×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 45

Pontianak - Setelah Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, IAIN dan Poltekes Pontianak,  pada hari Kamis 23 Oktober 2014 dilaksanakan tes kemampuan dasar dengan sistem Computer Aided Test (CAT) Online bagi CPNS Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Tes ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat selaku penanggungjawab Tempat Uji Kompetensi Guru di Provinsi Kalimantan Barat.

 

Pada Rekrutment CPNS tahun 2014 ini, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diseluruh Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dipercaya oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan CPNS, untuk mengkoordinir pelaksanaan CAT online di Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG) yang berada di wilayahnya masing-masing.

 

Pelaksanaan CAT Online bagi CPNS Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di TUKG SMA Negeri 7 Pontianak. Tes diikuti sejumlah 11 orang peserta yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 10.00 WIB.

Published in LPMP Inside

Pontianak - Pada hari Kamis 25 September 2014 telah dilaksanakan tes kemampuan dasar dengan sistem Computer Aided Test (CAT) Online bagi CPNS Kejaksaan Agung di Provinsi Kalimantan Barat. Tes ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat selaku penanggungjawab Tempat Uji Kompetensi Guru di Provinsi Kalimantan Barat.

Pada Rekrutment CPNS tahun 2014 ini, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diseluruh Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dipercaya oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan CPNS, untuk mengkoordinir pelaksanaan CAT online di Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG) yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pelaksanaan CAT Online bagi CPNS Kejaksaan Agung Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di TUKG SMA Negeri 1 Pontianak. Tes diikuti sejumlah 77 orang peserta yang dibagi dalam tiga sesi yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB.

Selain Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, CAT Online bagi CPNS di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat juga dilaksanakan oleh IAIN dan Poltekes Pontianak.

 

Published in LPMP Inside
Rabu, 17 September 2014 00:00

Pengadaan/Seleksi SDM ASN Tahun 2014

Pontianak -

Computer Assisted Test Panitia Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan nama CAT PANSELNAS CPNS. CAT adalah suatu metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian. CAT PANSELNAS CPNS 2014 terdiri dari dua program aplikasi yaitu sistem CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sistem CAT UKG online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua sistem CAT ini memiliki fungsi yang sama namun memiliki prinsip kerja sistem dan tampilan aplikasi yang berbeda.

Sistem CAT UKG online Kemdikbud menerapkan sistem terdistribusi. Sesuai konsepnya bahwa sistem distribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, dimana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer, walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan internet, aktifitas data komputer tersebut tetap dapat berjalan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2014 sebagaimana dijelaskan di atas, LPMP Provinsi Kalimantan Barat selaku penanggung jawab teknis terkait sistem UKG yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sekaligus merupakan perpanjangan tangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pusat terkait Seleksi CPNS tahun 2014 dengan sistem CAT UKG telah melakukan Rapat Koordinasi dengan dengan Kementerian/Lembaga yang berdasarkan Surat Keputusan Menpan dan RB Nomor 717 Tahun 2014 akan menggunakan sistem CAT UKG Kemdikbud yaitu :

1.         Kejaksaan Agung RI (Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat)

2.         Kementerian Kesehatan RI (Politeknik Kesehatan Pontianak)

3.         Kementerian Agama RI (Institut Agama Islam Negeri Pontianak)

4.         Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat)

Bentuk pelayanan yang diberikan LPMP Provinsi Kalimantan Barat dalam kerjasama ini berupa memberikan rekomendasi awal kepada Kementerian/Lembaga mengenai tempat pelaksanaan Tes CPNS (TKD), selanjutnya mempersiapkan sistem ujian online di tempat pelaksanaan yang telah disepakati kedua belah pihak dari mulai proses instalasi program, pembekalan kepada tim teknis, ujicoba dan simulasi sampai proses ujian TKD bagi pelamar/CPNS.

