Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (375)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

"Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam taklimat media, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (15/1/19).

Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur PPDB pada tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, dikatakan Mendikbud, pemerintah daerah dapat menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan lebih baik, dan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat.

Dijelaskan Mendikbud, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru bukanlah kualifikasi akademik. Walaupun itu juga dimungkinkan, tetapi menurut Mendikbud, pertimbangan yang utama itu adalah domisili peserta didik dengan sekolah. "Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat," jelas Mendikbud.

Menurut Muhadjir, jika selama ini penyelesaian masalah pendidikan menggunakan pendekatan yang sifatnya makro, dengan sistem zonasi akan diubah menjadi mikro. Sehingga penyelesaian masalah-masalah yang ada akan berbasis zona. "PPDB itu hanya salah satu saja. Nanti termasuk distribusi dan kualitas guru, sarana dan prasarana, hampir semuanya akan kita selesaikan. Termasuk program wajib belajar 12 tahun itu nanti menggunakan basis zonasi ini," kata Mendikbud.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPDB tahun 2018 yang lalu, Kemendikbud menemukan masih banyak sekolah yang mengumumkan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang ada. Kemudian juga masih ditemukan sekolah yang daya tampungnya melebihi ketentuan rombel.

Sebagian besar sekolah belum dapat menerapkan seleksi jarak antara sekolah dengan tempat tinggal peserta didik sesuai dengan prinsip zonasi. Selain itu, masih banyak sekolah menerapkan kuota zonasi, prestasi, dan perpindahan domisili tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Salah satu hal yang diubah dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini adalah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mendikbud menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah.

Muhadjir berharap terjadi perubahan pola pada PPDB di tahun 2019 ini. Sekolah dan lembaga pendidikan didorong semakin aktif mendata anak usia sekolah di zona masing-masing. "Kita harapkan terjadi perubahan pola penerimaan peserta didik baru yang dari siswa mendaftar ke sekolah, menjadi sekolah yang pro-aktif mendata atau mendaftar siswa, atau calon peserta didiknya. Karena itu, Kemendikbud berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan Kemendagri, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena basis siswa itu sebetulnya adalah dari data kependudukan," tuturnya.

Mendikbud mengimbau agar pemerintah daerah segera membuat juknis PPDB yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019. "Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah," kata Muhadjir.

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB wajib dilakukan oleh semua pihak, khususnya Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Mendikbud meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi/titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

"Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud," kata Mendikbud.

Jakarta, Kemendikbud  ---  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap sinergi antar unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di daerah terus ditingkatkan. "Jangan ada sekat-sekat dalam bekerja, apalagi di lapangan personel Kemendikbud kan tidak banyak, jadi harus bersinergi," pesan Mendikbud ketika meresmikan sejumlah fasilitas baru di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Kemendikbud memiliki sejumlah UPT di daerah, antara lain LPMP, pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PPPPTK), balai pelestarian cagar budaya (BPCB), balai pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Balai PAUD Dikmas), dan balai bahasa. Mendikbud mengatakan dengan sinergi dan kerja sama yang baik antar UPT, tugas-tugas Kemendikbud di daerah seperti penjaminan mutu pendidikan, pemetaan mutu, gerakan literasi nasional bisa dikerjakan dengan efektif dan efisien.

Mendikbud  menambahkan bahwa pembagian struktur organisasi dan anggaran tidak menjadi sekat yang memisahkan. Banyak pekerjaan besar yang harus dikerjakan dengan melibatkan beberapa unit kerja agar pekerjaan tersebut selesai dengan baik. "Misalnya pemetaan mutu sekolah, ini bukan hanya tanggung jawab LPMP. LPMP perlu menggandeng UPT lainnya. Begitu juga dengan gerakan literasi nasional, bukan semata-mata tugas balai bahasa," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir juga mengimbau satuan kerja yang diberi amanat mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP), agar bekerja lebih keras agar target PNBP bisa terpenuhi. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki LPMP ataupun PPPPTK harus dioptimalkan penggunaannya untuk kegiatan pendidikan dan juga kegiatan yang menghasilkan penerimaan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud meresmikan sejumlah fasilitas di LPMP DKI Jakarta, seperti aula pertemuan dan gelanggang olahraga. Fasilitas-fasilitas tersebut baru selesai dibangun ataupun direnovasi akhir tahun 2018. Mendikbud didampingi Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) menyiapkan kebijakan khusus untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi siswa terdampak bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah pada pertengahan 2018 lalu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, konten yang diujikan pada UN akan disesuaikan dengan materi pembelajaran terakhir yang diterima siswa terdampak sebelum proses pembelajaran terganggu akibat bencana.     

