giptk

giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah). Keduanya diluncurkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) menjadi salah satu komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Dalam acara peluncuran Katalog Sektoral Pendidikan dan SIPlah, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan kedua platform itu. Beberapa pihak yang terlibat antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, jajaran internal Kemendikbud, dan para mitra penyedia. Saat ini terdapat 17 mitra penyedia penerbit buku nonteks dan enam penyedia calon mitra operator pasar daring SIPlah yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Para mitra tersebut juga membuka stan pameran dalam acara peluncuran untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan dinas pendidikan atau sekolah.

Didik Suhardi mengatakan, inovasi dan elektronifikasi sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan. Hal ini juga sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

“Atas hal terebut Kemendikbud berusaha melakukan inovasi kebijakan/praktik PBJ pada sektor pendidikan. Tentunya hal ini adalah jalan yang panjang dan berliku,” katanya saat acara peluncuran di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Acara peluncuran dihadiri ratusan orang dari perwakilan dinas pendidikan/kabupaten/kota dan perwakilan sekolah-sekolah yang terpilih. Seusai peluncuran, mereka mengikuti sosialisasi dan pelatihan menggunakan SIPlah di Kantor Kemendikbud di hari yang sama.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah dapat dilaksanakan secara daring (online) atau luring (offline). PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Kemendikbud lalu merancang Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud. BOS Reguler merupakan program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kuota jalur prestasi yang semula maksimal 5 persen, diubah menjadi 5 sampai 15 persen. Mendikbud mengatakan, perubahan kebijakan tersebut diputuskan setelah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah.

“Kuota untuk siswa yang berprestasi dari luar zonasi yang semula hanya 5 persen, beliau (presiden) berpesan supaya diperlonggar. Karena itu sekarang kita perlonggar dalam bentuk interval, yaitu antara 5 sampai 15 persen,” ujar Mendikbud di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Mendikbud menjelaskan, bagi daerah yang sudah menjalankan dengan baik kebijakan kuota 5 persen untuk jalur prestasi, dipersilakan untuk berjalan terus. Namun bagi yang masih bermasalah dengan kuota jalur prestasi, pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan mengubah kuota tersebut menjadi rentang 5 sampai 15 persen.

Keputusan tersebut telah diambil pada Kamis sore (20/6/2019) melalui rapat pimpinan di Kemendikbud yang mengundang beberapa Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dari daerah yang masih bermasalah dalam menerapkan PPDB dengan sistem zonasi. Revisi Permendikbud tentang PPDB pun langsung ditandatangani oleh Mendikbud pada Kamis sore itu.

Mendikbud juga telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM sehingga kebijakan yang direvisi dapat langsung diberlakukan. Ia juga melakukan komunikasi dan berdiskusi langsung mengenai kebijakan zonasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Menurut Mendikbud, kebijakan menambah kuota jalur prestasi merupakan usaha untuk mengakomodasi siswa berprestasi dari luar zonasi. “Kalau yang di dalam zonasi sudah pasti bisa masuk., tapi disesuaikan juga dengan daya tampung. Kalau daya tampung sekolah negeri cukup, tidak perlu ada perangkingan.  Perangkingan diadakan untuk siswa berprestasi di dalam zona. Jadi yang 5 sampai 15 itu persen untuk yang di luar zona,” tuturnya.

Terkait daerah yang di dalam zonanya tidak terdapat sekolah negeri, Mendikbud mengatakan kebijakan zonasi bersifat fleksibel. Artinya, zonanya bisa diperluas hingga di dalam zona tersebut ada sekolah. “Karena itulah, zona ini tidak berbasis pada wilayah administratif, tapi pada wilayah keberadaaan sekolah, populasi siswa, dan radius. Jadi bisa diperluas sampai ada sekolah bisa masuk dalam zona itu,” tegasnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, pelaksanaan PPDB 2019 menggunakan petunjuk teknis (juknis) yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat. “Kita serahkan hal teknis itu kepada pemda karena mereka yang tahu kondisi di lapangan,” kata Mendikbud.

Halal Bihalal Keluarga Besar LPMP Kalimantan Barat

 

Ayat-ayat suci Alquran dilantunkan. Sari tilawah dibacakan. Pengajian diselenggarakan. Salam, silaturahim dan maaf-mafan dilakukan. Rangkaian kegiatan kebaikan dilaksanakan di Auditorium Ki Hajar Dewantara dalam rangka Halal Bihalal 1440 Hijriyah keluarga besar LPMP Kalimantan Barat.

