giptk

giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengaktifkan layanan publik di daerah melalui salah satu unit pelaksana teknis (UPT), yakni Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP Kalimantan Selatan terpilih sebagai salah satu proyek percontohan (pilot project) layanan publik Kemendikbud di daerah. Untuk melihat lebih detail pelaksanaan dan prosedur layanan publik di pusat, LPMP Kalimantan Selatan melakukan studi banding ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud di Jakarta.

ULT Kemendikbud menerima kunjungan dari LPMP Kalimantan Selatan di Ruang Sidang Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) pada Senin, (12/3/2018). Mengawali pertemuan, Kepala Seksi Bagian Umum di LPMP Kalsel, Sucipto, menyampaikan keinginannya untuk belajar langsung pelaksanaan pelayanan publik di kementerian. "LPMP Kalsel ditunjuk sebagai salah satu proyek percontohan, namun kami masih belum teknis pelayanan publiknya, harus dikerjakan seperti apa," katanya.

Lebih lanjut Sucipto mengatakan bahwa setelah ini ia beserta rombongan akan survei ke LPMP Jawa Tengah. "LPMP yang terbaik dalam pelayanan adalah LPMP Jateng, kami ingin berkoordinasi apakah yang kami kerjakan selama ini sudah benar?", tuturnya.

Kepala Bagian Layanan Terpadu BKLM, Setiono, dalam paparannya mengungkapkan bahwa alasan menjadikan LPMP sebagai Mini ULT adalah untuk memberi kemudahan bagi guru dalam berkonsultasi sehingga tidak perlu datang ke Jakarta. "Guru yang terbukti paling banyak datang ke ULT Kemendikbud, dan Kemendikbud memilih LPMP karena lokasi LPMP tersebar di 34 Provinsi. Ke depan, penerapan Mini ULT akan diterapkan di seluruh LPMP."

Setiono menuturkan, alasan pemilihan LPMP Kalsel sebagai proyek percontohan adalah karena berdasarkan pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), LPMP relatif lebih siap untuk membangun Mini ULT. "Nantinya Bapak dan Ibu harus bisa menjalankan fungsi sebagai pemberi layanan bagi guru di wilayah masing-nasing untuk menangani pertanyaan seputar Tunjangan Profesi Pendidik (TPP), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta Layanan informasi dan pengaduan," ujarnya. Selain LPMP Kalimantan Selatan, ada empat LPMP lain yang akan menjadi proyek percontohan Mini ULT, yaitu LPMP Riau, LPMP Jawa Tengah, LPMP Jawa Timur, dan LPMP Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut Setiono menjelaskan, khusus mengenai pelaksanaan layanan informasi, Kepala LPMP perlu menunjuk salah satu pejabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. "LPMP di Kalsel selain ada ULT, perlu ditunjuk PPIDnya. Kepala Subbag Umum bisa ditunjuk sebagai PPID," katanya.

Menurut Setiono, perangkat yang perlu disiapkan dalam membangun Mini ULT adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, jenis layanannya, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta struktur organisasinya. "Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika ada layanan yang menjadi kekhasan di suatu wilayah, maka bisa diminta/dimohonkan oleh masyarakat. Lalu sesuai dengan tugas fungsinya, LPMP tersebut wajib memberikan layanan sesuai dengan SP dan SOP," ujar Setiono.

Menjawab pertanyaan tentang kepastian apakah NUPTK menjadi kewenangan LPMP saat ini, Kepala Subbag Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Darmawan Wicaksono menjelaskan, untuk layanan NUPTK, merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerbitan NUPTK. “Maka layanan NUPTK akan dilakukan di LPMP yang sebelumnya menerima usulan dari operator sekolah dan dinas pendidikan terlebih dahulu, kemudian disetujui oleh LPMP untuk selanjutnya diterbitkan NUPTKnya di Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud," ujar Darmawan.

Untuk kasus yang membutuhkan penanganan khusus, petugas akan meminta waktu kepada tamu untuk dipanggil kembali setelah petugas dapat memberikan jawaban. "Jika ada permohonan yang tidak terselesaikan di front office, maka back office akan membantu untuk menangani, sementara petugas berkoordinasi secara internal, tamu akan menunggu dan petugas akan memanggil nomor antrean berikutnya, sementara tamu sebelumnya menunggu hingga dipanggil kembali oleh petugas untuk diberikan jawaban," tutur Darmawan.

