Displaying items by tag: lpmp kalbar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan penjelasan hanya akan mempermanenkan ketersediaan berbagai platform Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik yang bersifat daring maupun luring, yang selama ini telah ada untuk mendukung siswa dan guru dalam proses belajar mengajar selama masa pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Penggunaan platform ini tidak diwajibkan, tetapi akan dibuat tersedia. Adapun metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa akan tetap ditentukan berdasarkan kategori zona pandemi. “Yang akan permanen adalah tersedianya berbagai platform PJJ, termasuk yang bersifat daring dan luring seperti Rumah Belajar, yang akan terus dilangsungkan guna mendukung siswa dan guru dalam proses belajar mengajar,” jelas Iwan pada Bincang Sore secara virtual, di Jakarta, pada Senin (06/07/2020).

spotipy Pop UP LPMP Kalbar

Channel Kemdikbud

Podcast LPMP Kalbar

channel Televisi Edukasi

Channel Ditjen GTK

Published in Warta Video

Podcast Episode 1 : Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Apa dan bagaimana Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Published in Warta Video

Peluncuran Seri Webinar Guru Belajar : Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi

Published in Warta Video

Jakarta, Kemendikbud—Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Sebelum pembelajaran tatap muka di sekolah pada wilayah zona hijau dilaksanakan, penting bagi para pemangku kebijakan mengetahui langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terdapat 92 kabupaten/kota yang tidak terdampak atau berada di zona hijau.

Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Chatarina Muliana, menguraikan tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dalam  masa persiapan dan masa pembukaan satuan  pendidikan.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah (pemda) di masa persiapan ada lima tahap. Pertama, memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di Dapodik atau EMIS. Kedua, menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan. Ketiga, menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan. Keempat, berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Kelima, memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidik dan pendidik.

Chatarina menyampaikan, keputusan pembukaan sekolah pada zona hijau, ada pada orang tua. Meskipun sekolah sudah mengisi daftar periksa tetapi orang tua belum siap, maka orang tua bisa memilih agar putra putrinya tetap belajar dari rumah dengan alasan kesehatan atau karena transportasi yang tidak memadai untuk menghindari kerumunan atau sulitnya menjaga protokol kesehatan. “Oleh karena itu silakan berkoordinasi dengan sekolah,” tutur Chatarina saat menjadi narasumber dalam Bincang Sore di Jakarta (16/6/2020), saat menjelaskan tugas dan tanggung jawab pemda dalam kegiatan pembelajaran di masa transisi dan kebiasaan baru.

Adapun tugas dan kewenangan pemda masa pembukaan yaitu melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada kepala daerah dan Kemendikbud melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sementara untuk Kementerian Agama aturannya akan disampaikan lebih lanjut oleh kementerian terkait.

Selanjutnya, pemda bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan. Satuan pendidikan wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman. “Jika pada minggu pertama dilakukan pembelajaran tatap muka ternyata berdasarkan hasil kajian pada minggu kedua dan ketiga terdapat peningkatan jumlah korban Covid-19, maka langsung ditutup pembelajaran tatap mukanya. Pemda dan gugus tugas setempat harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap pengembangan Covid-19 di zona hijau di saat sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka,” ujar Chatarina.

Berdasarkan data.covid19.go.id per 15 Juni 2020, tercatat 94% peserta didik berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota. Sementara itu 6% sisanya adalah peserta didik yang berada di zona hijau. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sehingga satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Published in Warta Pendidikan

Padang, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya mengatasi kekurangan guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Salah satu upaya yang ditempuh adalah membekali personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)  yang akan ditempatkan di daerah 3T dengan kompetensi mengajar.

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)  menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas, di dua batalyon yaitu Batalyon 133/Yudha Sakti Kota Padang Sumatra Barat dan Batalyon 641/Beruang Kota Singkawang Kalimantan Barat. Personel kedua batalyon tersebut akan bertugas di perbatasan Indonesia - Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat, dalam waktu dekat ini.

Jumlah prajurit yang dilatih dalam bimbingan teknis kali ini berjumlah 900 orang. Kegiatan bimtek berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 November 2019. Bimbingan teknis ini merupakan gelombang kedua tahun 2019, setelah pada Bulan Maret lalu dilaksanakan bimtek gelombang pertama.

Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Kemendikbud, Supriano, mengatakan tugas para prajurit ini bukanlah untuk menggantikan guru, namun mengisi kekosongan guru sampai ada guru yang ditugaskan oleh dinas pendidikan. "Misalnya di SD tidak ada guru olahraga, para prajurit ini bisa mengajar olahraga, sampai nantinya ada guru olahraga yang ditugaskan oleh dinas pendidikan setempat," kata Supriano, ketika membuka bimtek di Markas Batalyon 113 Kota Padang, Selasa (5/11/2019).

