giptk

giptk

Jakarta, Kemendikbud— Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melantik pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat pelantikan, Menteri Muhadjir menekankan kepada para pejabat untuk membangun empat standar kualitas agar menciptakan rekam jejak yang sehat dan bertanggunjawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas terhadap institusi, dan tidak tercela saat bekerja untuk membangun ASN yang sehat dan bertanggungjawab,” ujar Menteri Muhadjir, di Jakarta, Rabu (20.3.2019).

Sinergi antara para pejabat yang baru dilantik dengan lingkungan bekerja pun menjadi fokus perhatian mantan rektor Universitas Muhammadiyah ini. Menurutnya, sinergitas melalui berbagi kemampuan dan pengetahuan antara pejabat baru sebagai pendatang dalam organisasi dengan para staf di dalam organisasi sangat diperlukan.

“Para pejabat baru bisa lekas belajar mengenai sistem kerja yang sudah berlaku kepada para bawahannya, dan kelebihan pejabat baru dapat lebih objektif dan jernih untuk memperbaiki sistem kerja,” ujarnya.

Sedangkan, para bawahan yang berada di institusi, lanjutnya, memiliki penguasaan lapangan yang baik tapi saat yang bersamaan tidak objektif dalam memandang masalah karena masa tugas yang lama di dalam institusi. “Kalau yang sudah lama, dapat menguasai lapangan jadi bisa belajar, tapi tidak objektif memandang masalah karena sudah berada lama di tim,”ujarnya.

Adapun pejabat yang dilantik, diantaranya:

  1. Santi Ambarukmi sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit PTK Ditjen GTK);
  2. Agus Salim sebagai Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas);
  3. Muh. Abdul Khak sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  4. Emi Emilia sebagai Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  5. Gufran Ali Ibrahim sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  6. Hurip Danu Ismadi sebagai Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  7. Enang Ahmadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  8. Poppy Dewi Puspitawati sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen);
  9. Sanusi sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus, Ditjen Dikdasmen;
  10. Thamrin Kasman sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  11. Rasoki Lubis sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik;
  12. Moh.Sofian Asmirza sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat;
  13. Awalludin Tjalla sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan.


Menteri Muhadjir turut melantik para pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Kemendikbud. Pelantikan ini, kata Mendikbud, sebagai bentuk penyegaran terhadap Kemendikbud sebagai organisasi melalui pemutaran tugas (tour of duty) dari para pejabat. *

Balikpapan, Kemendikbud --- Untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, khususnya di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal ( daerah 3T), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng TNI AD, dan memberikan pembekalan kepada 900 orang prajurit yang siap ditempatkan untuk membantu mengajar di daerah tersebut jika terjadi kekurangan tenaga pengajar.

Pemberian pembekalan tersebut merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Supriano, dengan Asisten Teritorial KASAD, Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari tentang Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T, Untuk Memenuhi Kebutuhan Guru di Daerah Perbatasan. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani pada Rabu, 27 Januari 2019, di Kantor Kemendikbud, di Jakarta.

“Kerja sama ini bukan untuk menjadikan tentara beralih fungsi sebagai guru, tetapi untuk memberikan bekal kepada prajurit TNI AD yang bertugas di daerah perbatasan, dan sewaktu-waktu bisa membantu Pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang sekolahnya kekurangan guru, di samping melaksanakan tugas utamanya menjaga kedaulatan NKRI,” jelas Supriano pada pembukaan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T, di Yonif 600 Raider, Balikpapan, Senin (11/03/2019).

Bimbingan teknis ini dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d. 14 Maret 2019 di dua lokasi yakni di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Garut, Jawa Barat, dengan jumlah peserta masing-masing 450 orang prajurit . “Ini merupakan langkah bersinergi antara Kemendikbud dengan TNI AD, dan baru pertama kali dilakukan. Dengan terbekalinya para prajurit tersebut, dapat membantu memberikan layanan pendidikan di daerah 3T, yang saat ini akan ditempatkan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau,” terang Supriano.

Selain membantu mengajar di daerah tersebut pada satuan pendidikan yang kekurangan guru, kata Supriano, para prajurit juga dapat memberikan informasi kepada Kemendikbud fasilitas pendidikan yang dibutuhkan di daerah tersebut. “Para prajurit dapat membantu Kemendikbud memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan di daerah 3T, misalkan perlunya menambah ruang kelas baru, atau mendirikan sekolah baru yang menjadi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut,” tutur Supriano.