Yang tidak kalah penting adalah semangat dalam melayani sehingga bagaimanapun kondisi organisasi di Kemendikbud, pelayanan di ULT tidak boleh berhenti. Jadwal pembagian kerja di ULT diatur agar masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik. Untuk memudahkan pembangunan Mini ULT, BKLM Kemendikbud akan bekerja sama dengan Ditjen Dikdasmen dalam melakukan pelatihan dan membantu implementasi ULT di Kalimantan Selatan.

Jakarta, Kemendikbud --- Meningkatnya jumlah peserta didik dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan formal, melainkan juga di jenjang pendidikan nonformal. Tahun ini, penerapan UNBK pada Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) meningkat menjadi 97 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 50 persen.

Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas), Harris Iskandar, mengatakan tahun 2018 merupakan tahun kedua bagi pendidikan nonformal menerapkan UNBK. Di tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan UNBK pada satuan pendidikan nonformal pelaksana UN, yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Harris menuturkan, dinas pendidikan kabupaten dan kota sudah melakukan pemetaan di wilayahnya masing-masing mengenai lokasi UNBK untuk peserta didik di PKBM. “Jadi mereka (dinas) yang memetakan, PKBM ini UNBKnya di SMA atau SMK yang mana,” ujarnya usai jumpa pers tentang persiapan UN dan USBN 2018 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa, (13/3/2018).

Agar dapat berbagi sumber daya (resource sharing) dengan satuan pendidikan formal, maka jadwal Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan diatur agar dilaksanakan setelah UN di jenjang pendidikan formal selesai dilaksanakan. Jadwal UN untuk Program Paket C akan berlangsung pada rentang waktu 27 April hingga 2 Mei 2018, sedangkan UN untuk Paket B akan berlangsung pada rentang waktu 4 Mei hingga 7 Mei 2018.

Selain itu, untuk meningkatkan pelaksanaan UNBK di jenjang pendidikan nonformal, pemerintah pusat (Kemendikbud) juga memberikan fasilitas unit komputer untuk PKBM dengan akreditasi A dan sudah memiliki gedung sendiri. Harris mengatakan, insentif berupa fasilitas komputer akan diberikan Kemendikbud secara bertahap untuk PKBM-PKBM terakreditasi A.

Terkait peserta didik pendidikan nonformal yang berusia lanjut, Harris yakin mereka bisa mengikuti UNBK dengan baik, tanpa kesulitan menggunakan komputer. “Jika mereka bisa menggunakan handphone (telepon seluler), pasti bisa UNBK. Sesimpel itu. Sepanjang dia bisa menggunakan smartphone (ponsel pintar), pasti bisa!”, katanya optimis.

Keyakinan Harris tersebut bukan tanpa alasan. Tahun lalu, pada penyelenggaraan UNBK pertama kalinya di jenjang pendidikan nonformal, Kemendikbud melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi. Hasilnya, tidak ditemui kesulitan yang berarti dalam penerapan UNBK bagi peserta didik Paket B maupun Paket C. “Kita seringkali underestimate kepada masyarakat. Ternyata apa yang dikhawatirkan tidak terbukti. Justru mereka senang, lebih mudah, lebih merasa bermartabat, karena kesannya keren pakai komputer,” tutur Harris.

Pada tahun ini, terdapat 5.864 satuan pendidikan nonformal (Paket B dan Paket C) yang akan menjalankan UN. Sebanyak 5.662 di antaranya (97 persen) menjadi pelaksana UNBK. Kemudian untuk jumlah peserta didik, terdapat 338.212 peserta UN Pendidikan Kesetaraan. Sebanyak 327.233 orang di antaranya akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer.

Wednesday, 14 March 2018 07:36

Data yang Akurat Awal Kebijakan yang Tepat

Jakarta, Kemendikbud --- Data yang akurat sangat penting sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah. Berawal dari data yang akurat, kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih tepat sasaran dan bebas dari inefisiensi anggaran.

