Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (363)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) menyiapkan kebijakan khusus untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi siswa terdampak bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah pada pertengahan 2018 lalu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, konten yang diujikan pada UN akan disesuaikan dengan materi pembelajaran terakhir yang diterima siswa terdampak sebelum proses pembelajaran terganggu akibat bencana.     

“Anak-anak yang terdampak akan dilayani sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Kalau anak-anak itu, katakanlah di semester terakhir terganggu (proses pembelajarannya), maka konten yang diujikan nanti akan sampai di semester terakhir, di mana dia belajar,” tutur Totok dalam Taklimat Media Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2019 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Kebijakan itu juga berlaku bagi siswa terdampak yang berpindah sekolah ke daerah lain. Totok menjelaskan, saat ini tengah dilakukan pendataan oleh sekolah penampung melalui sistem pendataan bernama Bio UN. “Sekolah ini mengidentifikasi siswa tersebut, berasal dari mana, belajarnya sampai di semester berapa. Nanti secara spesifik soalnya akan disesuaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Totok mengungkapkan, pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana tetap bisa diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Kemendikbud menyiapkan metode yang disebut remote printing. “Jika tidak tersedia komputer, UNBK dilaksanakan dengan alat kertas. Istilahnya melalui remote printing. Itu sudah by name. Jadi masing-masing anak memiliki naskah soal yang berbeda satu sama lain,” kata Totok.

Namun, Totok menambahkan, pihaknya tetap akan melihat jumlah siswa yang menggunakan metode tersebut. Jika jumlahnya sangat banyak, penggunaan UNKP menjadi pertimbangan. “Kita akan lihat, jumlahnya manageable atau tidak,” pungkasnya.

Kebijakan pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana telah dimuat dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 2019. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak pelaksanaan UN berkoordinasi dengan Balitbang, direktorat dan pemerintah daerah terkait akan mengatur secara khusus pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana berkaitan dengan jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN.

PONTIANAK - LPMP Kalbar menggelar diseminasi hasil program sekolah model Provinsi Kalimantan Barat tahun  2018. Mengambil lokasi di LPMP Kalimantan Barat, kegiatan ini dibagi dua tahap. "Diseminasi hasil program sekolah model merupakan bagian dari rangkaian proses penjaminan mutu pendidikan. Diseminasi ini penting untuk menyebarluaskan informasi tentang aktivitas yang telah sekolah lakukan dalam rangka memenuhi standar  nasional pendidikan. Diseminasi ini juga merupakan sarana pertukaran informasi antar sekolah binaan LPMP yang disebut dengan sekolah model," ujar kepala LPMP Kalimantan Barat drs. Aristo Rahadi, M.Pd, di sela agenda tersebut. Tahap pertama dilaksanakan pada 9 - 11 Desember 2018, dan diikuti oleh sekolah model binaan LPMP yang berasal dari 8 Kabupaten/kota di Kalbar. Yaitu Kapuas Hulu, sambas, Sintang, Melawi, ketapang, Kubu Raya , Bengkayang dan Pontianak. Kegiatan tahap pertama ini diikuti oleh 174 sekolah model yang berasal dari 8 Kabupaten kota tersebut. Sekolah Model ini merupakan sekolah yang disupervisi dan difasilitasi oleh LPMP Kalimantan Barat dalam hal pemenuhan standar nasional pendidikan. Diseminasi  tahap pertama ini diramaikan dengan pameran hasil karya sekolah model, penampilan tarian dari siswa berprestasi, pertukaran cinderamata, sampai presentasi best practice dari setiap sekolah model. Presentasi best practice mereka akan di nilai oleh fasilitator daerah yang selama ini membimbing mereka selama program sekolah model ini di luncurkan tahun 2016 silam.Kegiatan Diseminasi sekolah model tahap pertama 2018 ini juga di hadiri oleh Perwakilan pejabat Dinas pendidikan. Kehadiran perwakilan dari pejabat dinas tersebut menunjukkan komitmen mereka yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap semua program peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kalbar. Kegiatan diseminasi hasil program sekolah model juga dikunjungi oleh Majelis Guru Besar Daerah Kuching (MGBDK), Majelis Guru Besar Daerah Kuching ini merupakan perwakilan – perwakilan kepala sekolah Malaysia di daerah  Kuching. Dalam lawatannya MGBD ke Pontianak mengunjungi LPMP Kalbar dan beberapa sekolah yang ada di Kalbar. Majelis Guru Besar Daerah Kuching sangat mengapresiasi Program Sekolah Model ini dan mereka sangat tertarik untuk menerapkan hal yang sama di daerah Kuching. (pontianak.tribunnews.com)

 
Jakarta, Kemendikbud – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta, Kamis (15/11/18). Rakor yang dihadiri unsur dinas pendidikan dan kepegawaian daerah ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang jumlah dan pemetaan guru saat ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap melalui rakor ini akan menghasilkan data yang bisa digunakan sebagai dasar penataan guru. Menurutnya, dengan data yang jelas, maka pengambilan keputusan untuk penempatan guru akan lebih baik.
 
