Pontianak - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat sedang berbangga. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di provinsi, LPMP Kalimantan Barat mendapat prestasi peringkat 5 penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A dengan nilai 82,00. Predikat A berarti memuaskan, memimpin perubahan, kinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun memberikan penghargaan kepada setiap unit kerja yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Semua unit kerja dinilai atas kinerja selama satu tahun anggaran. Tujuan penilaian ini adalah menyemangati setiap unit kerja untuk selalu berlomba menjadi yang terbaik atas kinerja dan kesuksesan program. Hanya ada 3 LPMP di Top 10 di penghargaan ini. Di luar pulau Jawa hanya LPMP Kalimantan Barat yang mendapat penghargaan ini. Ada LPMP Jawa Tengah di peringkat 4 dan LPMP DKI Jakarta di peringkat 8.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari pengeolaan manajemen sistem pemerintah. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran dari SAKIP adalah :

1.    Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2.    Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3.    Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4.    Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penghargaan ini adalah hasil dari konsistensi kolaborasi seluruh pimpinan dan staf LPMP Kalimantan Barat yang solid. Kesolidan yang disertai kekompakan. Kesolidan yang disertai keteladanan. Kesolidan yang disertai kekeluargaan. Penghargaan ini adalah motivasi dan energi LPMP Kalimantan Barat untuk selalu memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Barat. Selamat dan sukses LPMP Kalimantan Barat. (Kim)

Published in LPMP Inside
Senin, 28 Mei 2018 21:05

Bimtek Fasda Sekolah Model 2018

Pontianak - Salah satu implementasi tugas LPMP adalah mengembangkan mutu pendidikan melalui sekolah model berbasis 8 SNP. Sekolah model merupakan sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan dalam rangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri. Sebagai langkah awal bagi pengembangan sekolah model adalah dengan melaksanakan kegiatan Bimtek Penyegaran Fasilitator Daerah (Fasda) Sekolah Model Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Tujuan kegiatan bimtek fasda sekolah model ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada calon fasilitator daerah sekolah model sehingga mampu memfasilitasi pendampingan penjaminan mutu di sekolah model. Sebelum di laksanakan kegiatan bimtek ini, terlebih dahulu telah di lakukan proses rekruitmen Fasda. Proses rekruitmen di mulai tanggal 19 Februari s.d  2 Maret 2018. Pada proses ini pelamar calon Fasda mengirimkan persyaratan berkas ke sekretariat rekruitmen Fasilitator Daerah ( Fasda). Kemudian di lakukan proses seleksi berkas dan hasil seleksi di umumkan pada tanggal 16 Maret 2018. Dari hasil seleksi tersebut, maka ditetapkanlah 56 orang fasda yang akan mendampingi sekolah model dalam menerapkan SPMI di sekolahnya.

Bimtek Penyegaran Fasilitator Daerah ( Fasda) sekolah model di laksanakan pada tanggal 22 s.d 25 Mei 2018 di hotel Gajahmada Pontianak.  Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk presentasi, diskusi, kerja kelompok dan praktek memfasilitasi untuk menghasilkan fasilitator daerah yang memahami konsep sekolah model. Adapun jumlah fasda yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 56 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah, pengawas sekolah di lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  dan widyaiswara serta staf LPMP Kalimantan Barat. Para fasda tersebut nantinya akan mendampingi 224 sekolah model di provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri di sekolahnya.

Published in Penjaminan Mutu

Pontianak - Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan pengumpulan data peta mutu. Pengumpulan data peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui SNP.

Guna mendukung terlaksananya pemetaan mutu pendidikan tersebut, LPMP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan yang melibatkan Operator Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan seluruh pengawas SLB, SD, SMP, SMA dan SMK dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

LPMP Kalimantan Barat telah melaksanakan kegiatan ini sejak awal bulan Juli 2018 adapun pelaksanaan kegiatan angkatan pertama tanggal 3 s.d. 5 Juli 2018 , angkatan kedua tanggal 8 s.d. 10 Juli 2018 dan angkatan ketiga tanggal 12 s.d. 14 Juli 2018. Dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan Pengawas Sekolah memahami instrumen pemetaan, mekanisme pelaksanaan pemetaan dan mampu memverifikasi dan memvalidasi data mutu Sekolah Binaannya.

