giptk

giptk

Guru Daerah Khusus (Dasus)

Peserta PPG dalam jabatan dari Daerah Khusus (Dasus) diambil dari hasil seleksi akademik tahun 2017 dan 2018. Bagi calon yang berasal dari hasil seleksi tahun 2018 selanjutnya wajib melengkapi persyaratan administrasi dengan mengirimkan berkas ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota 

kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan menyelenggarakan  program Pembekalan Guru Daerah Khusus (PGDK) dengan sasaran 3.498 guru dari sekolah yang berlokasi di daerah khusus yang akan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. Program PGDK dan PPG Dalam Jabatan akan dilaksanakan dengan pola tatap muka di PPPPTK dan LPMP selama 24 hari dengan perincian 8 hari mengikuti PGDK dilanjutkan dengan 16 hari mengikuti PPG Dalam Jabatan. Pelaksanaan program tersebut akan berlangsung pada 1 s.d 24 September 2018 bekerja sama dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). 

Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas
 
Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan amanat dari nawa cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.  
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.
 
“Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang kita terapkan dua tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem persekolahan,” ungkap Mendikbud.
 
Selama ini, menurut Mendikbud, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu. Selain itu, terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan.
 
“Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Layanan publik itu harus memiliki tiga aspek, yang pertama non-rivalry, non-excludability, dan non-discrimination. Jadi, tidak boleh dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang/kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi. Sistem yang dikembangkan selama ini kurang memenuhi tiga persyaratan sebagai layanan publik itu,” jelas Muhadjir.
 
Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit dipandang dapat memperuncing perbedaan dan memperbesar kesenjangan. Hal tersebut, menurut Mendikbud tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Untuk itu, penerapan kebijakan zonasi memerlukan dukungan semua pihak demi tujuan besar jangka panjang. “Ini persoalan persepsi, dan soal mental. Karena itu, sistem zonasi ini juga merupakan bagian dari upaya kita melakukan revolusi mental masyarakat, terutama persepsinya tentang pendidikan,” kata Mendikbud.
 
Berdasarkan evaluasi tahun lalu, beberapa titik kabupaten/kota/provinsi tertentu belum bisa mengikuti secara penuh peraturan zonasi. Diperlukan beragam penyesuaian dalam penerapan, khususnya terkait perubahan zona. Mendikbud berharap di akhir Juli 2018 Kemendikbud sudah dapat duduk bersama dengan dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi untuk melakukan evaluasi penerapan sistem zonasi pada PPDB tahun ini. “Kita akan menyepadankan pelaksanaan sistem zonasi oleh masing-masing daerah. Saya berharap sistem penerimaan siswa baru tahun depan sudah tidak gaduh karena direncanakan sejak jauh hari. Mungkin tidak ada lagi pendaftaran, tetapi cukup penempatan, dan itu sudah diproyeksikan sejak jauh hari,” tutur Guru Besar Universitas Negeri Malang ini.
 
Terkait tindak lanjut pascapenerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Mendikbud menyampaikan beberapa pokok kebijakan yang mengikutinya. Di antaranya adalah redistribusi guru, baik secara jumlah maupun kualitas. Selain itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan terkait penataan sekolah. "Kalau ternyata suatu sekolah kelebihan daya tampung, karena siswanya lebih sedikit dari jumlah sekolah, nanti bisa regrouping," ujarnya.
 
Mendikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Dan mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Kita bisa lihat tingkat pemerataan guru, baik jumlah maupun tingkat kualifikasi. Tidak bisa dibiarkan ada satu sekolah yang isinya hanya satu guru PNS, dan ada sekolah yang isinya guru-guru PNS bersertifikat," tegasnya.
 
 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyampaikan bahwa kebijakan zonasi akan memberi manfaat cukup luas dalam restorasi sekolah. "Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah," jelas Dirjen Hamid.
 
Ekosistem Pendidikan
 
Sistem zonasi, menurut Muhadjir dapat menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas. Ia menegaskan, populasi yang ada di dalam sebuah kelas harus heterogen. “Salah satu arah kebijakan zonasi ini adalah meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah, sehingga nantinya akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebinekaan di sekolah kita,” ujarnya.
 
Mendikbud mengingatkan pentingnya penguatan tripusat pendidikan. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik menjadi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui kebijakan zonasi. Peranan sekolah, masyarakat, dan keluarga, dipandang sama penting dan menentukan keberhasilan pendidikan anak. “Inilah inti ekosistem pendidikan. Tugas kita adalah membangun lingkungan pendidikan yang baik, di mana ada hubungan positif antara sekolah, masyarakat dan keluarga sesuai dengan filosofi bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,” tuturnya.  
 