Kerjasama LPMP Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud di atas, tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Memorandum Of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga masing-masing sebagai bukti wujud/fisik atas kerjasama yang dilakukan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat Bapak Drs. Suhartono Arham, M.Si, bahwa pada tahun 2014 ini BPSDMPK dan PMP Kemdikbud melalui LPMP seluruh Indonesia ikut berkontribusi dalam mensukseskan Program Pengadaan/Seleksi SDM ASN Tahun 2014 melalui Kerjasama antara Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemanfaatan Fasilitas UKG yang tersebar di seluruh Indonesia . LPMP Provinsi Kalimantan Barat lebih lanjut dijelaskan kepala LPMP selaku perpanjangan tangan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Seleksi CPNS, terlibat dalam memberikan rekomendasi awal kepada Instansi yang akan menggunakan fasilitas UKG yang ada di Sekolah dan selanjutnya memfasilitasi dalam penyiapan sistem CAT UKG sampai proses Ujian TKD berlangsung dan memberikan jaminan kepada instansi yang menggunakan sistem CAT UKG bahwa selama pelaksanaan Ujian Online tidak terjadi permasalahan baik dilevel TUK maupun di Level Pusat.

Pada Rekrutment CPNS tahun 2014 ini, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diseluruh Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dipercaya oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan CPNS, untuk mengkoordinir pelaksanaan CAT online di Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG) yang berada di wilayahnya masing-masing. Sistem CAT yang digunakan dalam seleksi CPNS ini berbasis pada CAT Uji Kompetensi Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Selain Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, CAT Online bagi CPNS di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat juga dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan Poltekes Pontianak. Info Lengkap mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 dapat dilihat disini.

Published in LPMP Inside
Selasa, 08 Juli 2014 00:00

Daftar Peserta Sertifikasi Tahun 2014

Pontianak - Berikut ini ada kutipan artikel yang mungkin cukup dapat memberikan informasi kepada guru untuk mengetahui daftar peserta PLPG tahun 2014 :

Penetapan peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru atau PLPG 2014 dilakukan setelah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) memperbaiki data melalui operator AP2SG Dinas Pendidikan Kabuptaten/Kota yang berakhir pada 31 Maret 2014.

Kuota peserta sertifikasi guru tahun 2014 melalui pola PLPG direncanakan sebanyak 150.000 orang. Penetapan kuota berdasarkan usia dan masa kerja.

Peserta sertifikasi guru 2014 diutamakan bagi kelompok guru yang diangkat sebelum terbitnya undang-undang guru dan dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005. Selain itu calon peserta harus sudah sarjana (S1). Sertifikasi guru melalui pola PLPG akan berakhir pada tahun 2015 lalu berganti menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Cara Melihat Daftar Peserta Sertifikasi Guru 2014

1. Kunjugi tautan http://sergur.kemdiknas.go.id/
2. Klik tautan "Tahap Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2014"
3. Pilih Provinsi dan Kab/Kota Anda klik "Tampilkan"
4. Daftar peserta Sertifikasi guru 2014 akan tampil.

PLPG dilaksanakan oleh perguruaan tinggi atau LPTK yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Bagi peserta yang lulus, akan mendapatkan sertifikat pendidik profesional dan berhak memperoleh Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).
Sumber sekolahdasar.net

Published in Warta Pendidikan

Pontianak - Paradigma pembangunan pendidikan untuk semua merupakan upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan sebagai hak azasi manusia. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan sumber daya yang maksimal.Sejalan dengan hal tersebut, kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu di antaranya yaitu ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional. Ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menciptakan layanan prima dengan penyelenggaraan layanan profesional (good governance).

Upaya untuk menciptakan layanan profesional dan sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota adalah penyusunan Rencana Strategis Pendidikan. Rencana strategis merupakan proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya pendidikan di Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu merumuskan masalah-masalah pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota di antaranya: perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Era globalisasi dan otonomi pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut kesiapan peranan sumber daya manusia di daerah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan terutama yang mengarah langsung kepada eksistensi sumber daya manusia bidang pendidikan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Australia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kemitraan Pendidikan dalam hal ini LPMP Provinsi Kalimantan Barat melakukan  Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Penyelenggara Pendidikan Daerah/SKPD Kependidikan Daerah yang dilaksanakan di Hotel Orchadz jalan Gajah Mada Pontianak, mulai tanggal 27 s.d. 30 Agustus 2014.

Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat melalui Kasi Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Bapak Kurniadi, SE, MM menyatakan bahwa lokakarya ini dilaksanakan berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap peserta sehingga setelah mereka mengikuti program bimtek akan mampu melakukan sesuatu (the ability to do something), dengan demikian proses pelaksanaan lokakarya ini menggunakan pembelajaran melalui pengalaman (experiental learning).

Kegiatan ini di fasilitasi oleh 4 orang narasumber yang berasal dari Widyaiswara dan staf fungsional LPMP yakni DR. Herlina, Kusmoro, M.Pd, Amir Riyanto, M.Si dan Acep Eka Kurniawan, S.Kom.  Harapan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadikan panduan bagi SKPD Kependidikan di daerah sehingga dapat lebih baik dalam melakukan penyusunan rencana strategis dan pengelolaan keuangan daerah.

Published in Penjaminan Mutu

Pontianak - Sistem Penilaian Prestasi Kinerja (SPPK) adalah program yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Nasional yang juga telah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online melalui website resmi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BSDMPK-PMP).  Sistem ini akan diterapkan juga oleh semua pegawai di lingkungan LPMP Provinsi Kalbar mulai tahun 2014 ini, dan telah disosialisasikan sejak awal tahun.

Adanya sistem penilaian secara online ini akan memudahkan bagi pejabat penilai dalam hal ini Kasi atapun Kepala untuk mengetahui kinerja pegawainya secara langsung dan terintegerasi sehingga proses penilaian dapat dilakukan per jenjang dan secara online. Setiap pegawai LPMP Kalbar wajib menginput dan melaporkan hasil kerjanya langsung di aplikasi yang juga disertai dengan bukti fisik baik berupa dokumen pengerjaan, laporan, surat tugas, dan bukti lainnya.

"Kita menyambut baik sistem ini, sehingga kinerja pegawai kita dapat terkontrol dan dioptimalkan. " Sambut Drs. Suhartono Arham, M.Si Kepala LPMP Kalbar disela rapat sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja di lingkungan LPMP Kalbar.  Ditambahkan oleh beliau "Paling lambat tanggal 8 September 2014 ini semua pegawai LPMP wajib menginput tugas dan mengupload bukti fisiknya, karena tahun ini DP3 kita (pegawai LPMP, red) akan dicetak melalui aplikasi ini juga sehingga bila ada yang tidak terisi maka tidak dapat dilakukan penilaian karena dianggap tidak memenuhi target kerja.

Aplikasi SPPK yang diterbitkan oleh Badan ini juga dirasa masih perlu banyak perubahan dari segi kemudahan pengaplikasian (user friendly) maupun kapasitas dalam penyimpanan data.

Published in LPMP Inside

Pontianak - Pemerintah Australia mendukung Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan (Professional Development for Education Personnel/ProDEP) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia, sebagai kontribusi terhadap Program Pendukung Sektor Pendidikan (ESSP).

Tujuan dari ProDEP adalah untuk membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan, Sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja kepala sekolah/madrasah, pengawas, dan pejabat pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang bertanggung-jawab atas manajemen dan tata kelola sekolah/madrasah.

Hasil yang diharapkan dari ProDEP ini adalah: Pengelolaan sekolah dan madrasah yang lebih baik

ProDEP mendukung perancangan, pengembangan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program pengembangan keprofesian (PPK) yang telah disepakati beserta kegiatan-kegiatan pembelajaran terkait yang melibatkan sampai dengan 250 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia.

Program-program pengembangan keprofesian yang dinaungi oleh ProDEP adalah sebagai berikut :

  1. Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (PPKPPD) di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
  2. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS).
  3. Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah/Madrasah (PPKSPS).
  4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah (PKB KS/M).

