Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (354)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Tasikmalaya, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar menggelar sosialisasi kesiapan guru menyongsong pendidikan abad ke-21. Tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan guru-guru pendidikan dasar agar mampu membekali peserta didiknya dengan keterampilan abad ke-21.

Kegiatan sosialisasi di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya Jawa Barat, diikuti sebanyak 180 guru sekolah dasar (SD), di Hotel Horison Kota Tasikmalaya, Senin (6/8/2018). Berbagai materi tentang keterampilan abad ke-21, peraturan tentang jam mengajar guru, dan pengembangan profesi guru diberikan dalam acara tersebut. Hadir juga dalam kegiatan ini anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ferdiansyah.

Kepala Subdirektorat Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud, Elvira, mengatakan guru perlu meningkatkan kompetensi secara terus-menerus seiring perkembangan zaman. Di abad ke-21 di mana keterampilan komunikasi, bekerja sama, berfikir kritis, dan pemecahan masalah perlu dikuasai siswa, guru dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan materi pelajaran di kelas.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, mengatakan bahwa guru adalah kurikulum yang sebenarnya, di mana peran guru sangat penting dalam pendidikan anak, terutama di jenjang pendidikan dasar. "Di abad ke-21 ini guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis," kata Ferdiansyah.

Guru juga harus meningkatkan kompetensi dengan berbagai cara, tidak semata-mata menunggu pelatihan dari pemerintah. "Bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru, jangan segan menyisihkan sebagian tunjangan tersebut untuk meningkatkan kompetensi diri," pesan lulusan Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia tahun 1997 tersebut.

Ferdiansyah menambahkan bahwa peningkatkan kompetensi guru tidak hanya dalam bentuk mengikuti pelatihan atau lokakarya. Aktivitas-aktivitas seperti studi banding, diskusi dalam kelompok kerja guru, belajar dari berbagai sumber juga merupakan upaya peningkatan kompetensi. "Tugas peningkatan kompetensi guru juga tidak hanya dari APBN, perlu kontribusi dari organisasi profesi, swasta, dan guru itu sendiri," tambah Ferdiansyah. (Nur Widiyanto)

Pengajar Pengganti atau yang disingkat JARTI merupakan Sarjana Pendidikan yang ditugaskan sementara pada sekolah di daerah khusus untuk menggantikan Guru Daerah Khusus yang mengikuti Program PGDK dan PPG Daljab. 

Perekrutan JARTI menggunakan SIM-JARTI yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Calon JARTI mendaftarkan diri di Dinas Pendidikan Kabupaten yang dituju. JARTI diutamakan berasal dari Kabupaten sasaran Program PGDK. Pendaftaran JARTI dilakukan secara on-line mandiri mulai tanggal 9 - 15 Agustus 2018

Rangkaian pemanggilan, pembekalan dan pemberangkatan JARTI dilakukan pada tanggal 24-25 Agustus 2018 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. JARTI  sebelum  diberangkatkan  pada  lokasi  tempat  tugas  akan  dilakukan

 pembekalan singkat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk semua jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Saat ini sedang berlangsung kegiatan pembekalan bagi pengajar pengganti mulai tanggal 3 s.d. 5 September 2018 bertempat di Hotel Mercure Pontianak. 

 

Keberhasilan pelaksanaan program pengajar pengganti sebagai bagian dari rangkaian Program Pembekalan Guru Daerah Khusus ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program ini. Dengan adanya program Jarti sebagai rangkaian dari program PGDK, diharapkan sistem pembelajaran di daerah khusus tetap dapat terlaksana sebagai mana mestinya.

Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas
 
Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan amanat dari nawa cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.  
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.
 
“Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang kita terapkan dua tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem persekolahan,” ungkap Mendikbud.
 
Selama ini, menurut Mendikbud, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu. Selain itu, terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan.
 
“Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Layanan publik itu harus memiliki tiga aspek, yang pertama non-rivalry, non-excludability, dan non-discrimination. Jadi, tidak boleh dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang/kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi. Sistem yang dikembangkan selama ini kurang memenuhi tiga persyaratan sebagai layanan publik itu,” jelas Muhadjir.
 
Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit dipandang dapat memperuncing perbedaan dan memperbesar kesenjangan. Hal tersebut, menurut Mendikbud tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Untuk itu, penerapan kebijakan zonasi memerlukan dukungan semua pihak demi tujuan besar jangka panjang. “Ini persoalan persepsi, dan soal mental. Karena itu, sistem zonasi ini juga merupakan bagian dari upaya kita melakukan revolusi mental masyarakat, terutama persepsinya tentang pendidikan,” kata Mendikbud.
 
Berdasarkan evaluasi tahun lalu, beberapa titik kabupaten/kota/provinsi tertentu belum bisa mengikuti secara penuh peraturan zonasi. Diperlukan beragam penyesuaian dalam penerapan, khususnya terkait perubahan zona. Mendikbud berharap di akhir Juli 2018 Kemendikbud sudah dapat duduk bersama dengan dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi untuk melakukan evaluasi penerapan sistem zonasi pada PPDB tahun ini. “Kita akan menyepadankan pelaksanaan sistem zonasi oleh masing-masing daerah. Saya berharap sistem penerimaan siswa baru tahun depan sudah tidak gaduh karena direncanakan sejak jauh hari. Mungkin tidak ada lagi pendaftaran, tetapi cukup penempatan, dan itu sudah diproyeksikan sejak jauh hari,” tutur Guru Besar Universitas Negeri Malang ini.
 
Terkait tindak lanjut pascapenerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Mendikbud menyampaikan beberapa pokok kebijakan yang mengikutinya. Di antaranya adalah redistribusi guru, baik secara jumlah maupun kualitas. Selain itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan terkait penataan sekolah. "Kalau ternyata suatu sekolah kelebihan daya tampung, karena siswanya lebih sedikit dari jumlah sekolah, nanti bisa regrouping," ujarnya.
 
Mendikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Dan mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Kita bisa lihat tingkat pemerataan guru, baik jumlah maupun tingkat kualifikasi. Tidak bisa dibiarkan ada satu sekolah yang isinya hanya satu guru PNS, dan ada sekolah yang isinya guru-guru PNS bersertifikat," tegasnya.
 
 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyampaikan bahwa kebijakan zonasi akan memberi manfaat cukup luas dalam restorasi sekolah. "Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah," jelas Dirjen Hamid.
 
Ekosistem Pendidikan
 
Sistem zonasi, menurut Muhadjir dapat menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas. Ia menegaskan, populasi yang ada di dalam sebuah kelas harus heterogen. “Salah satu arah kebijakan zonasi ini adalah meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah, sehingga nantinya akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebinekaan di sekolah kita,” ujarnya.
 
Mendikbud mengingatkan pentingnya penguatan tripusat pendidikan. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik menjadi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui kebijakan zonasi. Peranan sekolah, masyarakat, dan keluarga, dipandang sama penting dan menentukan keberhasilan pendidikan anak. “Inilah inti ekosistem pendidikan. Tugas kita adalah membangun lingkungan pendidikan yang baik, di mana ada hubungan positif antara sekolah, masyarakat dan keluarga sesuai dengan filosofi bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,” tuturnya.  
 
Meskipun kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan kerja sama antar pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi tidak terbatasi sekat-sekat birokrasi. Masing-masing pemerintah daerah sesuai kewenangannya diperkenankan melakukan penyesuaian kebijakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada untuk pelayanan publik yang baik. "Zonasi ini melampaui wilayah administrasi. Karena itu perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa," terang Mendikbud. 
 
Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
 
Pada pasal 19, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan membebaskan biaya untuk peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu, sebesar minimal 20 persen kepada peserta didik dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 pasal 53 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Diharapkan, hal ini dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di masyarakat. Sejalan dengan kebijakan zonasi, pemerintah juga terus menjamin hak layanan dasar masyarakat tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang meringankan biaya personal pendidikan. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan jumlah dan komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
 
Sebagaimana diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan; angka IPM dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,8 di tahun 2017. Adapun sumbangsih sektor pendidikan yang dapat dilihat adalah meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017), serta angka Harapan Lama Sekolah dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah meningkat dari 74,26 menjadi 82,84 (2017), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 menjadi 60,37 (2017).
 
