Monday, 28 May 2018 21:05

Bimtek Fasda Sekolah Model 2018

Pontianak - Salah satu implementasi tugas LPMP adalah mengembangkan mutu pendidikan melalui sekolah model berbasis 8 SNP. Sekolah model merupakan sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan dalam rangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri. Sebagai langkah awal bagi pengembangan sekolah model adalah dengan melaksanakan kegiatan Bimtek Penyegaran Fasilitator Daerah (Fasda) Sekolah Model Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Tujuan kegiatan bimtek fasda sekolah model ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada calon fasilitator daerah sekolah model sehingga mampu memfasilitasi pendampingan penjaminan mutu di sekolah model. Sebelum di laksanakan kegiatan bimtek ini, terlebih dahulu telah di lakukan proses rekruitmen Fasda. Proses rekruitmen di mulai tanggal 19 Februari s.d  2 Maret 2018. Pada proses ini pelamar calon Fasda mengirimkan persyaratan berkas ke sekretariat rekruitmen Fasilitator Daerah ( Fasda). Kemudian di lakukan proses seleksi berkas dan hasil seleksi di umumkan pada tanggal 16 Maret 2018. Dari hasil seleksi tersebut, maka ditetapkanlah 56 orang fasda yang akan mendampingi sekolah model dalam menerapkan SPMI di sekolahnya.

Bimtek Penyegaran Fasilitator Daerah ( Fasda) sekolah model di laksanakan pada tanggal 22 s.d 25 Mei 2018 di hotel Gajahmada Pontianak.  Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk presentasi, diskusi, kerja kelompok dan praktek memfasilitasi untuk menghasilkan fasilitator daerah yang memahami konsep sekolah model. Adapun jumlah fasda yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 56 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah, pengawas sekolah di lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  dan widyaiswara serta staf LPMP Kalimantan Barat. Para fasda tersebut nantinya akan mendampingi 224 sekolah model di provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri di sekolahnya.

Published in Penjaminan Mutu
Tuesday, 25 September 2018 20:47

Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP

Pontianak - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menerus mendorong Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bagi peserta didik sebagai wujud revolusi mental. Kali ini Program PPK dihadirkan melalui Liga Sepak Bola (Gala) Siswa Indonesia, ajang kompetisi sepak bola bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018.
Untuk wilayah Propinsi Kalimantan Barat penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP berlangsung tanggal 11-14 September 2018 di Lapangan Sepak Bola Sultan Syarif Abdurahman Pontianak. Even ini diikuti oleh tujuh (7) kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Barat, yaitu : Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Namun, di detik-detik akan dimulainya even ini, tiba-tiba Kabupaten Bengkayang mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan akhirnya even ini hanya diikuti oleh enam (6) kabupaten/kota saja dari empat belas (14) kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Barat.
Penyelenggara kegiatan Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP Propinsi Kalimantan Barat adalah Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Propinsi Kalimantan Barat. Untuk informasi tambahan, Kontingan Kapuas Hulu dan Kontingan Kabupaten Landak menginap di LPMP Kalimantan Barat selama empat (4) hari. Hasil dari GSI Propinsi Kalimantan Barat adalah: Juara 1 yaitu Kabupaten Landak, juara 2 yaitu Kabupaten Ketapang dan Juara 3 yaitu Kabupaten Kayong Utara.

Published in Warta Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud ---  Pendaftaran dan pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) diperpanjang hingga 30 September 2016. Sebelumnya, 31 Agustus 2016 menjadi batas waktu pendaftaran dan pendataan KIP di data pokok pendidikan (Dapodik). Perpanjangan waktu pendaftaran KIP di Dapodik tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad, tentang Percepatan Penyaluran KIP dan Penerimaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Pelajaran 2016/2017.

Kemendikbud memperpanjang batas waktu pendaftaran KIP setelah melakukan evaluasi mengenai penyaluran KIP tahun ini. Dalam Surat Edaran bernomor 19/D/SE/2016 tersebut dijelaskan, ada dua hasil evaluasi yang menjadi landasan perpanjangan waktu pendaftaran KIP. Pertama, hingga batas waktu 31 Agustus 2016 lalu, data KIP yang masuk dalam Dapodik baru mencapai 40 persen. Kedua, dari hasil pemantauan Kemendikbud, ditemukan sejumlah KIP yang masih tertahan di kantor desa/kelurahan dan belum disalurkan kepada anak usia sekolah di wilayahnya.

Surat Edaran tertanggal 1 September 2016 itu ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota; kepala sekolah SD, SMP, SLB/PKLK, SMA dan SMK; dan operator Dapodikdasmen di seluruh Indonesia. Ada tiga hal yang disampaikan dalam Surat Edaran itu.

Pertama, kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota diminta untuk memfasilitasi percepatan penyaluran KIP yang masih tertahan di kantor desa/kelurahan kepada anak usia sekolah yang berhak menerima di wilayah tersebut, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Kedua, kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota hendaknya mendorong sekolah untuk mengidentifikasi siswa yang menerima KIP dan segera mendaftarkan ke aplikasi Dapodik agar dana PIP tahun 2016 dapat segera disalurkan. Pendaftaran KIP dalam aplikasi Dapodik dapat dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016. Namun, untuk keperluan pencairan dana PIP Tahun 2016, pendaftaran KIP harus dapat diselesaikan paling lambat tanggal 30 September 2016.