Instansi-instansi pelaksana program-program pengembangan keprofesian beserta kegiatan-kegiatan pembelajaran terkait yang didanai ProDEP adalah

  1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
  2. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).
  3. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK).
  4. Pusbang Tendik, memegang tanggung jawab utama
Published in Penjaminan Mutu

Kubu Raya - Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan In House Training Bagi Seluruh Staf Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013, dilaksanakan kegiatan Outbond yang bertujuan untuk lebih memantapkan kembali visi, komitmen, kekompakan dan kerjasama antar personil dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat. Pemantapan ini perlu dilakukan, mengingat dinamika yang terjadi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang semakin hari semakin besar.

Perkembangan tugas pokok dan fungsi ini menuntut sumberdaya manusia yang ada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat untuk selalu siap dan tanggap agar semua yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya yang disampaikan pada pembukaan kegiatan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Suhartono Arham, M. Si, berharap dengan kegiatan ini seluruh personil di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat dapat di "Recharge" sehingga fikiran, konsentrasi dan energi yang tersedot dalam melaksanakan program-program dalam 11 bulan terakhir dapat disegarkan kembali. Hal itu penting mengingat tantangan kedepan yang lebih berat yang tentunya memerlukan personil-personil yang dapat mengemban tugas secara profesional.

Kegiatan yang dibuka pada hari Jum'at 6 Desember 2013 dan berakhir pada hari Minggu 8 Desember 2013, berlangsung di Gardenia Resort yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh staf dan pimpinan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat.

Tidak seperti yang sudah-sudah, dimana tim Outbond yang memfasilitasi kegiatan menggunakan tim Outbong dari internal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat, kali ini kegiatan dipandu oleh Tim Outbond dari external Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat, sehingga para peserta terlihat lebih antusias menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan.

Published in LPMP Inside

Pontianak - Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar No. 07/2013 tentang  jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) pada bulan Ramadhan tahun 2013, Maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan, sebagaimana Berikut :


Untuk hari Senin – Kamis, masuk jam 08.00, pulang jam 15.00 WIB, dengan waktu istirahat jam 12.00 – 12.30.

Sedangkan hari Jumat, masuk jam 08.00, pulang jam 15.30, dengan waktu istirahat jam 11.30 – 12.30.

Published in LPMP Inside

Sanggau  - Camat Kapuas, F Meron berpesan agar para guru tidak hanya bisa menjadikan anak didik menjadi pintar. Namun, ia mengharapkan guru juga mampu mendidik siswa di sekolah menjadi anak yang punya akhlak mulia.

 
Hal itu disampaikannya, usai melantik delapan kepala sekolah dasar (SD) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Cabdikpora) Kapuas dilantik, Senin (17/6/2013) di Aula Cabdikpora Kapuas. Menurutnya, guru harus punya komitmen terkait persoalan ini.
"Selain pintar, akhlak, moral, budi pekertinya juga harus baik," pesannya.
 
Dalam kesempatan itu, ada Kepala Sekolah (Kepsek) yang dilantik yakni Galuh Halimah guru SDN 1 Sanggau menjadi Kepala SDN 22 Penyeladi. Tugiman, Guru SDN 22 Penyeladi menjadi Kepala SDN 37 Balai Nanga.
 
Sukal, Guru SDN 67 Balai Nanga menjadi Kepala SDN 43 Kenual Desa Rambin, Lotin, Kepala SDN 43 Kenual- Kepala SDN 66 Belangin.
 
Empat Kepsek lainnya, masih diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepsek. Mereka antara lain, Ibrahim, Kepala SDN 22 Penyeladi menjadi Plt Kepala SDN 4 Sanggau, Abit, Guru SDN 20 Berancet Desa Lape menjadi Plt Kepala SDN 20 Berancet. Dua lainnya, Mirin, Guru SDN 66 Belangin menjadi Plt Kepala SDN 47 Rambin dan Siswoyo, Guru 35 Pana menjadi Plt Kepala DN 41 Tonye Desa Entakai. "Guru ini merupakan profesi istimewa, karena guru ini sudah didik secara khusus," ujar tandasnya.
 
 
Sumber : http://pontianak.tribunnews.com/
Published in Warta Pendidikan