*Wujudkan Zona Integeritas WBBM, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah awal ditahun 2023 ini melalui kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Bagi seluruh staf baik PNS dan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Auditorium Ki Hadjar Dewantara BPMP Kalbar, Kamis 12 Januari 2023. Kegiatan yang diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama seluruh staf BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui evaluasi program RB pada tahun 2022 lalu, Kepala BPMP Kalbar, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si. menitik beratkan terkait betapa besarnya anggaran pada belanja pegawai yang berkisar 46% sehingga dengan besarnya anggaran ini diharapkan berbanding dengan kinerja pegawai yang berperan dalam meningkatkan kemajuan BPMP Provinsi Kalimantan Barat.
melalui evaluasi ini kepala BPMP memaparkan aspek pelaksanaan program juga menjadi tujuan upaya perbaikan kedepannya seperti kualitas program, penerapan POS yang lebih terarah kedepannya, pelaksanaan evaluasi kegiatan yang konsisten dan menjaga keberlanjutan pengembangan inovasi serta program, komunikasi antar pokja dalam menjalankan program dan publikasi yang lebih masif terkait hasil yang telah diperoleh.

Kedepannya ditahun 2023 ini salah satu Isu strategis yang akan dilaksanakan untuk pembangunan ZI WBK menuju WBBM yang menjadi perintah untuk dilaksanakan bagi BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

 

Published in Warta RB

*Wujudkan Zona Integeritas WBBM, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah awal ditahun 2023 ini melalui kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Bagi seluruh staf baik PNS dan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Auditorium Ki Hadjar Dewantara BPMP Kalbar, Kamis 12 Januari 2023. Kegiatan yang diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama seluruh staf BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui evaluasi program RB pada tahun 2022 lalu, Kepala BPMP Kalbar, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si. menitik beratkan terkait betapa besarnya anggaran pada belanja pegawai yang berkisar 46% sehingga dengan besarnya anggaran ini diharapkan berbanding dengan kinerja pegawai yang berperan dalam meningkatkan kemajuan BPMP Provinsi Kalimantan Barat.
melalui evaluasi ini kepala BPMP memaparkan aspek pelaksanaan program juga menjadi tujuan upaya perbaikan kedepannya seperti kualitas program, penerapan POS yang lebih terarah kedepannya, pelaksanaan evaluasi kegiatan yang konsisten dan menjaga keberlanjutan pengembangan inovasi serta program, komunikasi antar pokja dalam menjalankan program dan publikasi yang lebih masif terkait hasil yang telah diperoleh.

Kedepannya ditahun 2023 ini salah satu Isu strategis yang akan dilaksanakan untuk pembangunan ZI WBK menuju WBBM yang menjadi perintah untuk dilaksanakan bagi BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

 

Published in Warta RB

*Wujudkan Zona Integeritas WBBM, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah awal ditahun 2023 ini melalui kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Bagi seluruh staf baik PNS dan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Auditorium Ki Hadjar Dewantara BPMP Kalbar, Kamis 12 Januari 2023. Kegiatan yang diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama seluruh staf BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui evaluasi program RB pada tahun 2022 lalu, Kepala BPMP Kalbar, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si. menitik beratkan terkait betapa besarnya anggaran pada belanja pegawai yang berkisar 46% sehingga dengan besarnya anggaran ini diharapkan berbanding dengan kinerja pegawai yang berperan dalam meningkatkan kemajuan BPMP Provinsi Kalimantan Barat.
melalui evaluasi ini kepala BPMP memaparkan aspek pelaksanaan program juga menjadi tujuan upaya perbaikan kedepannya seperti kualitas program, penerapan POS yang lebih terarah kedepannya, pelaksanaan evaluasi kegiatan yang konsisten dan menjaga keberlanjutan pengembangan inovasi serta program, komunikasi antar pokja dalam menjalankan program dan publikasi yang lebih masif terkait hasil yang telah diperoleh.

