giptk

giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Seperti halnya ekosistem pendidikan yang harus hidup, ekosistem dunia perbukuan juga harus hidup untuk mendorong peningkatan kualitas buku. Hidupnya ekosistem perbukuan itu harus disertai interaksi yang aktif antarpelaku di dunia perbukuan, salah satunya interaksi antara penulis dengan pembaca.

"Kualitas buku akan sangat ditentukan oleh respons pembacanya," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan saat membuka Islamic Book Fair 2016 di Istora Senayan, Jakarta, (27/2/2016).

Ia mengatakan, interaksi antarpelaku di dunia perbukuan itu salah satunya bisa diwujudkan dengan melengkapi data penulis di setiap buku yang diterbitkan. Data penulis tersebut antara lain berupa alamat penulis, surat elektronik (email), nomor telepon, bahkan nama akun media sosial, sehingga para pembaca dapat memberikan respons langsung kepada penulis mengenai kualitas buku yang bersangkutan.

"Jika semua penerbit dan penulis memasukkan infonya (biodata), maka akan jadi modal untuk meningkatkan mutu buku untuk edisi berikutnya," kata Mendikbud.

Seiring dengan tujuan meningkatkan kualitas buku yang digunakan di sekolah-sekolah, Mendikbud mengatakan Kemendikbud akan memberlakukan aturan di mana setiap buku yang akan dimasukkan ke sekolah-sekolah harus menyertakan data penulisnya secara lengkap. Dengan begitu, masyarakat terutama orang tua dan guru dapat memberikan respons berupa masukan atau kritik terhadap konten buku tersebut untuk meningkatkan kualitas buku.

"Semua buku yang masuk ke sekolah harus memasukkan kontak tentang penerbit dan penulisnya secara lengkap," tutur Mendikbud.

Ia menuturkan, Kemendikbud hanya bisa mengatur hal tersebut untuk buku-buku yang digunakan di sekolah, tidak bisa berlaku untuk buku-buku terbitan lain. Karena itu ia mengimbau Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) agar melengkapi data penulisnya sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas buku.

"Ekosistem perbukuan hidup bila ada informasi. Dan informasi yang baik membuat pelakunya dapat berinteraksi dengan baik pula," tutur Mendikbud.

Bojongsari Depok, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serius mengupayakan peningkatan kosa kata Bahasa Indonesia. Peningkatan kosa kata tersebut merupakan langkah awal agar Bahasa Indonesia makin diperhitungkan untuk percakapan internasional. "Dengan demikian harapannya Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pada konferensi pers usai penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK), di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (23/2/2016).

"Jadi tanggung jawab kita adalah memperkaya dan mengenalkan Bahasa Indonesia ini," tambah Anies. Salah satu yang dilakukan untuk memperkaya Bahasa Indonesia, menurut Mendikbud, adalah menyerap dari bahasa daerah. Untuk mengenalkan Bahasa Indonesia kepada orang asing, pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) telah dipersiapkan.

Mendikbud menjelaskan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dengan benar sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. "Saya paling gemes kalau lihat tulisan harga, misalnya 100.000 IDR. Di Indonesia ini yang digunakan Rp atau Rupiah bukan IDR," kata mantan Rektor Universitas Paramadina ini. Dirinya meminta masyarakat mengunggahnya di media sosial jika menemui penggunaan Bahasa Indonesia yang kurang tepat di ruang publik.

Anies juga menampik anggapan bahwa mengajarkan bahasa internasional kepada peserta didik akan mengurangi nasionalisme mereka. "Jadi dua hal yg berbeda ini, Bahasa Indonesia harus dikuasai setiap anak, dan Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa internasional. Tapi kita juga harus mengajarkan bahasa internasional kepada mereka," tambahnya.

Mendikbud berharap ke depan anak-anak Indonesia menguasai minimal tiga bahasa, yaitu bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. "Jadi bila orang Surabaya bisa berbahasa Jawa, dia bisa berbahasa Indonesia, tapi tidak kehilangan kejawaannya," kata Anies. Begitu juga orang Indonesia yang bisa berbahasa internasional, tidak berarti berkurang nasionalismenya.

Bojongsari Depok, Kemendikbud --- Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016 akan dibuka malam ini, Minggu (21/02/2016). Ratusan peserta mulai berdatangan memadati Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendikbud di Sawangan, Depok, untuk melakukan registrasi.

