Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (388)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Malang, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan hak suaranya pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 di Kota Malang, Jawa Timur. Bersama istrinya, Guru Besar Universitas Negeri Malang itu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Rabu (17/4/2019).

Mendikbud berharap Pemilu 2019 dapat berjalan aman, lancar, jujur, adil, dan transparan. Selain itu, agar para calon yang terpilih dapat mengemban amanah rakyat Indonesia yang telah memilihnya.

"Siapapun yang menang dapat berkah kemenangan, dengan rendah hati. Itu sebagai tugas dan amanah rakyat. Itu banyak tanggung jawab yang harus diemban secara baik. Semoga yang belum mendapatkan amanat, ya bersyukur," ungkapnya.

"Yang penting bagaimana membikin Indonesia semakin maju. Negara ini kan negara yang besar," tambahnya.

Zonasi Untuk Pemerataan Pendidikan

Usai mencoblos, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan pesan dan harapannya kepada para calon anggota legislatif yang nantinya akan terpilih pada Pemilu 2019 ini agar dapat menyukseskan kebijakan pemerataan pendidikan melalui pendekatan zonasi. Dikatakannya, kebijakan ini sangat penting untuk dapat membenahi berbagai permasalahan pendidikan antara lain terkait sarana prasarana sekolah, sebaran guru, sebaran peserta didik, penerapan kurikulum, dan upaya peningkatan mutu lainnya.

"Saya mohon semua pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota dapat mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Toh peraturan itu tidak dari pusat saja, tetapi juga dibahas bersama, kita duduk bersama. Sehingga saya berharap peraturan itu bisa dipatuhi," disampaikan Mendikbud kepada awak media di kediamannya.

Salah satu implementasi pemerataan pendidikan melalui zonasi diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kemendikbud memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah agar dapat menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dengan baik. Karena memiliki cukup waktu untuk pembahasan dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Mendikbud bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ, mengimbau seluruh Kepala Daerah agar segera menetapkan kebijakan PPDB berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Adapun isi surat edaran yang ditandatangani tanggal 10 April 2019 tersebut di antaranya, agar pemerintah daerah segera menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Kedua, menetapkan zonasi paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB. Ketiga, memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) setempat dalam melakukan penetapan zonasi. Keempat, memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang kelima, agar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Keenam, agar memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak melakukan tes membaca, menulis,dan berhitung (calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas satu Sekolah Dasar (SD). Dan yang ketujuh, memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB.

Dalam meningkatkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga berencana memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mematuhi aturan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Mendikbud, telah terjadi kesepakatan antara Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengendalian penggunaan anggaran pendidikan. Khususnya yang ditransfer ke daerah. Nota Keuangan dan APBN Tahun 2019 menunjukkan sebanyak 62,6 persen anggaran pendidikan ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Saya sudah bicara dengan bu Menteri Keuangan. Semua instrumen yang ada di Kementerian Keuangan bisa digunakan oleh Kemendikbud untuk mengendalikan distribusi dan alokasi anggaran di provinsi maupun kabupaten atau kota. Terutama untuk memberikan reward untuk daerah yang memiliki kepatuhan tinggi, atau punishment bagi daerah yang tidak mematuhi," jelas Muhadjir.

Pontianak, Kemendikbud—Berbagai peristiwa perundungan atau tindak kekerasan di kalangan siswa beberapa waktu belakangan ini menjadi viral di media sosial. Salah satunya, kasus perundungan siswa SMP di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mendapat perhatian yang cukup besar, tidak hanya di kalangan netizen tapi juga masyarakat awam. Peristiwa ini telah menginisiasi sejumlah warga masyarakat untuk membuat petisi dukungan terhadap korban perundungan tersebut. Dikabarkan, sebanyak lebih dari 3,7 juta masyarakat sudah menandatangani petisi tersebut.

