Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (388)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Kampar-Riau, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyerahkan bantuan pemerintah tahun 2019 sebesar Rp449,4 miliar untuk Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara simbolis, bantuan Pemerintah Pusat itu diserahkan Mendikbud kepada Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, di Lapangan Pelajar Kantor Camat Bangkinang Kota, Sabtu (9/3/2019). Bantuan tersebut terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan.

Mendikbud menyampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Komitmen Pemerintah, diantaranya, ditunjukkan melalui rekrutmen guru melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Khusus untuk guru honorer kategori 2 (K2), tahun ini Pemerintah membuka formasi sebanyak 72 ribu guru honorer tersebut untuk menjadi CPPPK. Tesnya pun dibuat terpisah dengan jalur umum.

"Pemerintah akan terus memperhatikan. Kita usahakan secara bertahap (persoalan) guru honorer akan bisa kita selesaikan. Dan saya mohon pemerintah daerah di Provinsi Riau, termasuk Pak Bupati Kampar, untuk tidak mengangkat lagi guru-guru honorer. Karena kalau terus-terusan diangkat, tidak akan pernah selesai," jelasnya di depan ribuan peserta Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar, lapor Bupati Catur, memiliki 1.404 lembaga dan satuan pendidikan yang terdiri dari 424 lembaga PAUD nonformal, 350 Taman Kanak-kanak, 492 Sekolah Dasar (SD), dan 131 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama dengan total peserta didik sebanyak 131.939 siswa.

Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dalam peningkatan mutu pendidikan, selaras dengan upaya Pemerintah Pusat melalui program Kemendikbud. "Momentum ini memberikan makna dan motivasi tersendiri bagi Pemkab Kampar untuk lebih optimal memajukan pendidkan yang dijiwai semangat kebersamaan," kata Bupati Catur.

Sebelumnya, Mendikbud juga menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pekanbaru. Pada pagi hari, Menteri Muhadjir menyerahkan secara simbolis bantuan Pemerintah kepada pemerintah Kota Pekanbaru senilai Rp401,5 miliar. Bantuan diterima secara simbolis oleh Wali Kota Firdaus di Lapangan Purna MTQ, Pekanbaru.

Firdaus menyatakan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru menaruh perhatian besar dalam urusan pendidikan. Buktinya, pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan sebagian besar anggaran fungsi pendidikan untuk pembayaran insentif bagi para guru.

PIP Tumbuhkan Harapan Siswa

Pada Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kampar, Mendikbud juga menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 58.900 siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Total bantuan pendidikan PIP yang disalurkan di Kabupaten Kampar pada tahun 2019 senilai Rp28,8 miliar.

Ernawati, ibunda Muhammad Fadila Hartanto, siswa SDN 15 Bangkinang, merasa sangat senang karena anaknya menjadi salah satu perwakilan siswa yang mendapatkan KIP dari Mendikbud. Anak satu-satunya itu mendapatkan bantuan dari Pemerintah setelah didaftarkan oleh pihak sekolah.

Perempuan paruh baya itu baru saja mengetahui kalau dana manfaat dalam KIP dapat berlanjut hingga jenjang pendidikan menengah. Menurutnya, uang yang diterima anaknya nanti akan ditambahkan ke dalam tabungan untuk biaya melanjutkan ke SMP tahun ini. "Dia sudah tahu bagaimana menabung atau ambil uang di ATM," kata perempuan paruh baya itu.

Penghasilan Erna sebagai pencuci piring dan suaminya sebagai tukang reparasi sepatu yang tak menentu, sempat membuatnya gamang untuk membiayai keperluan sekolah anaknya. Dengan PIP, ia dan suaminya tak lagi khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan belajar Fadila.

"Dia sudah kelas 6. Sebentar lagi SMP. Saya inginnya dia bisa sekolah terus. Biar dia, katanya mau jadi ABRI," ungkap Ernawati (*)

Kampar-Riau, 9 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 079/Sipres/A5.3/HM/III/2019

Pandeglang, Kemendikbud – Menjalani tahun kedua sebagai Guru Garis Depan (GGD) di Sobang, Pandeglang, Banten, Fadila Ashiyami menjadi saksi banyaknya anak yang putus sekolah di sana. Sebagai satu dari 37 GGD yang bertugas di Pandeglang, melihat kenyataan kurangnya semangat bersekolah itu memacu dia untuk terus berupaya memberikan motivasi serta menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat bagi siswa-siswinya untuk meraih masa depan yang lebih baik.

