giptk

giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, inovasi layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) harus ditingkatkan. ULT di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) juga harus dapat merespons isu yang berkembang di masyarakat.  

“Keberadaan ULT diperlukan untuk mengontrol isu dan meminimalisir dampak negatif dari isu tersebut," ujar Sesjen Kemendikbud Didik Suhardi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kajian Layanan Terpadu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di LPMP, di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Didik menambahkan, ULT seharusnya tidak hanya sekadar menampung permasalahan yang disampaikan masyarakat, namun juga mampu berperan menangkal isu negatif yang bisa berpengaruh terhadap Kemendikbud.

Seiring dengan penilaian pelaksanaan layanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menilai layanan di tingkat UPT, maka UPT wajib meningkatkan inovasinya. Tidak hanya sekadar peningkatan sarana dan prasarana, namun juga pola pikir, semangat dan kinerja petugas layanannya.

"Inovasi layanan merupakan indikator positif dalam peningkatan kinerja. Hasil evaluasi yang baik terhadap peningkatan kinerja, muaranya adalah kenaikan tunjangan kinerja. Artinya, kenaikan tunjangan kinerja berkorelasi positif dengan kualitas kinerja," kata Didik.

Ia mencontohkan layanan di Kepolisian RI (Polri) yang dirasakan telah meningkat secara signifikan. Berangkat dari hal tersebut, Didik pun memotivasi peserta yang hadir dalam rakor untuk bergerak memberikan layanan yang semakin baik dengan menggagas sebuah kompetisi “Lomba ULT Terbaik”.  Menurut Didik, hadiah untuk lomba tersebut sbeaiknya berupa barang yang dapat digunakan unit kerja tersebut untuk mendukung operasional ULT, seperti kamera.

“Salam ULT, melayani dengan sepenuh hati,” ujar Didik kepada para perwakilan LPMP dari seluruh Indonesia. Rapat Koordinasi Kajian Layanan Terpadu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di LPMP diikuti lebih dari 40 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Setiap LPMP mengirimkan perwakilan minimal satu orang untuk mengikuti rakor tersebut. Rakor berlangsung selama satu hari penuh pada Kamis, 27 September 2018.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy optimistis dengan sistem zonasi, target wajib belajar 12 tahun akan lebih mudah dicapai. Mendatang, sekolah bersama aparat daerah dapat lebih aktif mendorong anak-anak usia sekolah untuk belajar di sekolah atau pendidikan kesetaraan.

"Kita balik, kalau dulu sekolah menunggu siswa datang mendaftarkan diri. Mulai tahun depan, sekolah aktif mendatangi keluarga-keluarga yang memiliki anak usia sekolah untuk masuk sekolah, bersama aparat daerah. Yang tidak mau di sekolah, harus dicarikan alternatif yaitu di pendidikan kesetaraan. Sehingga tidak boleh lagi anak usia wajib belajar 12 tahun yang tidak belajar," diungkapkan Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan Tahun 2018 Region III, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (22/9).

Dengan sistem zonasi, penerimaan siswa baru diyakini dapat berjalan lebih baik dan mencerminkan keberadilan. Melalui zona-zona yang ada, peta guru dan sarana prasarana pendidikan menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan dalam penanganan permasalahan. Menurut Mendikbud, jika sebelumnya, populasi sumber daya unggulan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap berkualitas atau favorit, maka ke depan semua sekolah akan didorong memiliki kualitas yang baik.

Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. Selain itu, sistem zonasi juga menjadi langkah strategis dalam penerapan pendidikan karakter.

Ekosistem pendidikan, menurut Muhadjir, sangat penting bagi penerapan pendidikan karakter. Dicontohkannya, saat jarak sekolah dekat dengan tempat tinggal, kemudian siswa jenjang pendidikan dasar bisa berjalan kaki ke sekolah. Dalam proses berjalan ke sekolah itu, siswa bisa belajar etiket warga negara. Orang tua dan masyarakat sekitar ikut teribat dalam pendidikan karakter.

"Zonasi ini adalah terjemahan operasional dari ekosistem pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu," tutur Mendikbud di depan peserta rakor.

Rakor dilaksanakan selama tiga hari bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi di wilayah Sumatera. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano, menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah agar dapat menyosialisasikan kebijakan zonasi secara lebih baik. Kemudian juga menyosialisasikan pembahasan seputar potret pendidikan di daerah, peta sebaran satuan pendidikan nominasi pusat zona, dan proses manajemen pembuatan zona.

