Batam - Di sela-sela Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Non Formal dan Informal Berprestasi Tingkat Nasional, Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyelenggarakan seminar internasional. Seminar internasional tersebut mengangkat tema "Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, Non Formal dan Informal". Seminar berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 5-7 Oktober 2013 di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau.

Seminar internasional tentang PTK PAUD, Non Formal dan Informal diikuti 10 negara, yaitu Indonesia, Australia, Laos, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, Korea Selatan, Myanmar, Nigeria, Vietnam, serta perwakilan dari UNESCO Indonesia. Peserta seminar terdiri dari perwakilan pemerintah dan aktivis LSM internasional. Dalam seminar tersebut, setiap perwakilan tiap negara mempresentasikan makalahnya mengenai kondisi pendidikan non formal dan informal di negaranya masing-masing. Usai presentasi, seluruh peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan diskusi.

Diskusi kelompok berlangsung di hari kedua, dengan tema yang berbeda-beda. Kelompok pertama membahas tentang pelatihan dan pengembangan PTK non formal dan informal. Kelompok kedua berdiskusi tentang kebutuhan, rekrutmen, dan manajemen PTK non formal dan informal. Sedangkan tema kelompok ketiga adalah penghargaan dan apresiasi untuk PTK non formal dan informal. Pada akhirnya, seminar internasional akan memberikan rekomendasi untuk kemajuan PTK PAUD, non formal dan informal di Indonesia serta negara lain.

Salah satu peserta seminar dari Bangladesh, Md. Rafiquzzaman mengatakan, seminar seperti ini penting untuk dilakukan karena sesama pegiat dan pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan non formal dapat berbagi pengalaman dan saling memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi. Namun ia menyayangkan jumlah negara peserta yang diundang kurang banyak. Di sisi lain, mantan Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Bangladesh tersebut memuji kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI yang diselenggarakan Kemdikbud. Ia mengatakan, festival untuk guru dan tenaga pendidikan PAUD, non formal dan informal seperti ini sangat bagus dilaksanakan.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan

Batam - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan (Wamenbud) Wiendu Nuryanti, membuka Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat Nasional di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Batam, Kamis (3/10).

 

Kegiatan yang akan berlangsung 3-8 Oktober 2013 ini dibuka Wamenbud dengan diiringi guyuran hujan deras. Meski demikian, antusiasme peserta tetap tinggi."Saya sangat menghargai walaupun dalam hujan deras dan angin yang kencang namun para peserta tetap semangat dan antusias mengikuti acara ini," kata Wiendu. 

 

Wamenbud mengatakan,  tugas PTK PAUDNI dalam memberikan layanan program PAUDNI sarat dengan beban dan tantangan. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah lebih meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, serta memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka.  Kegiatan apresiasi PTK PAUDNI ini, kata Wiendu merupakan media dalam memotivasi seluruh pelaku PAUDNI sebagai bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Selain itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik juga merupakan tiga pilar pembangunan pendidikan di Indonesia imbuhnya. 

 

Oleh karena itu kata Wiendu diharapkan kegiatan itu dapat membangun semangat baru dalam meningkatkan kinerja, mengembangkan sikap sportivitas, memupuk wawasan dan saling berbagi pengalaman terbaik untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal di masa yang akan datang. 

 

Sementara itu, Dirjen PAUDNI Kemdikbud, Lydia Freyani Hawadi dalam laporannya mengatakan, penyelenggaraan Apresiasi  PTK PAUDNI  Berprestasi Tingkat Nasional dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap PTK PAUDNI yang dinilai memiliki prestasi di bidang PAUDNI, meningkatkan mutu pembinaan PTK PAUDNI.  Dikatakan oleh Dirjen, Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional diawali dengan rangkaian kegiatan lomba,  mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan puncaknya pada tingkat nasional.  

Peserta yang hadir pada puncak acara itu adalah PTK PAUDNI yang menjadi juara pertama  pada lomba tingkat provinsi. Secara keseluruhan jumlah peserta lomba tingkat nasional sebanyak 480 orang dan pendamping sebanyak 32  orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 512 orang  yang berasal dari 32 provinsi. Hadir  pada acara pembukaan itu antara lain Gubernur Kepulauan Riau,  Walikota Batam, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah pejabat Kemdikbud Pusat maupun daerah.

 

Video dapat dilihat disini

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan
Minggu, 29 September 2013 21:09

JK: UN Masih Penting untuk Cerdaskan Bangsa

Jakarta - Mantan Wakil Presiden yang juga peduli terhadap pendidikan, Jusuf Kalla menjadi pembicara kunci pada acara pembukaan konvensi ujian nasional (UN) di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kamis (26/9). 

