Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (375)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Untuk informasi dan pendaftaran, silakan klik https://lombafotoartikel.kemdikbud.go.id
Untuk mengunduh poster, klik tautan di bawah ini:
foto
artikel
Untuk pertanyaan terkait lomba foto, silakan sampaikan surel ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Sedangkan untuk lomba artikel ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Depok, Kemendikbud -- Kali ini merupakan tahun ketiga pencanangan Gerakan Literasi Nasional oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2017 lalu. Berbagai satuan pendidikan melakukan inisiasi dan kreasi untuk menumbuhkan budaya baca bagi siswa-siswinya. Namun tentunya harus berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Praktik penumbuhan literasi di sekolah dilakukan dalam berbagai manifestasi agenda kegiatan dengan keberagamannya sesuai kreativitas dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dalam menerjemahkan praktik tersebut. Hal itu terjadi di Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Tingkat Nasional, Petukangan Utara, Jakarta Selatan dan Sekolah Dasar (SD) Islam Plus As Sa'adatain, Cinere, Depok.

Setiap bulan TK Negeri Pembina Tingkat Nasional menetapkan tema belajar dan bermain bagi anak-anak. Salah satu tema, misalnya, mengenal benda-benda langit. Tema tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam nyanyian, gerakan, dan permainan mengenal huruf serta angka bagi peserta didik. Para guru menyusunnya secara bersama-sama sesuai dengan kurikulum. Kolaborasi antarpendidik di sekolah menjadi penggerak utama bagi penumbuhan budaya literasi pada pendidikan anak usia dini.

Namun, sekolah memilih untuk fleksibel dalam proses pembelajaran. Jika dari hasil monitoring selama satu bulan dirasa siswa-siswi kurang mampu menguasainya, maka sekolah akan menambah waktu sampai seluruh peserta didik memahami materi yang disampaikan sesuai tema tersebut. Sebaliknya, pembelajaran dapat bergeser ke tema selanjutnya jika pembelajaran dengan tema tertentu sudah dapat dikuasai anak-anak dengan baik dalam waktu yang lebih cepat.

Di SD Islam Plus As Sa'adatain Cinere, Depok, praktik baik literasi mampu memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri siswa saat berbicara di depan umum serta dalam penguasaan tata bahasa yang baik dan benar. “Jelas dampaknya (penguatan literasi,-) luar biasa bagi anak-anak,” ujar Kepala SD Islam Plus As Sa’adatain, Suryani, saat diwawancarai di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Depok, Jawa Barat, Selasa (13/2/2019).

Manifestasi agenda kegiatan di SD Islam As Sa’adatain terwujud dalam program membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Selain itu ada pojok baca dengan buku-buku yang selalu diperbarui dan disirkulasikan. Hal itu mendorong budaya membaca para peserta didik di sekolahnya.

“Bukunya berasal dari anak-anak. Setiap awal tahun ajaran baru mereka diwajibkan bawa buku, bebas buku apa saja. Dalam kurun waktu tri semester buku itu berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya, jadi setiap anak punya kesempatan membaca dari kelas bawah sampai kelas atas,” jelas Suryani.

Program 15 Menit Membaca pun dirangkai dengan kebiasaan baik lainnya, yakni dengan diawali salat Duha berjamaah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan taklim Al-Quran, dan setelah itu program literasi di bawah bimbingan guru. Peserta didik kemudian diminta membuat kesimpulan sederhana pada secarik kertas dan ditempel pada papan di dinding kelas. Dengan cara itu, peserta didik lain dapat mengetahui gambaran mengenai buku yang sebelumnya sudah dibaca oleh kawannya.

Suryani mengakui, padatnya kegiatan belajar mengajar menyebabkan Program 15 Menit Membaca itu hanya dapat dilaksanakan satu sampai dua kali dalam seminggu. Namun, Ia yakin dengan cara itu, budaya literasi peserta didik dapat terbangun dan wawasan mereka pun tentunya bertambah

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini, PPDB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur Zonasi (90 persen), jalur Prestasi (5 persen), dan jalur Perpindahan Orang tua/Wali (5 persen).
 
Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur PPDB pada tahun ajaran sebelumnya. Melalui aturan ini, Kemendikbud berupaya mendorong pelaksanaan PPDB yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan. Zonasi pendidikan ini dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan nasional.  
 
"Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh," tutur Mendikbud.
 
Pelaksanaan PPDB tahun ini diharapkan dapat mendorong sekolah lebih proaktif mendata calon siswa berdasarkan data sebaran anak usia sekolah. Jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam seleksi, bukan nilai rapor maupun hasil Ujian Nasional.
 