Materi yang akan diberikan di antaranya Kebijakan terkait Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kemendikbud Tahun 2018; Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk Kebijakan Zonasi; dan Konsep Pengembangan Zonasi, Klasifikasi Sekolah Pusat Zona dan Peta Sebaran Sekolah Pusat Zonasi.

Tercatat sekitar empat ribu zona di berbagai wilayah yang menjadi panduan bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Zona yang disiapkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dibahas bersama dengan pemerintah daerah agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun informasi terkait zona tersebut dapat dilihat publik melalui laman http://zonamutu.data.kemdikbud.go.id

Pendekatan revitalisasi sekolah

Manajemen berbasis sekolah, menurut Mendikbud, menjadi pendekatan untuk memperbaiki pendidikan nasional. Sekolah harus mampu mengintegrasikan berbagai lingkungan belajar siswa. "Seluruh kegiatan belajar siswa, baik di dalam sekolah, di masyarakat, maupun di dalam keluarga harus dimanajemeni oleh sekolah. Artinya, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi oleh sekolah. Jangan sampai sekolah tidak tahu apa saja yang dipelajari anak," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Kemudian, guru hendaknya dapat mendorong dan memfasilitasi cara belajar siswa aktif yang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dicontohkannya, pelaksanaan pembelajaran jangan terlalu kaku dan terpaku pada silabus. "Yang penting itu membangkitkan rasa penasaran siswa. Itu 'kan bagian dari upaya kita mendorong kemampuan berpikir kritis," katanya.

Selain itu, sekolah harus mampu mengembangkan kurikulum berbasis luas. Intinya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dan individualisasi siswa. "Setiap siswa harus diberi keleluasaan untuk berkembang sesuai jati dirinya," pesan Mendikbud.

Bagi Mendikbud, kunci perbaikan kualitas pembelajaran siswa adalah para guru. Terkait kekurangan guru sekolah, pemerintah secara bertahap melakukan rekrutmen guru baru. Baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPPK).

Kemendikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah mendorong penguatan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Melalui sistem zonasi, pembinaan guru-guru tidak lagi terpaku pada batasan administratif antarbirokrasi. Namun, pengembangan antarsesama kolega. "Mestinya guru yang bersertifikat profesional membina guru-guru yang belum bersertifikat atau guru honorer. Itu nanti jadi bagian dari beban kerjanya," ujar Muhadjir.

Mendikbud dijadwalkan akan mengikuti pawai obor Asian Para Games 2018 pada hari Minggu pagi (23/9). Setelah itu, Mendikbud akan melakukan sepak mula atau kick off Gala Siswa Indonesia (GSI) tingkat provinsi di Stadion Teladan, Medan. Turut mendampingi dalam kunjungan kerja kali ini, Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano; Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas), Harris Iskandar. 

Jakarta, Kemendikbud --- Sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom), bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyalurkan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan arahan pada saat penyerahan bantuan di Gedung A Kantor Kemendikbud, Jakarta (21/9/2018).
 
Mendikbud mengatakan bahwa Kemendikbud membangun sekolah 3T dengan berbagai aktivasi. “Sebagai perwujudan nawa cita, Pak Presiden meminta Kemendikbud membangun Indonesia ini, membangun sekolah sektor pendidikan dari pinggiran. Maka dari itu, Kemendikbud membangun sekolah 3T melalui berbagai aktivasi, antara lain adalah media kemanfaatan yang berbasis online (daring), media perangkat TIK, dan memberikan pelajaran untuk guru yang mengajar di sekolah-sekolah khusus,” jelasnya.
 
Ia lanjut menegaskan mengenai komitmen Kemendikbud tentang pemerataan pendidikan yang berkualitas. “Saya ingin membuat kebijakan di pendidikan kita. Di Papua, di Maluku Utara, dan garis dalam kan perlu ada subsidi, kalo pendekatan itu tidak segera diubah di sektor pendidikan, maka kita tidak akan mungkin segera menciptakan suasana apa yang dinasihati pemerintah kerja, yaitu pemerataan yang berkualitas. Kita merata sudah, tapi kualitasnya yang belum merata. Tidak hanya merata akses tapi kualitasnya,” ujarnya.
 
Pada acara penyerahan ini, peserta yang berasal dari daerah 3T, juga diberikan bimbingat teknis tentang bagaimana memanfaatkan bantuan, terutama untuk kegiatan belajar mengajar. “Hari ini para peserta akan diberikan materi yang terkait dengan bagaimana memanfaatkan TIK termasuk juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di Kementerian termasuk Rumah Belajar,” kata Sekretaris Jenderal (Setjen) Kemendikbud Didik Suhardi.
 
