Kubu Raya - Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan In House Training Bagi Seluruh Staf Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013, dilaksanakan kegiatan Outbond yang bertujuan untuk lebih memantapkan kembali visi, komitmen, kekompakan dan kerjasama antar personil dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat. Pemantapan ini perlu dilakukan, mengingat dinamika yang terjadi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang semakin hari semakin besar.

Perkembangan tugas pokok dan fungsi ini menuntut sumberdaya manusia yang ada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat untuk selalu siap dan tanggap agar semua yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya yang disampaikan pada pembukaan kegiatan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Suhartono Arham, M. Si, berharap dengan kegiatan ini seluruh personil di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat dapat di "Recharge" sehingga fikiran, konsentrasi dan energi yang tersedot dalam melaksanakan program-program dalam 11 bulan terakhir dapat disegarkan kembali. Hal itu penting mengingat tantangan kedepan yang lebih berat yang tentunya memerlukan personil-personil yang dapat mengemban tugas secara profesional.

Kegiatan yang dibuka pada hari Jum'at 6 Desember 2013 dan berakhir pada hari Minggu 8 Desember 2013, berlangsung di Gardenia Resort yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh staf dan pimpinan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat.

Tidak seperti yang sudah-sudah, dimana tim Outbond yang memfasilitasi kegiatan menggunakan tim Outbong dari internal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat, kali ini kegiatan dipandu oleh Tim Outbond dari external Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat, sehingga para peserta terlihat lebih antusias menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan.

Published in LPMP Inside

Yogyakarta - Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, Australia, Eropa, dan Asian Development Bank melakukan penelitian tentang kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 4070 kepala sekolah di 55 kabupaten/kota dari tujuh wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hasil penelitian mengungkapkan, supervisi adalah kompetensi terminim yang dimiliki kepala sekolah di Indonesia, dibandingkan dengan kompetensi lain.

 

Hasil nilai kompetensi supervise tersebut sebesar 3.00 dari skala 1.00-4.00. Sedangkan hasil penilaian kompetensi lain sebesar 4.00 untuk setiap kompetensi. Adapun kompetensi kepala sekolah terdiri dari kompetensi kepribadian sebagai kepala sekolah, manajerial, kewirausahaan, mengajar, dan kompetensi memberikan penyuluhan terhadap guru.

 

Akibatnya, penilaian dan peningkatan terhadap kualitas belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara akurat karena kepala sekolah tidak melakukan pengawalan terhadap tugas harian guru. Demikian disampaikan perwakilan pemerintah Australia, John Pettit, saat membuka komisi pertama Konferensi Internasional Best Practice Bagi Pengembangan Kepemimpinan Kepala Sekolah (The 4th International Conference on Best Practice for School Leadership Development), di Yogyakarta, Selasa (11/6).

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDM dan PMP Kemdikbud), Syawal Gultom, mengatakan perlunya diingatkan kembali para kepala sekolah untuk menjalankan tugas supervise sehingga kompetensi supervisi pun dapat ditingkatkan.

 

Menurut Syawal, penyebab kelemahan kompetensi supervisi berada pada perlakuan prioritas yang diberikan kepala sekolah, terhadap urusan bersifat administratif, dibandingkan dengan supervisi terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Kepala sekolah itu ya guru dengan tugas tambahan sebagai kepsek, maka kita kembalikan ke posisi awal harus bisa supervisi guru di sekolahnya,” ujar mantan rektor Universitas Negeri Medan itu.

Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangtendik Kemdikbud) menggelar The 4th International Conference on Best Practice for School Leadership Development, di Hotel Sahid Rich, Yogyakarta, dari tanggal 10-14 Juni 2013. Konferensi tingkat ASEAN tersebut diikuti  11 negara Asia Tenggara dengan total 120 orang peserta, yang terdiri dari 90 orang peserta dalam negeri, dan 30 orang peserta luar negeri. Harapannya, para kepala sekolah dari perwakilan masing-masing negara dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, sehingga tidak terdapat kesenjangan informasi mengenai supervisi antarnegara partisipan.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan

Yogyakarta - Penelitian Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) mengenai kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, hasil kerjasama pemerintah Indonesia, Australia, Eropa, dan Asian Development Bank, terhadap 4070 kepala sekolah di 55 kabupaten/kota dari tujuh provinsi di Indonesia, mengungkapkan supervisi adalah kompetensi terminim yang dimiliki kepala sekolah di Indonesia, dibandingkan dengan kompetensi lain.

