giptk

giptk

Pontianak - Senin (6/5/2019), Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat dianugerahi Satyalencana Karya Satya. Tidak seperti biasanya Apel pagi di awal bulan Romadhon 1440 H tahun ini diadakan sekaligus pemberian penghargaan dan penyematan tanda penghargaan Satyalencana Karya Satya.

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Rincinya Satyalencana 30 tahun sebanyak 1 ASN, Satyalancana 20 tahun 1 ASN, dan Satyalancana 10 tahun sebanyak 8 ASN.

Dra. Etty Lestari, MPd  Widya Iswara LPMP Kalimantan Barat adalah satu-satu penerima Satyalencana Karya Satya 30 tahun.

Dra. Dwi Karyani, MPd  Kasi Pemetaan Mutu Kalimantan Barat sebagai penerima Satyalencana Karya Satya 20 tahun.

Prosesi penyematan Satyalencana ini dilakukan Kepala LPMP Kalimantan Barat Bapak Drs. Aristo Rahadi, M.Pd disaksikan oleh Pejabat , Widya Iswara dan Staf LPMP Kalimantan Barat .

"penghargaan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi  ASN lainnya di lingkungan LPMP Kalimantan Barat" kata Kepala LPMP Kalimantan Barat.

 

 

Mendikbud Mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2019 kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan seluruh pelaku dan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

“Hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2019. Atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada insan pendidikan dan kebudayaan di seluruh penjuru negeri kita yang telah memberikan kontribusi sangat nyata dalam menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, saya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2019,” ujar Mendikbud pada puncak Peringatan Hardiknas tahun 2019, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Kamis (02/05/2019).

Setiap tanggal 2 Mei, kata Mendikbud, yang merupakan tanggal kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, diperingati oleh seluruh insan pendidikan di tanah air sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan Hardiknas tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959. “Melalui momentum Hardiknas ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pembangunan manusia yang dilandasi karakter yang kuat, terampil, dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif,” ucap Mendikbud.

Hal tersebut, kata Mendikbud, senada dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang menyampaikan bahwa perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sesuai arahan tersebut, maka sektor pendidikan dan kebudayaan menemukan kembali urgensinya.

Peringatan Hardiknas tahun ini mengangkat tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. “Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumberdaya manusia yang berkualitas, demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan,” ujar Mendikbud.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya peralihan pembangunan infrastruktur menjadi pengembangan SDM, perspektif Kemendikbud ke depan akan menekankan pada dua penguatan, yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja. Pengembangan pendidikan karakter yang dimaksudkan adalah membentuk insan yang berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, bertanggung jawab, serta berbudi pekerti luhur. Sedangkan pembekalan keterampilan dan kecakapan disertai dengan penanaman jiwa kewirausahaan.

“Tentu semua itu membutuhkan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, baik di tingkat pusat dan daerah,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap, seluruh pelaku dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudyaan agar terus bersemangat dan saling mendukung satu sama lain demi kuat dan majunya pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. “Teruslah bersemangat dan tulus menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia,” pesan Mendikbud.

Jakarta, Kemendikbud —- Pelibatan publik dalam memeriahkan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini terus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hari ini penyelenggaraan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan berlangsung sangat meriah, sekitar 5.000 orang memadati kantor Kemendikbud, Senayan Jakarta, untuk meramaikan kegiatan Harmoni Bersama Masyarakat, sebagai salah satu rangkaian acara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2019.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran Kemendikbud yang telah bekerja keras sehingga terselenggaranya kegiatan ini, dan juga seluruh masyarakat yang hadir memeriahkan acara Harmoni Bersama Masyarakat,” ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, sesaat sebelum melepas peserta gerak jalan sehat yang diikuti pejabat dan pegawai Kemendikbud, guru, siswa, komunitas, dan masyarakat umum, di halaman kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Minggu (28/04/2019).

