giptk

giptk

Jakarta, Kemendikbud  ---  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap sinergi antar unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di daerah terus ditingkatkan. "Jangan ada sekat-sekat dalam bekerja, apalagi di lapangan personel Kemendikbud kan tidak banyak, jadi harus bersinergi," pesan Mendikbud ketika meresmikan sejumlah fasilitas baru di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Kemendikbud memiliki sejumlah UPT di daerah, antara lain LPMP, pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PPPPTK), balai pelestarian cagar budaya (BPCB), balai pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Balai PAUD Dikmas), dan balai bahasa. Mendikbud mengatakan dengan sinergi dan kerja sama yang baik antar UPT, tugas-tugas Kemendikbud di daerah seperti penjaminan mutu pendidikan, pemetaan mutu, gerakan literasi nasional bisa dikerjakan dengan efektif dan efisien.

Mendikbud  menambahkan bahwa pembagian struktur organisasi dan anggaran tidak menjadi sekat yang memisahkan. Banyak pekerjaan besar yang harus dikerjakan dengan melibatkan beberapa unit kerja agar pekerjaan tersebut selesai dengan baik. "Misalnya pemetaan mutu sekolah, ini bukan hanya tanggung jawab LPMP. LPMP perlu menggandeng UPT lainnya. Begitu juga dengan gerakan literasi nasional, bukan semata-mata tugas balai bahasa," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir juga mengimbau satuan kerja yang diberi amanat mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP), agar bekerja lebih keras agar target PNBP bisa terpenuhi. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki LPMP ataupun PPPPTK harus dioptimalkan penggunaannya untuk kegiatan pendidikan dan juga kegiatan yang menghasilkan penerimaan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud meresmikan sejumlah fasilitas di LPMP DKI Jakarta, seperti aula pertemuan dan gelanggang olahraga. Fasilitas-fasilitas tersebut baru selesai dibangun ataupun direnovasi akhir tahun 2018. Mendikbud didampingi Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) menyiapkan kebijakan khusus untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi siswa terdampak bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah pada pertengahan 2018 lalu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, konten yang diujikan pada UN akan disesuaikan dengan materi pembelajaran terakhir yang diterima siswa terdampak sebelum proses pembelajaran terganggu akibat bencana.     

“Anak-anak yang terdampak akan dilayani sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Kalau anak-anak itu, katakanlah di semester terakhir terganggu (proses pembelajarannya), maka konten yang diujikan nanti akan sampai di semester terakhir, di mana dia belajar,” tutur Totok dalam Taklimat Media Kilas Balik Kinerja Kemendikbud Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2019 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Kebijakan itu juga berlaku bagi siswa terdampak yang berpindah sekolah ke daerah lain. Totok menjelaskan, saat ini tengah dilakukan pendataan oleh sekolah penampung melalui sistem pendataan bernama Bio UN. “Sekolah ini mengidentifikasi siswa tersebut, berasal dari mana, belajarnya sampai di semester berapa. Nanti secara spesifik soalnya akan disesuaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Totok mengungkapkan, pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana tetap bisa diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Kemendikbud menyiapkan metode yang disebut remote printing. “Jika tidak tersedia komputer, UNBK dilaksanakan dengan alat kertas. Istilahnya melalui remote printing. Itu sudah by name. Jadi masing-masing anak memiliki naskah soal yang berbeda satu sama lain,” kata Totok.

Namun, Totok menambahkan, pihaknya tetap akan melihat jumlah siswa yang menggunakan metode tersebut. Jika jumlahnya sangat banyak, penggunaan UNKP menjadi pertimbangan. “Kita akan lihat, jumlahnya manageable atau tidak,” pungkasnya.

Kebijakan pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana telah dimuat dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 2019. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak pelaksanaan UN berkoordinasi dengan Balitbang, direktorat dan pemerintah daerah terkait akan mengatur secara khusus pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana berkaitan dengan jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN.

Di penghujung tahun 2018 ini LPMP Kalimantan Barat kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 bagi guru PJOK jenjang Sekolah Dasar. Bimbingan teknis diselenggarakan dalam rangka mengakomodir permintaan dari Kabupaten/Kota terkait dengan implementasi kurikulum 2013 khususnya bagi guru PJOK jenjang Sekolah Dasar (SD).  Hal ini dikarenakan bahwasannya guru PJOK belum pernah berkesempatan untuk diberikannya bimbingan Teknis terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 tersebut dan mereka sangat menanti-nantikan bimbingan teknis ini sehingga kesulitan dan kendala yang mereka hadapi terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 di daerah masing-masing dapat minimalisir.

