah tidak berwenang menentukan jumlah SPP di sekolah swasta. Mendikbud menyarankan agar orang tua berkoordinasi lebih lanjut dengan yayasan/pengelola sekolah untuk mendapatkan penyelesaian secara musyawarah mufakat.