 

Para tetamu hadir beserta keluarga. Tak hanya ASN, mantan pejabat, staf dan fungsional juga diundang menghadiri acara. Seluruh undangan berkumpul dalam acara yang dikemas dalam suasana keakraban dan kekeluargaan namun juga disertai hiburan.

 

Dalam acara ini kepala LPMP Kalimantan Barat, Drs. Aristo Rahadi, M.Pd menyampaikan sambutan mengenai makna bulan Syawal yang berarti peningkatan. Kepala LPMP Kalimantan Barat mengajak seluruh jajarannya untuk meningkatkan diri dalam segala hal. Baik peningkatan dalam hal ruhani (ibadah) ataupun dalam hal jasadi (layanan).

 

Sementara itu ustadz H. Zulfan Affan Abdurrahman yang didaulat untuk memberikan tausyiah mengingatkan seluruh keluarga besar LPMP tentang syukur. Banyak orang sering mencari apa yang tidak ada. Tetapi sedikit orang mampu bersyukur atas apa yang sudah mereka punya. Syukur adalah pengingat. Pengingat atas kelalaian yang seringkali terlupakan atas rezeki yang telah Allah berikan. Syukur juga  mengingatkan untuk berlomba-lomba memanfaatkan waktu dan kemudahan yang telah diberikan dalam usaha meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

 

Di sesi hiburan, grup akustik LPMP Kalimantan Barat yang beranggotakan ASN, CPNS dan tenaga kontrak menyajikan hiburan musik-musik religi populer. Iringan musik yang mereka bawakan menjadi pelengkap kegiatan sebagai unjuk kesenian.

 

Kegiatan diakhiri dengan saling bersalaman dan memaafkan. Satu per satu pimpinan menyalami karyawan dan keluarga besar. Runtut dan rapi seluruh tamu berjajar satu per satu. Ada yang menyeka air mata, ada yang bahagia bertemu kembali teman lama. Inilah indahnya silaturahmi. Meski hanya setahun sekali mampu menyatukan kembali hati. (RD)

 

Minal Aidzin walfaidzin. Mohon maaf lahir dan batin.  

 

 

Jakarta, Kemendikbud – Ujian nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) menorehkan sejarah dengan ekspansi ujian berbasis komputer (UNBK) hingga mencakup 83% peserta (3.581.169) yang berasal dari 43.833 sekolah. Pada tahun 2019, tujuh provinsi telah menyelenggarakan UNBK jenjang SMP 100%. Sebanyak 22 provinsi menyelenggarakan UNBK jenjang MTs 100%, sedangkan ujian paket B terselenggara UNBK 100% di 33 provinsi.

Perluasan penyelenggaraan UNBK tersebut diiringi dengan kenaikan nilai sekolah-sekolah penyelenggara UNBK dibanding tahun 2018. "Kenaikan nilai tertinggi terjadi pada mata pelajaran Matematika," disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Totok Suprayitno, di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

"Tren rerata kenaikan nilai murni di SMP negeri sebanyak 1,67 poin, sedangkan SMP swasta sebanyak 2,11 poin. Kemudian MTs negeri sebanyak 1,58 poin, sedangkan MTs swasta sebanyak 1,34 poin," tambah Totok Suprayitno.

Untuk pendidikan kesetaraan, terjadi peningkatan jumlah peserta UNBK dari 79,639 ribu peserta (2018) menjadi 118,885 ribu (2019). Nilai rerata UN untuk mata pelajaran Matematika naik 1,32, sedangkan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) meningkat 0,36 poin. "Berdasarkan distribusi nilai, terlihat perbedaan profil peserta 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah bertambahnya peserta didik dengan rerata nilai kurang dari 40," jelas Totok.

Koreksi nilai terjadi pada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) pada tahun 2018 dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN) rendah yang kemudian beralih menjadi sekolah penyelenggara UNBK di tahun 2019. "Sekolah-sekolah yang IIUN rendah tersebut terkoreksi nilainya hingga 12,20 poin. Namun, sekolah-sekolah UNKP dengan IIUN tinggi meningkat sebesar 0.31 poin," ujar Kepala Balitbang.