Dalam kegiatan tersebut terungkap bahwasannya implementasi kurikulum 2013 ternyata tidaklah sesulit yang mereka bayangkan, hal ini diungkapkan oleh para narasumber dimasing-masing kelas, “sebelumnya mereka sama sekali belum familiar dengan konsep pembelajaran di kurikulum 2013, akan tetapi setelah mereka di bimbing dan dipandu secara seksama dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, baru lah mereka menyadari bahwasannya implementasi Kurikulum 2013 itu tidaklah sulit.”

Selama 4 (empat) hari dari tanggal 4 s/d 7 Desember 2018  sejumlah 84 (delapan puluh empat) peserta menerima materi yang disampaikan oleh narasumber dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi, bagaimana tidak  semangat mensana in conpore sano masih melekat di jiwa masing-masing peserta karena mereka beranggapan bahwa segala tujuan itu hanya bisa dicapai dengan tubuh dan pikiran yang sehat.

Kepala LPMP Kalimantan Barat  Drs. Aristo Rahadi berkesempatan menyampaikan arahannya di acara pembukaan “Guru olah raga jangan hanya memfokuskan kegiatan belajar mengajar dilapangan saja akan tetapi juga harus menanamkan  pendidikan karakter kepada anak didik, kegiatan ini tentunya dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi guru khususnya guru PJOK,” ujarnya. 

Kasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Barat, Bapak Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si menambahkan bahwasannya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) guru PJOK disiapkan untuk mengikuti kegiatan ini, masih tersisa 80 (delapan puluh) orang peserta lagi yang akan mengikuti kegiatan Bimtek Tahap II  yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 20 Desember 2018 mendatang. Salam Olah Raga………………

PONTIANAK - LPMP Kalbar menggelar diseminasi hasil program sekolah model Provinsi Kalimantan Barat tahun  2018. Mengambil lokasi di LPMP Kalimantan Barat, kegiatan ini dibagi dua tahap. "Diseminasi hasil program sekolah model merupakan bagian dari rangkaian proses penjaminan mutu pendidikan. Diseminasi ini penting untuk menyebarluaskan informasi tentang aktivitas yang telah sekolah lakukan dalam rangka memenuhi standar  nasional pendidikan. Diseminasi ini juga merupakan sarana pertukaran informasi antar sekolah binaan LPMP yang disebut dengan sekolah model," ujar kepala LPMP Kalimantan Barat drs. Aristo Rahadi, M.Pd, di sela agenda tersebut. Tahap pertama dilaksanakan pada 9 - 11 Desember 2018, dan diikuti oleh sekolah model binaan LPMP yang berasal dari 8 Kabupaten/kota di Kalbar. Yaitu Kapuas Hulu, sambas, Sintang, Melawi, ketapang, Kubu Raya , Bengkayang dan Pontianak. Kegiatan tahap pertama ini diikuti oleh 174 sekolah model yang berasal dari 8 Kabupaten kota tersebut. Sekolah Model ini merupakan sekolah yang disupervisi dan difasilitasi oleh LPMP Kalimantan Barat dalam hal pemenuhan standar nasional pendidikan. Diseminasi  tahap pertama ini diramaikan dengan pameran hasil karya sekolah model, penampilan tarian dari siswa berprestasi, pertukaran cinderamata, sampai presentasi best practice dari setiap sekolah model. Presentasi best practice mereka akan di nilai oleh fasilitator daerah yang selama ini membimbing mereka selama program sekolah model ini di luncurkan tahun 2016 silam.Kegiatan Diseminasi sekolah model tahap pertama 2018 ini juga di hadiri oleh Perwakilan pejabat Dinas pendidikan. Kehadiran perwakilan dari pejabat dinas tersebut menunjukkan komitmen mereka yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap semua program peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kalbar. Kegiatan diseminasi hasil program sekolah model juga dikunjungi oleh Majelis Guru Besar Daerah Kuching (MGBDK), Majelis Guru Besar Daerah Kuching ini merupakan perwakilan – perwakilan kepala sekolah Malaysia di daerah  Kuching. Dalam lawatannya MGBD ke Pontianak mengunjungi LPMP Kalbar dan beberapa sekolah yang ada di Kalbar. Majelis Guru Besar Daerah Kuching sangat mengapresiasi Program Sekolah Model ini dan mereka sangat tertarik untuk menerapkan hal yang sama di daerah Kuching. (pontianak.tribunnews.com)

 

Jakarta, Kemendikbud --- Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah guru.