Kedepannya ditahun 2023 ini salah satu Isu strategis yang akan dilaksanakan untuk pembangunan ZI WBK menuju WBBM yang menjadi perintah untuk dilaksanakan bagi BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

 

Published in Warta RB

*Wujudkan Zona Integeritas WBBM, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah awal ditahun 2023 ini melalui kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Bagi seluruh staf baik PNS dan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Auditorium Ki Hadjar Dewantara BPMP Kalbar, Kamis 12 Januari 2023. Kegiatan yang diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama seluruh staf BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui evaluasi program RB pada tahun 2022 lalu, Kepala BPMP Kalbar, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si. menitik beratkan terkait betapa besarnya anggaran pada belanja pegawai yang berkisar 46% sehingga dengan besarnya anggaran ini diharapkan berbanding dengan kinerja pegawai yang berperan dalam meningkatkan kemajuan BPMP Provinsi Kalimantan Barat.
melalui evaluasi ini kepala BPMP memaparkan aspek pelaksanaan program juga menjadi tujuan upaya perbaikan kedepannya seperti kualitas program, penerapan POS yang lebih terarah kedepannya, pelaksanaan evaluasi kegiatan yang konsisten dan menjaga keberlanjutan pengembangan inovasi serta program, komunikasi antar pokja dalam menjalankan program dan publikasi yang lebih masif terkait hasil yang telah diperoleh.

Kedepannya ditahun 2023 ini salah satu Isu strategis yang akan dilaksanakan untuk pembangunan ZI WBK menuju WBBM yang menjadi perintah untuk dilaksanakan bagi BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

 

Published in Warta RB

*Wujudkan Zona Integeritas WBBM, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah awal ditahun 2023 ini melalui kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi Bagi seluruh staf baik PNS dan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Auditorium Ki Hadjar Dewantara BPMP Kalbar, Kamis 12 Januari 2023. Kegiatan yang diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama seluruh staf BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui evaluasi program RB pada tahun 2022 lalu, Kepala BPMP Kalbar, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si. menitik beratkan terkait betapa besarnya anggaran pada belanja pegawai yang berkisar 46% sehingga dengan besarnya anggaran ini diharapkan berbanding dengan kinerja pegawai yang berperan dalam meningkatkan kemajuan BPMP Provinsi Kalimantan Barat.
melalui evaluasi ini kepala BPMP memaparkan aspek pelaksanaan program juga menjadi tujuan upaya perbaikan kedepannya seperti kualitas program, penerapan POS yang lebih terarah kedepannya, pelaksanaan evaluasi kegiatan yang konsisten dan menjaga keberlanjutan pengembangan inovasi serta program, komunikasi antar pokja dalam menjalankan program dan publikasi yang lebih masif terkait hasil yang telah diperoleh.

Kedepannya ditahun 2023 ini salah satu Isu strategis yang akan dilaksanakan untuk pembangunan ZI WBK menuju WBBM yang menjadi perintah untuk dilaksanakan bagi BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

 

Published in Warta RB

Jakarta, Kemendikbudristek—Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong penyebarluasan informasi dan pemanfaatan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka ke berbagai pihak khususnya guru dan peserta didik. Hal ini bertujuan agar semakin banyak pihak memanfaatkan UKBI sebagai alat ukur kemahiran dan acuan dalam meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia secara terus menerus.

Kepala Badan Bahasa E. Aminudin Aziz dalam kegiatan Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia menjelaskan terkait implikasi kebermanfaatan UKBI bagi berbagai kalangan. Pertama, untuk dinas pendidikan maupun  sekolah di mana UKBI mendorong pelajar secara aktif dan masif mengukur kemampuannya berbahasa Indonesia secara gratis. Kedua, bagi kalangan civitas akademika, UKBI bermanfaat sebagai instrumen evaluasi capaian mata kuliah Bahasa Indonesia. Ketiga, bagi pengambil kebijakan/kalangan profesional, UKBI dapat menjadi salah satu standar dalam memetakan dan meningkatkan kompetensi pegawai.
    
“Kalau sudah ada petanya, maka pembelajaran bisa difokuskan untuk dua hal. Pertama, meningkatkan kompetensi siswa yang masih lemah. Kedua, untuk siswa yang dinilai sudah mahir, bisa melanjutkan pembelajaran ke tahap berikutnya yang lebih menantang dan menarik. Misalnya menulis artikel, dan lain-lain,” jelasnya di Jakarta, Rabu (1/3).

Aminudin Aziz menjelaskan lebih lanjut bahwa UKBI bisa membantu sekolah dalam memetakan satuan pendidikan maupun wilayah mana saja yang kelompok siswanya bagus dalam hal kompetensi menulis, berbicara, memahami bacaan, memahami kaidah, dan menyimak/mendengarkan. “Bapak/Ibu yang ada di dinas pendidikan maupun sekolah silakan untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih bervariasi berdasarkan hasil pemetaan UKBI ini,” imbaunya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2) Jakarta Pusat, Badariyah menyampaikan bahwa UKBI memberi banyak manfaat bagi pengembangan kompetensi guru dan peserta didik terutama dalam penguasaan Bahasa Indonesia. “Terutama bagi guru yang mengajar menggunakan pengantar Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi maka kompetensi dalam berbahasa Indonesia harus dikuasai dengan baik,” tekannya.