Menurut Supriano, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama, dan ia mengapresiasi TNI yang siap turut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait hal ini, telah ditandatangani oleh pejabat Kemendikbud dan Kepala Staf TNI AD.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Bakti Agus Fadjari mengatakan para prajurit TNI AD harus menjalankan tugas sebaik-baiknya. "Tugas operasi adalah tugas tertinggi dalam militer. Ini adalah kebanggaan setiap prajurit. Laksanakan tugas menjaga perbatasan, dan juga bantu pendidikan di daerah perbatasan. Jangan sampai mereka diajar justru oleh negara tetangga!" pesan Bakti Agus yang disambut tepuk tangan para prajurit.

Published in Warta Pendidikan

Kuching, 25 Oktober 2019 -  KJRI Kuching memfasilitasi Kunjungan Kerja dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang ke Community Learning Center (CLC) Ladang Ladong di Simunjan, Sarawak.
CLC adalah lembaga pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia.
Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama diantaranya berkaitan dengan pemberian bantuan dan peningkatan kualitas pendidikan CLC.
Kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, S.IP, M.Si bangga dan terharu dengan dedikasi para pengajar maupun siswa sekolah yang berada di perbatasan itu. Di mana mereka mampu menunjukkan, bahwa sekolahnya tidak kalah berprestasi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Termasuk dengan sekolah yang ada di negara tetangga.
"Saya juga terharu dengan semangat dan kecintaan para siswa dan guru di sekolah ini terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),"ujarnya
.

Foto

Published in Potret Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan Forum Badan Koordinasi dan Kehumasan (Bakohumas) Kementerian/Lembaga sebagai bentuk komunikasi program kebijakan kepada humas pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo mengenai kehumasan pemerintah yang meminta semua program pemerintah harus disosialisasikan ke masyarakat.

Forum Bakohumas dengan tema “Pengembangan Teknologi Pendidikan Melalui Digitalisasi Sekolah” dibuka oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Selasa (15/10/2019).  Dalam sambutannya, Ade Erlangga mengatakan, ada konsekuensi yang dihadapi dunia pendidikan dalam memasuki industri 4.0 sehingga harus berbasis teknologi informasi. “Kemendikbud merespons itu dengan digitalisasi sekolah," ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi sekolah sudah sewajarnya mulai digalakkan. Hal ini didukung dengan statistik dari  Asosisasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019, yang merilis data bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 150 juta orang dengan jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa. Dilihat dari latar belakang pendidikan, sebesar 88-persen berasal dari lulusan S2 dan S3, dan 79,23-persen merupakan lulusan sarjana atau diploma. Melalui program Digitalisasi Sekolah, diharapkan guru terbiasa menggunakan internet dan kegiatan belajar mengajar. Guru juga dapat lebih mudah mengimplementasikan digitalisasi dalam pembelajaran.

Forum Bakohumas ini menghadirkan Direktur Infokom Polhukam Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bambang Gunawan. Bambang mengatakan, teknologi muncul untuk memecahkan masalah di Indonesia. “Platform juga hadir untuk memecahkan masalah pendidikan di Indonesia," ujarnya. Platform yang digunakan Kemendikbud dalam melancarkan digitalisasi sekolah yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar bisa diakses secara gratis oleh masyarakat melalui laman belajar.kemdikbud.go.id atau aplikasi Rumah Belajar di ponsel berjenis android. Dalam pengembangannya, Rumah Belajar membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, antara lain untuk mengisi konten Rumah Belajar.

Published in Warta Pendidikan
Tuesday, 01 October 2019 10:37

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2019

Pontianak,01/10/2019 - LPMP Kalbar - Kepala LPMP Kalimantan Barat, Drs Asep Sukmayadi, S.Ip, M.Si memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2019 di halaman kantor LPMP Kalimantan Barat. Hadir dalam upacara ini para pejabat Eselon IV, pejabat fungsional, seluruh pegawai, dan tenaga kontrak.


Tahun ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema “Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia”. Prosesi upacara dimulai pukul 07.30 WIB tersebut diawali dengan penghormatan umum kepada Pembina Upacara kemudian laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara, dan diakhiri pembacaan doa selanjutnya upacara selesai.

Sebelum meninggalkan tempat upacara, Kepala LPMP Kalimantan Barat melaksanakan sesi foto bersama seluruh pegawai
*Bersama Kita Bisa*

Album Foto  Video

Published in LPMP Inside
Page 1 of 4