 

Bagi Ami, panggilan akrabnya, mengabdi sebagai GGD juga berarti panggilan untuk menularkan optimisme bagi anak-anak di daerah terpencil. Ia ingin anak-anak tetap bersemangat melanjutkan pendidikan dan bisa meraih masa depan yang lebih baik meskipun mereka berasal dari desa.

 

“Karena mungkin suatu hari nanti mereka juga akan membangun desa mereka, menjadi desa yang lebih maju daripada sekarang,” ujar guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sobang, Pandeglang, Banten saat diwawancarai usai acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Pandeglang di Alun-alun Pandeglang, Banten, Sabtu (23/2/2019).

 

GGD merupakan satu dari program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memeratakan akses dan mutu pendidikan melalui ketersediaan pendidik di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Program afirmasi ini sudah dijalankan sejak 2016 lalu.

 

Sikap optimistis itu juga dia tunjukkan ketika mendapat kesempatan berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pada acara tersebut. Ami mewakili rekan-rekan GGD di Pandeglang menyampaikan kesannya selama menjadi GGD dan penerima Tunjangan Daerah Khusus.

 

Kepada Ami, Mendikbud Muhadjir berpesan agar terus bersemangat mengajar di daerah terpencil dan terus memotivasi anak-anak di sana. Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan itu hak seluruh warga negara, baik di kota, maupun di desa terpencil. Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga langsung memberikan bantuan berupa satu laptop kepada Ami.

 

Tak hanya melihat kenyataan anak putus sekolah saja, setiap harinya, Ami berhadapan dengan medan yang berat untuk tiba di sekolah tepat waktu. Lulusan Universitas Negeri Jakarta ini harus berjuang dengan sepeda motornya melewati jalan yang tak mulus seperti di perkotaan, sesekali akan berlumpur jika hujan turun. Setelah itu, ia harus berhenti di pinggir hutan dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus hutan belantara.

 

Perjuangan menuju sekolah tersebut tak sebanding dengan rasa puas ketika Ami mengajar generasi penerus bangsa di Desa Sobang. “Kepuasannya luar biasa ketemu dengan murid-murid, bisa berbagi manfaat dengan mereka, mendidik anak bangsa yang benar-benar membutuhkan, di situ kepuasannya,” ungkap wanita berkerudung itu.

 

Ami menyampaikan pesan bagi rekan-rekan pengajar yang ingin menjadi guru di daerah 3T agar memiliki ketulusan dan keikhlasan dalam mengajar. “Nikmati mendidik di mana pun. Kalau memang tulus, ikhlas, benar-benar untuk siswa, maka medan seperti apapun justru membuat kita tertantang dan senang,” pungkasnya.

Rabu, 27 Februari 2019 10:50

Kemendikbud dan TNI Atasi Kekurangan Guru di 3T

Written by

Jakarta, Kemendikbud --- Salah satu permasalahan pendidikan di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) adalah tentang kurangnya tenaga pendidik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Nota kerja sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dan Asisten Teritorial (Aster) TNI AD Brigjen Bakti Agus Fadjari di kantor Kemendikbud, Jakarta (27/2/2019).

Melalui kerja sama ini, diharapkan personel TNI AD yang bertugas di daerah 3T dapat diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Dengan demikian kebutuhan tenaga pengajar akan terbantu oleh para prajurit tersebut. Sinergi dengan TNI AD adalah bentuk antisipasi Dirjen GTK jika ada sekolah yang kekurangan guru, sehingga bisa tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan diisi oleh anggota TNI yang bertugas di daerah tersebut.

"Jangan sampai daerah-daerah yang punya potensi, (justru) tidak ada gurunya. Ini dalam rangka persiapan. 900 (personel) ini kita siapkan, menjaga-jaga apabila diperbatasan itu tidak ada guru, dibutuhkan guru, mereka bisa masuk," Tutur Dirjen Supriano.