“Saya minta detil guru yang ada di setiap daerah. Dengan data riil tersebut, akan dipahami betul bagaimana sebenarnya kebutuhan guru di masing-masing daerah,” tutur Muhadjir dalam sambutannya saat membuka Rakor.
 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dalam laporannya menyampaikan bahwa dari rakor ini, kita akan dapatkan gambaran bagaimana pemetaan guru di Indonesia. Hasil tersebut juga bisa digunakan untuk memetakan keperluan formasi di 2019.
 
“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi atau kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran yang akan diusulkan oleh bupati, walikota, atau gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.
 
Ia pun berharap dapat menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru. Tak sampai di situ, dari sini juga bisa dikumpulkan data meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.
 

Rakor Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan diikuti oleh 396 peserta yang berasal dari Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Selasa, 13 November 2018 09:06

Mendikbud Luncurkan 10 Buku Karya Lengkap Bung Hatta

Written by

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meluncurkan 10 Buku Karya Lengkap Bung Hatta, Bapak Proklamator Indonesia. Mohammad Hatta, lebih dikenal dengan Bung Hatta, telah menulis sejak usia 16 tahun hingga usia 77 tahun. Semasa hidupnya, Bung Hatta telah menghasilkan lebih dari 800 karya tulis dalam bahasa Indonesia, Belanda, maupun Inggris. Kumpulan hasil karya ini kemudian dibukukan ke dalam 10 buku.

"Merupakan suatu kehormatan bagi kami, pagi ini hadir tokoh-tokoh yang banyak mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, hadir di kantor Kemendikbud dalam rangka peluncuran buku pemikiran lengkap dari Bung Hatta. Ini adalah langkah besar yang telah dilakukan dalam mengumpulkan karya tulis Bung Hatta", demikian disampaikan Mendikbud, Muhadjir Effendy, dalam sambutannya saat peluncuran buku karya Bung Hatta tersebut, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).

Mendikbud mengungkapkan pengalamannya saat bersentuhan dengan hasil pemikiran Bung Hatta. Mendikbud menyampaikan banyak orang menganggap Bung Hatta sebagai pakar ekonomi dan negarawan, termasuk Bapak Koperasi. Namun sebenarnya, menurut Mendikbud, Bapak Proklamator tersebut adalah seorang yang memiliki perspektif ilmu pengetahuan yang sangat lengkap.

"Saya punya pengalaman intelektual sendiri dengan Beliau. Dalam disertasi saya, kebetulan saya menulis tentang militer, ternyata peletak dasar profesionalisme militer Indonesia itu adalah Mohammad Hatta, dengan kebijakan rasionalisasi militer pada tahun 1949", ungkap Mendikbud. Menurut Mendikbud, itulah sebetulnya yang mendasari perkembangan TNI yang pada akhirnya harus membuat pilihan menjadi TNI profesional. "Ini yang mungkin tidak banyak diketahui. Kita bisa membayangkan jika seandainya waktu itu Mohammad Hatta tidak mengambil langkah yang sangat berani yaitu melakukan rasionalisasi militer, mungkin Indonesia setelah pasca kemerdekaan itu terjadi perang saudara karena masing-masing laskar memiliki senjata yang tidak kalah bagusnya dari tentara republik", jelas Mendikbud.

“Dengan terbitnya buku ini, akan menjadi sebuah karya besar yang bisa kita jadikan suri teladan untuk anak cucu kita tentang pemikiran-pemikiran Beliau yang akan tetap otentik dan abadi," tambah Mendikbud.

Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan) Kemendikbud, Hilmar Farid, menerangkan bahwa penerbitan "10 Buku Karya Lengkap Bung Hatta" merupakan hasil kerja sama Kemendikbud dengan Perhimpunan Indonesia untuk Pengembangan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS) dan penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES).