Saat bertolak ke Kota Pontianak, pada Kamis pagi (11/4/2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menegaskan tetap fokus untuk menyelesaikan kasus perundungan tersebut. “Kekerasan terhadap anak itu memang harus kita berantas, tapi sebagai pendidik harus menyelesaikannya sesuai dengan kaidah pendidikan, yaitu membina dan mendidik para siswa,” ujar Menteri Muhadjir.

Lebih lanjut, Menteri Muhadjir menegaskan, kondisi psikologis anak, baik korban maupun pelaku, harus tetap dijaga. Untuk itu, Menteri Muhadjir menghimbau para guru untuk melakukan pendampingan. Ke depan, tegas Muhadjir, literasi digital di kalangan siswa, sekolah, dan guru sangat perlu ditingkatkan. “Tampil di media sosial itu memberikan dampak negatif bagi anak, ini berlangsung sampai seumur hidup. Ubah bagaimana trauma ini bisa diupayakan sebagai pengalaman positif. Tidak boleh ada yang melanggar Undang-undang,” ujar Menteri Muhadjir.

Saat bersamaan, Ketua Komisi  Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan bahwa perlindungan terhadap pelaku dan korban sangat perlu dilakukan saat menyelesaikan kasus perundungan di kalangan siswa. Karena itu, memviralkan pelaku dan korban perundungan tidak diperbolehkan, sebab termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hukum. “Sebagai pelaku maupun korban tidak memviralkan dalam sosial media. Itu tidak boleh diviralkan karena termasuk dalam pelanggaran dalam hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Alik R. Rosyad, perwakilan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, mengatakan pemviralan kasus perundungan, khusus pada kasus siswi SMP berinisial A, memberikan dampak psikologis signifikan kepada para siswa, baik pelaku maupun korban. “Disebutkan ada 12 anak yang terlibat, padahal hanya tiga anak sebagai pelaku, dan lainnya tidak terlibat sama sekali, bahkan ada anak yang tidak berada di tempat kejadian perkara,” jelasnya. Akibatnya, lanjut Alik, mereka mendapatkan ancaman terkait kasus ini.

M. Anwar Nasir, Kepala Polisi Resort Kota Pontianak, menjelaskan berdasarkan hasil visum, membenarkan adanya tindak kekerasan terhadap siswi berinisial A berupa pemukulan. “Penganiayaan memang terjadi, ada pemukulan, tapi tidak ditemukan tindak kekerasan pada kemaluan korban,” ujarnya. Kapolresta mengungkapkan, nantinya, penetapan pelaku sebagai anak berhadapan dengan hukum akan dilakukan.

Menteri Muhadjir mengungkapkan akan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. “Kita akan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlangsung,” tutupnya. 

Pontianak - Pada hari kamis tanggal 11 April 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi tiba di Kota Pontianak dalam rangka menjenguk korban bullying yang sedang viral di media sosial yakni Audrey.  Kedatangan pak Menteri ini disambut oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, S.H., M.H. dan para pimpinan di lembaga yang menjadi UPT Kemendikbud diantaranya Kepala LPMP Kalimantan Barat Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.

Kasus bullying ini sangat viral di dunia maya dan menyebar luas ke seluruh Indonesia, dimana Audrey yang menjadi korban di keroyok oleh belasan siswa siswi di Kota Pontianak.  Kasus ini sangat serius karena terdapat kekerasan yang dilakukan para pelajar yang mengakibatkan korban teraniaya dan mengalami trauma.  Ada kesimpang siuran kabar terkait framing media, kronologis kejadian, dan pelaku yg berjumlah 12 org masih di tahap pendalaman oleh pihak kepolisian.  Untuk itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ingin melihat langsung dan beratatap muka dengan korban mengingat pelanggaran hukum ini sangat berdampak bagi dunia pendidikan.

Sebenarnya kasus ini sudah terjadi sejak dua pekan yang lalu (Jumat 29/03/2019), tetapi baru dilaporkan oleh orang tua siswa pada hari Jumat 5 April 2019.  Permasalahan awal kejadian ini yakni karena masalah asmara yang kemudian berlanjut saling berkomentar pada media sosial.  Para pelaku kemudian menjemput korban dirumahnya dengan dalih ingin berbicara serius tentang konflik yang mereka hadapi.  Berdasarkan keterangan korban, lokasi penganiayaan di lakukan di Taman Akcaya Pontianak.