 
Salah satu peserta RNPK 2016, Martinus Mon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan, ada beberapa agenda yang dibawa untuk dibahas di acara ini. Dua agenda yang paling mendesak untuk didiskusikan adalah peningkatan kualitas guru dan ujian nasional berbasis komputer.
 
Martinus mengatakan, untuk penyiapan sumber daya manusia dalam hal ini guru yang berkualitas, Kabupaten Maluku Tenggara berharap mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Dari hasil uji kompetensi guru (UKG), diketahui bahwa Kabupaten Maluku Tenggara termasuk daerah dengan nilai terendah. "Oleh karena itu kebijakan kementerian terkait peningkatan SDM diproritaskan," katanya saat diwawancarai usai melakukan registrasi.
 
Agenda lain, Martinus menyebut ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Kabupaten Maluku Tenggara, katanya, telah mengusulkan tiga sekolah untuk ikut dalam UNBK tahun ini. Namun dari hasil verifikasi yang dilakukan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), ketiga sekolah tersebut belum masuk dalam kategori sekolah standar untuk UNBK.
 
Meskipun belum dapat mengikuti UNBK tahun ini, Martinus mengatakan bahwa pemerintah kabupaten Maluku Tenggara terus melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana. Dari jumlah komputer misalnya, pemerintah daerah terus berusaha memenuhi kebutuhan dengan menambah perangkat yang digunakan untuk UNBK tersebut.
 
"Ada kebijakan kita untuk melakukan itu," katanya.
 

Tak hanya peserta, panitia dari Kemendikbud juga melakukan berbagai persiapan menjelang pembukaan RNPK malam ini. Salah satunya adalah pameran yang bertajuk Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan dan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pukul 17.00 WIB

Jakarta, Kemendikbud --- Agenda tahunan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) akan kembali digelar pada 21-23 Februari 2016. Dengan mengusung tema “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah”, RNPK 2016 akan dilaksanakan dengan nuansa sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ada beberapa tema yang akan diusung berbeda dengan tahun sebelumnya, termasuk gerakan revolusi mental, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kreativitas anak-anak dan pelaku pendidikan, yang akan dibahas dalam sidang pleno,” demikian disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud Suharti, pada talkshow dengan RRI Pro 3, di Kantor Kemendikbud, Selasa (16/02/2016).

Suharti mengatakan, selain sidang pleno juga ada sidang komisi yang akan membahas tujuh tema berbeda. Komisi 1 akan membahas tema PAUD dan Dikmas dalam Mencerdaskan Masyarakat; Komisi 2 membahas Wajib Belajar 12 Tahun; Komisi 3 Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan; Komisi 4 Kurikulum, Penilaian, dan Akreditasi; Komisi 5 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional; Komisi 6 Membangun Budaya dan Budaya Membangun; Komisi 7 Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik, dan Hubungan Pusat dan Daerah.

RNPK 2016 akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Diagendakan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, akan membuka acara tersebut.

Suharti menambahkan, selain tema, narasumber dalam sidang pleno juga berbeda dari tahun sebelumnya. Jika biasanya pembicara berasal dari kalangan pendidikan, maka tahun ini pembicara akan melibatkan kalangan dunia usaha dan masyarakat umum. Para narasumber tersebut adalah Handry Satriago (CEO General Electric), Ade Irawan (ICW), Abdul Malik Gismar (Senior Advisor for Knowledge and Resource Center), dan Rene Suhardono (Indonesia Mengajar).

Keterlibatan para pembicara tersebut, kata Suharti, tidak lain agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari kalangan yang memerlukan lulusan dunia pendidikan. Tidak hanya narasumber, peserta RNPK juga melibatkan berbagai kalangan, termasuk yayasan pendidikan keagamaan. “Apa yang diharapkan oleh mereka kita tangkap juga,” katanya.

Suharti mengatakan, pelibatan publik dari dulu sampai sekarang luar biasa. Penyelenggara pendidikan dari masyarakat berperan sangat besar. Untuk itu, keterlibatan masyarakat ini akan dipayungi. “Karena bisa jadi mereka punya solusi-solusi atas masalah pendidikan. Best practice terkadang sudah ada di masyarakat,” katanya.

Jakarta, Kemendikbud --- Pelibatan publik menjadi salah satu kerangka strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam membangun bidang pendidikan dan kebudayaan. Karena itulah Kemendikbud aktif melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam program pendidikan, salah satunya mengajak pengelola pendidikan berbasis Islam untuk bersama-sama pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan.