Badariyah juga mendukung peran UKBI dalam membantu guru memetakan kompetensi berbahasa Indonesia pada peserta didik. Apalagi dengan adanya Kurikulum Merdeka di mana pembelajaran menjadi lebih fleksibel sehingga guru diberi keleluasaan untuk menggunakan perangkat yang mendukung proses pembelajaran. Ia mengakui bahwa belum semua pendidik maupun peserta didik yang paham soal UKBI ini. Untuk itu, ia sangat berharap Badan Bahasa dapat menyosialisasikan UKBI secara lebih masif dan berkesinambungan baik ke seluruh dinas pendidikan maupun satuan pendidikan. Dengan demikian, para guru dan peserta didik dapat mengukur kemampuan mereka dan memiliki acuan untuk meningkatkan kompetensinya ke depan. “Harapan kami, guru dan siswa bisa paham bahwa berbahasa Indonesia yang baik tidak cukup dengan berbicara saja, melainkan juga harus menguasai aspek menulis dan aspek lainnya,” ujarnya.  

Pada kesempatan yang sama, Staf P2KPTK2, Mukmin turut menyampaikan pendapat senada. Menurutnya, penting bagi seluruh pendidik untuk menguasai kompetensi berbahasa Indonesia sebagai ‘bekal’ mereka mengajar berbagai bidang keilmuan lain. “Semoga kami diberi kesempatan untuk dapat berkolaborasi dengan Badan Bahasa guna meningkatkan pemahaman guru-guru di DKI Jakarta terkait penguasaan berbagai aspek kebahasaan,” terangnya, seraya menyebutkan terdapat sejumlah 94.062 guru di DKI Jakarta yang perlu dipetakan kemampuan mereka berbahasa Indonesia.  

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan UKBI yang dari waktu ke waktu sangat menarik dan sejalan dengan perkembangan zaman. “Dengan begitu, semakin banyak guru dan siswa yang tertarik untuk mengakses dan terbantu dalam proses pembelajaran khususnya yang terkait dengan keterampilan berbahasa Indonesia,” imbuhnya, seraya mengajak para siswa dan guru untuk mengikuti tes UKBI.

Ahmad Zakiy Zayyan, Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Univerisitas Indonesia mengungkapkan rasa syukurnya dengan mengikuti UKBI karena manfaaatnya sebagai 1) sarana evaluasi, 2) bentuk validasi kemampuan berbahasa Indonesia, 3) meningkatkan personal branding/kualitas diri, dan 4) dapat menjadi alat uji bagi pengurus organisasi. “Ketika mahasiswa ingin terjun ke masyarakat, dia harus memiliki kemampuan komunikasi dan berbahasa Indonesia dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya sarana evaluasi untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dan memperbaiki kemampuan ke depan maka hasil evaluasi ini bisa menjadi umpan balik yang bermanfaat bagi mahasiswa,” jelasnya.

Selain itu, beberapa beasiswa menurutnya, mewajibkan pesertanya lulus tes UKBI sebagai salah satu prasyarat. “Tentunya keberadaan UKBI ini menjadi sangat dibutuhkan di masa depan,” ujar Ahmad Zakiy, peserta UKBI yang berhasil mendapat predikat istimewa, khusus untuk paket satu. “Pastikan kondisi ruangan memadai dan mendukung saat menjalankan tes karena sangat berpengaruh terhadap hasil UKBI-nya nanti,” ungkapnya, yang mengaku terkesan dengan layanan UKBI yang efektif dan efisien.

Sekilas Perkembangan UKBI

Desain UKBI terus berkembang. Di awal, UKBI berbasis kertas dan pensil, kemudian UKBI berbasis komputer secara luring, lalu UKBI berbasis internet secara daring, hingga kini UKBI Adaptif Merdeka yg diujikan secara daring. Sejumlah 31 buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia yang menampilkan hasil uji tingkat nasional dan provinsi dapat diunduh pada tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/PetaUKBI2022. Hingga saat ini, sejumlah 219.358 peserta telah mengikuti UKBI Adaptif Merdeka yang berasal dari 2.293 lembaga. UKBI telah diujikan kepada 37 profesi di 426 kabupaten/kota, serta 119 warga negara asing dari 33 negara.