Pelaksanaan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai rangkaian dari peringatan Hardiknas, kata Mendikbud, sejak tahun lalu dirubah pelaksanaannya. Seluruh provinsi secara serempak menyelenggarakan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan, yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud di daerah bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Masing-masing daerah penyelenggaraan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikoordinasikan oleh UPT Kemendikbud bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, kita juga libatkan sebanyak mungkin para pelaku pendidikan,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan Hardiknas hari ini, kata Mendikbud, berlangsung sangat meriah dengan hadirnya ribuan orang dalam berbagai acara yang diselenggarakan, seperti jalan sehat bersama keluarga dan masyarakat, hiburan bersama artis ibu kota, dan festival band siswa dengan tema “Saya Anak Anti Korupsi”. Selanjutnya, juga ada tari tradisional yang dibawakan oleh mahasiswa asing peserta program Darmasiswa. Dan yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta dan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut yakni pengundian hadiah lawang (doorprize), berhadiahkan puluhan sepeda dan barang berharga lainnya.

“Hari ini kita melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah jalan santai. Tadi saya tidak jalan tetapi lari,” canda Mendikbud.

Mendikbud berharap pelaksanaan Hardiknas tahun ini dapat menjadi refleksi dalam memperkuat peran pendidikan dan mendukung kemajuan kebudayaan Indonesia, sesuai dengan tema Hardiknas tahun ini “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”.

 

Jakarta, Mendikbud —- Pada hari pertama penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP, yang berlangsung hari ini, Senin (22/4/2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, melakukan pemantauan ke SMP Negeri 19 dan SMP Negeri 11 Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Mendikbud menilai penyelenggaraan UN SMP hari pertama berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Pelaksanaan UN hari ini secara umum bagus, lancar, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Prosesnya dan sistem pengawasannya juga sesuai standar,” ucap Mendikbud.

Pada pemantauan hari pertama penyelenggaraan UN SMP tersebut, Mendikbud mendapati satu sekolah, yakni SMP Negeri 29 Jakarta, melaksanakan UN menumpang di sekolah lain. Sekolah tersebut melaksanakan ujian dengan menumpang di SMP Negeri 19 Jakarta. “Ini tidak ada masalah, sekolah tersebut melaksanakan ujian menumpang di sekolah lain, karena sekolahnya sedang di renovasi,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan UN di tiga sekolah yang ditinjau Mendikbud, menyelenggarakan UN dengan berbasiskan komputer (UNBK). Di SMP Negeri 19, UNBK diikuti 359 peserta, SMP Negeri 29 diikuti 270 peserta, dan SMP Negeri 11 diikuti 280 peserta.

Secara nasional penyelenggaraan UN SMP diikuti 4,28 juta siswa, di 56.505 satuan pendidikan. Terdapat 11 provinsi yang menyelenggarakan UNBK dengan persentase di atas 85 persen. Provinsi tersebut adalah Aceh, Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan.

Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama UN SMP adalah Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada hari kedua Matematika, hari ketiga Bahasa Inggris, dan hari terakhir IPA. “Catatan yang saya lihat dalam pelaksanaan hari ini banyak positifnya. Dari sample yang saya lihat di DKI Jakarta banyak yang menyelenggarakan hanya satu sesi, itu sudah bagus,” ucap Mendikbud.

Selain memantau pelaksaan UN SMP, Mendikbud juga memantau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (USBN SD) di SD Muhammadiyah 5 Jakarta, dan SD Negeri 07 Kramat Pela, Jakarta. “Secara sample saya melihat pelaksanaan USBN jenjang SD juga berjalan baik, mulai pembuatan soal hingga pengemasan soal sudah tertata dengan baik. Dalam pembuatan soal USBN, 20 persen dari pusat, dan 80 persen dari Kelompok Kerja Guru (KKG),” terang Mendikbud.

Mendikbud menyampaikan pesan kepada para peserta ujian, baik jenjang SD yang mengikuti USBN, maupun jenjang SMP yang mengikuti UN untuk fokus dalam ujian. “Jangan tergesa-gesa, tetapi juga jangan buang-buang waktu dalam mengerjakan soal. Tetap fokus pada ujian, jangan terpengaruh informasi-informasi yang tidak benar,” pesan Mendikbud.