Pria yang akrab disapa JK ini menilai UN masih penting untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. ''UN masih penting supaya bangsa ini dicerdaskan. Ada enggak cerdas tanpa belajar?'' kata JK kepada wartawan.

 

JK mengatakan memang tak semua orang sependapat tentang UN ini. Namun, pemerintah harus membuat kebijakan agar tetap jalan. Jadi, adanya UN di tingkat SD, SMP dan SMA, agar  ada pemerataan pendidikan nasional. Semua,  harus ada standarnya. 

 

''Yang itu (kontra) sudah ratusan kali ngomongnya itu terus, enggak pernah beda-beda. Kami, terima kasih atas segala macam kritikan, tapi bangsa ini harus belajar,'' ujar JK.

 

Menurutnya, kalau banyak kekurangan itu teknis saja. Misalnya, keterlambatan pengadaan soal dan ada yang mencontek. UN, kata JK, sebenarnya bukan hal yang baru. 

 

Pada era 1950-an, sudah ada yang dikenal dengan ujian negara. Kemudian, istilahnya berubah menjadi Ebtanas dan kembali menjadi ujian negara. Pada dasarnya, pendidikan perlu ada penilaian untuk mengetahui pendidikan di Indonesia sudah ada di tahap mana.

 

''Di negara mana pun juga, UN perlu. Bukan hal yang baru,'' lugas JK 

 

Setiap bangsa, lanjutnya, perlu ada perubahan. UN, merupakan tahap perubahan dari Ebtanas. Perubahan ini perlu dilakukan, karena pada waktu dirinya menjabat Menkokesra, 2002-2003, Ia melihat pelajar sangat santai. Apalagi, di kota besar banyak pelajar malam-malam masih santai di mal. 

 

''Tapi, lebih fatal lagi, lulusan SMP dan SMA menjadi TKI karena kemampuannya tak ada,'' kata JK.

 

Oleh karena itu, kata dia, Ia membuat aturan yang tidak memperbodoh bangsa ini. Memang benar, fasilitas pendidikan di Indonesia berbeda. Namun,  otak orang Jawa, Sumatra dan daerah lain di Indonesia sama. Jadi, caranya dengan membuat standardisasi. 

 

''Sekolah, bukan untuk hobi. Sekolah untuk masa depan. Kalau sekolah untuk senang-senang, itu namanya sekolah untuk hobbi,'' ujar JK.

 

Sumber : http://republika.co.id

Published in Warta Pendidikan

Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim, menyampaikan dua materi di luar ujian nasional pada penutupan konvensi UN, Jumat (27/9). Kedua materi tersebut adalah kurikulum 2013 dan bantuan siswa miskin (BSM).

 

Tentang kurikulum 2013 Musliar mengatakan, Kemdikbud membuka kesempatan kepada kabupaten/kota yang ingin melaksanakan kurikulum 2013 secara mandiri. Hal tersebut dikemukakan Musliar menanggapi banyaknya surat yang masuk ke kementerian dari kabupaten yang ingin melaksanakan kurikulum 2013 secara mandiri. “Yang ingin melaksanakan mandiri silahkan saja, tapi kami beri catatan di situ, kabupaten boleh melaksanakan mandiri asal tidak membebani orang tua,” katanya.

 

Saat ini terdapat 6.326 sekolah sasaran yang melaksanakan kurikulum 2013 dengan biaya dari pemerintah pusat. Guru-guru di sekolah-sekolah tersebut telah dilatih oleh instruktur nasional sebelum tahun pelajaran dimulai. Untuk itu, kata Musliar, bagi kabupaten yang ingin menerapkan kurikulum 2013 secara mandiri, guru-gurunya harus dilatih dari pelatih atau instruktur yang telah disiapkan. “Untuk buku dan pelatihan guru harus disediakan dari APBD kabupaten, tapi instruktur atau pelaksananya atau pelatihnya mesti pelatih yang sudah disiapkan, baik dari narsum atau instruktur nasional yang sudah ada,” tuturnya.

 

Sedangkan untuk BSM, Wamendik menghimbau kepada seluruh peserta konvensi UN yang terdiri dari pegiat di dunia pendidikan agar ikut menyosialisasikan BSM kepada masyarakat. Karena hingga 17 September, penyerapan dana BSM baru 21 persen. “Kita di Kemdikbud dan Kemenag mendapat alokasi BSM ini 16,5 juta anak. Hanya saja amat disayangkan daya serapnya sangat rendah,” kata Musliar.