Pihak kepolisian sudah menangani masalah ini, hanya saja terdapat kendala yakni ketika dilakukan visum bekas-bekas penganiayaan sudah sulit untuk di deteksi mengingat kejadian sudah berlangsung sepekan yang lalu.  LPMP Kalimantan Barat juga ikut mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggali informasi terkait kejadian yang sudah terlanjur viral di seluruh Indonesia ini.  Intinya kita tidak mau kejadian ini terulang dan merusak citra pendidikan kita, untuk itu peran keluarga dan peran sekolah dalam meningkatkan pendidikan berkarakter sangat perlu dilakukan.

(Irfan) video

Jakarta, Kemendikbud --- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan tingkat kesulitan soal Ujian Nasional (UN) pada tahun ini tidak berubah dibandingkan tahun lalu. 

"Tidak ada perubahan distribusi tingkat kesukaran soal dari tahun sebelumnya. Komposisi soal berdasarkan level kognitifnya, 10%-15% untuk penalaran, 50%-60 % untuk aplikasi, serta 25%-30% untuk pengetahuan dan pemahaman," ujar Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Menurut Totok, tantangan lain dari UN adalah mengujikan soal-soal yang mengukur keterampilan berpikir kritis, atau disebut juga dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS). "Keterampilan ini sangat diperlukan oleh anak-anak kita agar mampu adaptif terhadap perubahan dunia yang begitu cepat,” tuturnya.   

Dalam pekan ini, yakni pada tanggal 25 s.d. 28 Maret 2019, diselenggarakan ujian nasional untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). UN SMK untuk mata pelajaran Matematika yang berlangsung kemarin, Selasa (26/3/2019), mendapat respons beragam dari siswa SMK. Sebagian mengeluhkan soal UN Matematika yang sulit dan tidak sesuai dengan kisi-kisi. Keluhan mereka disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemendikbud, @kemdikbud.ri .

Seperti yang dikeluhkan siswa dengan akun @oohryza , yang menilai soal matematika dalam UN SMK sulit. “Untuk pertama kalinya pak, saya liat soal matematika ketawa. Masalahnya bukan lucu, Pak. Tapi saya nggak ngerti apa yang saya kerjain,” tulisnya. Sementara itu siswa lain dengan akun @aprel.id mengeluhkan soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi UN. “Pak, kalau yang dikeluarkan di Ujian Nasional SMK ga sesuai dengan kisi-kisi, kenapa harus dibuat kisi-kisi segala?”, tulisnya.

Soal UN Matematika untuk SMK berupa pilihan ganda dan isian singkat. Soal isian singkat berupa bilangan dengan proporsi sebanyak 10 persen, yakni 4 soal dari total 40 soal. Soal UN telah dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Proses pengembangan soal melibatkan unsur-unsur guru mata pelajaran, dosen perguruan tinggi, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan pakar penilaian pendidikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya Kemendikbud sudah mengenalkan soal-soal HOTS dalam penyelenggaraan UN. Asesmen dengan model HOTS ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam survei internasional, khususnya hasil PISA (Program for International Student Assessment). Selain itu, soal HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.

 

Untuk jenjang SMK, UN mengujikan empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan (sesuai dengan bidang kejuruan siswa). Secara umun, tidak ada distribusi tingkat kesukaran soal dibanding UN tahun sebelumnya. Komposisi soal dibagi berdasarkan level kognitif, yaitu 10-15 persen untuk penalaran atau higher order thinking skills (HOTS), 50-60 persen untuk aplikasi, dan 25-30 persen untuk pengetahuan-pemahaman

Senin, 11 Maret 2019 08:39

Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP

Written by giptk

GTK, Garut – Usai sesi Orientasi Kompetensi Pedagogik, narasumber berikutnya Sunarto yang membawakan materi ‘Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP’. Sunarto membuka bidak materinya dengan sebuah kisah ayam dan elang. Ia menceritakan bahwa ada anak ayam yang ingin menjadi elang. Sang anak ayam memiliki harapan besar dan menilai ada begitu banyak persamaan antara ayam dan elang. Namun ibu si ayam tersebut “menjatuhkan” harapan itu dengan mengatakan ayam adalah ayam, elang adalah elang.