Jakarta, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengimbau pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi konsisten menegakkan aturan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, khususnya dalam menerapkan sistem zonasi. Hal itu disampaikan oleh Mendikbud saat meninjau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Jakarta, Senin pagi (22/4/2019).

 

Saat ini, dijelaskan oleh Mendikbud, seluruh kabupaten, kota, dan provinsi telah menuntaskan sinkronisasi sistem zonasi. Selanjutnya daerah diharapkan dapat menaati aturan demi kepentingan bersama. “Tinggal bagaimana konsistensinya,” ujar Muhadjir.

 

Ditemui di sela-sela meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 19 Jakarta, Mendikbud mengimbau agar daerah konsisten menegakkan aturan-aturan yang telah disepakati. Ia berpesan agar daerah mengedepankan prinsip pelayanan publik, sehingga harus dapat melayani siapa saja, tanpa pandang bulu. “Dengan menegakkan aturan, semua jadi enak, pemerintah enak, masyarakat juga nyaman, karena tidak ada hak-hak istimewa pada pihak-pihak tertentu yg menuntut perlakuan khusus,” tegasnya.

 

Muhadjir mengingatkan, daerah tidak boleh membiarkan ada pihak yang merasa terdiskriminasi oleh karena ada pihak lain yang diperlakukan istimewa. Agar tujuan PPDB tercapai, yaitu semua anak bisa bersekolah, maka rivalitas, diskriminasi, dan pemberian hak-hak istimewa tidak boleh dibiarkan dalam pelayanan publik. 

 

Dalam mempersiapkan sistem zonasi, Kemendikbud telah berulang kali berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan data populasi siswa. Data tersebutlah yang menjadi dasar bagi kabupaten, kota, dan provinsi dalam menetapkan zonasi. Mendikbud menilai waktu lima bulan semestinya sudah cukup bagi daerah untuk melakukan pembenahan dalam menentukan zonasi di daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat memantau hal tersebut dan bagi daerah yang belum tuntas menetapkan zonasi, dilakukan intervensi dengan menurunkan tim dari pusat. Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Surabaya, Kemendikbud --- Pada hakikatnya, pendidikan karakter yang digaungkan saat peluncuran Kurikulum 2013, tidak berdiri sendiri. Ada rumus tertentu dalam mewujudkan generasi emas pada 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu ASK (Attitude, Skills, and Knowledge). Diharapkan, pada tahun 2045 mendatang, generasi emas Indonesia setidaknya memiliki tiga hal untuk memimpin bangsa ini, yakni karakter, keterampilan, dan pengetahuan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014, Mohammad Nuh, dalam sebuah diskusi tentang pendidikan karakter di Surabaya, Kamis (18/4/2019). Turut hadir sebagai pembicara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ihsan. Kegiatan diskusi dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas, lembaga masyarakat bidang pendidikan dan kebudayaan, serta dinas pendidikan di Kota Surabaya.

M. Nuh memberikan paparannya yang berjudul Penguatan Kompetensi-Karakter: Kegiatan Tiada Henti dalam Menyiapkan Generasi 2045". Dalam penjelasannya, ia menekankan penting kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Saat ini zaman berubah dengan cepat, terutama dalam hal teknologi informasi. "Kalau mau bertahan, harus beradaptasi dengan perubahan, mampu menciptakan kreasi baru. Nah, ini nantinya ke High Order Thinking Skills (HOTS). Jadi HOTS itu sudah diperkenalkan sejak Kurikulum 2013," katanya.

Ia menuturkan, kemampuan siswa dalam menghafal rumus dan mengaplikasikannya dalam sebuah soal akan dianggap sebagai Low Order Thinking Skills (LOTS). Karena itu Kurikulum 2013 berusaha menggeser kemampuan generasi bangsa dari LOTS menjadj HOTS. "Tantangannya ya tadi itu, harus bisa menaikkan mesin berpikir, harus memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi," tuturnya.