Supriano berharap dengan adanya sinergi yang baik antara Kemendikbud dan TNI AD proses belajar mengajar siswa di daerah 3T tidak terganggu karena alasan kekurangan guru. “Dengan sinergi yang baik ini semua anak-anak kita bisa terus mendapatkan layanan pendidikan,” ucap Supriano.

Sementara itu, Mayjen Bakti Agus Fadjari, mengimbau kepada seluruh prajurit yang mengikuti pembekalan dari Kemendikbud untuk fokus dan menyerap ilmu dan informasi yang diberikan para narasumber. “Para prajurit harus fokus dan serap semua ilmu yang diberikan para narasumber. Kegiatan ini yang pertama memberikan pembekalan kepada Satgas yang akan bertugas di daerah 3T. ini memberikan manfaat yang besar tidak hanya kepada prajurit, tetapi juga masyarakat,” tutur Aster KASAD.

Dengan sinergi yang baik, Aster KASAD, meyakini layanan pendidikan di daerah 3T menjadi lebih baik. “Dengan sinergi ini juga dapat melahirkan anak-anak yang berada di daerah 3T menjadi cerdas, sejahtera, dan berperan di dalam pembangunan bangsa. Saya yakin dengan pembekalan ini juga dapat menjawab tantangan atau kendala yang ada di pos prajurit masing-masing nantinya. Kita bisa membantu sekolah yang kekurangan guru melalui ilmu-ilmu yang diterima saat ini bagaimana kita mengajar di kelas, bagaimana berinteraksi di kelas,” pungkas Aster KASAD.

Para personil TNI AD akan diberikan pembekalan lima kemampuan pendidikan, yakni penguatan pendidikan karakter; bela negara; baca, tulis, hitung; kecakapan hidup; dan kepanduan. Materi-materi tersebut akan diberikan oleh widyaiswara dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bahasa, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan dosen-dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Para prajurit tersebut diberikan pembekalan dengan pola Bimtek 40 jam. *

 

 

GTK, Garut – Usai sesi Orientasi Kompetensi Pedagogik, narasumber berikutnya Sunarto yang membawakan materi ‘Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP’. Sunarto membuka bidak materinya dengan sebuah kisah ayam dan elang. Ia menceritakan bahwa ada anak ayam yang ingin menjadi elang. Sang anak ayam memiliki harapan besar dan menilai ada begitu banyak persamaan antara ayam dan elang. Namun ibu si ayam tersebut “menjatuhkan” harapan itu dengan mengatakan ayam adalah ayam, elang adalah elang.

Lantas Sunarto menjembatani cerita itu dengan konteks penugasan personel TNI AD.

“Jangan-jangan ada anak elang di lingkungan ayam. Anak-anak kita yang berada di daerah 3T,” kata Sunarto di Yonif Raider 303 Garut, Senin (11/3/2019). Sunarto pun menambahkan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara.

Dalam kesempatan tersebut, Sunarto mengungkap perlunya pola pikir yang benar dalam menghadapi kata ‘belajar’. Ia memberi contoh kebencian terhadap suatu mata pelajaran bisa jadi karena siswa dimarahi oleh guru. Ketidaksukaan terhadap mata pelajaran tertentu juga bisa muncul karena adanya sosok “guru killer”.

“Maka kita sedang ngapain hari ini? Bersenang-senang,” ungkap Sunarto interaktif kepada para personel TNI AD Yonif Raider 303 Garut.

Tak kenal maka tak sayang, Sunarto pun membeberkan karakter anak SD dan SMP.

“Anak SD senang bermain, bergerak, senang bekerja dalam kelompok, diberi contoh,” beber Sunarto.

Dalam hal bergerak, menurutnya untuk anak SD kelas 1-3 hanya dapat berkonsentrasi dalam 30 menit. Ada pun tentang diberi contoh, hal nyata yang konkret bisa dijadikan pembelajaran. Misalnya 1 apel ditambah 1 apel maka menjadi 2 apel.

Sedangkan untuk anak SMP sejumlah cirinya yakni puber, ambivalensi (galau antara ingin sendiri dan berkelompok), membandingkan dengan norma-kaidah, secara skeptis mempertanyakan Tuhan, emosi sangat labil.