"Kita harapkan terjadi perubahan pola penerimaan peserta didik baru yang dari siswa mendaftar ke sekolah, menjadi sekolah yang proaktif mendata atau mendaftar siswa, atau calon peserta didiknya. Karena itu, Kemendikbud berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena basis siswa itu sebetulnya adalah dari data kependudukan," jelas Mendikbud.
 
Mendikbud juga meminta agar Pemerintah Daerah segera menetapkan petunjuk teknis (juknis) PPDB dengan berpedoman kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan Pemerintah Daerah harus mengatur kriteria, pembagian zona, dan pendataan siswa di setiap zona. Zona persekolahan dan juknis tersebut harus diterbitkan paling lambat satu bulan sebelum PPDB dimulai dan disosialisasikan kepada masyarakat.  
 
Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip utama untuk mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyatakan bahwa Dinas Pendidikan baik Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat berembuk bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk menyusun prakiraan jumlah siswa yang masuk ke sekolah/madrasah, ataupun kejar paket di suatu zona. Dengan demikian, target wajib belajar 12 tahun dapat lebih mudah dicapai.
 
“Dinas Pendidikan berkewajiban meluaskan zonasi apabila diperlukan agar tidak ada lagi titik-titik tak terjamah yang membuat siswa tidak bisa bersekolah di mana-mana,” kata Dirjen Hamid.
 
Kuota paling sedikit 90 persen dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Adapun peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Tahun ini, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak lagi menjadi syarat PPDB.
 
Sesuai pasal 23 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, sistem zonasi diterapkan di semua wilayah, kecuali di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) karena faktor geografis yang sukar. Selain itu, juga tidak diterapkan pada sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah swasta, sekolah berasrama dan satuan pendidikan kerja sama yang mengombinasikan kurikulum nasional dengan internasional.
 
Staf Ahli Mendikbud (SAM) bidang Regulasi Chatarina M. Girsang mengatakan, sekolah harus menerapkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan PPDB. Pada PPDB 2018, berdasarkan evaluasi Kemendikbud, cukup banyak sekolah tidak menyampaikan informasi yang benar mengenai jumlah kuota siswa baru. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPDB tahun 2018 yang lalu, Kemendikbud menemukan masih banyak sekolah yang mengumumkan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang ada. Selain itu, masih juga ditemukan sekolah yang daya tampungnya melebihi ketentuan rombel.
 
Melalui Permendikbud yang diterbitkan lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB ini, Kemendikbud mengantisipasi potensi praktik kecurangan “jual beli kursi”. “Sekolah tidak boleh membuka rombongan belajar atau kelas baru setelah PPDB ditutup ataupun di tengah tahun ajaran. Penambahan jumlah siswa setelah PPDB usai menjadi indikasi terjadinya praktik kecurangan,” ujar SAM bidang Regulasi.
 
Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB wajib dilakukan oleh semua pihak, khususnya Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Mendikbud meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik “jual beli kursi”/titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi seperti pungutan liar dan “jual beli kursi”, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.
 
Kemendikbud kembali mengingatkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Sekolah juga dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Pada pasal 38, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota wajib memiliki dan mengumumkan kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

Jakarta, Kemendikbud --- Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Dadang Sunendar menyerahkan satu set (139 jilid) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V Braille dan 1 jilid Sejarah KBBI kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia. Dadang mengatakan, Badan Bahasa dan Perpusnas memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa melalui bahan literasi. Ia berharap masyarakat yang membutuhkan KBBI V Braille dapat memanfaatkan kamus ini dengan baik.

“Adalah tugas kita bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya pikir Badan Bahasa dan Perpusnas memiliki visi dan misi yang sama, dan kita harus bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi itu,” ujar Dadang yang didampingi Sekretaris Badan Bahasa, Abdul Khak, dalam acara serah terima KBBI V Braille di Ruang Gaura, Badan Bahasa, Rawamangun, Jakarta, Selasa, (29/1/2019).

Direktur Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengaku senang dengan kegiatan serah terima KBBI V Braille. Ia berharap, ke depannya, lembaga yang dipimpinnya mampu memfasilitasi masyarakat disabilitas dengan audio dan ruang baca yang ramah disabilitas.

“Saya sangat berterima kasih Badan Bahasa telah mengundang kami untuk hadir dalam acara serah terima ini. Sebetulnya, kami di Perpusnas sudah memiliki ruang, tetapi tidak memiliki bahan baca yang cukup, terutama untuk kaum disabilitas netra. Tugas kita adalah sama, yaitu sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Melalui sinergi inilah kita dapat mewujudkan itu semua”, kata Syarif.