Karena itu, lanjut M. Nuh, disimpulkan bahwa kebutuhan dalam mendidik generasi bangsa tidak hanya tentang pendidikan karakter. Karakter saja tidak cukup. "Lalu muncul rumus ASK, yaitu Attitude, Skills, and Knowledge. Pakai 'and' atau 'dan', jadi semua aspek itu harus ada, bukan pakai 'or' atau 'atau' yang membolehkan salah satu saja," katanya. Terkait ASK, ia pun memaparkan tiga elemen  pendidikan abad 21, yakni how we behave and engage in the world (attitude), how we used what we know (skills), and what we know and understand (knowledge).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso mengatakan, Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbud dalam menjalankan Nawacita Presiden RI. Hingga akhir Juli 2018, sebanyak 85.000 sekolah telah mengimplementasikan program ini dan menjadi sekolah rujukan atau percontohan bagi sekolah yang akan melaksanakan PPK. Jumlah tersebut akan meningkat seiring dengan pendampingan kepada sekolah-sekolah, juga bimbingan teknis dan pelatihan yang saat ini sedang digelar oleh Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Ari mengatakan, salah satu tugas BKLM Kemendikbud adalah melakukan fasilitasi hubungan kelembagaan antara Kemendikbud dengan lembaga masyarakat dan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan. "Hasil yang diharapkan pada dialog pendidikan ini adalah terciptanya kesepahaman antara semua pihak mengenai Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Religi serta terjalinnya hubungan yang baik antara Kemendikbud dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya," katanya.

Sabtu, 20 April 2019 08:45

Gebyar Hardiknas Tahun 2019

 

Malang, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan hak suaranya pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 di Kota Malang, Jawa Timur. Bersama istrinya, Guru Besar Universitas Negeri Malang itu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Rabu (17/4/2019).

Mendikbud berharap Pemilu 2019 dapat berjalan aman, lancar, jujur, adil, dan transparan. Selain itu, agar para calon yang terpilih dapat mengemban amanah rakyat Indonesia yang telah memilihnya.

"Siapapun yang menang dapat berkah kemenangan, dengan rendah hati. Itu sebagai tugas dan amanah rakyat. Itu banyak tanggung jawab yang harus diemban secara baik. Semoga yang belum mendapatkan amanat, ya bersyukur," ungkapnya.

"Yang penting bagaimana membikin Indonesia semakin maju. Negara ini kan negara yang besar," tambahnya.

Zonasi Untuk Pemerataan Pendidikan

Usai mencoblos, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan pesan dan harapannya kepada para calon anggota legislatif yang nantinya akan terpilih pada Pemilu 2019 ini agar dapat menyukseskan kebijakan pemerataan pendidikan melalui pendekatan zonasi. Dikatakannya, kebijakan ini sangat penting untuk dapat membenahi berbagai permasalahan pendidikan antara lain terkait sarana prasarana sekolah, sebaran guru, sebaran peserta didik, penerapan kurikulum, dan upaya peningkatan mutu lainnya.

"Saya mohon semua pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota dapat mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Toh peraturan itu tidak dari pusat saja, tetapi juga dibahas bersama, kita duduk bersama. Sehingga saya berharap peraturan itu bisa dipatuhi," disampaikan Mendikbud kepada awak media di kediamannya.

Salah satu implementasi pemerataan pendidikan melalui zonasi diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kemendikbud memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah agar dapat menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dengan baik. Karena memiliki cukup waktu untuk pembahasan dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Mendikbud bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ, mengimbau seluruh Kepala Daerah agar segera menetapkan kebijakan PPDB berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Adapun isi surat edaran yang ditandatangani tanggal 10 April 2019 tersebut di antaranya, agar pemerintah daerah segera menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Kedua, menetapkan zonasi paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB. Ketiga, memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) setempat dalam melakukan penetapan zonasi. Keempat, memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang kelima, agar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Keenam, agar memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak melakukan tes membaca, menulis,dan berhitung (calistung) dalam seleksi calon peserta didik baru kelas satu Sekolah Dasar (SD). Dan yang ketujuh, memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB.