Lantas Sunarto menjembatani cerita itu dengan konteks penugasan personel TNI AD.

“Jangan-jangan ada anak elang di lingkungan ayam. Anak-anak kita yang berada di daerah 3T,” kata Sunarto di Yonif Raider 303 Garut, Senin (11/3/2019). Sunarto pun menambahkan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara.

Dalam kesempatan tersebut, Sunarto mengungkap perlunya pola pikir yang benar dalam menghadapi kata ‘belajar’. Ia memberi contoh kebencian terhadap suatu mata pelajaran bisa jadi karena siswa dimarahi oleh guru. Ketidaksukaan terhadap mata pelajaran tertentu juga bisa muncul karena adanya sosok “guru killer”.

“Maka kita sedang ngapain hari ini? Bersenang-senang,” ungkap Sunarto interaktif kepada para personel TNI AD Yonif Raider 303 Garut.

Tak kenal maka tak sayang, Sunarto pun membeberkan karakter anak SD dan SMP.

“Anak SD senang bermain, bergerak, senang bekerja dalam kelompok, diberi contoh,” beber Sunarto.

Dalam hal bergerak, menurutnya untuk anak SD kelas 1-3 hanya dapat berkonsentrasi dalam 30 menit. Ada pun tentang diberi contoh, hal nyata yang konkret bisa dijadikan pembelajaran. Misalnya 1 apel ditambah 1 apel maka menjadi 2 apel.

Sedangkan untuk anak SMP sejumlah cirinya yakni puber, ambivalensi (galau antara ingin sendiri dan berkelompok), membandingkan dengan norma-kaidah, secara skeptis mempertanyakan Tuhan, emosi sangat labil.

Lalu bagaimanakah cara menghadap anak SD dan SMP? Sunarto memberikan sejumlah tips. Menurutnya di fase umur tersebut, mereka menyukai kejutan. Anak usia SD dan SMP suka didengarkan. Maka saran Sunarto kepada personel TNI AD ini adalah dengarkan, dengarkan, dengarkan peserta didik di daerah 3T.

Sunarto juga mewanti-wanti agar para personel TNI AD tidak berteriak kepada peserta didik dalam mendidik. Ia menyarankan agar para tentara ini bisa menjadi motivator bagi peserta didik. Dalam waktu pertemuan beberapa bulan dengan peserta didik di daerah 3T hendaknya menanamkan motivasi.

“Jadilah sumber inspirasi dan penguat jiwa anak didik. Jangan sungkan untuk memuji,” terangnya.

Menurut Sunarto yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung para personel TNI AD ini hendaknya juga memiliki sikap meminta maaf jika salah. Ia juga menyarankan agar para tentara ini memiliki sikap sabar dan bijak. Contoh nyatanya ialah jangan memberikan pertanyaan beruntun. Berikanlah jeda antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya, karena anak SD-SMP butuh untuk dihargai manakala mereka menjawab dengan benar.

Para tentara ini juga diharapkan bisa menjadi teladan. Dengan begitu mereka menjadi inspirasi, role model bagi para peserta didik.

Sesi ‘Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP’ diakhiri dengan sesi tanya jawab. Timbul pertanyaan bahwa anak generasi sekarang dianggap lembek dan berani melakukan tindakan lancung secara terang benderang. Sunarto pun menganalisa hal tersebut dikarenakan efek globalisasi, Menurutnya generasi Z yang akrab dengan smart phone ini dapat terbawa pengaruh buruk dari teknologi. Selain itu Sunarto juga mengungkap penyebab lainnya yakni anak-anak itu kehilangan momen kasih sayang di rumah dan budaya sekolah.

https://gtk.kemdikbud.go.id