 

Pola penyaluran BSM tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Jika tahun sebelumnya pendataan penerima BSM dilakukan oleh kepala sekolah untuk kemudian diteruskan ke dinas pendidikan di kabupaten dan pusat, maka tahun ini pemberian BSM dilakukan langsung kepada orang tua yang memiliki kartu penjaminan sosial (KPS). “Orang tua harus mendaftarkan anaknya kemana dia sekolah, apa di SD, SMP, atau SMA, dibawa KPS nya,” ujar mantan rektor Universitas Andalas ini.

Dari dana yang disiapkan Rp 7 triliun untuk BSM, baru lebih kurang Rp 2 triliun yang terserap. Padahal, jika BSM ini dapat tersalurkan dengan baik akan sangat membantu keluarga yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan meningkatkan angka partisipasi kasar siswa yang bersekolah. “Karena APK saat ini terutama SMA masih rendah, 78 persen, (BSM) ini diharapkan dapat membantu mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mereka inginkan,” pungkasnya.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Konvensi Ujian Nasional (UN) yang akan berlangsung pada 26-27 September 2013 akan menghadirkan mantan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai salah satu keynote speaker atau pembicara kunci. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, ia sudah melakukan komunikasi dengan Jusuf Kalla yang menyatakan kesediaannya untuk hadir sebagai pembicara kunci. Pembicara kunci lainnya dalam Konvensi UN adalah pakar psikometrik, Yahya Umar, dan perwakilan Komisi X DPR RI.

“Model (Konvensi UN)nya adalah model pleno. Sehabis itu dibawa ke komisi-komisi malam harinya. Kemudian dilanjutkan Jumat pagi untuk dirumuskan semuanya,” jelas Mendikbud M. Nuh saat jumpa pers mengenai Konvensi UN di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (25/9). Mendikbud memaparkan, ada beberapa komisi yang selanjutnya akan membahas hal yang lebih rinci mengenai UN, misalnya komisi membahas tentang soal UN dan komisi yang membahas tentang teknis pelaksanaannya.

Sekali lagi Mendikbud menegaskan, UN akan tetap dilaksanakan, dan Konvensi UN diselenggarakan untuk membahas hal-hal yang akan diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya dalam penyelenggaraan UN. Ia menuturkan, setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus dalam perbaikan penyelenggaraan UN. Pertama, kualitas soal. “Masih ada ruang untuk kita lakukan perbaikan. Soal yang kita buat bisa dibandingkan dengan soal-soal di negara lain yang sama dengan jenjangnya,” jelas Mendikbud.

Kedua, aspek pelaksanaan teknis di daerah. Salah satunya tentang usulan yang muncul di Prakonvensi UN supaya pencetakan naskah soal UN dilakukan oleh percetakan di daerah untuk memudahkan distribusi soal. Ketiga, menumbuhkan kesadaran belajar pada anak-anak. Sehingga anak-anak tidak merasa terpaksa belajar dalam menghadapi UN. “Jadi kesadaran ini yang kita dorong,” ujar Mendikbud.

 Aspek keempat adalah mengenai hasil atau output dari UN yang belum dimaksimalkan. Mendikbud menjelaskan, hasil UN di SD belum bisa dijadikan syarat masuk SMP atau SMA/SMK karena peserta didik masih harus mengikuti tes masuk di jenjang tersebut. Namun khusus untuk tingkat SMA/SMK ke perguruan tinggi, Kemdikbud telah merintis bahwa hasil UN dijadikan sebagai salah satu syarat masuk perguruan tinggi.

“Nanti di pengantar saya, disampaikan beberapa tantangan yang masih harus ada perbaikan-perbaikan. Ada ruang yang masih bisa kita tingkatkan,” tutur Menteri Nuh optimis. Ia berujar, masalah di dunia pendidikan tidak akan ada habisnya, terutama yang menyangkut tentang proses. Karena itu Kemdikbud terus berusaha menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap, termasuk mengambil langkah konkrit untuk mengatasi dampak psikologis dan mental peserta UN.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan

Denpasar - Masih banyak sekolah di Indonesia yang tidak memiliki tenaga profesional dalam mengelola perpustakaan. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum mengalokasikan 5% dana sekolah untuk pengelolaan perpustakaan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim seusai membuka Konferensi ke 42 International Association of School Librarianship di Sanur Bali, Selasa (27/8).