“Kami menyetujui melakukan kerja sama untuk menerbitkan buku ini, karena pemikiran Bung Hatta masih sangat relevan dengan situasi sekarang ini. Dengan membaca karya Bung Hatta kita diingatkan kembali bahwa niat utamanya yaitu mengembangkan ekonomi dan untuk kebahagiaan orang banyak. Oleh karena itu, saya menyambut dengan baik dan mendukung sekali gagasan ini," kata Dirjen Hilmar.

Sementara itu, perwakilan dari keluarga, sekaligus puteri sulung Bung Hatta, Meutia Hatta, menyampaikan harapannya agar nilai-nilai dan pokok-pokok pikiran Bung Hatta yakni membangun perekonomian nasional untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi modal dasar bagi anak bangsa khususnya pemuda zaman milenial yang sering menyebut dirinya sebagai hidup di zaman now.

"Saya berharap bahwa penyebutan dan penekanan mengenai zaman now tidak menjuruskan kaum muda kita untuk mengabaikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Zaman now tidak boleh kosong. Tugas pemuda zaman now tidak saja melanjutkan perjuangan para pahlawan dan para perintis kemerdekaan, tetapi lebih dari itu, mereka perlu meningkatkan daya juang, kapabilitas, ilmu pengetahuan teknologi, dan ilmu pengetahuan humaniora di dalam zaman milenial yang serba digital dan penuh distrupsi ini. Humanisme harus tetap terjaga dan pembangunan tetap dalam garis membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Sepuluh Buku Karya Lengkap Bung Hatta terdiri dari 10 judul, yaitu, Buku 1: Kebangsaan dan Kerakyatan; Buku 2: Kemerdekaan dan Demokrasi; Buku 3: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial; Buku 4: Keadilan Sosial dan Kemakmuran; Buku 5: Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat; Buku 6: Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat; Buku 7: Filsafat, Ilmu, dan Pengetahuan: Buku 8: Agama, Pendidikan, dan Pemuda; Buku 9: Renungan dan Kenangan; Buku 10: Surat-surat. (*)

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia mengenal lagu kebangsaan Indonesia Raya hanya dalam satu stanza saja. Padahal, syair atau lirik pada stanza kedua dan ketiga juga penting untuk diketahui, dipahami dan dihayati.

"Kita sudah terbitkan peraturan menterinya untuk dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik," diungkapkan Muhadjir dalam Konser Akbar Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stanza, di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (28/10).

Menurut Muhadjir, lagu Indonesia Raya yang selama ini dinyanyikan dan diperdengarkan hanya sepertiga dari keseluruhan lagu kebangsaan karya Wage Rudolf Supratman tersebut. Sejak 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai memperkenalkan kembali dua stanza lainnya, khususnya di lingkungan pendidikan, agar kemudian dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa dari kalangan generasi muda.

"Padahal masih ada stanza kedua yang merupakan inti, dan stanza ketiga yang merupakan epilog dari lagu kebangsaan ini," tuturnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah mengatur agar sekolah menyelenggarakan upacara bendera pada hari Senin, dan atau pada hari kemerdekaan dan hari-hari besar nasional lainnya. Yang berbeda, kini upacara di sekolah wajib menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stanza sebagaimana diatur pada pasal 17 dan 18 peraturan ini. "Sebelum ada peraturan ini saya lihat sudah cukup banyak sekolah yang juga mengajarkan atau memperkenalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam tiga stanza," ujar Mendikbud.

Konser akbar merayakan lagu kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stanza digelar Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90. Menghadirkan 210 alumni paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara (GBN) tahun 2015 sampai 2017 yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Konser akbar yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya ini juga menghadirkan Putri Ayu dan Kunto Aji  sebagai solis, serta konduktor Purwa Tjaraka.

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengaku bangga dengan keberadaan para alumni atau purna GBN yang bersedia berlatih dan menggelar konser akbar lagu kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stanza. "Mereka hadir di sini dengan keinginan dan juga dana pribadi," ujarnya.

Dalam rangka penguatan pendidikan karakter kepada generasi muda, Dirjenbud menjelaskan bahwa penanaman nilai-nilai seni budaya dan adiluhung bangsa dilakukan melalui beberapa kolaborasi antara seniman tradisi dan sekolah melalui gerakan Seniman Masuk Sekolah (SMS) yang berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, juga terdapat program Belajar Bersama Maestro (BBM) yang diselenggarakan setiap tahunnya.

"Sesuai dengan arahan pak menteri, sekarang ini pendidikan karakter tidak hanya terbatasi pada ruang-ruang kelas saja. Siswa dapat belajar di sanggar budaya, museum, cagar budaya, semua kita fasilitasi," pungkas Hilmar Farid. (*)

Jakarta, 28 Oktober 2018
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan