Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (396)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Tuesday, 23 April 2019 07:57

Mendikbud Imbau Daerah Konsisten Tegakkan Aturan PPDB sistem Zonasi

Written by giptk

Jakarta, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengimbau pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi konsisten menegakkan aturan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, khususnya dalam menerapkan sistem zonasi. Hal itu disampaikan oleh Mendikbud saat meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Jakarta, Senin pagi (22/4/2019).

 

Saat ini, dijelaskan oleh Mendikbud, seluruh kabupaten, kota, dan provinsi telah menuntaskan sinkronisasi sistem zonasi. Selanjutnya daerah diharapkan dapat menaati aturan demi kepentingan bersama. “Tinggal bagaimana konsistensinya,” ujar Muhadjir.

 

Ditemui di sela-sela meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 19 Jakarta, Mendikbud mengimbau agar daerah konsisten menegakkan aturan-aturan yang telah disepakati. Ia berpesan agar daerah mengedepankan prinsip pelayanan publik, sehingga harus dapat melayani siapa saja, tanpa pandang bulu. “Dengan menegakkan aturan, semua jadi enak, pemerintah enak, masyarakat juga nyaman, karena tidak ada hak-hak istimewa pada pihak-pihak tertentu yg menuntut perlakuan khusus,” tegasnya.

 

Muhadjir mengingatkan, daerah tidak boleh membiarkan ada pihak yang merasa terdiskriminasi oleh karena ada pihak lain yang diperlakukan istimewa. Agar tujuan PPDB tercapai, yaitu semua anak bisa bersekolah, maka rivalitas, diskriminasi, dan pemberian hak-hak istimewa tidak boleh dibiarkan dalam pelayanan publik. 

 

Dalam mempersiapkan sistem zonasi, Kemendikbud telah berulang kali berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan data populasi siswa. Data tersebutlah yang menjadi dasar bagi kabupaten, kota, dan provinsi dalam menetapkan zonasi. Mendikbud menilai waktu lima bulan semestinya sudah cukup bagi daerah untuk melakukan pembenahan dalam menentukan zonasi di daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat memantau hal tersebut dan bagi daerah yang belum tuntas menetapkan zonasi, dilakukan intervensi dengan menurunkan tim dari pusat. Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Surabaya, Kemendikbud --- Pada hakikatnya, pendidikan karakter yang digaungkan saat peluncuran Kurikulum 2013, tidak berdiri sendiri. Ada rumus tertentu dalam mewujudkan generasi emas pada 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu ASK (Attitude, Skills, and Knowledge). Diharapkan, pada tahun 2045 mendatang, generasi emas Indonesia setidaknya memiliki tiga hal untuk memimpin bangsa ini, yakni karakter, keterampilan, dan pengetahuan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014, Mohammad Nuh, dalam sebuah diskusi tentang pendidikan karakter di Surabaya, Kamis (18/4/2019). Turut hadir sebagai pembicara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ihsan. Kegiatan diskusi dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas, lembaga masyarakat bidang pendidikan dan kebudayaan, serta dinas pendidikan di Kota Surabaya.

M. Nuh memberikan paparannya yang berjudul Penguatan Kompetensi-Karakter: Kegiatan Tiada Henti dalam Menyiapkan Generasi 2045". Dalam penjelasannya, ia menekankan penting kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Saat ini zaman berubah dengan cepat, terutama dalam hal teknologi informasi. "Kalau mau bertahan, harus beradaptasi dengan perubahan, mampu menciptakan kreasi baru. Nah, ini nantinya ke High Order Thinking Skills (HOTS). Jadi HOTS itu sudah diperkenalkan sejak Kurikulum 2013," katanya.

Ia menuturkan, kemampuan siswa dalam menghafal rumus dan mengaplikasikannya dalam sebuah soal akan dianggap sebagai Low Order Thinking Skills (LOTS). Karena itu Kurikulum 2013 berusaha menggeser kemampuan generasi bangsa dari LOTS menjadj HOTS. "Tantangannya ya tadi itu, harus bisa menaikkan mesin berpikir, harus memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi," tuturnya.

Karena itu, lanjut M. Nuh, disimpulkan bahwa kebutuhan dalam mendidik generasi bangsa tidak hanya tentang pendidikan karakter. Karakter saja tidak cukup. "Lalu muncul rumus ASK, yaitu Attitude, Skills, and Knowledge. Pakai 'and' atau 'dan', jadi semua aspek itu harus ada, bukan pakai 'or' atau 'atau' yang membolehkan salah satu saja," katanya. Terkait ASK, ia pun memaparkan tiga elemen  pendidikan abad 21, yakni how we behave and engage in the world (attitude), how we used what we know (skills), and what we know and understand (knowledge).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso mengatakan, Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbud dalam menjalankan Nawacita Presiden RI. Hingga akhir Juli 2018, sebanyak 85.000 sekolah telah mengimplementasikan program ini dan menjadi sekolah rujukan atau percontohan bagi sekolah yang akan melaksanakan PPK. Jumlah tersebut akan meningkat seiring dengan pendampingan kepada sekolah-sekolah, juga bimbingan teknis dan pelatihan yang saat ini sedang digelar oleh Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Ari mengatakan, salah satu tugas BKLM Kemendikbud adalah melakukan fasilitasi hubungan kelembagaan antara Kemendikbud dengan lembaga masyarakat dan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan. "Hasil yang diharapkan pada dialog pendidikan ini adalah terciptanya kesepahaman antara semua pihak mengenai Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Religi serta terjalinnya hubungan yang baik antara Kemendikbud dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya," katanya.

Monday, 22 April 2019 08:38

Gebyar Hardiknas Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat

Written by

Pontianak - Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, UPT Kemendikbud RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan IKAPI mengadakan kegiatan akbar yakni Gebyar Hardiknas 2019 dengan tema “Menguatkan Pendidikan Memajukan Kebudayaan”.  Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Kemendikbud RI melalui Satker di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.  LPMP Kalbar pada kegiatan ini turut andil dalam pelaksanaan Pameran, Duta Rumah Belajar, Bincang Publik, dan Bedah Buku yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan. 

Pembukaan Gebyar Hardiknas Tahun 2019 ini dihadiri oleh seluruh UPT Kemendikbud RI diantaranya LPMP Kalbar, Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Balai Bahasa, dan BP-PAUD Dikmas.  Sementara itu Mendikbud pada acara pembukaan di walkili oleh Ir. Ananto Kusuma Seta, P.Hd yang merupakan Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud RI.  Gebyar Hardiknas 2019 ini dilaksanakan di halaman BPNB Kalbar mulai tanggal 20 – 24 April 2019 dengan berbagai perlombaan diantaranya Lomba Pidato, Lomba Berbalas Pantun, Lomba Tundang, Lomba Mewarnai jenjang PAUD/TK dan Lomba Tari Jepin.

“Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Gebyar Hardiknas 2019 ini, dalam waktu yang singkat seluruh UPT Kemendikbud RI di provinsi Kalbar ini mampu dilaksanakan dengan luar biasa.” Ucap Ir. Ananto Kusuma Seta dalam wawancaranya.  Staf ahli kemendikbud ini juga menyatakan bahwa kegiatan ini memang dilaksanakan sebagai agenda rutin dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional.

Pembukaan Gebyar Hardiknas 2019 ini dimeriahkan oleh atraksi Drumb Band oleh siswa-siswi SMP Al-Azhar Pontianak yang dilanjutkan dengan Tari Jepin Massal dari beberapa sekolah.  Sementara pada hari minggu (21/04/2019) dilaksanakan Pawai Literasi yang berlangsung mulai dari BPNB menuju Balai Bahasa Kalbar, lomba pidato, dan persembahan tarian kombinasi tiga etnis yakni Melayu, Dayak, Tionghoa.

Harapan besar semoga pelaksanaan Gebyar Hardiknas pada tahun-tahun berikutmya akan lebih baik dan lebih meriah lagi.  Hal ini mengingat bahwa selain mempererat hubungan antara seluruh UPT Kemendikbud di Kalimantan Barat juga meningkatkan hubungan yang harmonis dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (Irfan)

 

 

 

 

Malang, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan hak suaranya pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 di Kota Malang, Jawa Timur. Bersama istrinya, Guru Besar Universitas Negeri Malang itu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Rabu (17/4/2019).

Mendikbud berharap Pemilu 2019 dapat berjalan aman, lancar, jujur, adil, dan transparan. Selain itu, agar para calon yang terpilih dapat mengemban amanah rakyat Indonesia yang telah memilihnya.

"Siapapun yang menang dapat berkah kemenangan, dengan rendah hati. Itu sebagai tugas dan amanah rakyat. Itu banyak tanggung jawab yang harus diemban secara baik. Semoga yang belum mendapatkan amanat, ya bersyukur," ungkapnya.

"Yang penting bagaimana membikin Indonesia semakin maju. Negara ini kan negara yang besar," tambahnya.

Zonasi Untuk Pemerataan Pendidikan

Usai mencoblos, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan pesan dan harapannya kepada para calon anggota legislatif yang nantinya akan terpilih pada Pemilu 2019 ini agar dapat menyukseskan kebijakan pemerataan pendidikan melalui pendekatan zonasi. Dikatakannya, kebijakan ini sangat penting untuk dapat membenahi berbagai permasalahan pendidikan antara lain terkait sarana prasarana sekolah, sebaran guru, sebaran peserta didik, penerapan kurikulum, dan upaya peningkatan mutu lainnya.

"Saya mohon semua pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota dapat mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Toh peraturan itu tidak dari pusat saja, tetapi juga dibahas bersama, kita duduk bersama. Sehingga saya berharap peraturan itu bisa dipatuhi," disampaikan Mendikbud kepada awak media di kediamannya.