Padahal, menurut dia, 5% dana sekolah semestinya dialokasikan untuk pengelolaan perpusatakaan, mulai dari pengadaan buku, manajemen, dan infrastruktur perpustakaan. "Ini bagian dari masa lalu pendidikan kita. Sekarang memamg sudah banyak kemajuan dan pemerintah terus akan membenahi upaya sekolah dalam mengelola perpustakaan secara profesional dan berkualitas," ujarnya.

Hal dibuktikan dengan data di lapangan yang menunjukkan nilai siswa di sekolah yang memiliki perpustakaan meningkat tajam dan rata-rata mencapai 21% dari beberapa tahun sebelumnya.

Melihat berbagai persoalan tentang tidak beresnya urusan perpustakaan di berbagai sekolah di Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No 43 Tentang Perpustakaan dan Permendiknas No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah.

"Dengan peraturan yang ada, pemerintah dan sekolah wajib menegakkan peraturan tersebut terutama yang menyangkut dengan urusan perpustakaan. Anggaran 5% dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus dialokasikan untuk perpustakaan. Tenaga pengelola perpustakaan juga harus memiliki kompetensi dasar tentang perpustakaan. Makanya hampir di semua perguruan tinggi ada program studi perpustakaan," ujarnya.

Inilah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pengelolaan perpustakaan di Indonesia terutama menyasar berbagai bidang pendidikan yang ada. Diharapkan dengan adanya perangkat peraturan dan undang-undang tersebut, seluruh sekolah di Indonesia bisa meningkatkan mutu perpustakaannya.

Pemerintah juga melakukan hal yang dan menganggap perpustakaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sekolah. Untuk itu seluruh sekolah yang baru dibangun, pemerintah sudah langsung menyiapkan fasilitas ruangan untuk perpustakaan.

Kepala Perpustakaan Nasional RI Sri Sularsih menjelaskan, saat ini yang menjadi pegawai atau pengelola perpustakaan minimal harus mengantongi ijazah D2 dari program studi perpustakaan.

Selain ijazah D2 dan mereka yang tidak memiliki latar belakang program studi perpustakaan, pemerintah akan menggelar pelatihan secara profesional. "Jadi mereka harus mengantongi izin resmi dan dibuktikan dengan sertifikat resmi dari pemerintah sebagai pengelola perpustakaan. Di luar itu sebaiknya jangan bekerja di bidang perpustakaan," ujarnya.

Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dalam formasi penerimaan CPNS, perlu juga lowongan atau formasi tenaga kepustakaan. Dan lebih baik lagi kalau perpustakaan di sekolah tidak dikelolah oleh PNS, tetapi oleh tenaga profesional atau pustakawan yang sudah profesional di bidangnya. Kalau pun PNS, mereka adalah orang yang profesional di bidangnya.

 

Sumber : http://www.metrotvnews.com/

Published in Warta Pendidikan
Sabtu, 24 Agustus 2013 11:43

SIAP Online: Wujud Share Service Nasional

SIAP Online hadir memadukan beragam sistem dan aplikasi online yang dibutuhkan oleh sekolah, guru, siswa, dan orangtua/wali siswa dengan instan tidak merepotkan. SIAP Online mampu mengelola data dan informasi pendidikan dengan lebih cepat, mudah, akurat, terpadu dan berkesinambungan dari mulai tingkat sekolah, dinas pendidikan kota, kabupaten, propinsi hingga pusat (depdiknas).

Published in Warta Video

Paparan  Prof. DR. Syawal Gultom perihal analisis keterkaitan SKL-KI-KD dalam Kurikulum 2013

 

Published in Warta Video

Jakarta - Guru-guru yang bertugas di daerah khusus dan yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus tugasnya lebih berat dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Di samping mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa, para guru di daerah khusus juga menjadi bagian dari katup pengaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Khususnya mereka yang bertugas di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terluar Indonesia, di daerah terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh pada acara silaturrahmi antara guru SD berdedikasi di daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi Tingkat Nasional dengan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/8).

Mendikbud mengatakan, guru-guru pendidikan khusus di samping mendidik dan mencerdaskan bangsa bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dengan segala keragamannya, dedikasi guru-guru Pendidikan Khusus menjadi keniscayaan, karena pendidikan adalah hak semua anak Indonesia, tanpa terkecuali.