“Dengan UNBK refleksinya menjadi lebih jernih. Kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, dari setiap mata pelajaran itu diketahui. Bayangkan, kalau dengan kecurangan, siswa itu sebenarnya tidak bisa menjawab soal itu, tetapi seolah-olah bisa mengerjakan. Sehingga tidak dapat intervensi yang diperlukan. Harusnya gurunya masih perlu dilatih, tetapi tidak,” jelasTotok.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin menyatakan bahwa sepanjang pelaksanaan UN SMP/sederajat tahun 2019, Pos Pengaduan Itjen menerima 86 laporan dari masyarakat. Namun, setelah ditelusuri dan dilakukan pemeriksaan/verifikasi di lapangan, hanya 55 kasus yang dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. "Dari 55 kasus ini terbagi dua. Ada tiga siswa melanggar pada dua mata pelajaran sekaligus. Dan ada 52 siswa melanggar pada satu mata pelajaran," tutur Irjen.

Untuk selanjutnya, Irjen Muchlis merekomendasikan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan bobot kesalahannya. Selain kepada siswa, sanksi juga akan diberikan kepada pengawas, proktor, dan kepala sekolah penyelenggara ujian nasional yang ditemukan praktik kecurangan. Dan untuk pertama kalinya, Kemendikbud memberikan nilai nol bagi peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi mengapresiasi peningkatan UNBK pada jenjang SMP/sederajat. Hasil UN menjadi semakin kredibel dan berintegritas sehingga bisa digunakan untuk menjadi dasar perbaikan, khususnya untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan. UNBK menjadi faktor pengkoreksi (correcting factor) bagi UNKP, sedangkan posisi UNBK menjadi pengkoreksi hasil ujian sekolah. “Hasil UN dapat menggambarkan kondisi riil peserta didik kita,” kata Bambang.

Ujian ulangan bagi peserta UN yang terbukti melakukan kecurangan dilakukan pada tanggal 12 Juni 2019, secara teknisnya akan dilaksanakan oleh Puspendik dengan moda UNBK. Hal ini sesuai dengan prinsip edukatif yang diterapkan dalam penyelenggaraan UN Tahun 2019. “Sebagai salah satu bentuk penerapan sanksi, siswa yang terbukti melakukan kecurangan, nilainya ditangguhkan sampai dengan peserta didik selesai melakukan ujian ulangan. Jadi belum bisa diumumkan saat ini,” tutur Bambang.

Dijelaskan Bambang Suryadi, bahwa Sertifikat Hasil UN (SHUN) hanya diterbitkan satu kali. Sehingga bagi peserta yang melakukan pelanggaran, SHUN-nya akan diterbitkan setelah ujian ulangan.

Tindak Lanjut Hasil UN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong agar hasil ujian nasional dapat menjadi data landasan perbaikan pembelajaran. Informasi hasil ujian nasional selama lima tahun terakhir (tahun 2015 sampai 2019) dapat diketahui oleh masyarakat melalui laman http://puspendik.kemdikbud.go.id/hasilun. Informasi yang ditampilkan cukup beragam, di antaranya gambaran umum capaian satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional yang dapat dilihat dari statistik umum.

Sedangkan informasi detail tentang capaian di setiap butir soal juga dapat dipelajari dari laman tersebut. "Informasi yang tersedia dapat menjadi refleksi atau umpan balik bagi pembelajaran di setiap satuan pendidikan serta landasan kebijakan berorientasi mutu," kata Totok.

Setiap tahun, menurut Totok, hasil UN diberikan sampai level analisis capaian butir soal. Hal ini bermanfaat untuk mendiagnosa kelemahan pembelajaran. "Peta diagnosa hasil UN di suatu zona, dapat digunakan untuk mengatur strategi peer teaching dalam satu zona. Peer teaching tersebut berguna untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelas," terangnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), Harris Iskandar menyatakan akan segera melakukan item analysis dengan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang untuk menetapkan strategi perbaikan. “Kami mohon dari GTK, karena ini para tutornya juga banyak yang belum mendapatkan pelatihan higher order thinking skills. Mudah-mudahan dari sini kita segera bisa menyelesaikannya,” tuturnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano menjelaskan dengan dasar hasil nilai UN ini akan menggeser pola pelatihan guru. Jika sebelumnya pola pelatihan guru dilakukan secara umum dan massal. Tetapi mulai tahun ini akan diubah menjadi lebih fokus pada permasalahan atau kelemahan.