Meskipun kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan kerja sama antar pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi tidak terbatasi sekat-sekat birokrasi. Masing-masing pemerintah daerah sesuai kewenangannya diperkenankan melakukan penyesuaian kebijakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada untuk pelayanan publik yang baik. "Zonasi ini melampaui wilayah administrasi. Karena itu perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa," terang Mendikbud. 
 
Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
 
Pada pasal 19, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan membebaskan biaya untuk peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu, sebesar minimal 20 persen kepada peserta didik dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 pasal 53 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Diharapkan, hal ini dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di masyarakat. Sejalan dengan kebijakan zonasi, pemerintah juga terus menjamin hak layanan dasar masyarakat tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang meringankan biaya personal pendidikan. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan jumlah dan komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
 
Sebagaimana diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan; angka IPM dari 68,9 di tahun 2014 menjadi 70,8 di tahun 2017. Adapun sumbangsih sektor pendidikan yang dapat dilihat adalah meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017), serta angka Harapan Lama Sekolah dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah meningkat dari 74,26 menjadi 82,84 (2017), dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah meningkat dari 59,35 menjadi 60,37 (2017).
 
Ombudsman Republik Indonesia mendukung penerapan zonasi untuk pemerataan pendidikan. "Kami menghargai dan mendorong untuk penerapan zonasi ini. Sistem sebelumnya, adanya favoritisme sekolah itu bukan saja menimbulkan ketidakadilan namun juga menjadi sumber korupsi dan membangun segregasi yang menurut saya sangat membahayakan," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Su'adi.
 
Senada dengan Ombudsman, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), My Esti Wijayati, menyampaikan bahwa zonasi menjadi bagian dalam mewujudkan ruang keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. “Seperti dalam rapat kerja yang dilakukan dengan kami tahun 2017, Mendikbud telah menyampaikan konsep zonasi. Kami memang memandang sistem zonasi adalah sistem yang baik yang bisa kita lakukan secara lebih luas, dan tahun ini pelaksanaannya jauh lebih baik,” katanya. (*)
 
**disiapkan oleh Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud

Guru yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta PPG Dalam Jabatan melalui seleksi akademik dan administrasi sebanyak 25.650 orang. Selengkapnya...

Guru Daerah Khusus (Dasus)

Peserta PPG dalam jabatan dari Daerah Khusus (Dasus) diambil dari hasil seleksi akademik tahun 2017 dan 2018. Bagi calon yang berasal dari hasil seleksi tahun 2018 selanjutnya wajib melengkapi persyaratan administrasi dengan mengirimkan berkas ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan persyaratan. Untuk guru TK/SD/SMP berkas dikirimkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dan guru SLB/SMA/SMK berkas dikirimkan ke Dinas Pendidikan provinsi. Berkas dikumpulkan ke Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 31 Juli 2018 Kesertaan dalam kuota daerah kusus dapat dilihat melalui tautan terkait disisi bawah halaman ini atau klik di sini.

Bagi calon yang berasal dari hasil seleksi 2017 selanjutnya melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan, jadwal registrasi dan konfirmasi akan ditentukan kemudian 

kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan menyelenggarakan  program Pembekalan Guru Daerah Khusus (PGDK) dengan sasaran 3.498 guru dari sekolah yang berlokasi di daerah khusus yang akan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. Program PGDK dan PPG Dalam Jabatan akan dilaksanakan dengan pola tatap muka di PPPPTK dan LPMP selama 24 hari dengan perincian 8 hari mengikuti PGDK dilanjutkan dengan 16 hari mengikuti PPG Dalam Jabatan. Pelaksanaan program tersebut akan berlangsung pada 1 s.d 24 September 2018 bekerja sama dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). 

 

Jakarta, Kemendikbud --- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemendikbud) telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek.

"Dari tahun 1991 sampai 2017 kami telah memetakan dan memverifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Jumlahnya saat ini 652 bahasa daerah, yang tentunya bisa berubah seiring waktu," kata Dadang Sunendar, dalam acara Lokakarya Pengelolaan Laman dan Media Sosial di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Senin (23/7/2018).