Ia berharap sekolah-sekolah bisa memanfaatkan Rumah Belajar dengan sebaik-baiknya dan pemerataan pendidikan bisa diwujudkan. “Beberapa kabupaten kota sudah mulai melakukan kerja sama untuk memanfaatkan (aplikasi) Rumah Belajar ini. Kami selalu menyosialisasikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya pada sekolah-sekolah. Apa yang ada di Pustekkom dan apa yang ada di kementerian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga semangat kita bahwa pemerataan pendidikan yang berkualitas betul-betul kita bisa wujudkan,” ujarnya.
 
Bantuan TIK yang diberikan terdiri dari perangkat TIK penunjang belajar di kelas. Dimana Kemendikbud membantu untuk peralatan TIK dan softwarenya sedangkan Kominfo membantu jaringannya. Pada kesempatan kali ini, Pustekkom menghadirkan perwakilan sekolah dari Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta kepada panitia pelatihan kepala dan pengawas sekolah untuk menyusun materi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang lebih profesional. Hal tersebut diutarakan saat ia memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Jakarta (30/8/2018). Mendikbud berharap materi yang nanti disajikan diharapkan lebih fokus kepada profesi, baik untuk kepala sekolah maupun pengawas sekolah.
 
"Saya mohon diklatnya harus betul-betul mengadaptasi dari rencana perubahan kita, misalnya kepala sekolah ya aspek manajerial malah lebih ditekankan di dalam diklat. Tidak usah diajari lagi tentang BBM, tentang metode," tuturnya saat membuka Rakor. "Dia sudah ga mengajar lagi, tetapi bagaimana tentang mengembangkan sekolah, terutama tentang pendekatan ekosistem, pendekatan PPK, itu yang harus ditekankan," lanjutnya
 
Selain itu, mantan rektor UMM ini juga menyarankan agar diadakan lokakarya untuk simulasi permasalahan sekolah. Hal ini dilakukan dengan pengambilan contoh sekolah yang dilanjutkan dengan bagaimana melakukan problem mapping, problem sensing, problem structuring, hingga perumusan kebijakan. 
 
Ia pun berharap profesi kepala sekolah dan pengawas sekolah harus menjadi jenjang karir bagi guru. "Kepala sekolah harus (berasal dari) guru terbaik. Pengawas sekolah harus (berasal dari) kepala sekolah terbaik. Tidak boleh pengawas sekolah tidak pernah menjadi kepala sekolah. Kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, seperti guru yang sangat berprestasi yang kemudian diangkat menjadi kepala sekolah," ujarnya.
 
Sesuai laporan yang disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano, Rakor Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah tahun 2018 ini diikuti oleh 82 kepala dan pejabat yang berasal dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dari seluruh Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melaksanakan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stake holders Satisfaction Survey (SSS), dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan atas layanan Kemendikbud  stakeholders pendidikan dan kebudayaan di 34 propinsi. Survei dilakukan dari bulan September sampai dengan bulan  Oktober  2018. Selengkapnya.

 

Jakarta, Kemendikbud --- Perubahan yang sangat cepat menghadirkan tantangan dalam dunia pendidikan. Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) memegang peranan penting dalam penyiapan generasi muda yang mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Melalui Pemilihan GTK Beprestasi dan Berdedikasi tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong semakin banyak guru yang mampu menyiapkan peserta didik menjadi generasi emas Indonesia.

"Pendidik dan tenaga kependidikan adalah agen perubahan di daerah. GTK berprestasi dan berdedikasi inilah yang akan menjadi role model (teladan) di daerahnya masing-masing," disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Supriano, pada pembukaan Pemilihan GTK Beprestasi dan Berdedikasi tahun 2018, di Jakarta, Minggu (12/8).

Menurut Dirjen GTK, Kemendikbud telah menggulirkan tiga kebijakan besar dalam rangka menyiapkan generasi emas penerus bangsa di era yang semakin global. Pertama adalah gerakan literasi nasional. Literasi bukan hanya terkait baca tulis saja, tetapi juga terkait informasi
literasi teknologi, khususnya digital. "Negara yang mampu bersaing adalah yang mampu menguasai teknologi, informasi, sumber daya, dan bisnis," kata Supriano.