Penyerahan satu set KBBI  V Braille tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan KBBI Braille yang telah diluncurkan dalam Kongres Bahasa Indonesia XI pada 28 Oktober 2018 di Jakarta. Pencetakan KBBI Braille merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “Abiyoso”, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyusunan KBBI Braille diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra. KBBI Braille disusun demi mewujudkan keadilan dan kesamarataan informasi untuk semua kalangan masyarakat, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Alih huruf menjadi KBBI Braille dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas netra langsung sebagai pengguna kamus. Setelah pengalihan huruf ke huruf Braille selesai dan dicetak, dilaksanakan penyuntingan oleh penyandang disabilitas netra untuk menghindari kesalahan penulisan, keterbacaan, dan sebagainya. Setelah itu, KBBI Braille dicetak dan dijilid secara khusus. Dalam setiap jilidnya, KBBI Braille berisi 50 lembar kertas khusus cetakan Braille. Secara keseluruhan, KBBI Braille terbagi menjadi 139 jilid, yang setiap jilidnya terdiri atas bagian depan kamus yang berisi petunjuk pemakaian, bagian batang tubuh berupa entri kamus dari A—Z, dan bagian belakang yang berisi lampiran.

Dari segi isi, KBBI Braille tidak berbeda dari KBBI V. Tampilan luar KBBI Braille berupa jenis serta ukuran huruf, warna, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagainya juga sama dengan KBBI V. Perbedaannya hanyalah pada tambahan nama instansi pengalih huruf berikut pencetaknya serta logo Braille. Keberadaan KBBI Braille diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama para penyandang disabilitas netra.

Jakarta, Kemendikbud --- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Polandia terus meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan Pemerintah Polandia. Pentingnya meningkatkan hubungan kerja sama tersebut, mengingat negara dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta itu merupakan pintu masuk bagi Indonesia ke negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Siti Nugraha Mauludiah, yang dilantik awal Januari 2019 lalu. Mendikbud menyampaikan akan mengirim guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Polandia, guna memanfaatkan peluang investasi pendidikan vokasi di bidang pariwisata dan budaya.

“Kita akan arahkan pendidikan vokasi dengan mengirim guru-guru SMK dan instruktur, juga akan dikaitkan dengan investasi. Bisa juga pertukaran pelajar yang selebihnya akan ditindaklanjuti,” disampaikan Mendikbud di kantor Kemendikbud, Jakarta pada Rabu sore (30/01/2019).

Selain pertukaran pelajar dan pengiriman guru SMK, Mendikbud juga berencana akan menempatkan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) di Polandia. Seperti diketahui selama ini Indonesia belum memiliki Atdikbud di Polandia. “Nanti akan dilihat negara mana yang tidak terlalu berfungsi (Atdikbudnya), akan kita alihkan ke negara-negara yang bagus potensinya,” ujarnya.

Menindaklanjuti program Darmasiswa yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing untuk belajar seni, budaya, dan bahasa Indonesia, Mendikbud berharap alumni program Darmasiswa tersebut dapat dijadikan duta-duta Indonesia di Polandia untuk mengenalkan segala potensi yang dimiliki Indonesia, mulai dari potensi destinasi investasi hingga destinasi wisata. “Nah, ini saya menyarankan sekaligus meminta kepada Dubes untuk lebih mengintensifkan alumni Darmasiswa tahun mendatang,” kata Mendikbud.

Menyambut pernyataan Mendikbud, Dubes Siti Nugraha mengungkapkan, terkait dengan pendidikan vokasi nantinya akan dikaitkan dengan investasi. Sehingga melalui pendidikan vokasi, investasi dapat diserap langsung oleh para industri di Indonesia. Keuntungan lainnya dari kerja sama tersebut, lanjut Mauludiah, Polandia merupakan negara yang memiliki standar vokasi Uni Eropa. Biaya hidup (living cost) di sana pun cenderung lebih murah dibandingkan dengan negara Eropa Barat lainnya.

“Sehingga sesuai arahan Pak Menteri Pendidikan tadi, vokasi ini dikaitkan dengan investasi yang akan mereka tanamkan di sini (Indonesia). Jadi pendidikan bisa diserap oleh industrinya langsung,” ujar Mauludiah.

Hubungan Indonesia dengan Polandia sudah terjalin sejak lama. Sejak tahun 1974 hingga 2018, sekitar 450 pelajar Polandia telah mengikuti program Darmasiswa untuk belajar seni, budaya, dan bahasa di Indonesia. Program ini setiap tahunnya diminati sekitar 20 hingga 30 pelajar Polandia, padahal Kemendikbud hanya menyediakan kuota sebanyak 10 hingga 12 pelajar.

Jakarta, 31 Januari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 020/A5.3/Sipres/I/2019