Ombudsman Republik Indonesia mendukung penerapan zonasi untuk pemerataan pendidikan. "Kami menghargai dan mendorong untuk penerapan zonasi ini. Sistem sebelumnya, adanya favoritisme sekolah itu bukan saja menimbulkan ketidakadilan namun juga menjadi sumber korupsi dan membangun segregasi yang menurut saya sangat membahayakan," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Su'adi.
 
Senada dengan Ombudsman, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), My Esti Wijayati, menyampaikan bahwa zonasi menjadi bagian dalam mewujudkan ruang keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. “Seperti dalam rapat kerja yang dilakukan dengan kami tahun 2017, Mendikbud telah menyampaikan konsep zonasi. Kami memang memandang sistem zonasi adalah sistem yang baik yang bisa kita lakukan secara lebih luas, dan tahun ini pelaksanaannya jauh lebih baik,” katanya. (*)
 
**disiapkan oleh Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud

Selasa, 24 Juli 2018 08:46

Badan Bahasa Petakan 652 Bahasa Daerah di Indonesia

Written by

Jakarta, Kemendikbud --- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemendikbud) telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek.

"Dari tahun 1991 sampai 2017 kami telah memetakan dan memverifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Jumlahnya saat ini 652 bahasa daerah, yang tentunya bisa berubah seiring waktu," kata Dadang Sunendar, dalam acara Lokakarya Pengelolaan Laman dan Media Sosial di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Senin (23/7/2018).

Penghitungan jumlah itu diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data di 2.452 daerah pengamatan. Bahasa-bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Dadang Sunendar mengatakan salah satu tugas Badan Bahasa Kemendikbud adalah melindungi dan melestarikan bahasa-bahasa daerah tersebut.

Dikutip dari laman Badan Bahasa, beberapa lembaga internasional pun telah ikut memetakan bahasa di Indonesia.  Summer Institute of Linguistics (SIL) Internasional dengan proyek Ethnologue dan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco) dengan program Atlas of the World’s Languages in Danger adalah contohnya. Namun, karena perbedaan metodologi,  jumlah  bahasa  hasil  pemetaan  lembaga-lembaga itu pun  berbeda-beda.  

Summer Institute of Linguistics menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah dan 707 di antaranya masih aktif dituturkan.  Sementara itu, Unesco baru mencatatkan 143 bahasa daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa. 

Jakarta, Kemendikbud --- Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yang telah diterapkan sejak tahun 2017 diharapkan dapat menumbuhkan miniatur kebinekaan di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi dapat menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam belajar di kelas. Ia menegaskan, populasi yang ada di dalam sebuah kelas harus heterogen.

“Salah satu arah kebijakan zonasi ini adalah meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah, sehingga nantinya akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebinekaan di sekolah kita”, ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) tentang zonasi di Jakarta, Rabu (18/07/2018).

Lebih lanjut Mendikbud menyampaikan, sistem zonasi diterapkan sebagai upaya mendekatkan sekolah dengan peserta didik. “Ini terkait dengan pemahaman tripusat pendidikan, di mana penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyampaikan bahwa zonasi menjadi bagian dalam mewujudkan ruang keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

“Seperti dalam rapat kerja yang dilakukan dengan kami tahun 2017, Mendikbud telah menyampaikan konsep zonasi. Kami memang memandang sistem zonasi adalah sistem yang baik yang bisa kita lakukan secara lebih luas, dan tahun ini pelaksanaannya jauh lebih baik,” katanya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010, setiap sekolah negeri harus menampung minimum 20 persen anak tidak mampu. Oleh karena itu, dengan kemudahan akses pendidikan bagi kelompok rentan, zonasi diharapkan dapat menghindari sifat eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.