Dalam meningkatkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga berencana memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mematuhi aturan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Mendikbud, telah terjadi kesepakatan antara Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengendalian penggunaan anggaran pendidikan. Khususnya yang ditransfer ke daerah. Nota Keuangan dan APBN Tahun 2019 menunjukkan sebanyak 62,6 persen anggaran pendidikan ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Saya sudah bicara dengan bu Menteri Keuangan. Semua instrumen yang ada di Kementerian Keuangan bisa digunakan oleh Kemendikbud untuk mengendalikan distribusi dan alokasi anggaran di provinsi maupun kabupaten atau kota. Terutama untuk memberikan reward untuk daerah yang memiliki kepatuhan tinggi, atau punishment bagi daerah yang tidak mematuhi," jelas Muhadjir.

Jakarta, Kemendikbud – Salah satu yang membedakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2019 dari tahun sebelumnya adalah rencana diadakannya angket siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan angket kepada siswa sebagai upaya untuk menggali informasi non-kognitif. Tujuannya agar diperoleh analisis menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian siswa.

 

Ada lima jenis angket yang dapat dikerjakan oleh siswa seusai mengerjakan UN, namun setiap siswa hanya perlu mengerjakan satu jenis paket. Angket tersebut diharapkan akan mampu menjawab banyaknya pertanyaan yang perlu diketahui responsnya dari siswa. Pertanyaan di dalam angket terkait indikator sosial-ekonomi seperti pekerjaan dan pendidikan orangtua serta kepemilikan barang. Selain itu digali juga persepsi siswa dalam mengenali bakat dan keunggulan diri, serta cita-cita siswa.

 

Ditemui di sela-sela kunjungan hari pertama pelaksanaan UN jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Yogyakarta (25/3/2019), Ketua Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) Bambang Suryadi, mengatakan, angket diberikan kepada siswa setelah menyelesaikan Ujian Nasional, karena ingin mengaitkan hasil ujian dengan latar belakang kecenderungan yang dimiliki oleh siswa tersebut.

“Anak yang nilai UN-nya rendah sebenarnya karena apa sih? Tidak pernah ada info apa-apa sebelumnya. Dengan angket ini kita bisa memberikan preferensi,” ujar Bambang.

 

Hasil angket nantinya dapat menjadi tolok ukur dalam memberikan pelatihan, yaitu dengan mempertimbangkan pendekatan yang bersifat individual. “Sekolah, guru, harus tahu anak masing-masing kecenderungannya seperti apa, itu banyak tidak terjadi di sekolah. Kadang guru tahu ada aspek non-kognitif anak, tapi tidak bisa mengaitkan itu dengan performa belajar, mungkin karena keterbatasan, karena enggan, tidak ada waktu, tidak paham,” lanjut Ketua BSNP.

 

Bambang mencontohkan, saat ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud telah mendesain jenis-jenis pelatihan guru yang tidak bersifat massal atau pun berdasarkan satu modul yang sama, namun berdasarkan kebutuhan.

 

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Totok Suprayitno mengatakan, hasil analisis angket siswa ini nantinya akan diserahkan kepada berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah daerah. "Setelah kita dapatkan hasilnya, Kemendikbud akan menyerahkan kepada pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, agar bisa ditindaklanjuti. Kemendikbud akan membantu memfasilitasi," ujar Totok pada Taklimat Media Ujian Nasional 2019, Kamis lalu (21/3/2019).

 

Bambang Suryadi menambahkan, nantinya angket bukan hanya ditujukan kepada siswa, tetapi juga kepada guru dan kepala sekolah. Namun berbeda dengan angket siswa, angket bagi guru dan kepala sekolah hanya terdiri dari satu jenis saja

Halaman 1 dari 42