Penghitungan jumlah itu diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data di 2.452 daerah pengamatan. Bahasa-bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Dadang Sunendar mengatakan salah satu tugas Badan Bahasa Kemendikbud adalah melindungi dan melestarikan bahasa-bahasa daerah tersebut.

Dikutip dari laman Badan Bahasa, beberapa lembaga internasional pun telah ikut memetakan bahasa di Indonesia.  Summer Institute of Linguistics (SIL) Internasional dengan proyek Ethnologue dan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco) dengan program Atlas of the World’s Languages in Danger adalah contohnya. Namun, karena perbedaan metodologi,  jumlah  bahasa  hasil  pemetaan  lembaga-lembaga itu pun  berbeda-beda.  

Summer Institute of Linguistics menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah dan 707 di antaranya masih aktif dituturkan.  Sementara itu, Unesco baru mencatatkan 143 bahasa daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa. 

Jakarta, Kemendikbud --- Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan Lokakarya Program Pertukaran Kepala Sekolah. Dalam lokakarya yang digelar di Jakarta (23/7/2018), sebanyak 480 kepala sekolah yang terdiri dari 320 kepala sekolah imbas dan 160 kepala sekolah mitra dari Provinsi Aceh hingga Papua dikumpulkan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman.

Lokakarya ini terbagi ke dalam  dua sesi, yaitu in 1 dan in 2. Peserta akan mengikuti lokakarya in 1 selama empat hari dengan difasilitasi oleh 23 orang fasilitator. Setelahnya, selama tujuh hari, setiap dua orang kepala sekolah imbas akan magang di tempat kepala sekolah mitra. Mereka akan mempelajari tiga hal utama dari tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu manajerial, supervisi, dan kewirausahaan.

Selesai dari magang, mereka kembali mengikuti lokakarya in 2 selama tiga hari. Kemudian kepala sekolah imbas akan kembali ke sekolahnya masing-masing dengan didampingi langsung oleh kepala sekolah mitra selama tujuh hari. Mereka akan menerapkan apa yang telah dipelajari sebelumnya melalui metode adopsi, adaptasi, dan pengembangan. Selanjutnya pendampingan dilanjutkan secara daring.

Dalam sambutannya, mewakili Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan, Kepala Sub Direktorat  Abubakar Umar berpesan kepada seluruh peserta agar setelah mengikuti program ini, segera membagikan pengalamannya kepada rekan-rekan sejawat lainnya. "Mohon nanti begitu dari sini, kita sampaikan apa yang kita dapatkan kepada sahabat-sahabat kita, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dan memperoleh manfaatnya," tuturnya.

Kepala sekolah mitra yang diundang merupakan hasil seleksi berdasarkan capaian mereka dalam penerapan Kurikulum 2013, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) di sekolahnya. Selain kepala sekolah, juga ada 49 pengawas sekolah yang berasal dari daerah kepala sekolah imbas yang juga akan bertugas memantau proses melalui sistem daring.

Program ini merupakan bagaian implementasi dari nawa cita nomor tiga dan lima yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melantik Supriano sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), di Graha Utama kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Jumat (20/7/2018). Selain Dirjen GTK, Mendikbud juga melantik dua pejabat tinggi pratama Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan pejabat fungsional.

"Kita punya tugas besar ke depan bagaimana supaya antar unit utama bisa bersinergi, bersatu dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Termasuk dalam meningkatkan efisiensi. Tidak tumpang tindih satu sama lain, agar anggaran dapat dioptimalkan. Anggaran boleh sedikit tetapi kinerja harus tetap terjaga dan meningkat," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Mendikbud menyaksikan penandatanganan naskah serah terima jabatan dari Hamid Muhammad selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen GTK, kepada Supriano yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

"Kepada Bapak Hamid Muhammad saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirjen GTK. Saya harap apa yang dilakukan pak Hamid bisa dilanjutkan oleh pejabat baru," tutur Menteri Muhadjir.

Sore ini, Raden Ruli Basuni dilantik sebagai Kepala P4TK Pertanian. Kemudian, Subandi dilantik sebagai Kepala P4TK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PKN dan IPS).

Mendikbud juga melantik 17 pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP), Widyaiswara, dan Pranata Komputer di lingkungan Kemendikbud. Kepada para pejabat fungsional, Mendikbud berharap agar dapat bekerja profesional, kreatif. "Jangan menunggu perintah, tetapi harus berani melakukan langkah-langkah yang menjadi tugas masing-masing," ujar Mendikbud.