“Bagi Guru Daerah Khusus dan Guru Pendidikan Khusus berdedikasi, silaturrahmi dengan Ibu Negara di Istana Presiden ini tidak ternilai harganya dan sangat mungkin hanya berlangsung satu kali selama karir dan pengabdian mereka sebagai guru,” kata Menteri Nuh.

Silahturahim ini, kata Mendikbud, merupakan acara yang utama dan luar biasa bagi bapak dan ibu guru karena dapat diterima di ruangan Istana oleh Ibu Negara. Oleh karena itu, lanjut Mendikbud, bagi guru SD yang bertugas di daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi, kegiatan bersilarurrahmi dengan Ibu Negara tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. “Sangat membanggakan sekaligus membangun semangat untuk bekerja lebih baik,” katanya

Menurut Mendikbud, hanya guru-guru yang berdedikasi luar biasa dalam mendidik anak-anak bangsa yang bisa hadir di sini untuk bersilaturrahmi dengan Ibu di Istana.

Acara ini dihadiri oleh Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudoyono,  Herawati Boediono,  Ibu-Ibu Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatupara sesepuh Paguyuban Ria Pembangunan dan Pengurus Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesiadan jajarannya,  Direktur Utama JAMSOSTEK, perwakilan BRI Peduli Pendidikan, para donatur, dan para guru SD dari daerah khusus dan guru pendidikan khusus berdedikasi tingkat nasional.


Guru-guru yang bertugas di daerah khusus dan yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus tugasnya lebih berat dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Di samping mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa, para guru di daerah khusus juga menjadi bagian dari katup pengaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Potret Pendidikan

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)  kembali  menyelenggarakan peringatan  HUT ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia di  Halaman Kantor Kementerian dan Kebudayaan Senayan, Jakarta hari ini Sabtu, 17 Agustus 2013. Upacara berlangsung penuh semangat, ceria dan berjalan hikmat.

Sekitar 1.000 orang peserta upacara terdiri dari pegawai Kemdikbud, Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti pejabat eselon I, II, III, IV, satuan pengamanan Kemdikbud  mengikuti dengan saksama rangkaian upacara. Bertindak selaku pembina upacara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

Upacara yang diawali dengan  pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, Penyematan Satyalencana Karya Satya kepada 133 pegawai yang terdiri dari 7 orang dengan masa kerja 10 tahun, 65 orang dengan masa kerja 20 tahun dan 61 orang dengan masa kerja 30 tahun, pembacaan doa  serta ditutup dengan memperdengarkan lagu-lagu perjuangan yang dibawakan oleh paduan suara Kemdikbud.

Salah seorang dari penerima Satya Lencana Karya Satya dengan masa kerja 20 tahun lebih, Kepala Biro Umum Mohammad Qudrat Wisnu Aji mengatakan merasa senang, bangga dan berterima kasih kepada Kemdikbud yang telah memberikan satya lencana ini. "Karena dengan penghargaan  ini jerih payah kita selama ini dihargai," ungkapnya.

Dalam sambutannya, Menteri Nuh mengajak para peserta upacara mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa  yang telah berjuang memerdekakan Indonesia dan memahami hakekat proklamasi kemerdekaan dan nilai-nilai yang di contohkan para pahlawan kemerdekaan. "Karena dengan tekad dan perjuangan mereka serta kehendak  Allah  SWT,  Tuhan  Yang  Maha Kuasa Indonesia merdeka,” ujar Menteri Nuh.

Menteri Nuh yang mengenakan kopiah dengan jas hitam itu mengatakan, setelah 68 tahun Indonesia merdeka, kita harus bersyukur karena banyak hasil kemajuan dan capaian yang telah diraih seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah; 7,93 thn (2010), 7, 94 thn (2011) dan 8,08 (2012) dan diharapkan pada tahun 2014 akan mencapai lebih dari 8,25 thn. Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dimulai tahun 2013/1014, perluasan akses ke jenjang pendidikan tinggi dan kebijakan afirmasi seperti beasiswa Bidikmisi, untuk meningkatkan kualitas SDM yang lebih berkeadilan. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menyiapkan manusia indonesia yang kreatif, inovatif dan mampu berpikir orde tinggi katanya.

Namun, lanjut Menteri, kita harus tetap sadar dan lebih meningkatkan kemauan dan kemampuan kita karena  ke  depan  masih  banyak  persoalan dan  tantangan bahkan lebih kompleks yang harus kita selesaikan. “Dalam mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut diperlukan sikap optimistis dan upaya kuat seluruh anak bangsa secara terpadu serta harus dilakukan secara berkelanjutan,” kata Menteri Nuh.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Warta Pendidikan