“Sebenarnya kalau masalah guru ini tertangani dengan baik, maka 70% urusan pendidikan di Indonesia ini selesai. Yang kita butuhkan saat ini adalah guru yang kreatif, cerdas, inovatif, bekerja berdasarkan panggilan jiwa sehingga pikiran dan hatinya akan tergerak,” demikian disampaikan Mendikbud dalam sambutannya saat membuka Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Ditambahkan Mendikbud, saat ini beban kerja guru bukan lagi 24 jam tatap muka melainkan 8 jam selama 5 hari kerja seperti ASN pada umumnya. Hal ini sudah diterapkan mulai tahun ini, secara bertahap sekolah menerapkan jam belajar mengajar selama 8 jam selama 5 hari kerja.

“Untuk siswa, sekolah bisa menerapkan program reguler seperti pada umumnya atau boarding school. Untuk sekolah negeri tetap sekolah reguler dan kalau memang ada kebijakan untuk pelajaran tambahan, silahkan melaksanakan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah sendiri maupun bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan di luar sekolah. Namun, guru tetap masuk 8 jam dan tidak perlu menambah jam mengajar. Dengan begitu, saya berharap agar tidak ada lagi guru yang sudah mempunyai sertifikat tetapi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi 24 jam tatap muka”, jelas Mendikbud.

“Bapak dan Ibu jangan mengira bahwa Kemendikbud senang bila guru tidak mendapatkan tunjangan profesi karena ini justru akan membuat masalah yaitu menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA). Kalau banyak dana SILPA-nya maka daerah tersebut dianggap tidak berhasil menggunakan anggaran”, kata Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan  bahwa APBN tahun 2019 mencapai Rp2.461,1 triliun. Sebanyak 20%  dari anggaran tersebut atau sebesar Rp492,5 triliun diperuntukkan  bagi sektor pendidikan. Dari anggaran sektor pendidikan tersebut, sebesar Rp308,38 triliun  atau 62,62% ditransfer ke daerah. Sisanya, didistribusikan kepada 20 kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag) yaitu sebesar Rp51,9 triliun (10,53%). Di posisi kedua yaitu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yaitu sebesar Rp40,2 triliun (8,14%). Sedangkan Kemendikbud menempati posisi ketiga dengan jumlah anggaran Rp35,99 triliun (7,31%).

“Ini artinya bahwa tanggung jawab pendidikan semakin dilimpahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga semakin diperbesar. Tahun 2019, Kemendikbud sudah tidak lagi mengelola dana bantuan fisik karena langsung ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) dan kami akan lebih fokus kepada pembinaan mutu, pengawasan, regulasi, dan afirmasi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Maju atau tidaknya pendidikan ditentukan oleh kinerja masing-masing kabupaten dan kota,” tambah Mendikbud.

Mendikbud menjelaskan, ada 2 jenis dana pendidikan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kecuali untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat yang mendapatkan dana tambahan karena merupakan daerah otonomi khusus. DAK terbagi menjadi 2 yakni DAK fisik dan DAK non fisik. “Dengan DAK fisik inilah, pemerintah daerah seharusnya juga membangun sekolah baru, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah. Sedangkan DAK non fisik terutama ditujukan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana inilah yang harus dikelola dengan baik”, ujar Mendikbud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan ini bertujuan  untuk menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru yang meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.

“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi/kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran, yang akan diusulkan oleh bupati/walikota/gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.

Penerapan Sistem Zonasi

Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga menyampaikan agar sistem zonasi benar-benar dapat dilaksanakan untuk kemajuan dunia pendidikan. “Sistem zonasi akan terus kita perkuat. Tahun depan ada 2.578 zona di seluruh Indonesia yang telah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan. Jadi nanti semua penanganan pendidikan akan berbasis zona. Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem zonasi di Asia Tenggara. Singapura telah menerapkan zonasi sejak 12 tahun yang lalu. Australia, Amerika Serikat, dan Jepang juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan,” jelas Mendikbud.

Terkait dengan itu, Mendikbud mengharapkan  agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ke depannya menyediakan jurusan mayor dan minor untuk setiap calon guru. “Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Menristekdikti agar LPTK kembali memiliki double track untuk setiap guru dimana guru mengajar minimum 2 mata pelajaran yang serumpun, contohnya Sosiologi dengan Antropologi. Selama ini yang membuat kita boros adalah keadaan dimana satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran dan kalau mau mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan dikatakan tidak linier dan tidak diakui. Untuk para guru yang sudah ada maka akan kita sekolahkan kembali sesuai dengan kebutuhan di masing-masing zona. Oleh karena itu, pemetaan guru sangat penting”, pungkas Mendikbud.