Keunggulan UKBI Adaptif Merdeka yaitu 1) andal karena menguji kemahiran berbahasa dengan tingkat presisi yang tinggi, 2) efektif di mana dapat mengukur berbagai jenjang kemahiran dari yang terendah hingga tertinggi lintas waktu dan tempat, serta 3) efisien di mana jumlah soal berbeda untuk setiap peserta uji yang hal ini bergantung pada estimasi kemampuan peserta uji dan waktu uji relatif untuk setiap peserta sehingga lebih efisien.

Published in Ragam Kategori
Pontianak,Senin, 21 Maret 2022.-  LPMP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pendampingan Pembangunan Zona Integritas di Wilayah Kalimantan Barat sebagai langkah awal dalam rangka melaksanakan amanah yang tertuang di dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Nomor 3/O/2022 tentang Pendampingan Pembangunan Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2022.
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Tim Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Pontianak beserta Tim, Wakil Direktur II Politeknik Negeri Ketapang beserta tim, Wakil Direktur II Politeknik Negeri Sambas beserta tim, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat beserta Tim, Kasubbag BP PAUD DIKMAS KALBAR beserta tim dan Pejabat Fungsional BPNB Provinsi Kalimantan Barat. Forum diskusi dipimpin langsung oleh Bapak Kurniadi, M.M selaku plh. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Ketua Tim Reformasi Birokrasi LPMP Provinsi Kalimantan Barat hingga mendapatkan kesepakatan bersama yang tertuang di dalam sebuah berita acara yang telah ditandatangani oleh perwakilan masing-masing satuan kerja (satker) yang hadir.
Seluruh satker yang hadir bersama-sama berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk mencapai tujuan dari reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.
 
Published in Reformasi Birokrasi

Tangerang, Kemendikbudristek - Tinggal di pedalaman bukan suatu halangan untuk menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu contohnya adalah Putri Putu Pratami, Ibu Penggerak dari Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang bergerak untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak-anak di sekitar tempat tinggalnya.

Berawal dari kesenangannya pada bidang literasi serta rasa prihatin terhadap kemampuan literasi anak-anak di sekitar tempat tinggalnya yang masih rendah, Putri mulai mencoba mengumpulkan para orang tua untuk berdiskusi. Dari situ, Putri jadi mengetahui bahwa masalah yang dihawatirkan oleh mereka adalah terkait Asesmen Nasional (AN).

“Kemampuan literasi anak-anak di daerah saya cukup rendah. Ditambah kekhawatiran orang tua terkait kebijakan Ujian Nasional diganti menjadi Asesmen Nasional,” ujar Putri saat ditemui dalam acara Training of Trainer Komunitas Ibu Penggerak Sidina di Tangerang, Sabtu (11/3).

AN menjadi kebijakan pertama dalam Merdeka Belajar yang telah digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak tahun 2020. Walaupun lokasi perkebunan sawit yang menjadi tempat tinggal Putri dan tetangganya sangat jauh dan harus menempuh waktu selama 12 jam dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, namun penerapan AN telah dilakukan di sekolah sekitarnya.

Saat mulai menerapkan AN sebagai pengganti UN, dikatakan Putri bahwa para orang tua khususnya ibu-ibu di sekitar tempat tinggal Putri menjadi khawatir akan kemampuan membaca anak-anak mereka. “Para orang tua di sana baru mulai mengenalkan buku kepada anak-anak mereka saaat anaknya mulai masuk usia sekolah. Anak-anak dipaksa untuk bisa baca tanpa memahami apa yang dibaca,” ungkap Putri.

Sejak saat itu, lanjut Putri, ia menjadi semakin tergerak untuk memberikan pemahaman terkait literasi baca. Berangkat dari niat, Putri mulai berkolaborasi dengan komunitas baca serta yayasan taman baca yang diikutinya di Kalimantan Tengah. Gemar dengan read a loud, selanjutnya Putri mulai berani untuk berbagi ilmu kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungannya.

“Saya mengkampanyekan metode read a loud kepada ibu-ibu, dan ternyata perkembangannya sangat luar biasa, mereka jadi tahu lebih dalam tentang literasi dan read a loud,” tutur Putri.

Untuk menyediakan buku bacaan read a loud, Putri rela mengeluarkan biaya pribadi. Baginya, kebahagiaan yang sangat besar melihat kemampuan literasi anak-anak menjadi semakin baik. Tak hanya itu, Putri juga rela mengubah beberapa ruangan di rumahnya menjadi taman bacaan bagi masyarakat sekitar.