Published in Penjaminan Mutu

Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuka pendaftaran calon peserta PPG Dalam Jabatan untuk pelaksanaan tahun 2018-2022. Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

informasi  terkait  dengan persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan sebagai berikut:

 

  1. Calon peserta  PPG  Dalam  Jabatan  adalah  guru  yang diangkat  sampai  dengan  tangga l  31 Desember 2015 dan sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per tangga l 31 Juli  2017.

 

  1. Calon peserta wajib memenuhi persyaratan akademik dan administras Persyartan akademik yaitu memiliki nilai minimum yang diperoleh dari tes kemampuan akadem ik (pretest).

 

  1. Calon peserta wajib  melakukan  pendaftaran  melalui situs http://simpkb .id dengan mengisi program studi PPG yang dipilih sesuai dengan ijasah S-1/D-I

 

  1. Verifikasi dan validasi akan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara program studi PPG ya ng dipilih dengan ijasah S-1/D-IV

 

  1. Calon peserta yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi ijasah S-1/D-IV akan mengikuti pretest di tempat uji kompetensi (TUK) yang akan ditetapkan

 

  1. Persyaratan, tata cara pendaftaran,jadwal pendaftaran,jadwal pretes caton peserta PPG Dalam Jabatan, dan daftar linieritas sebagaimana terlampir.

 

Published in Warta Sertifikasi

 

Verifikasi berkas dimulai bagi guru yang sudah memiliki NUPTK dengan mengumpulkan berkas verifikasi ke Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi sesuai jenjang tempat tugas. Bagi yang belum memiliki NUPTK menunggu NUPTK diterbitkan oleh yang berwenang.

Dinas (Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi ) melakukan verifikasi berkas dan pembaruhan data sesuai berkas fisik. Berkas yang memenuhi pesyaratan dan disetujui dikirim ke LPMP.

LPMP memeriksa ulang kelengkapan berkas dan linieritas prodi PPG denga prodi S1. Bila perlu pembaruhan data dikembalikan ke dinas untuk revisi oleh Dinas. Jika memenuhi persyaratan dan disetujui berarti berkas calon peserta sudah tuntas melalui tahap verifikasi berkas dan mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

Berdasar hasil tahap verifikasi penetapan calon peserta PPG, GTK melakukan evaluasi kuota dan ketersedian prodi LPTK untuk menetapkan calon peserta yang dapat mengikuti PPG Dalam Jabatan tahun 2018. 

Untuk mengetahui perjalanan berkas dalam tahap verifikasi dipergunakan istilah status verifikasi. Status verifikasi adalah posisi tahap verifikasi dalam alur verifikasi berkas, ditandai dengan angka.

1. Belum mengumpulkan berkas

2. Berkas sudah dicatat

3. Dikembalikan ke Dinas

4. Verifikasi Dinas Dihapus

5. Verifikasi Dinas Disetujui

6. Verifikasi LPMP Dihapus

7. Verifikasi LPMP Disetujui

Published in Warta Sertifikasi

Pontianak - Sambutan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat dalam rangka Pameran Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