Kegiatan Pengolahan Data dan Analisis Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 20-22 November 2018, bertempat di Hotel Gajahmada. dengan Narasumber Dr. Amrazi Zakso, M.Pd dari Universitas Tanjung Pura . Kegiatan Analisis Data Mutu Provinsi  Kalimantan Barat Tahun 2018 ini diselenggarakan dalam rangka mensinergikan pemahaman dan persepsi tentang penjaminan mutu sehingga komitmen masing-masing pihak dalam penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat direalisasikan.hasil analisis tersebut dapat disusun sebuah draf capaian pemenuhan standar pendidikan dan selanjutnya akan diadakan seminar diseminasi, sehingga pada akhirnya bisa dibuat rekomendasi untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan kabupaten, kota maupun provinsi.

dilaksanakannya kegiatan Pengolahan Data dan Analisis Mutu Pendidikan juga diharapkan dapat mencapai suatu kesepahaman dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan khususnya di Kalimantan Barat. Keberhasilan pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan ini memerlukan komitmen pemerintah daerah dan sekolah dalam melaksanakan pengumpulan data mutu pendidikan. 

Jakarta, Kemendikbud – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta, Kamis (15/11/18). Rakor yang dihadiri unsur dinas pendidikan dan kepegawaian daerah ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang jumlah dan pemetaan guru saat ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap melalui rakor ini akan menghasilkan data yang bisa digunakan sebagai dasar penataan guru. Menurutnya, dengan data yang jelas, maka pengambilan keputusan untuk penempatan guru akan lebih baik.
 
“Saya minta detil guru yang ada di setiap daerah. Dengan data riil tersebut, akan dipahami betul bagaimana sebenarnya kebutuhan guru di masing-masing daerah,” tutur Muhadjir dalam sambutannya saat membuka Rakor.
 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dalam laporannya menyampaikan bahwa dari rakor ini, kita akan dapatkan gambaran bagaimana pemetaan guru di Indonesia. Hasil tersebut juga bisa digunakan untuk memetakan keperluan formasi di 2019.
 
“Dengan rakor ini kita akan memperoleh kesepakatan jumlah formasi atau kebutuhan guru per sekolah, per jenjang, per mata pelajaran yang akan diusulkan oleh bupati, walikota, atau gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk keperluan formasi tahun 2019 yang akan datang,” jelasnya.
 
Ia pun berharap dapat menyamakan persepsi tentang perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru. Tak sampai di situ, dari sini juga bisa dikumpulkan data meliputi, analisis jabatan guru, analisis beban guru, penghitungan kebutuhan guru, serta distribusi guru berbasis zona.
 

Rakor Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan diikuti oleh 396 peserta yang berasal dari Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Pontianak - Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen Sistem Penjamian Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 

Satuan pendidikan melakukan pengolahan dan analisa data bukti yang telah terkumpul.  Data bukti yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan saat ini terhadap SNP.  Hasil analisis dari penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu menggambarkan peta capaian mutu satuan pendidikan terhadap standar, masalah-masalah yang dihadapi serta rekomendasi perbaikannya. Saat ini bertempat di LPMP Kalimantan Barat Kegiatan Penyusunan Bahan Pemetaan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 menghadirkan narasumber yakni : Kepala LPMP Kalimantan Barat, Dr. Amrozi Zakso, M.Pd. Pakar statistik dari FKIP Universitas Tanjungpura dan Staf LPMP Kalimantan Barat. Salah satu Hasil yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersusunnya Sistematika Buku Peta Mutu. Kegiatan akan berlangsung hingga tanggal 18 November 2018.

Pontianak - Bertempat di Hotel Mercure Pontianak Kegiatan Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Melalui Kemitraan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakandan dibuka secara resmi oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat tanggal 15  November 2018. Adapun  Narasumber kegiatan ini adalah Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd  dari LPPKS Indonesia, Drs. Aristo Rahadi, M.Pd Kepala LPMP Kalimantan Barat, Dr. Herlina, SE,M.Pd Widyaiswara lpmp Kalbar,   Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si  Kasi Fpmp LPMP Kalbar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Menyamakan Persepsi berkenaan tentang Kebijakan serta Pola Penyiapan dan Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menjalin kerjasama dan kesepahaman antar pihak yaitu : Pemerintah Pusat (LPMP) dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengembangan SDM Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan Program Penyiapan dan Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten/Kota. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengembangan SDM Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan Program Penyiapan dan Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten/Kota, dan staf LPMP Kalimantan Barat.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meluncurkan 10 Buku Karya Lengkap Bung Hatta, Bapak Proklamator Indonesia. Mohammad Hatta, lebih dikenal dengan Bung Hatta, telah menulis sejak usia 16 tahun hingga usia 77 tahun. Semasa hidupnya, Bung Hatta telah menghasilkan lebih dari 800 karya tulis dalam bahasa Indonesia, Belanda, maupun Inggris. Kumpulan hasil karya ini kemudian dibukukan ke dalam 10 buku.