"Data yang baik adalah informasi penting dalam pengambilan keputusan. Tanpa data kita tidak bisa membangun," kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi dalam Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pendataan Tahun 2018 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Didik Suhardi mendorong agar semua unit kerja di lingkungan Kemendikbud dan dinas yang menangani pendidikan dan kebudayaan di daerah meningkatkan kualitas pengelolaan data mereka. "Menjadi tujuan kita bersama untuk mewujudkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu peta, dan satu data," tegas Didik. Ia juga mengajak semua unit kerja agar menyelaraskan data yang mereka punya dengan data pada unit kerja lainnya yang terkait.

Sesjen juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo termasuk pemimpin yang sangat mengedepankan data sebagai pijakan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah harus memperhatikan pengelolaan data yang berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Yanuar Nugroho memuji pengelolaan data pokok pendidikan (dapodik) sebagai salah satu pengelolaan data terbaik yang dilakukan kementerian/lembaga di Indonesia. "Dalam berbagai kesempatan saya selalu memuji Kemendikbud sebagai salah satu kementerian dengan basis data terbaik di Indonesia," ujar Yanuar.

Yanuar menambahkan program Satu Data yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan upaya meningkatkan kualitas data di Indonesia. Program Satu Data merumuskan regulasi yang nantinya akan memastikan koordinasi badan pemerintah atas standar data, metadata, dan juga interoperabilitas antar data.

Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pendataan Tahun 2018 yang diselenggarakan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud diikuti 375 peserta dari dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan selama tiga hari ini mengusung tema "optimalisasi pendayagunaan data yang terintegrasi untuk meningkatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan yang berkualitas".

Makassar, Kemendikbud --- Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah sukses mengumpulkan semua pemangku kepentingan bidang pendidikan pada Rapat Koordinasi dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018. Sebagai pembicara utama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menekankan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan membutuhkan peran semua pemangku kepentingan.

“Pendidikan itu tidak bisa ditangani oleh satu pihak, sekalipun itu dinas pendidikan karena pendidikan itu multidimensi. Tanpa ada keterlibatan banyak pihak maka pendidikan itu tidak akan jalan", disampaikan Mendikbud di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Jumat (08/03/2018).

Oleh karena itu, dengan adanya rapat koordinasi, untuk menangani bidang pendidikan Mendikbud meyakini bahwa semua SKPD memiliki tanggungjawab tertentu terhadap pendidikan. “Dinas pariwisata mempunyai tanggungjawab sampai bagaimana lulusan SMK Pariwisata harus bekerja dimana", ungkap Mendikbud.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo menyampaikan apa yang ia lakukan selama ini merupakan bentuk idealisme kepada pendidikan. Irman juga menambahkan banyak hal-hal mendasar yang dilakukan dan akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan tapi masih terkendala dengan regulasi.

”Regulasi kita banyak yang justru menjadi halangan bagi kami untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan integritas. Jika memungkinkan Pak Menteri, kami tentu akan sangat senang jika beberapa regulasi ditinjau," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Irman juga menunjukkan inovasi baru yang dibuat oleh Dinas Pendidikan yaitu aplikasi kehadiran berbasis online yaitu e-Panrita. “Disini kami bisa cek Pak Menteri berapa guru yang terlambat, untuk hari ini dari 16.800 guru pada hari ini yang terlambat masuk ke sekolah jumlahnya 3.043 orang dan sekarang yang tidak ada disekolah ada 529 orang”, kata Irman.

Rapat yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mempertemukan seluruh pemangku pendidikan terdiri atas kepala sekolah SMA/SMK, kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK), Kepala LPMP, Kepolisian, Kejaksanaan, Badan Keuangan, Organisasi Guru, BAPPEDA dan para pemangku bidang pengawasan lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mendikbud yang sekaligus menutup acara ini memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini
“Saya sangat senang sekali karena banyak sekali inovasi dan kreasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan terutama untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Selatan. Ini bisa dijadikan contoh bagi provinsi lainnya," ujar Mendikbud.

KBRN, Pontianak : Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat menyelenggarakan Rakor dan Sosialisasi Penguatan Pendidikan Karakter di Pontianak dari tanggal, 5 - 7 Maret 2018. 

"Kegiatan yang dilaksanakan berusaha mempertemukan tim konsultansi dan asistensi provinsi dengan pejabat dinas pendidikan se-Kalbar agar dapat mengimplementasikan kebijakan penguatan pendidikan karakter (PPK) di daerah," ungkap Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Dwi Karyani.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan upaya untuk membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan masa depan dengan keterampilan abad ke-21. 

"Pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik). untuk itu sekolah harus mampu merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, komite sekolah, dan masyarakat) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter,” tegas Dwi Karyani.

Sementara itu, Etty Lestari tim asistensi PPK Provinsi Kalbar juga menjelaskan bahwa PPK berbasis kelas lebih pada aksi guru di kelas dalam membentuk karakter, bukan pada penulisan nilai dalam kolom RPP.

"Praktif baik dalam penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah harus diterapkan dan diimplementasikan secara sistematis dengan menerapkan lima nilai utama PPK, seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas dalam ekosistem pendidikan," jelasnya.

Dedy Ari Asfar tim asistensi PPK dari Balai Bahasa Kalbar mengingatkan bahwa keberhasilan PPK selain berbasis kelas dan budaya sekolah, PPK harus berbasis masyarakat.

"PPK berbasis masyarakat harus melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan (pegiat seni budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha dunia industri), menyinergikan program PPK dengan berbagai program yang ada di lingkup akademisi, pegiat pendidikan, LSM, serta mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemda, masyarakat, dan orang tua," tegasnya.

Sedangkan Ernawati Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang peserta rakor mengungkapkan bahwa manfaat penguatan pendidikan karakter bagi generasi sekarang sangat penting untuk mengatasi degradasi moral anak bangsa. 

“Saya sangat senang dengan program ini dan harus diimplementasikan dengan baik di sekolah,” tegas Ernawati  (http://rri.co.id)

Kuala Lumpur, Kemendikbud ---- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (1/3/2018). Kedatangan Mendikbud disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.

PKBM KBRI Kuala Lumpur ini adalah yang pertama kali diresmikan di luar negeri. Mendikbud berharap mata rantai kemiskinan di kalangan TKI dapat terputus melalui pendidikan. “PKBM ini adalah satu-satunya PKBM di luar negeri dengan layanan kesetaraan dan pendidikan life skill. Berikutnya akan kita kembangkan dan menjadi contoh, untuk kemudian direplikasi,” ujar Mendikbud.

Rusdi menyampaikan, masih banyak WNI di Malaysia yang tidak mengenyam pendidikan karena harus mengurus “perut” mereka, sehingga tidak memiliki waktu untuk belajar. “Dua hal yang tidak dimiliki TKI di Malaysia, pendidikan dan paspor, karena itu tahun ini kita berikan paspor dan penjaminan pendidikan untuk mereka,” ungkap Rusdi.

Dubes RI tersebut juga mengapresiasi Kemendikbud yang telah memberikan suntikan dana untuk layanan pendidikan bagi WNI di Malaysia. Ke depan, Mendikbud dan Dubes berencana untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di negeri jiran tersebut.


Kegiatan PKBM dapat diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Namun, bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan ini di semenanjung lain, PKBM KBRI Kuala Lumpur akan memfasilitasi pembukaan tempat kegiatan belajar yang menginduk ke PKBM KBRI Kuala Lumpur.

Turut mendampingi Mendikbud dalam kegiatan ini yaitu Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad, serta Direktur Pembelajaran Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud Poppy Dewi Puspitawati

Medan, Kemendikbud --- Dalam rangka mendorong penguatan karakter positif siswa sebagai upaya melaksanakan Program Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, yaitu Revolusi Mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyelenggarakan kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara ke-3, di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/02/2018).
 
“Dalam rangka melaksanakan salah satu Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu Revolusi Mental, Kemendikbud terus mendorong penguatan karakter siswa melalui program Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara, bekerjasama dengan TNI,” demikian disampaikan Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud, Supriano, dalam pembukaan kegiatan tersebut, di Lapangan Yonkav 6/Serbu, Medan Selayang, Kota Medan
 
 
Kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara ini, kata Supriano, telah diselenggarakan sebanyak tiga kali. Kegiatan pertama dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2017. Pada tahun 2018, dilaksanakan di dua kota, yakni di Ambon, Maluku, dan hari ini di Medan, Sumatera Utara. “Dasar pelaksanaan kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara adalah berdasarkan nota kesepahaman antara Mendikbud dengan Panglima TNI yang ditandatangani pada tahun 2017,” jelas Supriano.
 