Ketiga, kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota memfasilitasi sekolah dengan pihak bank penyalur (BRI untuk SD, SMP, SMK; dan BNI untuk SMA), agar para siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima dana PIP tahun 2016 oleh Kemendikbud dapat segera mencairkannya di bank yang sudah ditetapkan.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan uang tunai bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi kriteria sebagai anak dari keluarga tidak mampu. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada anak yang berusia 6-21 tahun dari keluarga pemegang KKS, sebagai identitas untuk mendapatkan PIP. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP berbeda-beda untuk tiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD/MI/sederajat sebesar Rp.225.000/semester (Rp450.000 per tahun), tingkat SMP/MTs/sederajat Rp.375.000/semester (Rp750.000 per tahun), dan tingkat SMA/SMK/MA/sederajat sebesar Rp.500.000/semester (Rp1.000.000 per tahun) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014.

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan Akses Internet dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah (06/08).

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Didik Suhardi dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Kalamullah Ramli. Penandatanganan disaksikan oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kemdikbud, Ari Santoso dan Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal Kemkominfo, Ismail.

Kerja sama antara kedua kementerian bertujuan mewujudkan percepatan untuk penyediaan internet secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

Kerja sama tersebut mencakup penyediaan data dan informasi, pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia, penyediaan akses internet dan akses komputer, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung TIK. Dengan kerja sama ini diharapkan para peserta didik yang sebelumnya terbatas sumber belajar dan informasinya menjadi lebih aktif dan semangat dalam belajar meskipun tinggal di daerah 3T.

Sehari sebelumnya, kedua kementerian telah menandatangani terlebih dahulu Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Mendikbud Anies Baswedan dan Menkominfo Rudiantara.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Teknologi Pendidikan
Tuesday, 23 September 2014 00:00

Pengajuan NUPTK Baru Untuk Pendidik Non PNS

Pontianak - Pada tanggal 22 September 2014 telah dirilis modul ajuan NUPTK baru khususnya untuk Pendidik Non PNS. Pendidik Non PNS yang belum memiliki NUPTK dapat memperoleh NUPTK dengan persyaratan sebagai berikut :...
Bagi Pendidik dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah negeri memenuhi syarat sebagai berikut:
+ Usia minimal >= 18 tahun terhitung dari tanggal lahir dengan TMT sebagai pendidik pertama kali.
+ SK Guru awal terekam sebelum 1 Agustus 2014 (Khusus Guru di Sekolah Negeri)
+ Cetak Portofolio terbaru
+ Copy legalisir ijazah pendidikan terakhir minimal D4/S1
+ SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota sebagai Guru yang dibiayai oleh APBD, atau SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PTK yang masih berlaku (Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pelaksana turunannya).
Bagi Pendidik dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah swasta memenuhi syarat, sebagai berikut:
+ Usia minimal >= 18 tahun terhitung dari tanggal lahir dengan TMT sebagai pendidik pertama kali.
+ SK Guru awal terekam sebelum 1 Agustus 2010 (Khusus Guru di Sekolah Swasta)
+ Cetak Portofolio
+ Copy legalisir ijazah pendidikan terakhir minimal D4/S1
+ Copy Akte Pendirian Yayasan
+ SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) sebagai Guru atau Kepala Sekolah minimal selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal terbit SK awal sebelum tanggal 1 Agustus 2010 (pada sekolah yang sama atau berbeda) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan tidak berlaku surut (contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2010).
Catatan:
Sistem Padamu Negeri akan mendeteksi status usia minimal, pendidikan terakhir dan TMT Guru awal untuk menampilkan formulir ajuan NUPTK baru secara otomatis kepada login PTK fungsi Pendidik.
Panduan selengkapnya dapat dipelajari di
http://bantuan.siap-online.com/2014/09/pengajuan-nuptk-baru-oleh-ptk-non-pns.html
Demikian informasinya, semoga banyak memberi manfaat.
Salam Padamu Negeri Indonesiaku,
Admin Pusat
BPSDMPK PMP Kemdikbud

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Saat ini distribusi buku paket kurikulum 2013 ke sejumlah daerah sudah mencapai 75%. Bagi pihak percetakan yang tidak tepat waktu maka akan diblacklist.

Published in Warta Video
Wednesday, 10 September 2014 00:00

Supir Bus Pejuang Pendidikan

Bima - Sungguh mulian hati pria asal Bima ini, dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat yang tidak peduli terhadap pendidikan mendorong M Sholeh, seorang supir bus menyisihkan pendapatannya untuk membangun Sebuah Madrasah di desanya dengan pendidikan gratis dan upah pengajar seadanya, M Sholeh berhasil membari solusi pendidikan kepada warga desa yang lebih baik.