Mendikbud mengajak para pejabat yang baru dilantik dan mereka yang hadir dalam pelantikan sore ini untuk menyatukan tekad dan semangat, bahu-membahu membangun pendidikan Indonesia.

"Kepada Dirjen GTK yang baru, harus tancap gas. Saya berharap masalah guru dapat segera tuntas di tahun 2019. Jangan menunggu, harus bekerja keras, bisa mencari solusi yang kreatif," pesan Mendikbud kepada Dirjen GTK yang baru

Jakarta, Kemendikbud --- Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yang telah diterapkan sejak tahun 2017 diharapkan dapat menumbuhkan miniatur kebinekaan di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi dapat menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam belajar di kelas. Ia menegaskan, populasi yang ada di dalam sebuah kelas harus heterogen.

“Salah satu arah kebijakan zonasi ini adalah meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah, sehingga nantinya akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebinekaan di sekolah kita”, ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) tentang zonasi di Jakarta, Rabu (18/07/2018).

Lebih lanjut Mendikbud menyampaikan, sistem zonasi diterapkan sebagai upaya mendekatkan sekolah dengan peserta didik. “Ini terkait dengan pemahaman tripusat pendidikan, di mana penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyampaikan bahwa zonasi menjadi bagian dalam mewujudkan ruang keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

“Seperti dalam rapat kerja yang dilakukan dengan kami tahun 2017, Mendikbud telah menyampaikan konsep zonasi. Kami memang memandang sistem zonasi adalah sistem yang baik yang bisa kita lakukan secara lebih luas, dan tahun ini pelaksanaannya jauh lebih baik,” katanya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010, setiap sekolah negeri harus menampung minimum 20 persen anak tidak mampu. Oleh karena itu, dengan kemudahan akses pendidikan bagi kelompok rentan, zonasi diharapkan dapat menghindari sifat eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.

Abepura - Papua, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengawali kunjungan kerja di provinsi Papua dengan menghadiri apel hari pertama sekolah (HPS) di beberapa sekolah. Mendikbud mengaku bangga dengan sekolah di Papua yang tidak kalah dengan sekolah di daerah lain.

"Saya berkunjung ke SD yang sangat bagus, tidak kalah dengan SD di tempat lain, khususnya di Jawa. Saya minta Pemerintah Provinsi Papua bisa mengimbaskan sekolah yang bagus ini ke sekolah-sekolah lainnya di Papua yang kondisinya masih kurang," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Kotaraja, Abepura, Papua, pada hari pertama masuk sekolah, Senin (16/7).

Pagi ini, Mendikbud memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus belajar dan memberikan kemajuan untuk Papua. Ia berpesan agar sekolah dapat menyambut siswa dengan suasana yang menggembirakan dengan memberikan harapan dan semangat mempersiapkan masa depan bersama.

Pengenalan terhadap fasilitas dan peraturan sekolah, menurut Muhadjir, perlu disampaikan dengan baik dan penuh keramahan. Para guru memperkenalkan diri juga dengan penuh keterbukaan. Kemudian mendengarkan harapan dari siswa. Disampaikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, pendidik perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai minat dan bakat masing-masing.

Zonasi Untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas

Dengan sistem zonasi yang sudah mulai diterapkan, Mendikbud berharap hal tersebut dapat merekatkan, menyinergikan antara tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sehingga perlu disadari bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. "Diharapkan jika ada hal-hal negatif yg menerpa siswa kita, bisa diatasi dengan kerja sama antara tiga pihak itu.” kata Mendikbud.

Kebijakan zonasi ditetapkan pemerintah untuk kebaikan yang lebih besar. Khususnya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Saat ini angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dirasa sudah cukup tinggi. Namun, menurut Mendikbud kualitasnya belum merata. "Misalnya di wilayah Papua ini, kalau di kota-kotanya sudah baik, sudah cukup maju, tetapi di wilayah pegunungannya masih belum. Kalau dibiarkan nanti akan semakin menganga kesenjangan itu. Tidak boleh begitu," tutur Mendikbud.

Oleh karena itu, zonasi akan menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional. Segera, kebijakan zonasi akan menghadirkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan "Saya tahu banyak yang belum paham, dan mungkin tidak puas karena adanya perubahan. Yang penting adalah mengubah sikap mental, cara pandang masyarakat. Ini bagian dari revolusi mental di bidang pendidikan," jelas Mendikbud.