Salah satu implementasi pemerataan pendidikan melalui zonasi diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kemendikbud memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah agar dapat menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dengan baik. Karena memiliki cukup waktu untuk pembahasan dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Mendikbud bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ, mengimbau seluruh Kepala Daerah agar segera menetapkan kebijakan PPDB berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Adapun isi surat edaran yang ditandatangani tanggal 10 April 2019 tersebut di antaranya, agar pemerintah daerah segera menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Kedua, menetapkan zonasi paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB. Ketiga, memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) setempat dalam melakukan penetapan zonasi. Keempat, memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang kelima, agar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Keenam, agar memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak melakukan tes membaca, menulis,dan berhitung (calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas satu Sekolah Dasar (SD). Dan yang ketujuh, memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB.

Dalam meningkatkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga berencana memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mematuhi aturan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Mendikbud, telah terjadi kesepakatan antara Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengendalian penggunaan anggaran pendidikan. Khususnya yang ditransfer ke daerah. Nota Keuangan dan APBN Tahun 2019 menunjukkan sebanyak 62,6 persen anggaran pendidikan ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Saya sudah bicara dengan bu Menteri Keuangan. Semua instrumen yang ada di Kementerian Keuangan bisa digunakan oleh Kemendikbud untuk mengendalikan distribusi dan alokasi anggaran di provinsi maupun kabupaten atau kota. Terutama untuk memberikan reward untuk daerah yang memiliki kepatuhan tinggi, atau punishment bagi daerah yang tidak mematuhi," jelas Muhadjir.

Pontianak, Kemendikbud—Berbagai peristiwa perundungan atau tindak kekerasan di kalangan siswa beberapa waktu belakangan ini menjadi viral di media sosial. Salah satunya, kasus perundungan siswa SMP di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mendapat perhatian yang cukup besar, tidak hanya di kalangan netizen tapi juga masyarakat awam. Peristiwa ini telah menginisiasi sejumlah warga masyarakat untuk membuat petisi dukungan terhadap korban perundungan tersebut. Dikabarkan, sebanyak lebih dari 3,7 juta masyarakat sudah menandatangani petisi tersebut.

Saat bertolak ke Kota Pontianak, pada Kamis pagi (11/4/2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menegaskan tetap fokus untuk menyelesaikan kasus perundungan tersebut. “Kekerasan terhadap anak itu memang harus kita berantas, tapi sebagai pendidik harus menyelesaikannya sesuai dengan kaidah pendidikan, yaitu membina dan mendidik para siswa,” ujar Menteri Muhadjir.

Lebih lanjut, Menteri Muhadjir menegaskan, kondisi psikologis anak, baik korban maupun pelaku, harus tetap dijaga. Untuk itu, Menteri Muhadjir menghimbau para guru untuk melakukan pendampingan. Ke depan, tegas Muhadjir, literasi digital di kalangan siswa, sekolah, dan guru sangat perlu ditingkatkan. “Tampil di media sosial itu memberikan dampak negatif bagi anak, ini berlangsung sampai seumur hidup. Ubah bagaimana trauma ini bisa diupayakan sebagai pengalaman positif. Tidak boleh ada yang melanggar Undang-undang,” ujar Menteri Muhadjir.

Saat bersamaan, Ketua Komisi  Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan bahwa perlindungan terhadap pelaku dan korban sangat perlu dilakukan saat menyelesaikan kasus perundungan di kalangan siswa. Karena itu, memviralkan pelaku dan korban perundungan tidak diperbolehkan, sebab termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hukum. “Sebagai pelaku maupun korban tidak memviralkan dalam sosial media. Itu tidak boleh diviralkan karena termasuk dalam pelanggaran dalam hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Alik R. Rosyad, perwakilan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat, mengatakan pemviralan kasus perundungan, khusus pada kasus siswi SMP berinisial A, memberikan dampak psikologis signifikan kepada para siswa, baik pelaku maupun korban. “Disebutkan ada 12 anak yang terlibat, padahal hanya tiga anak sebagai pelaku, dan lainnya tidak terlibat sama sekali, bahkan ada anak yang tidak berada di tempat kejadian perkara,” jelasnya. Akibatnya, lanjut Alik, mereka mendapatkan ancaman terkait kasus ini.

M. Anwar Nasir, Kepala Polisi Resort Kota Pontianak, menjelaskan berdasarkan hasil visum, membenarkan adanya tindak kekerasan terhadap siswi berinisial A berupa pemukulan. “Penganiayaan memang terjadi, ada pemukulan, tapi tidak ditemukan tindak kekerasan pada kemaluan korban,” ujarnya. Kapolresta mengungkapkan, nantinya, penetapan pelaku sebagai anak berhadapan dengan hukum akan dilakukan.

Menteri Muhadjir mengungkapkan akan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. “Kita akan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlangsung,” tutupnya.