“Saya mmembeli buku-buku bacaan untuk mereka. Walaupun ongkos kirim buku tersebut lebih mahal dari harga bukunya, tapi saya sangat senang melihat perubahan yang dialami anak-anak menjadi lebih paham tentang literasi, bukan hanya sekedar bisa membaca saja,” imbuh Putri.

Untuk menambah pengetahuan yang akan ia berikan kepada masyarakat, Putri tidak puas hanya bergabung dengan Komunitas baca di wilayahnya. Putri mulai bergabung dengan Komunitas Ibu Penggerak Sidina dengan mengikuti seleksi hingga berhasil mengikuti pelatihan sebagai Trainer Ibu Penggerak di wilayah Kalimantan Tengah.

“Walau harus berjuang mendapatkan jaringan internet dengan keluar dari kebun sawit dan menempuh perjalanan selama 12 jam untuk sampai di Kota Palangkaraya, saya sangat senang bisa berkesempatan menimba ilmu di sini. Banyak wawasan baru yang saya ketahui, dan ini akan saya tularkan kepada masyarakat di sana,” tutur Putri.

Dari pelatihan yang diikuti, Putri semakin semangat karena hobi dan kegemarannya tentang literasi bisa mejadi kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Putri berharap melalui Merdeka Belajar Episode ke-23 akan semakin meningkatkan kemampuan literasi anak, bukan hanya sekedar bisa membaca saja.

“Dari Merdeka Belajar Episode ke-23 saya jadi tahu bahwa banyak buku bacaan yang bisa diunduh secara gratis melalui laman https://budi.kemdikbud.go.id. Nanti saya akan unduh dan cetak, mudah-mudahan dengan tambahan buku-buku dari situ bisa menambah semangat anak-anak dan orang tua di lingkungan tempat tinggal saya untuk lebih mencintai literasi,” harap Putri. 

Published in Penjaminan Mutu

Jakarta, Kemendikbudristek—Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menekankan pentingnya peran media dalam membangun minat literasi generasi muda. Baginya, kontribusi media merupakan suatu bagian yang utuh dari upaya menglahirkan generasi unggul di masa depan.

Penguatan literasi adalah salah satu prioritas yang terus diupayakan Kemendikbudristek dalam menciptakan generasi unggul. Oleh karenanya, Nadiem mendorong agar media massa mampu menghadirkan konten yang mendidik dan menarik bagi generasi muda. Dengan begitu, lewat media, mereka bisa belajar berbagai hal positif dari segala kejadian di sekitarnya. Sebab, pembaca media massa tidak hanya kalangan dewasa namun juga remaja dan anak-anak.

“Dengan memberikan konten yang tepat dan disuguhkan secara menarik, anak-anak bisa tertarik membaca dan mendalami konsep literasi itu sendiri,” jelasnya ketika menghadiri ulang tahun ke-6 Kompas.id di Kantor Redaksi Kompas, Palmerah, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mendikbudristek mengatakan, media massa dalam aktivitasnya diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang menjunjung tinggi nilai integritas, kualitas dan kebenaran. Selain itu, dengan mengedepankan konten yang edukatif, Nadiem harap, anak-anak sebagai salah satu segmen pembaca, dapat terasah nalar kritisnya untuk dapat beragumen secara sehat dan mampu memecahkan masalah yang ada di sekitarnya.  

“Harapan saya, ada upaya (effort) yang lebih banyak untuk mengundang anak-anak muda mengerti isu yang ada di sekitar mereka dengan cara yang relevan untuk umur mereka,” ucap Nadiem lebih lanjut.

Mendikbudristek menyampaikan apresiasi atas konten berimbang yang diberitakan Kompas.id selama ini. Menurut Nadiem, masyarakat perlu mengetahui capaian positif yang telah dilakukan pemerintah serta bagaimana sepak terjang dan prestasi para pahlawan yang berintegritas dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia.

“Saya harap, Kompas.id dapat menghadirkan publikasi yang berkualitas untuk mengangkat cerita para pahlawan ini agar menjadi inspirasi dan harapan yang mencerahkan bagi masyarakat,” tuturnya.

Menteri Nadiem juga mendorong agar media massa memberikan ruang bagi sektor pendidikan untuk berkolaborasi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Apalagi saat ini guru diberi kebebasan untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.