Sekolah-sekolah berbasis Islam sebenarnya berada di bawah wewenang Kementerian Agama. Namun untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, Kemendikbud juga mengajak para pengelola sekolah berbasis Islam bersama-sama menghadirkan sekolah bermutu baik untuk generasi bangsa.

Sekretaris Jendera; Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan, sekolah berbasis Islam sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Secara kuantitas, ia mengatakan, pertumbuhannya luar biasa. “Namun ada hal yang perlu disepakati bersama, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan berbasis Islam sehingga kualitas belajar-mengajar dan lulusannya semakin meningkat,” ujar Didik saat memberikan laporan dalam acara Silaturahim dengan Pengelola Pendidikan Berbasis Islam di Gedung Ki Hadjar Dewantara Kemendikbud, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Sementara dalam sambutannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, Kemendikbud tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, karena keduanya sama-sama bertujuan mendidik anak-anak Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. “Visinya adalah kita ingin agar perguruan-perguruan yang berbasis Islam menjadi perguruan yang menyiapkan anak-anak kita bukan untuk masa depan, tetapi untuk menang di masa depan,” katanya.

Dalam sekolah berbasis Islam, ujar Mendikbud, setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus utama dalam mendidik anak-anak, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ia mengatakan, dalam akhlak, berarti ada pembiasaan, karakter, dan disiplin. Hal inilah yang berhubungan dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN) yang menjadi salah satu program Kemendikbud dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN).

“Kita ingin menyiapkan anak-anak kita untuk menang. Akidah, syariah, dan akhlak, serta 4C yang harus menjadi kemampuan anak-anak dalam pembelajaran abad 21, yaitu Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration,” tutur Mendikbud. Ia juga mengajak pengelola pendidikan berbasis Islam untuk membuat sekolah yang menyenangkan  dengan kehadiran guru yang berkompeten dan berkualitas. “Kemendikbud mengajak melakukan ini bersama-sama,” ujarnya.

Senin, 28 Desember 2015 00:00

Syarat dan Ketentuan NUPTK

 

Untuk memperoleh NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan baik sekolah formal maupun non-formal, maka pastikan data GTK yang di-input oleh operator sekolah harus lengkap, benar dan valid agar proses penerbitan NUPTK bagi GTK yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Berikut Syarat dan Ketentuan Penerbitan dan Penonaktifan NUPTK :Syarat

Jakarta, Kemendikbud --- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi cara pembelajaran abad 21. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan, saat ini sumber kekuatan utama adalah pengetahuan atau informasi dan teknologi menjadi salah satu cara untuk menjangkau semua pihak dalam memberikan informasi, termasuk dalam dunia pendidikan dan proses pembelajaran siswa.
 
“Anak-anak kita sekarang sudah menjadi generasi abad 21, namun guru-gurunya masih abad 20. Tantangan kita adalah bagaimana bisa mengajak hijrah bersama-sama dari pola industrial menjadi pola pembelajaran dijital, di mana anak-anak kita sudah berada di sana,” ujar Mendikbud saat membuka seminar bertajuk “Education Transformation and 21st Century Learning” di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, (20/1/2016).
 
Ia juga mengatakan, dalam era dijital saat ini, setidaknya ada empat kompetensi yang harus dimiliki siswa. Empat kompetensi itu disebut 4C, yaitu Critical Thinking an Problem Solving(berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), Creativity (kreativitas), Communication Skills(kemampuan berkomunikasi), dan Ability to Work Collaboratively (kemampuan untuk bekerja sama). Mendikbud menambahkan, selain 4C itu, siswa juga harus memiliki kompetensi budaya.
 
“Siswa harus mempunyai kompetensi budaya agar siswa tidak terserabut dari akar budaya yang dimiliki bangsanya. Justru siswa harus bisa membuat budaya mengalami perkembangan,” tutur Mendikbud.
 
Ia berharap, dalam Seminar “Education Transformation and 21st Century Learning” ini, para peserta seminar tidak hanya berbagi pengalaman atau berbagi masalah, tetapi juga mempotretkan masalah dan bersama-sama menemukan solusinya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Mendikbud juga meminta para peserta seminar untuk berbagi hasil diskusi, menuliskannya, dan menyebarkannya kepada masyarakat luas yang tidak bisa mengikuti seminar ini.
 
Seminar “Education Transformation and 21st Century Learning” diselenggarakan Kemendikbud dengan bekerja sama dengan Intel Corporation dan Analytical on Capacity Development Partnership (ACDP) selama dua hari, yaitu 20-21 Januari 2016 di Graha Utama Kemendikbud. Sekitar 400 orang menjadi peserta seminar, mencakup para pengambil kebijakan dan para peneliti/perekayasa di lingkungan Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Jabodetabek, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, guru, kepala sekolah, pengawas, serta pegiat/pengamat/praktisi pendidikan.
 