Lalu bagaimanakah cara menghadap anak SD dan SMP? Sunarto memberikan sejumlah tips. Menurutnya di fase umur tersebut, mereka menyukai kejutan. Anak usia SD dan SMP suka didengarkan. Maka saran Sunarto kepada personel TNI AD ini adalah dengarkan, dengarkan, dengarkan peserta didik di daerah 3T.

Sunarto juga mewanti-wanti agar para personel TNI AD tidak berteriak kepada peserta didik dalam mendidik. Ia menyarankan agar para tentara ini bisa menjadi motivator bagi peserta didik. Dalam waktu pertemuan beberapa bulan dengan peserta didik di daerah 3T hendaknya menanamkan motivasi.

“Jadilah sumber inspirasi dan penguat jiwa anak didik. Jangan sungkan untuk memuji,” terangnya.

Menurut Sunarto yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung para personel TNI AD ini hendaknya juga memiliki sikap meminta maaf jika salah. Ia juga menyarankan agar para tentara ini memiliki sikap sabar dan bijak. Contoh nyatanya ialah jangan memberikan pertanyaan beruntun. Berikanlah jeda antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya, karena anak SD-SMP butuh untuk dihargai manakala mereka menjawab dengan benar.

Para tentara ini juga diharapkan bisa menjadi teladan. Dengan begitu mereka menjadi inspirasi, role model bagi para peserta didik.

Sesi ‘Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP’ diakhiri dengan sesi tanya jawab. Timbul pertanyaan bahwa anak generasi sekarang dianggap lembek dan berani melakukan tindakan lancung secara terang benderang. Sunarto pun menganalisa hal tersebut dikarenakan efek globalisasi, Menurutnya generasi Z yang akrab dengan smart phone ini dapat terbawa pengaruh buruk dari teknologi. Selain itu Sunarto juga mengungkap penyebab lainnya yakni anak-anak itu kehilangan momen kasih sayang di rumah dan budaya sekolah.

https://gtk.kemdikbud.go.id

Senin, 11 Maret 2019 10:11

Ki Hadjar Dewantara

Pendiri Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan memberi teladan). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 28 April 1959 dan dimakamkan di sana.
Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya.

Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai Lihat Daftar Wartawan
wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya.

Lebih lanjut, silahkan baca di halaman-halaman berikut ini:

sumber : http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

Kampar-Riau, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyerahkan bantuan pemerintah tahun 2019 sebesar Rp449,4 miliar untuk Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara simbolis, bantuan Pemerintah Pusat itu diserahkan Mendikbud kepada Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, di Lapangan Pelajar Kantor Camat Bangkinang Kota, Sabtu (9/3/2019). Bantuan tersebut terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan.

Mendikbud menyampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Komitmen Pemerintah, diantaranya, ditunjukkan melalui rekrutmen guru melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Khusus untuk guru honorer kategori 2 (K2), tahun ini Pemerintah membuka formasi sebanyak 72 ribu guru honorer tersebut untuk menjadi CPPPK. Tesnya pun dibuat terpisah dengan jalur umum.

"Pemerintah akan terus memperhatikan. Kita usahakan secara bertahap (persoalan) guru honorer akan bisa kita selesaikan. Dan saya mohon pemerintah daerah di Provinsi Riau, termasuk Pak Bupati Kampar, untuk tidak mengangkat lagi guru-guru honorer. Karena kalau terus-terusan diangkat, tidak akan pernah selesai," jelasnya di depan ribuan peserta Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar, lapor Bupati Catur, memiliki 1.404 lembaga dan satuan pendidikan yang terdiri dari 424 lembaga PAUD nonformal, 350 Taman Kanak-kanak, 492 Sekolah Dasar (SD), dan 131 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama dengan total peserta didik sebanyak 131.939 siswa.

Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dalam peningkatan mutu pendidikan, selaras dengan upaya Pemerintah Pusat melalui program Kemendikbud. "Momentum ini memberikan makna dan motivasi tersendiri bagi Pemkab Kampar untuk lebih optimal memajukan pendidkan yang dijiwai semangat kebersamaan," kata Bupati Catur.

