admin2019

admin2019

Pontianak, 12 Februari 2020 - LPMP Kalimantan Barat - Mata Garuda Kalimantan Barat berkunjung ke Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk mengenalkan Mata Garuda sebagai organisasi intelektual muda sekaligus memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Mata Garuda kepada Kepala LPMP Kalbar Dalam pertemuan ini, Rahmat Putra Yudha selaku Ketua Mata Garuda Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Mata Garuda dapat diberdayakan untuk membantu pemerintah Kalimantan Barat dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat. Kepala LPMP menyambut baik Mata Garuda Kalbar dan mengharapkan Mata Garuda dapat besinergi dengan LPMP dikarenakan visinya yang sama.
Beberapa contoh program yang diharapkan seperti pertukaran guru melalui program Uni –Eropa dan mentoring siswa berprestasi asal Kalbar agar dapat mengikuti olimpiade sains. LPMP Kalbar siap memfasilitasi program-program peningkatan yang dimaksud, dimana ini sejalan dengan visinya untuk menjadi center of excellent.
Mata Garuda Kalbar menyambut ini dengan antusias tinggi. “Kami menganggap ini sebagai tantangan sekaligus cara kami berkontribusi dalam pembangunan daerah, sesuai amanat Ibu Mentri kepada seluruh alumni LPDP agar kembali mengabdi ke daerah”, ujar Ketua Mata Garuda Kalbar. Menurutnya, saat ini alumni penerima beasiswa S2 dan S3 dari LPDP asal Kalbar sudah banyak yang kembali, dan dengan disiplin ilmu dan keahliasnnya masing-masing, tentu dapat menjadi katalis pertumbuhan Kalbar.

 

 

Friday, 14 February 2020 22:25

Jumlah Sekolah

Sumber : datamart Kemdikbud semester ganjil 2019/2020

data Sekolah per Kabupaten/Kota

 

Friday, 14 February 2020 22:21

Laporan Kinerja LPMP Kalbar 2019

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Tuhan Yang Maha Esa. atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Kalimantan Barat telah menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2019 sesuai amanat Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah agar setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas dan fungsinya .

Laporan Kinerja LPMP Kalimantan Barat tahun 2019 merupakan laporan kinerja yang kelima dari periode Rencana Strategis (Renstra) LPMP Kalimantan Barat tahun 2015-2019. Laporan kinerja ini menyajikan informasi pencapaian sasaran sebagaimana tertuang dalam Kinerja LPMP Kalimantan Barat tahun 2019.

 

Thursday, 06 February 2020 22:17

Reviu RKA-KL dan Bedah POK Tahun 2020

Pada awal tahun 2020 seluruh komponen di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat saling bersinergi untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) LPMP Kalimantan Barat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan ke LPMP Kalimantan Barat, melalui serangkaian kegiatan.

download

 

 

Pontianak - 31/01/2020 -  Bertempat di Auditorium Ki Hajar Dewantara LPMP Kalimantan Barat, melaksanakan acara pelepasan purna tugas Bapak Nisfiansyah, S.AP yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Pelepasan Purnabakti ini sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya.

dokumentasi

Saturday, 18 May 2019 07:52

Sosialisasi SPMI Kalimantan Barat

Pontianak, 18 Mei 2019 - Untuk mendorong percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan di daerah, maka akan dilaksanakan Program Sekolah Binaan kerjasama antara LPMP Kalimantan Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. Untuk itu LPMP Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan pemerintah daerah terkait Pogram Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat satuan pendidikan melalui sekolah binaan dan sistem pengimbasannya maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui Tim Penjaminan Mutu Daerah (TPMPD). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat, Bpk. Drs. Aristo Rahadi, M.Pd di Hotel Gajahmada Pontianak. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 s.d 17 Mei 2019. Dokumentasi

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tetap menjalankan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan zonasi, namun ia menyadari tidak semua daerah siap menjalankan kebijakan zonasi. Karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan kompromi dari zonasi dengan menambah kuota jalur prestasi menjadi 30 persen (sebelumnya 15 persen), dan mengurangi kuota jalur zonasi menjadi minimal 70 persen (sebelumnya minimal 80 persen).

“Jadi bagi orang tua yang sangat semangat mendorong anaknya untuk mendapatkan angka (nilai) yang baik, prestasi yang baik, ini menjadi kesempatan mereka untuk mencapai sekolah yang diinginkan,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Namun ia menegaskan, kuota zonasi sebesar 70 persen itu tetap harus mengikuti tiga kriteria, yaitu minimum jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15 persen, dan jalur perpindahan 5 persen. Kemudian sisa kuota 30 persen untuk jalur prestasi.

“Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anak berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan,” tutur Mendikbud.

Ia mengatakan, Kemendikbud ingin membuat sebuah kebijakan yang bisa melaksanakan esensi semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah.

Namun Mendikbud menegaskan, zonasi bukan satu-satunya solusi dalam mencapai pemerataan pendidikan. Ada satu lagi kebijakan yang memiliki dampak lebih besar, yaitu pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Karena itu ia mengharapkan dukungan dari para kepala dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi, setidaknya dari jumlah atau kuantitas guru.