Published in Warta Video

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaikkan nilai minimal atau passing grade kelulusan ujian pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), dari sebelumnya 42 menjadi 80.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, keputusan itu mengacu pada laporan Bank Dunia. Nilai uji kompetensi guru, baik yang sudah sertifikasi maupun belum, tidak berbeda signifikan
Nah, dengan meningkatkan nilai minimal kelulusan sertifikasi, diharapkan bisa diketahui perbedaan kualitas antara guru yang sudah sertifikasi dan belum.
Standar minimal kelulusan sebesar 42 poin dinilai terlalu rendah. Guru calon peserta sertifikasi tidak perlu resah. Sebab, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) telah melakukan sosialisasi. Kebijakan itu sudah dikaji satu tahun terakhir.
Pranata optimistis para guru bisa mengejar nilai minimal kelulusan. "Jangan remehkan guru," katanya. Dilihat dari sebaran nilai UKG, banyak guru peserta sertifikasi 2016 yang nilainya lebih dari 80 poin. Memang ada potensi guru yang tidak lulus. Tapi, Kemendikbud memberikan kesempatan untuk mengulang.
Peserta yang mengulang tidak perlu mengikuti proses sertifikasi dari awal. Bisa langsung mengikuti ujian. Kesempatan mengulang dipatok sampai empat kali. Teknis pelaksanaan ujian ulangan akan ditetapkan berikutnya.
Salah satu kampus yang menyelenggarakan sertifikasi guru adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Rektor UNY Roch­mad Wahab mengatakan, sertifikasi bakal dilaksanakan Oktober. Menurut Rochmad, kenaikan nilai minimal kelulusan PLPG memang cukup tinggi. "Apakah itu realistis, kita lihat nanti hasilnya," katanya.
Meski nilai kelulusan cukup tinggi, Rochmad menjelaskan bahwa kampus tetap profesional. Tidak akan ada modifikasi nilai. Kampus akan menyebarkan kisi-kisi ujian. Sifatnya umum. Bukan mengarah atau menambah prediksi soal ujian.
Rochmad berharap para guru mulai bersiap. Guru yang belajar dan mempersiapkan diri dengan baik pasti tidak akan kesulitan. Se­baliknya, bagi guru yang belum apa-apa sudah down melihat passing grade itu, pasti akan kesulitan.
Sertifikasi guru 2016 rencananya dilaksanakan bulan ini. Sebelum itu, guru peserta akan dikarantina di kampus selama sepuluh hari.

 

Sumber : http://www.jawapos.com

Published in Penjaminan Mutu

Pontianak - Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Setelah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, guru secara sadar berupaya untuk belajar memperbaiki kompetensinya untuk menuju guru yang profesional. Guru yang profesional wajib terus belajar dan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga terwujud sebagai guru pembelajar. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (abilities), sikap (attitude), dan keterampilan (skill). Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru sebagai pembelajar menjadikan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu, Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya agar guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai tanggung jawabnya. LPMP Kalimantan Barat bersama dengan P4Tk PLB Bandung pada tanggal 19 hingga 21 Agustus 2016 ini tengah melakukan Survey Pusat Sumber Belajar yang berada di 10 Kabupaten yang ada Provinsi Kalimanatan Barat. Survey ini dilakukan untuk melihat kesiapan dari Pusat Sumber Belajar yang ada dan dilakukan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Berikut pedoman Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.

Published in Penjaminan Mutu

Pontianak - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada bulan November 2015, bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Jl. Abdul Muis Tanjung Hulu Pontianak, Dilaksanakan Bimbingan Teknis Operator Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG) dari tanggal 23 - 25 Oktober 2015. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh P4TK BMTI  Bandung bekerjasama dengan LPMP Provinsi Kalimantan Barat.

 

Dalam kegiatan tersebut para Operator TUKG dari 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat diberikan Bimbingan Teknis mengenai sistematika Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Online Tahun 2015. Materi yang meluputi konfigurasi jaringan, instalasi server TUKG dan instalasi Komputer Client untuk TUKG disampaikan selama 3 hari kegiatan oleh narasumber dari P4TK BMTI  Bandung dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang telah mengikuti pelatihan di tingkat Pusat.

 

Dengan Dilaksanakan Bimbingan Teknis Operator Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKGi diharapkan pada tanggal 29 Oktober  s.d. 4 November 2015 nanti di 14 Kabupaten/Kota pelaksanaan Uji Coba Uji Kompetensi Guru (UKG) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dapat berjalan dengan Lancar.

Published in Penjaminan Mutu
Halaman 1 dari 7