“Tentunya hasil UN akan kita jadikan rujukan bagi perbaikan proses pembelajaran. Dengan adanya hasil UN ini akan ditarik per zona, saya rasa akan lebih mudah melakukan intervensi peningkatan pembelajaran di kelas. Tentunya akan terjadi proses peer teaching yang baik dan kolaborasi,” tutur Supriano.

Dilanjutkan Dirjen GTK, saat ini modul-modul disiapkan berdasarkan kebutuhan di masing-masing unit-unit pembelajaran di setiap zona. “Bisa jadi di setiap zona akan berbeda modul pelatihannya. Di pelatihan ini kita berfokus kepada masalah yang ada,” jelasnya.

Angket Ujian Nasional

Pada UN 2019, Kemendikbud memberikan angket yang diisi oleh siswa, guru, maupun kepala sekolah. Sebanyak 682.603 siswa dari 14.796 sekolah (33% dari populasi sekolah UNBK) sebagai responden angket UN di jenjang SMP/MTs. Hasil angket tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang aspek kognitif yang menjadi determinan capaian UN. Pengisian angket dilakukan secara sukarela di hari terakhir UN.

Dijelaskan Totok, angket hasil UN ini dapat dijadikan landasan pembuatan kebijakan, khususnya oleh pemerintah daerah. “Kita memberikan rekomendasinya, nanti yang mengeksekusi kabupaten/kota/provinsi. Sudah saatnya kebijakan berdasarkan evidence, bukan selera,” terang Kepala Balitbang.

“Tahun depan kita lengkapi, mudah-mudahan lebih komprehensif. Sehingga suara siswa lebih terdengar oleh kita,” tambah Totok.

Pada angket UN 2019 siswa diminta menjawab latar belakang pendidikan ayah, ibu, serta kuantitas kepemilikan barang di rumah. Terdapat 24,3% dari total responden angket UN yang capaian UN-nya tinggi berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah. Mereka merupakan siswa berdaya juang atau memiliki ketahanmalangan, yakni siswa dengan pendidikan ayah atau ibu maksimal lulusan SMP, serta hanya memiliki 4 jenis barang dengan kuantitas hanya satu per jenisnya ternyata mampu mencapai nilai UN lebih dari 55.

Salah satu hasil angket yang cukup menggembirakan adalah temuan bahwa kesadaran siswa untuk bergotong royong sangat baik. "Kesadaran untuk saling berbagi dan bekerja sama di lingkungan sekolah cukup baik. Seperti kesediaan untuk berbagi makanan, belajar bersama, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, dan lain-lain," kata Totok.

Kemudian, angket juga menunjukkan bahwa cukup banyak siswa mengetahui potensi dirinya. "Maka menjadi tanggung jawab orang tua, pendidik, serta masyarakat untuk memberikan jalur pengembangan potensi di beragam aspek," pesan Totok

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tahun 2019, dengan menyelenggarakan lokakarya bertemakan “Lanjut Usia Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat”. Kegiatan yang dihadiri para pegawai Kemendikbud yang akan memasuki usia pensiun dan telah pensiun tersebut dilaksanakan di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, (29/05).

“Kita ingin menandai Hari Lansia Nasional ini dengan sesuatu yang bermakna, khususnya melalui kegiatan ini, dengan berbagi cerita,” ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat menghadiri acara tersebut.

Mendikbud mengatakan, kegiatan berbagi cerita dan pengalaman melalui lokakarya ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi para pegawai yang akan memasuki usia pensiun dan yang telah pensiun. “Saya berharap dengan berbagi cerita, bapak dan ibu dapat melakukan hal yang luar biasa dan bermanfaat setelah pensiun, dan terus berkarya untuk bangsa,” kata Mendikbud.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2001 – 2004, Abdul Malik Fajar, yang menjadi salah satu pembicara dalam lokakarya tersebut memberikan lima pesan yang dapat dilakukan pada masa pensiun. Pesan pertama, jadikan agama sebagai landasan utama. “Doa itu adalah energi yang sangat luar biasa, jika difungsikan maka akan terasa dalam kehidupan kita,” ucapnya

Pesan kedua, dalam menjalankan kehidupan, kedepankan tradisi dan budaya. “Ini sangat membantu kita dengan melihat tradisi dan budaya. Tetap kedepankan unggah ungguh atau sopan dan santun,” lanjutnya.

Kemudian ketiga, miliki hobi. Malik Fajar mengatakan, Ia memiliki hobi membaca. “Lakukan kebiasaan yang positif, dan kurangin keinginan yang tidak bermanfaat. Lakukan segala hal dengan mandiri. Rajin bersedekah,” kata Bapak yang sudah berusia 81 tahun tersebut.