Dalam nota tersebut, nantinya personel TNI yang ditugaskan di Nunukan dan Malino akan terlebih dahulu mendapatkan peningkatan kompetensi dalam bidang pembelajaran dari Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Brigjen Bakti Agus Fadjari menjelaskan bahwa selama ini memang untuk menutup kekurangan guru yang ada di perbatasan, prajurit TNI AD sering terlibat untuk membantu proses pembelajaran. Karena itu dengan pembekalan yang diberikan GTK nanti dapat menjadi standar bagi personel TNI yang mengajar. Ia juga menyampaikan nanti akan ada dua batalyon yang diberikan pembekalan oleh GTK sebelum bertugas. Kedua batalyon tersebut adalah Batalyon 303 Garut dan Batalyon Raider Balikpapan yang akan mendapatkan pembekalan sebanyak 40 jam sebelum bertugas.

Untuk informasi dan pendaftaran, silakan klik https://lombafotoartikel.kemdikbud.go.id
Untuk mengunduh poster, klik tautan di bawah ini:
foto
artikel
Untuk pertanyaan terkait lomba foto, silakan sampaikan surel ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Sedangkan untuk lomba artikel ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Depok, Kemendikbud -- Kali ini merupakan tahun ketiga pencanangan Gerakan Literasi Nasional oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2017 lalu. Berbagai satuan pendidikan melakukan inisiasi dan kreasi untuk menumbuhkan budaya baca bagi siswa-siswinya. Namun tentunya harus berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Praktik penumbuhan literasi di sekolah dilakukan dalam berbagai manifestasi agenda kegiatan dengan keberagamannya sesuai kreativitas dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dalam menerjemahkan praktik tersebut. Hal itu terjadi di Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Tingkat Nasional, Petukangan Utara, Jakarta Selatan dan Sekolah Dasar (SD) Islam Plus As Sa'adatain, Cinere, Depok.

Setiap bulan TK Negeri Pembina Tingkat Nasional menetapkan tema belajar dan bermain bagi anak-anak. Salah satu tema, misalnya, mengenal benda-benda langit. Tema tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam nyanyian, gerakan, dan permainan mengenal huruf serta angka bagi peserta didik. Para guru menyusunnya secara bersama-sama sesuai dengan kurikulum. Kolaborasi antarpendidik di sekolah menjadi penggerak utama bagi penumbuhan budaya literasi pada pendidikan anak usia dini.

Namun, sekolah memilih untuk fleksibel dalam proses pembelajaran. Jika dari hasil monitoring selama satu bulan dirasa siswa-siswi kurang mampu menguasainya, maka sekolah akan menambah waktu sampai seluruh peserta didik memahami materi yang disampaikan sesuai tema tersebut. Sebaliknya, pembelajaran dapat bergeser ke tema selanjutnya jika pembelajaran dengan tema tertentu sudah dapat dikuasai anak-anak dengan baik dalam waktu yang lebih cepat.

Di SD Islam Plus As Sa'adatain Cinere, Depok, praktik baik literasi mampu memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri siswa saat berbicara di depan umum serta dalam penguasaan tata bahasa yang baik dan benar. “Jelas dampaknya (penguatan literasi,-) luar biasa bagi anak-anak,” ujar Kepala SD Islam Plus As Sa’adatain, Suryani, saat diwawancarai di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Depok, Jawa Barat, Selasa (13/2/2019).

Manifestasi agenda kegiatan di SD Islam As Sa’adatain terwujud dalam program membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Selain itu ada pojok baca dengan buku-buku yang selalu diperbarui dan disirkulasikan. Hal itu mendorong budaya membaca para peserta didik di sekolahnya.

“Bukunya berasal dari anak-anak. Setiap awal tahun ajaran baru mereka diwajibkan bawa buku, bebas buku apa saja. Dalam kurun waktu tri semester buku itu berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya, jadi setiap anak punya kesempatan membaca dari kelas bawah sampai kelas atas,” jelas Suryani.

Program 15 Menit Membaca pun dirangkai dengan kebiasaan baik lainnya, yakni dengan diawali salat Duha berjamaah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan taklim Al-Quran, dan setelah itu program literasi di bawah bimbingan guru. Peserta didik kemudian diminta membuat kesimpulan sederhana pada secarik kertas dan ditempel pada papan di dinding kelas. Dengan cara itu, peserta didik lain dapat mengetahui gambaran mengenai buku yang sebelumnya sudah dibaca oleh kawannya.

Suryani mengakui, padatnya kegiatan belajar mengajar menyebabkan Program 15 Menit Membaca itu hanya dapat dilaksanakan satu sampai dua kali dalam seminggu. Namun, Ia yakin dengan cara itu, budaya literasi peserta didik dapat terbangun dan wawasan mereka pun tentunya bertambah