“Semoga ada fokus yang diberikan kepada generasi muda untuk memperdalam kompetensinya menulis. Saya harap, Kompas dan media group lain bisa mengambil peran penting dalam mengundang anak muda berpartisipasi secara intelektual dan kritis dalam semua isu yang berkembang seperti perubahan iklim, keberagaman, politik, ekonomi, dan lain-lain,” pungkasnya seraya mendorong bertumbuhkembangnya semangat jurnalistik literasi di Indonesia.

Sebagai wujud komitmen Kemendikbudristek dalam meningkatkan kemampuan literasi khususnya di daerah 3T, beberapa waktu lalu diluncurkan Merdeka Belajar (MB) episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Melalui kebijakan ini, Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) berupaya untuk meningkatkan minat baca generasi muda melalui penyediaan buku bacaan yang bermutu.

Program ini berfokus pada distribusi atau pengiriman buku bacaan bermutu sebanyak total 15,3 juta eksemplar untuk 6.000 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta 14.000 Sekolah Dasar (SD) di berbagai 470 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, program Merdeka Belajar ke-23 juga disertai dengan pelatihan bagi guru agar dapat memotivasi dan meningkatkan keinginan para siswa untuk lebih menyukai aktivitas membaca.

Published in Penjaminan Mutu

Jakarta, 3 Maret 2023 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan tahun 2023 dengan seluruh humas di unit utama dan Satker Pusat. Rakor Kehumasan ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan Kemendikbudristek melalui kebermanfaatan program-program Merdeka Belajar.
 
Kepada seluruh humas di unit utama dan Satker Pusat, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti mendorong untuk memaksimalkan peran kehumasan di lingkungan Kemendikbudristek untuk menyebarkan kebermanfaatan program dan kebijakan Kemendikbudristek kepada masyarakat. “Kebijakan yang sudah dirancang sedemikian rupa semuanya ditujukan untuk memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat dan harapan adanya perbaikan,” demikian disampaikan Suharti, dalam sambutannya saat membuka Rakor Kehumasan 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).
 
Suharti juga mengingatkan kepada tim humas Kemendikbudristek, dalam menjalankan fungsi kehumasan harus mengutamakan kejujuran, keterbukaan, dan keseragaman sudut pandang semua insan pendidikan dan kebudayaan. “Dalam memegang tiga prinsip tersebut perlu ada narasi turunannya. Harapannya masyarakat akan melihat seluruh unit utama selaras dalam bersuara dan membuat masyarakat lebih paham akan kebijakan-kebijakan yang ada,” pesan Suharti.
 
Senada dengan hal itu, Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Media dan Komunikasi, Muhammad Heikal menuturkan pada tahun 2023, tim humas Kemendikbudristek harus dapat menyampaikan kebermanfaatan program dan kebijakan kepada masyarakat.  “Fokusnya adalah kebermanfaatan. Banyak cerita baik dari penerima manfaat, kesuksesan program dan kebijakan,” ucapnya.
 
Dalam kesempatan ini, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Anang Ristanto mengatakan dengan adanya forum seperti Rakor ini, humas Kemendikbudristek akan lebih mudah melaksanakan komunikasi publik. “Kami harap ada daftar agenda kegiatan dari unit utama pusat yang menjadi pedoman kami (BKHM) untuk mengkomunikasikan kepada publik dan hal ini memudahkan bagi kami untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya kami yang tersedia,” ungkapnya.
 
Untuk diketahui, narasi utama pada rakor kehumasan tahun ini adalah Menguatkan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Merdeka Belajar. Tujuannya adalah meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan Kemendikbudristek melalui kebermanfaatan program-program strategis Merdeka Belajar serta memperkuat inisiatif kolaborasi dengan komunitas/akar rumput/asosiasi/mitra agar kebijakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya menjadi gerakan milik masyarakat yang terjaga keberlanjutannya.
 
Adapun tiga sasaran program komunikasi Kemendikbudristek tahun 2023 adalah 1). Meningkatnya indeks kepuasan pemangku kepentingan dan layanan informasi dengan kategori informatif; 2). Meningkatnya citra dan persepsi positif serta kepercayaan publik; serta 3). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap komunikasi publik Kemendikbudristek.
 
“Saya minta komitmen dari teman-teman humas. Kita perlu memberitakan hal-hal baik yang sudah kita capai. Kita harapkan masyarakat makin kenal kita. Mereka akan tahu bahwa Kemendikbudristek memberikan pelayanan yang terbaik,” pungkas Suharti.

Published in Penjaminan Mutu