Sebelumnya, Mendikbud juga menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pekanbaru. Pada pagi hari, Menteri Muhadjir menyerahkan secara simbolis bantuan Pemerintah kepada pemerintah Kota Pekanbaru senilai Rp401,5 miliar. Bantuan diterima secara simbolis oleh Wali Kota Firdaus di Lapangan Purna MTQ, Pekanbaru.

Firdaus menyatakan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru menaruh perhatian besar dalam urusan pendidikan. Buktinya, pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan sebagian besar anggaran fungsi pendidikan untuk pembayaran insentif bagi para guru.

PIP Tumbuhkan Harapan Siswa

Pada Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kampar, Mendikbud juga menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 58.900 siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Total bantuan pendidikan PIP yang disalurkan di Kabupaten Kampar pada tahun 2019 senilai Rp28,8 miliar.

Ernawati, ibunda Muhammad Fadila Hartanto, siswa SDN 15 Bangkinang, merasa sangat senang karena anaknya menjadi salah satu perwakilan siswa yang mendapatkan KIP dari Mendikbud. Anak satu-satunya itu mendapatkan bantuan dari Pemerintah setelah didaftarkan oleh pihak sekolah.

Perempuan paruh baya itu baru saja mengetahui kalau dana manfaat dalam KIP dapat berlanjut hingga jenjang pendidikan menengah. Menurutnya, uang yang diterima anaknya nanti akan ditambahkan ke dalam tabungan untuk biaya melanjutkan ke SMP tahun ini. "Dia sudah tahu bagaimana menabung atau ambil uang di ATM," kata perempuan paruh baya itu.

Penghasilan Erna sebagai pencuci piring dan suaminya sebagai tukang reparasi sepatu yang tak menentu, sempat membuatnya gamang untuk membiayai keperluan sekolah anaknya. Dengan PIP, ia dan suaminya tak lagi khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan belajar Fadila.

"Dia sudah kelas 6. Sebentar lagi SMP. Saya inginnya dia bisa sekolah terus. Biar dia, katanya mau jadi ABRI," ungkap Ernawati (*)

Kampar-Riau, 9 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 079/Sipres/A5.3/HM/III/2019

Jakarta, Kemendikbud – Memasuki era teknologi informasi, digitalisasi arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan keharusan, terutama arsip yang digolongkan prioritas. Dengan digitalisasi tingkat keabadian arsip lebih dapat dipertanggung jawabkan dan efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dalam Peresmian Pusat Arsip Kemendikbud di Ciketing Udik, Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/2/2019)

 

Meskipun keautentikan arsip masih sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama terkait dengan masalah hukum, seperti pembuktian perkara, namun tidak berarti bahwa digitalisasi dikesampingkan. “Tidak berarti kita tidak perlu memperhatikan proses digitalisasi dan melakukan filmisasi, untuk disimpan di dalam micro film yang saya kira lebih memiliki tingkat keabadian yang dapat dipertanggung jawabkan dan lebih efisien,” tutur Mendikbud.

 

Mengenai rencana digitalisasi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) siap untuk membantu Kemendikbud mengalihmediakan arsip. Kepala ANRI, Mustari Irawan, yang turut hadir dalam peresmian Pusat Arsip menyampaikan, saat ini sebagian arsip statis yang sudah diserahkan kepada ANRI sudah dialihmediakan. Namun untuk arsip inaktif yang berada di Pusat Arsip, karena statusnya yang masih dibutuhkan, meskipun frekuensi penggunaannya sudah berkurang, maka perlu analisis lebih lanjut untuk proses digitalisasinya.

 

“Bisa saja arsip yang inaktif ini dilakukan digitalisasi, tapi mungkin perlu dianalisis mana yang bisa, mana yang tidak, karena dalam waktu tertentu ada yang bisa dimusnahkan. Tidak semua harus didigitalisasi,” ujar Mustari.

Proses digitalisasi arsip bukan tanpa tantangan. Ke depan, untuk dapat melaksanakan secara penuh, kementerian harus siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia. Digitalisasi memerlukan infrastruktur mesin dengan kapasitas tinggi yang mampu melakukan alih media per lembar. Sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pun perlu mumpuni.

 

 

Arsiparis Dituntut Responsif Terhadap Perubahan Teknologi

 

Dalam mengadopsi perubahan teknologi dalam pengarsipan, peran petugas arsip atau pemegang jabatan arsiparis sangat strategis. Untuk itu arsiparis dituntut untuk responsif terhadap berbagai perubahan. “Harus bisa menyimpan arsip tersebut dalam bentuk digital. Karena memang bentuk digital itu nantinya tidak memerlukan banyak space, ruangan. Dia bisa disimpan di cloud system,” jelas Mustari.