Pesan keempat, kata Malik Fajar, harus selalu berpikiran positif. Dengan begitu, tuturnya, hati dan pikiran bisa selalu bersih. Pesan kelima, dikatakan nya harus dapat mengelola diri. “Kita harus mulai mengukur diri. Misalkan dahulu biasa makan sate 10 tusuk, sekarang dikurangi porsinya untuk menjaga kesehatan. Lakukan hari-hari dengan murah senyum dan tataplah masa depan dengan selalu mengembirakan,” pesan Malik Fajar.

Hari Lansia Nasional yang diperingati pada tanggal 29 Mei setiap tahunnya, menurut Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, merupakan agenda nasional, sebagai wujud perhatian pemerintah dalam mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana tertuang dalam strategi nasional kelanjutusiaan. “Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional merupakan agenda nasional dan menjadi salah satu Instruksi Bapak Presiden. Kita berikan motivasi kepada para pegawai yang memasuki usia pensiun agar tetap memiliki semangat untuk terus berkarya,” pungkas Didik.

Selain, mantan Mendikbud Malik Fajar, turut hadir sebagai pembicara dalam lokakarya ini, praktisi pendidikan dan pendiri Universitas Pamulang, H. Darsono, dan psikolog Pembaca Karakter, Poppy Amalya. *

Jakarta, Kemendikbud --- Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, sejak 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Bangsa. Untuk mendukung program GLN, diperlukan sokongan kajian yang memadai terutama untuk memetakan persoalan literasi secara nasional sehingga program GLN dapat lebih tepat sasaran. Merespon kebutuhan itu, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud telah melakukan kajian yang bertujuan untuk: (1) menelaah dimensi dan indikator yang dapat merepresentasikan aktivitas literasi membaca; dan (2) menyusun indeks untuk mengukur tingkat aktivitas literasi membaca. Hasil kajian ini adalah Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) tingkat provinsi.

“Dalam membaca kita selalu terkendala. Rata-rata dalam Ujian Nasional (UN), anak bisa menjawab soal bahasa Indonesia hanya 60 persen. Dengan wacana atau teks yang agak panjang lebih kedodoran. Ini disebabkan aktivitas bacanya kurang,” demikian disampaikan Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, saat membuka acara Diskusi dan Peluncuran Buku Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca), di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, pada Jumat (17/05/2019).

Indeks Alibaca mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) dalam buku World literacy: How countries rank and why it matters, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas literasi, yaitu: (1) kecakapan (proficiency), merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; (2) akses (access), yaitu sumber daya pendukung dimana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; (3) alternatif (alternatives), yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) budaya (culture), yaitu kebiasaan yang turut membentuk habitus literasi.

Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, Emi Emilia, dalam paparannya mengatakan bahwa guru seharusnya lebih memahami teks bacaan sehingga dapat memberikan penjelasan yang mendalam kepada murid. “Yang paling penting juga mengenai pemahaman guru, mengenai pemahaman teks ini yang belum. Misalnya ini lho teks eksplanasi. Jangan ketika diminta untuk berargumen, kok kita malah mendeskripsikan, diminta untuk memberikan instruksi malah justru mendeskripsikan. Dengan adanya hal ini perlu adanya guru yang pintar dan ini perlu dilatih mengenai hal-hal ini. Jadi, untuk guru harus dilatih untuk lebih meningkatkan pemahaman teks,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang narasumber, Nirwan Ahmad Arsuka, menjelaskan bahwa sumber masalah terbesarnya adalah adanya mitos bahwa minat baca anak Indonesia itu rendah. “Kemendikbud adalah salah satu agen yang sering mengulang-ulang mitos tersebut. Kemudian ditirulah oleh banyak selebritis ini. termasuk mbak Najwa dulu, kemudian belakangan kita tunjukan bahwa sebenarnya baca anak Indonesia itu tinggi, hanya bukunya saja yang tidak ada,” kata Nirwan.