Beberapa pembicara internasional  dalam Seminar “Education Transformation and 21st Century Learning” antara lain Steven McKee (President of Labtech International Limited), Robert Fogel (Principal Education Architect Intel Corporation), dan Suhair Khan (Google Education Team). Sedangkan pembicara nasional antara lain Ari Santoso (Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud), Rene Suhardono (penulis dan pegiat teknologi pendidikan), dan Najeela Shihab.

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan tiga jenis ujian nasional (UN) pada tahun 2016 ini. Tiga jenis ujian nasional tersebut adalah UN Perbaikan (UNP) 2015, UN Utama 2016, dan UN Perbaikan 2016.

UN Perbaikan (UNP) 2015 merupakan ujian nasional perbaikan bagi peserta UN tahun 2015 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UNP 2015 ini akan dimulai pada 22 Februari 2016 dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis komputer di SMA/SMK di domisili peserta.

UN Utama 2016 merupakan ujian nasional bagi peserta didik yang duduk di kelas IX dan XII pada tahun pelajaran 2015/2016. UN Utama 2016 akan dilaksanakan mulai 4 April 2016. Pelaksanaannya dilakukan dengan dua metode, yaitu berbasis kertas dan berbasis komputer, dengan berlokasi di sekolah siswa masing-masing.

Terakhir, UN Perbaikan 2016 merupakan ujian nasional perbaikan bagi peserta UN Utama tahun 2016 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UN Perbaikan 2016 akan diselenggarakan pada September 2016, namun jadwalnya masih bersifat sementara atau tentatif.  

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 57 dan 58 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 jo PP 32/2013, tujuan ujian nasional adalah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) pada mata pelajaran tertentu secara nasional.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005, pada Pasal 68 disebutkan, hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melantik sekitar 500 pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kemendikbud. Sebagian besar pejabat tersebut merupakan pejabat unit pelaksana teknis (UPT) di daerah-daerah. Dalam sambutannya Mendikbud meminta para pejabat dapat membuat terobosan di unit kerjanya masing-masing dan menjaga keharmonisan dalam organisasi.

“Saya ingin Bapak-Ibu sekalian membuat terobosan-terobosan. Jangan sekadar meneruskan yang biasa-biasa. Kita ingin melihat langkah-langkah baru yang Bapak-Ibu bisa lakukan,” ujar Mendikbud saat pelantikan pejabat di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Hampir seluruh pejabat yang dilantik adalah pejabat yang akan ditempatkan di UPT-UPT daerah. UPT tersebut antara lain Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), Balai Bahasa, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

Setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus pesan Mendikbud kepada para pejabat yang dilantik. Pertama, pejabat harus memiliki kompetensi dan kemauan untuk terus belajar. Kedua, harus bisa menjaga integritas. Ketiga, dapat menjaga kedekatan dengan yang dipimpin maupun rekan sesama pejabat, dan keempat, mengurangi kepentingan diri sendiri atau self interest.

“Saya ingin semua UPT kita memiliki standar yang tinggi, yaitu standar moral dan standar kinerja. Dengan kedua standar itu, insyaAllah semua akan bisa berjalan dengan baik,” tutur Mendikbud.

Ia juga berpesan agar para pejabat dapat menjaga keharmonisan dalam organisasi, serta dapat melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan organisasi. Pelibatan publik dalam rangka meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kebudayaan harus dikedepankan.
“Saya berharap akan mendengar prestasi-prestasi besar dari Bapak-Ibu sekalian di tempat Bapak-Ibu mengabdi,” kata Mendikbud.

Jakarta, Kemendikbud --- Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode identitas pendidik yang masih aktif dan terdiri dari 16 angka. NUPTK menjadi syarat mutlak bagi guru dan tenaga kependidikan, baik yang berada di satuan pendidikan formal maupun non formal, untuk mendapatkan semua layanan, program, dan kegiatan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat signifikansi NUPTK itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan surat tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK/PTK) pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Dalam surat bernomor 14652/B.B2/PR/2015 dan tertanggal 28 Desember 2015 itu, selain menjelaskan tentang persyaratan dan ketentuan penerbitan NUPTK, juga menjelaskan tentang penonaktifan NUPTK.

Secara terperinci, dokumen tersebut bisa diunduh di sini