Selanjutnya, dihadapan sekitar 1000 peserta, terdiri dari siswa SMP se-Kota Medan, Supriano mengingatkan kepada para siswa dan guru untuk mewaspadai bahaya radikalisme, pornografi yang marak di media sosial, dan narkoba yang mulai masuk pada satuan pendidikan. “Ini adalah salah satu cara melemahkan negara kita. Untuk itu, kami menyampaikan kepada anak-anak ku dan kepala sekolah serta guru tolong perhatikan dan lihat bersama apabila ada indikasi yang mengkhawatirkan dan mencurigakan terkait tiga hal tersebut tolong segera di cegah,” pesannya.
 
Supriano berharap kepada para kepala sekolah dan guru untuk memasukkan muatan pendidikan karakter di semua mata pelajaran, baik pelajaran Matematika, IPA, IPS, PKn, dan lain-lain. “Pendidikan karakter bukanlah kurikulum, tetapi merupakan hidden kurikulum yang masuk pada semua mata pelajaran. Kalau ini dilakukan, Insyaallah dengan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara anak-anak akan memiliki bekal yang kuat, akademis bagus, dan karakter yang bagus, dan inilah anak-anak yang akan mampu bersaing di abad 21,” tuturnya.
 
“Tularkan apa yang didapat dalam kegiatan ini kepada teman-teman lain. Lakukan perubahan diri dari negatif menjadi positif, yang tadinya malas, harus bersemangat, dan yang tadinya kurang peduli dengan teman, menjadi peduli dengan teman dan lingkungan, dan sebagainya,” kembali pesan disampaikan Supriano kepada para peserta.
 
Pada kesempatan ini, Staf Ahli Pangdam I/Bukit Barisan Bidang ILPENGTEK dan Lingkungan Hidup, Kolonel Inf. Chandra Wirawan, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. “Dari Kodam tetap kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Apa yang dilakukan Kemendikbud harus kita dukung sepenuhnya. Karena pembinaan dan pembentukan karakter itu adalah cita-cita dari kita semuanya. Ke depan Negara kita mau diapakan? Ini adalah tergantung dari sekarang diawali dengan pembinaan dan mengoptimalkan karakter,” tutur Kolonel Chandra.
 
Ia mengatakan, akan ada beberapa materi yang diberikan, tidak hanya akademis, tetapi beberapa hal yang mendukung pembinaan karakter. “Banyak orang pintar tetapi tidak didukung dengan karakter, maka itu akan membahayakan. Yang harus kita cegah itu adalah bagaimana kita memproteksi masuknya radikalisme, bahayanya media sosial yang menyampaikan hal yang tidak baik, dan narkoba,” jelasnya. 
 
“Kita tidak bisa pungkiri hal tersebut, kita harus cegah. Ada yang positif ada yang negatif, nah yang negatif ini harus kita proteksi, kita tekan seminimal mungkin, sehingga apa yang di cita-citakan oleh kita semua sebagai orang tua dapat terwujud, kedepan yang memimpin negara ini adalah anak-anak kita,” pungkas Kolonel Chandra. 
 
Pada kegiatan tersebut juga ditampilkan peragaan berbagai permainan untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap negara, pertunjukan ketangkasan prajurit, dan pameran alat utama sistem pertahanan (alutsista), seperti panser dan tank.
 
Sekolah yang mengikuti kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara di Kota Medan terdiri dari 25 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Medan, SMP Negeri 2 Medan, SMP Negeri 3 Medan, SMP Negeri 6 Medan, SMP Negeri 7 Medan, SMP Negeri 24 Medan, SMP Negeri 29 Medan, SMP Negeri 30 Medan, SMP Negeri 30 Medan, SMP Negeri 38 Medan, SMP Negeri 42 Medan, SMP AL Washliyah 8 Medan, SMP Kartika I-2 Medan, SMP Kartika 1 Medan, SMP Methodist 3 Medan, SMP Muhammadiyah 3 Medan, SMP Muhammadiyah 6 Medan, SMP Muhammadiyah 1, SMP Panca Budi Medan, SMP AL Fityan, SMP Brigjend Katamso, SMP Katolik Tri Sakti 1, SMP Letjen MT. Haryono, SMP Santo Thomas 1, SMP Taman Siswa Medan, dan SMP Taman Siswa Tanjung Sari. *