Dilanjutkan Nirwan, peran serta masyarakat saat ini dalam memajukan literasi sangat besar. “Warga yang selama ini jadi objek saja, sekarang sudah jadi subjek. Mereka bisa menyumbang bambu, atap, dan bikin perpustakaan di kampung-kampung. Bukunya siapa yang menyumbang ? Sebagian ada anak-anak yang pulang atau yang bekerja di Jakarta, TKW-TKW di Hongkong misalnya, itulah yang demikian yang mengirim buku ke kampung-kampung. Banyak warga yang dulunya tidak sekolah dan merantau kini mereka menjadi penyumbang untuk membantu sosial masyarakat. Anak-anak ini barangkali tidak terlalu istimewa di kota, tetapi di kampung-kampung menjadi tokoh masyarakat. Karena mereka bisa mengajak warga untuk membangun perpustakaannya,” jelas Nirwan.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Puslitjakdikbud Kemendikbud adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah/provinsi yang memiliki tingkat indeks literasi membaca yang rendah, terutama Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat; (2) dimensi alternatif. Perlu dorongan pemanfaatan teknologi informasi disertai kampanye penggunaan internet yang sehat, sehingga dapat menunjang peningkatan aktivitas literasi masyarakat; (3) dimensi akses. Perlu upaya sistematis untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas literasi publik, baik di sekolah maupun di masyarakat; (4) dimensi budaya. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) perlu diimbangi dengan dorongan pembiasaan di rumah, misalnya melalui kebijakan “Jam Belajar” pada waktu berkumpul dengan keluarga; (5) pihak swasta dan dunia usaha dapat mendukung pemenuhan akses literasi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya mendukung perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan komunitas; (6) masyarakat dan pegiat literasi dapat berpartisipasi dengan membuat perpustakaan di rumah, menyelenggarakan aktivitas rutin membaca di tingkat keluarga, serta menjadi donatur bantuan buku bagi sekolah maupun komunitas literasi.

Usai diskusi, Totok memberikan pernyataan penutup yang menyatakan bahwa persoalan literasi dalam dunia pendidikan memang tidak bisa diabaikan karena hal ini terpampang nyata. “Jujur saja, salah satu persoalan kita dalam dunia literasi yaitu akses. Jumlah murid itu naik terus tetapi persoalanya ada pada literasi ini, apakah ini merupakan literasi sains, atau apa. Tetapi, ini semua awalnya dari membaca. Bagaimana bisa paham sains kalau memahami kalimat saja tidak bisa? Apalagi membedah implisit yang tidak tertulis, dan ini banyak terjadi. Jadi, literasi membaca itu merupakan awal untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Kalau ini saja problematik, maka jangan berharap literasi yang lain juga akan baik,” jelas Totok.

Totok mengapresiasi para pegiat literasi dan berharap agar kegiatan ini bukan hanya semacam simbol melainkan titik awal pergerakan komunitas-komunitas yang bersinergi dalam memajukan dunia literasi. “Saya kepikiran mengumpulkan kawan-kawan yang macam-macam ini. Kawan-kawan mungkin bisa berkumpul membuat semacam policy brief (ringkasan kebijakan) supaya tidak panjang-panjang, yang menggabungkan keseluruhan tadi apa yang harus digabungkan, supaya juga nyambung dan sinergi dengan program literasi. Bagaimana agar cita-cita UU Sistem Perbukuan untuk mewujudkan ketersediaan buku yang 3M yaitu merata, murah dan bermutu,” pungkas Totok.

Pontianak - Senin (6/5/2019), Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat dianugerahi Satyalencana Karya Satya. Tidak seperti biasanya Apel pagi di awal bulan Romadhon 1440 H tahun ini diadakan sekaligus pemberian penghargaan dan penyematan tanda penghargaan Satyalencana Karya Satya.

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Rincinya Satyalencana 30 tahun sebanyak 1 ASN, Satyalancana 20 tahun 1 ASN, dan Satyalancana 10 tahun sebanyak 8 ASN.

Dra. Etty Lestari, MPd  Widya Iswara LPMP Kalimantan Barat adalah satu-satu penerima Satyalencana Karya Satya 30 tahun.

Dra. Dwi Karyani, MPd  Kasi Pemetaan Mutu Kalimantan Barat sebagai penerima Satyalencana Karya Satya 20 tahun.

Prosesi penyematan Satyalencana ini dilakukan Kepala LPMP Kalimantan Barat Bapak Drs. Aristo Rahadi, M.Pd disaksikan oleh Pejabat , Widya Iswara dan Staf LPMP Kalimantan Barat .

"penghargaan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi  ASN lainnya di lingkungan LPMP Kalimantan Barat" kata Kepala LPMP Kalimantan Barat.

 

 

Halaman 1 dari 43