 

Nilai tersebut adalah sebesar 3.00 dari skala 1.00-4.00, dengan nilai sebesar 4.00 untuk kompetensi lain. Adapun kompetensi kepala sekolah terdiri dari kompetensi kepribadian sebagai kepala sekolah, manajerial, kewirausahaan, mengajar, dan kompetensi memberikan penyuluhan terhadap guru. Ketujuh provinsi tersebut adalah provinsi Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

 

Akibatnya, penilaian, dan peningkatan terhadap kualitas belajar mengajar tidak dapat akurat dilakukan. Karena, kepala sekolah tidak melakukan pengawalan terhadap tugas harian guru. Demikian pernyataan tersebut disampaikan perwakilan pemerintah Australia John Pettit, saat membuka komisi pertama Konferensi Internasional Best Practice Bagi Pengembangan Kepemimpinan Kepala Sekolah (The 4th International Conference on Best Practice for School Leadership Development), di Yogyakarta, Selasa kemarin (11/6).

 

Masih di waktu yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDM dan PMP Kemdikbud), Syawal Gultom mengatakan perlunya diingatkan kembali para kepala sekolah untuk menjalankan tugas supervisi. Sehingga, kompetensi supervisi pun dapat ditingkatkan.

 

Menurut Syawal, penyebab kelemahan kompetensi supervisi berada pada perlakuan prioritas yang diberikan kepala sekolah, terhadap urusan bersifat administratif, dibandingkan dengan supervisi terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Kepala sekolah itu ya guru dengan tugas tambahan sebagai kepsek, maka kita kembalikan ke posisi awal harus bisa supervisi guru di sekolahnya,”ujar mantan rektor Universitas Negeri Medan itu.

Pada tingkat ASEAN, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangtendik Kemdikbud) menggelar The 4th International Conference on Best Practice for School Leadership Development, di Hotel Sahid Rich, Yogyakarta, dari tanggal 10-14 Juni 2013. Sebanyak 11 negara Asia Tenggara dengan total 120 orang peserta, yang terdiri dari 90 orang peserta dalam negeri, dan 30 orang peserta luar negeri berpartisipasi dalam perhelatan tahunan ini. Harapannya, para kepala sekolah dari perwakilan masing-masing negara dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan. Sehingga, tidak terdapat kesenjangan informasi mengenai supervisi antar negara partisipan.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Potret Pendidikan

Jakarta - Sesuai jadwal yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelatihan guru sasaran sebanyak 55.762 orang akan dilaksanakan selama lima hari yaitu dari tanggal 8-13 Juli. Sebagaimana diketahui setelah DPR Setujui Kurikulum Baru Dimulai Tanggal 15 Juli 2013, maka Kemdikbud langsung bergerak cepat untuk melaksanakan program-program terkait Implementasi Kurukulum 2013.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa pelatihan guru ini tidak berhenti di sini saja melainkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian akan dilakukan pendampingan saat mulai implementasi sehingga dapat dipantau.

"Kami akan terus mendampingi dan ada proses evaluasi yang akan dilakukan juga," kata Nuh di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Berdasarkan jadwal dari Kemdikbud, mulai tanggal 4-8 Juni para instruktur nasional akan dilatih. Kemudian dilanjutkan oleh pelatihan bagi guru inti pada 11-22 Juni. Selanjutnya, pelatihan guru sasaran pada 8-13 Juli dan implementasi pada 15 Juli.

"Semuanya sudah disiapkan. Sekarang kalau dibandingkan dengan KTSP, apa ada persiapan guru," ujar Nuh.

 

Sumber : http://www.kompas.com

Published in Penjaminan Mutu

Diklat Manajemen Kepala Sekolah Kabupaten Kapuas Hulu

 

Published in Album

Putussibau - Diawal tahun 2013 tepatnya pada tanggal 18 - 22 Februari 2013, LPMP Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan diklat Manajemen Kepala Sekolah. Langkah awal ini merupakan perwujudan komitmen LPMP dalam rangka peningkatan kompetensi Kepala sekolah khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan pembekalan dan kesiapan mental Kepala Sekolah untuk menjadi pimpinan pada satuan pendidikan yang handal.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu yang diwakili oleh Assisten Administrasi umum BKD Kabupaten Kapuas Hulu Ibu Endang Yohana, SH, dan dihadiri oleh Pejabat struktural LPMP Provinsi Kalimantan Barat. Dalam sambutannya beliau mengatakan, pendidikan dan pelatihan manajemen Kepala sekolah ini sebagai salah satu upaya menjawab dan sekaligus solusi terhadap peningkatan kemampuan manajerial di sekolah. Maka tidaklah berlebihan jika diklat manajemen Kepala Sekolah ini mampu menjadi titik tolak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu,” ujarnya. Ibu Endang juga menambahkan, dengan diadakannya peningkatan kompetensi secara signifikan pada keseluruhan PNS dan praktisi dunia pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten tersebut. Beliau juga berharap kerjasama dengan LPMP Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia bagi pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di kabupaten Kapuas Hulu tidak berhenti sampai disini saja, kerjasama seperti ini masih harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat peran strategis LPMP didaerah Kalbar terutama didunia pendidikan sangat berarti dan diharapkan keberadaannya.