 

Mendikbud dalam hal ini mendukung peningkatan kapasitas keterampilan petugas arsip yang ada di lingkungan Kemendikbud. “Saya minta ada peningkatan keterampilan para petugas arsip yang ada di lingkungan Kemendikbud, agar responsif terhadap perubahan yang terkait teknologi kearsipan, misalnya masalah penyimpanan, perawatan, dan kemudian pendistribusian, pemanfaatan. Jadi arsip itu harus benar-benar terukur, dengan menggunakan piranti-piranti yang modern, yang sekarang sudah sangat advanced, sangat maju sekali,” tutur Muhadjir.

 

Salah satu bentuk peningkatan keterampilan bagi arsiparis yang akan dilakukan Kemendikbud adalah dengan mengirimkan tenaga arsiparis untuk melakukan studi banding ke negara lain yang sistem kearsipannya sudah maju. “Karena itu, kalau mereka tidak lakukan studi banding, atau upgrading, saya kuatir kita ketinggalan,” jelas Mendikbud

Pandeglang, Kemendikbud – Menjalani tahun kedua sebagai Guru Garis Depan (GGD) di Sobang, Pandeglang, Banten, Fadila Ashiyami menjadi saksi banyaknya anak yang putus sekolah di sana. Sebagai satu dari 37 GGD yang bertugas di Pandeglang, melihat kenyataan kurangnya semangat bersekolah itu memacu dia untuk terus berupaya memberikan motivasi serta menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat bagi siswa-siswinya untuk meraih masa depan yang lebih baik.

 

Bagi Ami, panggilan akrabnya, mengabdi sebagai GGD juga berarti panggilan untuk menularkan optimisme bagi anak-anak di daerah terpencil. Ia ingin anak-anak tetap bersemangat melanjutkan pendidikan dan bisa meraih masa depan yang lebih baik meskipun mereka berasal dari desa.

 

“Karena mungkin suatu hari nanti mereka juga akan membangun desa mereka, menjadi desa yang lebih maju daripada sekarang,” ujar guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sobang, Pandeglang, Banten saat diwawancarai usai acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Pandeglang di Alun-alun Pandeglang, Banten, Sabtu (23/2/2019).

 

GGD merupakan satu dari program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memeratakan akses dan mutu pendidikan melalui ketersediaan pendidik di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Program afirmasi ini sudah dijalankan sejak 2016 lalu.

 

Sikap optimistis itu juga dia tunjukkan ketika mendapat kesempatan berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pada acara tersebut. Ami mewakili rekan-rekan GGD di Pandeglang menyampaikan kesannya selama menjadi GGD dan penerima Tunjangan Daerah Khusus.

 

Kepada Ami, Mendikbud Muhadjir berpesan agar terus bersemangat mengajar di daerah terpencil dan terus memotivasi anak-anak di sana. Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan itu hak seluruh warga negara, baik di kota, maupun di desa terpencil. Pada kesempatan tersebut, Mendikbud juga langsung memberikan bantuan berupa satu laptop kepada Ami.

 

Tak hanya melihat kenyataan anak putus sekolah saja, setiap harinya, Ami berhadapan dengan medan yang berat untuk tiba di sekolah tepat waktu. Lulusan Universitas Negeri Jakarta ini harus berjuang dengan sepeda motornya melewati jalan yang tak mulus seperti di perkotaan, sesekali akan berlumpur jika hujan turun. Setelah itu, ia harus berhenti di pinggir hutan dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus hutan belantara.

 

Perjuangan menuju sekolah tersebut tak sebanding dengan rasa puas ketika Ami mengajar generasi penerus bangsa di Desa Sobang. “Kepuasannya luar biasa ketemu dengan murid-murid, bisa berbagi manfaat dengan mereka, mendidik anak bangsa yang benar-benar membutuhkan, di situ kepuasannya,” ungkap wanita berkerudung itu.