Kedua, pembelajaran abad 21 yang salah satunya diupayakan melalui Kurikulum 2013. Menurut Dirjen GTK, terdapat 4 kompetensi dasar yang wajib dimiliki setiap peserta didik, yakni kompetensi untuk berfikir kritis (critical thinking). Kemudian kemampuan berkomunikasi, baik melalui media maupun secara interaksi langsung. Setelah itu, kemampuan berkolaborasi dan kerja sama. Dan yang terakhir adalah kreativitas untuk menghasilkan inovasi.

Masa depan yang serba tidak pasti dan ditandai dengan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang mendorong pemerintah melakukan pengembangan kurikulum. Selain kompetensi, menurut Dirjen GTK, pemerintah memandang perlu menguatkan karakter peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa. "Ketiga, yang paling penting adalah karakter. Banyak orang cerdas, tetapi gagal karena tidak memiliki karakter yang baik. Dalam panduan kita jelas, nasionalis, religius, mandiri, gotong royong, dan kejujuran (integritas)," ungkap Supriano.

Dilanjutkan Supriano, bahwa pendidikan karakter tidak bisa diceramahkan saja, tetapi harus ditumbuhkan dan dibiasakan melalui contoh dan teladan bapak dan ibu guru. Untuk itulah, pendidik menjadi kunci keberhasilan program penguatan pendidikan karakter (PPK) yang digulirkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017.

Kegiatan Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2018 diikuti 914 peserta dari berbagai jenjang pendidikan mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Pendidikan Menengah, termasuk perwakilan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN). Pengumuman pemenang untuk setiap kategori akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018.

Menutup sambutannya, Dirjen GTK berpesan agar kompetisi yang akan dilalui dapat dipandang sebagai pembelajaran, dan bukan sekadar kompetisi yang menghasilkan juara saja. Perwakilan yang hadir dari berbagai provinsi di tanah air diharapkan dapat menjalin komunikasi dan semangat saling berbagi wawasan serta pengetahuan agar mempercepat pemerataan mutu pendidikan. "Tujuan kita, bagaimana mengeratkan bangsa ini melalui pendidikan," pesan Dirjen GTK.

Sinergi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Mendatang, program peningkatan kompetensi guru akan difokuskan pada perbaikan proses pembelajaran. Kemendikbud mendorong guru untuk dapat membantu peserta didik menguasai kompetensi abad 21 dan karakter yang baik. "Jadi, kita akan berfokus pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan bisa mendorong pencapaian empat kompetensi abad 21 (critical thinking, creativity, collaboration, communication)," kata Dirjen GTK.

Supriano mengajak guru untuk tidak mudah puas dan terus meningkatkan kompetensinya. Praktik baik berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui kelompok profesi sangat diharapkan. Dan bagi guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi agar dapat mengalokasikan sebagian dana tersebut untuk pengembangan diri.

"Praktik peningkatan kompetensi dari guru belajar dari sesama guru itu sangat penting. Untuk itu, kita harapkan, tunjangan profesi guru itu juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi," ujarnya.

Sinergi antara unit-unit utama di Kemendikbud akan diperkuat. Saat ini, apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) GTK diarahkan untuk dapat melengkapi kebijakan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang mengelola pembinaan satuan pendidikan. Penyelarasan program antara Ditjen GTK dan Ditjen Dikdasmen terkait pembenahan sekolah akan disinkronkan dan diperkuat lagi.

"Apa yang menjadi program Dikdasmen akan kita dukung dari sisi gurunya. Pendidikan kita bangun secara komprehensif, tidak parsial dan berjalan sendiri-sendiri. Ketika zonasi diterapkan, kita akan 'keroyok' bersama-sama," pungkasnya. 

Jakarta, Kemendikbud --- Sebanyak 1.296 orang mengikuti Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2018. Mereka terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, laboran, tenaga perpustakaan, dan kepala administrasi dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ajang apresiasi ini diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Sekretaris Ditjen GTK, M. Qodrat Wisnu Aji mengatakan, Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2018 diselenggarakan mulai tanggal 11 s.d. 18 agustus 2018 di enam lokasi di Jakarta. Sebelum dinyatakan lolos ke tahap nasional, para peserta diseleksi secara ketat, transparan, dan terukur, agar dapat memberikan rasa bangga dan memotivasi guru dan tenaga kependidikan.

“Penetapan pemenang oleh tim penilai akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2018, dan pengumuman pemenang serta pemberian apresiasi akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh Mendikbud,” ujarnya saat menyampaikan laporan dalam acara pembukaan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2018 di Jakarta, Minggu pagi (12/8/2018).