“Anak-anak yang terdampak akan dilayani sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Kalau anak-anak itu, katakanlah di semester terakhir terganggu (proses pembelajarannya), maka konten yang diujikan nanti akan sampai di semester terakhir, di mana dia belajar,” tutur Totok dalam Taklimat Media Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2019 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Kebijakan itu juga berlaku bagi siswa terdampak yang berpindah sekolah ke daerah lain. Totok menjelaskan, saat ini tengah dilakukan pendataan oleh sekolah penampung melalui sistem pendataan bernama Bio UN. “Sekolah ini mengidentifikasi siswa tersebut, berasal dari mana, belajarnya sampai di semester berapa. Nanti secara spesifik soalnya akan disesuaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Totok mengungkapkan, pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana tetap bisa diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Kemendikbud menyiapkan metode yang disebut remote printing. “Jika tidak tersedia komputer, UNBK dilaksanakan dengan alat kertas. Istilahnya melalui remote printing. Itu sudah by name. Jadi masing-masing anak memiliki naskah soal yang berbeda satu sama lain,” kata Totok.

Namun, Totok menambahkan, pihaknya tetap akan melihat jumlah siswa yang menggunakan metode tersebut. Jika jumlahnya sangat banyak, penggunaan UNKP menjadi pertimbangan. “Kita akan lihat, jumlahnya manageable atau tidak,” pungkasnya.

Kebijakan pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana telah dimuat dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 2019. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak pelaksanaan UN berkoordinasi dengan Balitbang, direktorat dan pemerintah daerah terkait akan mengatur secara khusus pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana berkaitan dengan jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN.

PONTIANAK - LPMP Kalbar menggelar diseminasi hasil program sekolah model Provinsi Kalimantan Barat tahun  2018. Mengambil lokasi di LPMP Kalimantan Barat, kegiatan ini dibagi dua tahap. "Diseminasi hasil program sekolah model merupakan bagian dari rangkaian proses penjaminan mutu pendidikan. Diseminasi ini penting untuk menyebarluaskan informasi tentang aktivitas yang telah sekolah lakukan dalam rangka memenuhi standar  nasional pendidikan. Diseminasi ini juga merupakan sarana pertukaran informasi antar sekolah binaan LPMP yang disebut dengan sekolah model," ujar kepala LPMP Kalimantan Barat drs. Aristo Rahadi, M.Pd, di sela agenda tersebut. Tahap pertama dilaksanakan pada 9 - 11 Desember 2018, dan diikuti oleh sekolah model binaan LPMP yang berasal dari 8 Kabupaten/kota di Kalbar. Yaitu Kapuas Hulu, sambas, Sintang, Melawi, ketapang, Kubu Raya , Bengkayang dan Pontianak. Kegiatan tahap pertama ini diikuti oleh 174 sekolah model yang berasal dari 8 Kabupaten kota tersebut. Sekolah Model ini merupakan sekolah yang disupervisi dan difasilitasi oleh LPMP Kalimantan Barat dalam hal pemenuhan standar nasional pendidikan. Diseminasi  tahap pertama ini diramaikan dengan pameran hasil karya sekolah model, penampilan tarian dari siswa berprestasi, pertukaran cinderamata, sampai presentasi best practice dari setiap sekolah model. Presentasi best practice mereka akan di nilai oleh fasilitator daerah yang selama ini membimbing mereka selama program sekolah model ini di luncurkan tahun 2016 silam.Kegiatan Diseminasi sekolah model tahap pertama 2018 ini juga di hadiri oleh Perwakilan pejabat Dinas pendidikan. Kehadiran perwakilan dari pejabat dinas tersebut menunjukkan komitmen mereka yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap semua program peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kalbar. Kegiatan diseminasi hasil program sekolah model juga dikunjungi oleh Majelis Guru Besar Daerah Kuching (MGBDK), Majelis Guru Besar Daerah Kuching ini merupakan perwakilan – perwakilan kepala sekolah Malaysia di daerah  Kuching. Dalam lawatannya MGBD ke Pontianak mengunjungi LPMP Kalbar dan beberapa sekolah yang ada di Kalbar. Majelis Guru Besar Daerah Kuching sangat mengapresiasi Program Sekolah Model ini dan mereka sangat tertarik untuk menerapkan hal yang sama di daerah Kuching. (pontianak.tribunnews.com)

 
Jakarta, Kemendikbud – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta, Kamis (15/11/18). Rakor yang dihadiri unsur dinas pendidikan dan kepegawaian daerah ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang jumlah dan pemetaan guru saat ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap melalui rakor ini akan menghasilkan data yang bisa digunakan sebagai dasar penataan guru. Menurutnya, dengan data yang jelas, maka pengambilan keputusan untuk penempatan guru akan lebih baik.
 
“Saya minta detil guru yang ada di setiap daerah. Dengan data riil tersebut, akan dipahami betul bagaimana sebenarnya kebutuhan guru di masing-masing daerah,” tutur Muhadjir dalam sambutannya saat membuka Rakor.
 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dalam laporannya menyampaikan bahwa dari rakor ini, kita akan dapatkan gambaran bagaimana pemetaan guru di Indonesia. Hasil tersebut juga bisa digunakan untuk memetakan keperluan formasi di 2019.
 
“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi atau kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran yang akan diusulkan oleh bupati, walikota, atau gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.
 
Ia pun berharap dapat menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru. Tak sampai di situ, dari sini juga bisa dikumpulkan data meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.
 

Rakor Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan diikuti oleh 396 peserta yang berasal dari Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.