“Kalau ada sekolah-sekolah yang banyak sekali guru berkumpul di sekolah itu, agar dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa yang sekolahnya kekurangan guru. Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan kepala-kepala dinas pendidikan. Mohon support bapak/ibu agar ini menjadi prioritas nomor satu. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru mohon dilakukan distribusi yang baik demi siswa kita,” ujarnya.

Pontianak, 7/12/2019 - LPMP Kalbar - Penjaminan mutu pendidikan (PMP) tidak bisa dipenuhi secara pribadi. Perwujudannya harus melalui sinergi dan kolaborasi. Kepala sekolah adalah ujung tombak. Sivitas akademika harus kompak bergerak. Penjaminan mutu pendidikan adalah urusan setiap warga pendidikan. Kesadaran dan kepedulian adalah pertaruhan menuju kualitas pendidikan yang unggul di masa depan.

Tak sekadar program, PMP selayaknya juga diimbaskan. Pengimbasannya juga perlu dilakukan secara kolosal. Satuan pendidikan tak bisa bergerak sendiri. Dukungan, inisiasi dan motivasi dari seluruh pemangku kebijakan pendidikan sangat berarti untuk menyukseskan program ini.

Program strategis ini perlu kerjasama secara harmonis. Karenanya LPMP Kalimantan Barat perlu mengadakan kegiatan untuk mendiseminasikan sekaligus mengapresiasi setiap sekolah binaan yang berhasil melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) atas pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Mercure Pontianak, 4 – 6 Desember 2019. Kegiatan ini merupakan puncak rangkaian program PMP yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari bimbingan teknis, pendampingan dan supervisi. Delegasi sekolah binaan yang diundang adalah perwakilan dari setiap kabupaten/ kota dengan status unggulan. Harapannya sekolah binaan tersebut menjadi teladan yang pantas menjadi percontohan.

Secara paralel ada beberapa sesi dalam rangkaian kegiatan. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan menyuguhkan best practice implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di sekolah binaan dan best practice peran Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) di Kabupaten/Kota.

Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi menampilkan pemaparan supervisi mutu pendidikan dan analisis dan rekomendasi hasil supervisi mutu pendidikan. Seksi sistem informasi menggelar pemaparan pemetaan mutu pendidikan serta analisis dan rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan.

Puncak acara dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjend Dikdasmen Kemdikbud. Dalam kesempatan ini Direktur Pembinaan SD bersama kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, M.Si menyampaikan penghargaan kepada sekolah binaan berprestasi. Prestasi ini diberikan atas capaian pemenuhan 8 SNP dan konsistensi pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditampilkan juga pertunjukan seni tari oleh siswa SD, pameran, workshop praktik baik, diskusi serta presentasi pelaksanaan dan capaian SPMI oleh satuan pendidikan. Hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Bappeda, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD), kepala sekolah dan guru sekolah binaan setiap kabupaten/ kota se-Kalimantan Barat.

Dokumentasi

Pontianak,19/11/2019 - Memasuki Hari kedua Kegiatan konsolidasi pendataan dapodik dan penjaminan mutu pendidikan provinsi kalimantan barat 2019, LPMP Kalimantan Barat menghadirkan narasumber Edi Rasni, S.Si yang focus membicarakan PPG 2019 dimana peserta yang diikutsertakan pada Pelaksanaan seleksi Akademik PPG tahun ini adalah guru yang Masa Tugas mengajarnya adalah  terhitung mulai 31 Desember 2015 atau sebelumnya. materi selanjutnya direncanakan akan diisi oleh Bapak Yusuf Rokhmat, MT. yang nanti akan membahas tentang Dapodik.

foto

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditempatkan pada kantor pusat dan daerah serta Perguruan Tinggi Negeri di seluruh indonesia. Jika Anda lulusan dari sekolah/perguruan tinggi yang terakreditasi, dan memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dengan nilai IPK/rata-rata STTB sesuai dipersyaratan, serta memenuhi persyaratan lainnya segera persiapkan diri Anda untuk dapat bergabung menjadi CPNS Kemendikbud.

Pendaftaran dibuka melalui 4 Jalur:

  1. Jalur Umum;
  2. Jalur Cumlaude;
  3. Jalur Disabilitas;
  4. Jalur Putera/Puteri Papua dan Papua Barat.


Catat tanggalnya:

  • Untuk penempatan pada Unit Kerja Non PTN, pengumuman tanggal 11 November 2019 dan mulai pendaftaran tanggal 13 November 2019.
  • Untuk penempatan pada PTN, pengumuman tanggal 18 November 2019 mulai pendaftaran tanggal 20 November 2019.


Apakah Anda termasuk yang memenuhi? Segera mendaftar melalui https://sscn.bkn.go.id
 

Lampiran berkas:


Sumber : cpns.kemdikbud.go.id

Page 1 of 3