Kegiatan  ini, katanya, merupakan bagian dari rangkaian acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan RI. Tahun ini, Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional mengangkat tema “Berkarya untuk Kemajuan Pendidikan dan Kebudayaan”.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano kembali menegaskan pentingnya penerapan pendidikan karakter untuk peserta didik. Ia menuturkan, guru dan tenaga kependidikan harus bisa menerapkan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik di sekolah. “Suksesnya pendidikan karakter ada di tangan guru dan tenaga kependidikan juga. Maju mundurnya bangsa ini ada di tangan kita semua,” katanya.

Supriano juga mengucapkan selamat kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah lolos seleksi hingga tahap nasional. “Selamat mengikuti tahap berikutnya,” tuturnya. Ia juga berpesan agar para peserta tidak hanya berpikir atau bertujuan untuk menjadi juara 1, 2, atau 3 dalam ajang apresiasi ini. “Bapak/Ibu sudah menjadi pemenang. Yang paling penting adalah kembali ke tempat asal dan bisa melakukan perubahan. Pikirkan bagaimana merekatkan bangsa ini melalui pendidikan,” ujar Supriano. 

 

Unduh:
1. Surat Edaran tentang Tema dan Logo Peringatan HUT ke-73 RI 
    Pedoman HUT RI dan Panduan Desain
    - Tautan 1
    - Tautan 2
2. Edaran Partisipasi Menyemarakkan Bulan Kemerdekaan
Sumber : www.setneg.go.id

Banda Aceh, Kemendikbud --- Dalam rangka menyambut Asian Games ke-18 tahun 2018 yang tinggal dua minggu lagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy beserta jajarannya, terus berupaya menggelorakan ajang empat tahunan tersebut, antara lain, dengan menggelar kegiatan jalan sehat bersama siswa dan warga sekitar. Setelah di Papua dan Jakarta pada pekan lalu, kali ini Mendikbud mengajak siswa dan warga Kota Banda Aceh untuk jalan sehat sejauh 5 KM, dimulai dari halaman kantor Gubernur Aceh, di Jalan Teuku Nyak Arief, Banda Aceh.

Sebelum jalan sehat dimulai, Muhadjir berpesan kepada siswa dan guru yang hadir agar kegiatan ini dijadikan momentum untuk kembali membiasakan jalan kaki ketika berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah.

“Saya berpesan kepada para guru, supaya anak-anak harus berolahraga setiap hari walaupun tidak lama, terutama dianjurkan kepada anak-anak agar ketika berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah jalan kaki. Karena jalan kaki adalah olahraga yang paling murah dan bisa sambil lalu,” disampaikan Mendikbud di halaman Kantor Gubernur Aceh, sebelum melepas peserta jalan sehat pada Minggu pagi (5/8/2018).

Sejalan dengan itu, untuk mendukung tradisi jalan kaki seperti di negara-negara maju, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini telah membuat kebijakan yang mengajarkan siswa untuk terbiasa jalan kaki yakni melalui sistem zonasi. Mendikbud menjelaskan tujuan dari sistem zonasi adalah siswa yang terdekat dari sekolah harus diprioritaskan untuk bisa diterima, bukan hanya karena penilaian akademik.

“Kalau anak itu berasal dari keluarga yang dekat dengan sekolah, maka tidak perlu diantar pakai mobil, tidak perlu diantar pakai kendaraan pribadi, tetapi cukup dengan jalan kaki,” jelas Mendikbud di depan 3.000 peserta jalan sehat.

Mendikbud menambahkan tujuan dari penyelenggaraan jalan sehat ini adalah pertama untuk ikut menyambut, memeriahkan, menyongsong dan mendoakan pelaksanaan Asian Games yang ke-18 tahun 2018 di Indonesia. Kedua mulai mentradisikan, membiasakan kembali agar suka berjalan kaki. "Dengan begitu kita akan sehat, keluarga sehat, insya allah akhlaknya juga sehat, budi pekertinya sehat, dan kecerdasannya juga sehat," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang mendampingi Mendikbud Muhadjir melakukan jalan sehat bersama warga. Iriansyah menjelaskan bahwa acara jalan sehat tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan Asian Games ke-18. “Anak-anak suka sepeda yang ada di depan? Mau? Nah kalau mau jalan dulu. Sesudah jalan baru yang beruntung dapat sepeda,” ujarnya.

Asian Games ke-18 akan berlangsung selama dua minggu, pada 18 Agustus - 2 September 2018, digelar di Jakarta dan Palembang, diikuti 45 negara Asia. Ajang kompetisi multi cabang olahraga empat tahunan ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pada tanggal 18 Agustus mendatang.