 

Ami menyampaikan pesan bagi rekan-rekan pengajar yang ingin menjadi guru di daerah 3T agar memiliki ketulusan dan keikhlasan dalam mengajar. “Nikmati mendidik di mana pun. Kalau memang tulus, ikhlas, benar-benar untuk siswa, maka medan seperti apapun justru membuat kita tertantang dan senang,” pungkasnya.

Jakarta, Kemendikbud --- Salah satu permasalahan pendidikan di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) adalah tentang kurangnya tenaga pendidik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Nota kerja sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dan Asisten Teritorial (Aster) TNI AD Brigjen Bakti Agus Fadjari di kantor Kemendikbud, Jakarta (27/2/2019).

Melalui kerja sama ini, diharapkan personel TNI AD yang bertugas di daerah 3T dapat diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Dengan demikian kebutuhan tenaga pengajar akan terbantu oleh para prajurit tersebut. Sinergi dengan TNI AD adalah bentuk antisipasi Dirjen GTK jika ada sekolah yang kekurangan guru, sehingga bisa tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan diisi oleh anggota TNI yang bertugas di daerah tersebut.

"Jangan sampai daerah-daerah yang punya potensi, (justru) tidak ada gurunya. Ini dalam rangka persiapan. 900 (personel) ini kita siapkan, menjaga-jaga apabila diperbatasan itu tidak ada guru, dibutuhkan guru, mereka bisa masuk," Tutur Dirjen Supriano.

Dalam nota tersebut, nantinya personel TNI yang ditugaskan di Nunukan dan Malino akan terlebih dahulu mendapatkan peningkatan kompetensi dalam bidang pembelajaran dari Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Brigjen Bakti Agus Fadjari menjelaskan bahwa selama ini memang untuk menutup kekurangan guru yang ada di perbatasan, prajurit TNI AD sering terlibat untuk membantu proses pembelajaran. Karena itu dengan pembekalan yang diberikan GTK nanti dapat menjadi standar bagi personel TNI yang mengajar. Ia juga menyampaikan nanti akan ada dua batalyon yang diberikan pembekalan oleh GTK sebelum bertugas. Kedua batalyon tersebut adalah Batalyon 303 Garut dan Batalyon Raider Balikpapan yang akan mendapatkan pembekalan sebanyak 40 jam sebelum bertugas.

Banten, Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengimbau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk terus memberikan pelayanan pendidikan yang prima dan berintegritas kepada guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan pelaku pendidikan lainnya.

“Tunjangan kinerja sudah naik, artinya kita harus lebih bekerja keras membangun birokrasi yang betul-betul mengedepankan pelayanan prima dan bersih kepada masyarakat,” kata Mendikbud saat berkunjung ke LPMP Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (22/02).

Mendikbud berharap, dalam memberikan layanan pendidikan, LPMP sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbud dapat membantu dinas pendidikan di kabupaten/kota ataupun provinsi dalam memberikan akses dan layanan pendidikan yang prima. “LPMP sebagai penghubung Kemendikbud dengan Pemda dapat bersama-sama membantu dalam meningkatkan pendidikan di daerah", ujar Mendikbud.

Tidak lupa Mendikbud mengingatkan kepada pegawai di LPMP Provinsi Banten yang berjumlah 76 orang, untuk menjaga stamina dengan rajin berolahraga. “Saya imbau kepada seluruh pegawai LPMP untuk menjaga stamina, sempatkan waktu untuk berolahraga,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyampaikan hal yang sama kepada seluruh pegawai LPMP untuk memaksimalkan pemberian layanan prima kepada para pelaku pendidikan. “Reformasi Birokrasi di Kemendikbud, mulai bulan Juli tahun lalu kita sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 80 persen. Tentu harapannya harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan pemberian pelayanan kita yang lebih baik kepada masyarakat,” pesan Didik.

Didik juga berharap, LPMP Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi UPT Kemendikbud lainnya dalam memberikan layanan pendidikan yang prima kepada para pelaku pendidikan. “Marilah kita terus berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Harapan saya LPMP Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi UPT Kemendikbud lainnya dalam pemberian layanan pendidikan terbaik,” pesan Didik.

Untuk informasi dan pendaftaran, silakan klik https://lombafotoartikel.kemdikbud.go.id
Untuk mengunduh poster, klik tautan di bawah ini:
foto
artikel
Untuk pertanyaan terkait lomba foto, silakan sampaikan surel ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Sedangkan untuk lomba artikel ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Halaman 1 dari 41