Turut dalam kunjungan kerja kali ini Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi; Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad; Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw; Staf Khusus Monitoring Implementasi Kebijakan, Alpha Amirrachman; Direktur Pembinaan SD, Khamim; Direktur Pembinaan SMP, Supriano.

"Saya mohon betul agar pemerintah provinsi Papua, dan pemerintah kabupaten/kota segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan pemerintah pusat. Agar segera terwujud pemerataan yang berkualitas itu," pungkas Muhadjir.

Selain meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah, Mendikbud dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan se-Papua dan juga melepas Jalan Sehat Siswa dan Guru dalam rangka menyemarakkan Asian Games 2018.

 

Hari Pertama Sekolah adalah momentum baik untuk optimalisasi peran para pelaku pendidikan untuk berfokus pada penguatan karakter anak. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bertumpu pada kontribusi tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat).

Melalui pengelolaan manajemen berbasis sekolah, ketiga unsur tersebut diharapkan mampu bersinergi untuk mengusahakan pendidikan karakter bagi anak kapanpun dan dimanapun.

Bagi keluarga, Pendidikan dalam keluarga adalah yang pertama dan utama. Dengan 2 hari libur (Permendikbud No.23/2017), keluarga mendapat waktu berkualitas untuk berperan dalam pendidikan karakter anak.

Bagi sekolah, Guru diharapkan mampu mengasah potensi setiap siswa, dengan menciptakan kegiatan belajar yang dinamis dan kreatif. Dengan penyesuaian beban kerja guru (PP No.19/2017), guru diharapkan dapat lebih maksimal dan intensif membimbing siswanya. Di sisi lain, kepala sekolah sebagai manajer yang berusaha memajukan dan menciptakan citra baik sekolahnya.

Bagi masyarakat, Saat ini masyarakat sudah diberi ruang yang luas untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat dapat berkolaborasi dengan Komite Sekolah (Permendikbud No.75/2016) untuk berkontribusi bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

Bagi siswa, Gali potensi dan asahlah karaktermu dimanapun dan kapanpun. Keluarga, sekolah, dan masyarakat siap membantumu menjadi pribadi cerdas dan berkarakter.

Generasi Cerdas Berkarakter Kekuatan Indonesia!


Palangka Raya, 17 Juli 2017


Muhadjir Effendy

Pontianak, Kemendikbud --- Untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan DIKMAS) yang berkualitas, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud), Didik Suhardi, mengimbau seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan DIKMAS untuk selalu melakukan inovasi dan tidak ragu melakukan perubahan dalam proses belajar mengajar di satuan pendidikan non formal dan informal.

“Sebagai wujud memberikan layanan pendidikan yang berkualitas pada PAUD dan DIKMAS, mari kita lakukan inovasi dan melakukan pembaruan untuk mewujudkan pendidikan non formal dan informal yang berkualitas,” demikian pesan Didik Suhardi pada acara penganugerahan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Tingkat Nasional Tahun 2018, di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/07/2018).

Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS diselenggarakan Kemendikbud bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengangkat tema “Membangun Karakter Peserta Didik melalui Karya Nyata GTK PAUD dan DIKMAS”. Melalui tema tersebut diharapkan seluruh GTK PAUD dan DIKMAS yang menjadi garda terdepan dalam mendidik anak di masa usia keemasan (golden age) dapat terus mengedepankan pembangunan karakter peserta didik.

“GTK PAUD dan DIKMAS sebagai garda terdepan dalam mendidik anak usia keemasan tidak boleh salah mendidik, khususnya dalam membentuk dan membangun karakter anak melalui pendidikan sejak usia dini,” tutur Didik.

Pada penyelenggaraan apresiasi ini, Didik mengharapkan setiap peserta dapat saling memberikan motivasi melalui kisah-kisah sukses . “Teruslah berkarya. Semoga GTK PAUD dan DIKMAS dapat terus berinovasi, melakukan pembaruan yang berkemajuan, berkarakter, cerdas, dan profesioal,” pesan Didik.

Penyelenggaraan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi tahun 2019 akan diselenggarakan di Provinsi Bangka Belitung.

Berbeda dengan penyelenggaraan apresiasi sebelumnya, mengawali acara pemberian anugerah tahun ini, pada pukul 06.00 – 08.00 pagi, Kemendikbud mengajak seluruh peserta, perangkat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan warga sekitar untuk melakukan gerak jalan sebagai wujud mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang.

“Pagi ini kita lakukan gerak jalan bersama sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan mendukung suksesnya penyelenggaran Asian Games 2018,” pungkas Didik.