Published in Warta Video
Friday, 08 November 2013 14:42

169 Kabupaten/Kota Kekurangan SMP

Jakarta - Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (wajar dikdas) belum berjalan lancar. Buktinya, delapan persen lulusan SD setiap tahun tidak melanjutkan ke SMP. Lalu, ada 169 kabupaten atau kota yang memiliki angka partisipasi kasar (APK) SMP rendah. Hal itu karena kurangnya gedung sekolah dan budaya bersekolah yang rendah.
      
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, sejatinya kepesertaan siswa usia sekolah di jenjang SMP secara nasional sudah seratus persen. "Tetapi indikator itu saja tidak bisa jadi patokan," katanya dalam pagelaran Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah (FLS2N) di Jakarta, Kamis (7/11).
      
Di sejumlah daerah angka partisikasi di SMP masih lebih rendah dibanding rerata nasional. Di titik-titik itulah upaya memasukkan lulusan SD ke SMP harus digenjot. "Kita harus mencari tahu alasannya apa," papar dia.
      
Umumnya rendahnya angka partisipasi di SMP disebabkan karena infrastruktur pendidikan yang tidak ada. Infrastruktur berupa gedung SMP negeri idealnya minimal ada satu unit di setiap desa atau kelurahan. Saat ini jumlah SMP di seluruh Indonesia ada 35.492 unit dengan daya tampung sekitar 13 juta siswa. Sementara itu jumlah SD mencapai 146.967 unit sekolah dengan kapasitas sekitar 27 juta siswa.
      
Untuk mengatasi kekurangan unit SMP, Kemendikbud akan terus dilakukan pembangunan unit sekolah baru (USB). Sudah disiapkan anggaran untuk membangun 30 unit SMP. Selain itu pemerintah juga dibantu oleh lembaga donor asing untuk membangun 160 unit SMP. "Jadi total ada 190 unit SMP baru yang didirkan pemerintah dan bantuan asing tahun depan," katanya.
      
Sampai saat ini titik-titik pendirian SMP itu masih belum ditentukan. Kemendikbud memutuskan membangun sekolah itu sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Mayoritas unit sekolah baru itu akan dibangun di kawasan 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal). "Program wajar dikdas tetap harus dituntaskan," tegasnya.

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Published in Warta Pendidikan
Thursday, 31 October 2013 07:35

BUMN Bantu Pembangunan Sekolah di Kalbar

Ketapang - Sembilan sekolah yang mendapat bantuan dari BUMN Peduli Pendidikan di tiga kabupaten dilakukan peresmiannya di SMAN 4 Ketapang. Hadir dalam peresmian staf ahli BUMN dan direksi BUMN yang terlibat serta Kapolres Ketapang dan Dandim 1203 Ketapang.

Direktur Keuangan Perusahaan Gas Negara (PGN), M Rizal Pahlevi menuturkan bantuan yang disalurkan ada dalam bentuk renovasi dan pembangunan kelas. Bantuan disebar bagi sembilan sekolah yang terdapat di tiga kabupaten di Kalbar, yakni Ketapang, Sanggau dan Bengkayang.

 

"Juga diberikan bantuan notebook dengan lCD proyektor, untuk menunjang kebutuhan proses belajar mengajarnya," tutur Rizal, yang bertugas sebagai koordinator keuangan program BUMN Peduli Pendidikan.

 

Ia mengharapkan bantuan yang telah diberikan dapat diakomodir dan difungsikan sebagaimana mestinya.

 

Di Ketapang sendiri ada tiga sekolah yang mendapatkan bantuan dari program BUMN Peduli Pendidikan 2012 ini. Di antaranya SDN 3 Mulia Baru, SMPN 1 Ketapang, dan SMAN 4 Ketapang. Untuk SMAN 4, mendapatkan bantuan berupa pembangunan tiga lokal ruang belajar.

 

Sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Published in Warta Pendidikan
Thursday, 24 October 2013 07:53

Indonesia Digital School

Pontianak - IndiSchool adalah kependekan dari Indonesia Digital School, program TELKOM Indonesia untuk Indonesia cerdas, yang dilakukan dengan pemberian internet wifi gratis.

Untuk mengakses konten edukasi bagi komunitas pendidikan di zona edukasi, Layanan IndiSchool merupakan layanan akses internet wifi di lokasi zona edukasi sebagai bagian dari layanan Indonesia wifi atau dikenal @wifi.id

Program myindischool.com ini disesuaikan untuk mendapatkan akses Internet cepat dan murah. Khusus anak sekolah dan guru, Telkom menyediakan voucher harian dan bulan dengan harga mulai dari 1.000 rupiah.

Lewat akses internet cepat, pengajaran jarak jauh bisa berjalan efektif dan interaktif. Telkom berupaya memperluas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghasilkan kegiatan pendidikan berkualitas.

Pada tahap awal, Telkom memberi akses internet dengan kecepatan 1 Mbps untuk digunakan guru dan murid mengakses konten edukasi seperti Portal Rumah Belajar atau TV Edukasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Layanan ini dapat juga dilengkapi dengan adanya Welcome Page Sekolah yang content di dalamnya dapat disesuaikan di setiap sekolah.

Published in Warta Video
Page 1 of 2