"Merupakan suatu kehormatan bagi kami, pagi ini hadir tokoh-tokoh yang banyak mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, hadir di kantor Kemendikbud dalam rangka peluncuran buku pemikiran lengkap dari Bung Hatta. Ini adalah langkah besar yang telah dilakukan dalam mengumpulkan karya tulis Bung Hatta", demikian disampaikan Mendikbud, Muhadjir Effendy, dalam sambutannya saat peluncuran buku karya Bung Hatta tersebut, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).

Mendikbud mengungkapkan pengalamannya saat bersentuhan dengan hasil pemikiran Bung Hatta. Mendikbud menyampaikan banyak orang menganggap Bung Hatta sebagai pakar ekonomi dan negarawan, termasuk Bapak Koperasi. Namun sebenarnya, menurut Mendikbud, Bapak Proklamator tersebut adalah seorang yang memiliki perspektif ilmu pengetahuan yang sangat lengkap.

"Saya punya pengalaman intelektual sendiri dengan Beliau. Dalam disertasi saya, kebetulan saya menulis tentang militer, ternyata peletak dasar profesionalisme militer Indonesia itu adalah Mohammad Hatta, dengan kebijakan rasionalisasi militer pada tahun 1949", ungkap Mendikbud. Menurut Mendikbud, itulah sebetulnya yang mendasari perkembangan TNI yang pada akhirnya harus membuat pilihan menjadi TNI profesional. "Ini yang mungkin tidak banyak diketahui. Kita bisa membayangkan jika seandainya waktu itu Mohammad Hatta tidak mengambil langkah yang sangat berani yaitu melakukan rasionalisasi militer, mungkin Indonesia setelah pasca kemerdekaan itu terjadi perang saudara karena masing-masing laskar memiliki senjata yang tidak kalah bagusnya dari tentara republik", jelas Mendikbud.

“Dengan terbitnya buku ini, akan menjadi sebuah karya besar yang bisa kita jadikan suri teladan untuk anak cucu kita tentang pemikiran-pemikiran Beliau yang akan tetap otentik dan abadi," tambah Mendikbud.

Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan) Kemendikbud, Hilmar Farid, menerangkan bahwa penerbitan "10 Buku Karya Lengkap Bung Hatta" merupakan hasil kerja sama Kemendikbud dengan Perhimpunan Indonesia untuk Pengembangan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS) dan penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES).

“Kami menyetujui melakukan kerja sama untuk menerbitkan buku ini, karena pemikiran Bung Hatta masih sangat relevan dengan situasi sekarang ini. Dengan membaca karya Bung Hatta kita diingatkan kembali bahwa niat utamanya yaitu mengembangkan ekonomi dan untuk kebahagiaan orang banyak. Oleh karena itu, saya menyambut dengan baik dan mendukung sekali gagasan ini," kata Dirjen Hilmar.

Sementara itu, perwakilan dari keluarga, sekaligus puteri sulung Bung Hatta, Meutia Hatta, menyampaikan harapannya agar nilai-nilai dan pokok-pokok pikiran Bung Hatta yakni membangun perekonomian nasional untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi modal dasar bagi anak bangsa khususnya pemuda zaman milenial yang sering menyebut dirinya sebagai hidup di zaman now.

"Saya berharap bahwa penyebutan dan penekanan mengenai zaman now tidak menjuruskan kaum muda kita untuk mengabaikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Zaman now tidak boleh kosong. Tugas pemuda zaman now tidak saja melanjutkan perjuangan para pahlawan dan para perintis kemerdekaan, tetapi lebih dari itu, mereka perlu meningkatkan daya juang, kapabilitas, ilmu pengetahuan teknologi, dan ilmu pengetahuan humaniora di dalam zaman milenial yang serba digital dan penuh distrupsi ini. Humanisme harus tetap terjaga dan pembangunan tetap dalam garis membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Sepuluh Buku Karya Lengkap Bung Hatta terdiri dari 10 judul, yaitu, Buku 1: Kebangsaan dan Kerakyatan; Buku 2: Kemerdekaan dan Demokrasi; Buku 3: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial; Buku 4: Keadilan Sosial dan Kemakmuran; Buku 5: Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat; Buku 6: Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat; Buku 7: Filsafat, Ilmu, dan Pengetahuan: Buku 8: Agama, Pendidikan, dan Pemuda; Buku 9: Renungan dan Kenangan; Buku 10: Surat-surat. (*)