Pada kesempatan itu pula Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Drs. Suhartono Arham, M.Si memberikan materi Kebijakan Kementerian Pendidikan tentang kurikulum tahun 2013, dalam paparannya Kepala LPMP menyatakan “bahwa kurikulum 2013 merupakan amanat pemerintah yang harus dilaksanakan dan didukung sepenuhnya oleh semua pemangku kepentingan kependidikan, sebab Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum 2013 disusun menggunakan basis sains dan lebih menekankan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang. Materi ajar dikembangkan dari kompetensi lulusan yang akan dihasilkan. Sistem belajarnya juga dengan cara mengembangkan pola pikir kritis anak yang holistik dan menyenangkan dengan metode observasi dan membiasakan siswa untuk bertanya. Kehadiran kurikulum baru diharapkan membawa harapan pada pelaku pendidikan, guru, dan siswa. Kurikulum 2013 harus lebih menghargai guru dan siswa. Guru harus diberi ruang gerak untuk mengembangkan keilmuan dan kreativitasnya dalam mengelola pembelajaran,” ujarnya.

Diklat yang diikuti oleh 40 (empat puluh) orang Kepala Sekolah pada setiap jenjang satuan pendidikan (SD, SMP dan SMA) yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) 20 orang, Kepala Sekolah SMP 18 orang, dan Kepala Sekolah SMA 2 orang. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan tatap muka yang diselenggarakan dalam bentuk diklat dengan pola 50 jam Pelajaran (JP) @ 45 menit dengan durasi waktu 5 hari. Peserta diklat mendapat pelatihan dari BKD Kabupaten Kapuas Hulu, Widyaiswara serta Pejabat Struktural LPMP Provinsi Kalbar. Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan diklat ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 dan bekerjasama dengan LPMP Provinsi Kalimantan Barat yang berdasarkan MOU LPMP Provinsi Kalimantan Barat dan BKD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 893.3/235/BKD/2P-B dan Nomor : 178/J36/LL/2013.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di gedung Korpri dan Graha Abdi Praja Jl. Rahadi Usman No. 27 Putussibau, dari tanggal 18 s.d 22 Februari 2013. Hasil Diklat Manajemen Kepala Sekolah dari SD, SMP, dan SMA tahun 2013 ini secara langsung akan dapat memberikan kontribusi, komitmen dan pikiran pada paradigma baru dalam penugasan/pengangkatan kepala sekolah serta adanya upaya penguatan kapasitas dan kompetensi Kepala sekolah. Adapun Tujuan diadakannya kegiatan Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tahun 2013 ini adalah :

  1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Kepala Sekolah dalam bidang supervisi akademik, pengelolaan keuangan, pengelolaan ketatausahaan;
  2. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menciptakan pendidikan berkarakter dan budaya sekolah;
  3. Meningkatkan pengetahuan Kepala Sekolah terhadap kepemimpinan dalam satuan pendidikan;
  4. Meningkatkan pengetahuan kepala sekolah dalam penilaian kinerja guru.

Alhamdulillah Kegiatan Diklat Manajemen Kepala sekolah kerjasama LPMP Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat terselenggara dengan baik dan lancar tanpa ada halangan yang berarti, melalui kegiatan ini mudah-mudahan dapat mencetak kepala sekolah yang profesional dan berkualitas, yakni kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang baik, serta mampu mengelola dan mengembangkan sekolah secara optimal sebagai upaya peningkatan mutu untuk mencapai standar nasional pendidikan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, sehingga kemampuan dalam bidang manajemen sekolah semakin baik yang pada akhirnya diharapkan pada peningkatan mutu dan kualitas sekolah secara keseluruhan. Baik dari aspek kualitas prasaranan sekolah, kualitas tenaga didik maupun kualitas peserta didik.

Published in Penjaminan Mutu