Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (116)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Pontianak - LPMP Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan pemerintah terkait penerapan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal di tingkat satuan pendidikan melalui sekolah model dan sistem pengimbasannya.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk
1. menyamakan persepsi antara LPMP Kalimantan Barat dengan pemerintah daerah berkenaan dengan kebijakan pengembangan sekolah model serta pola pengimbasannya.
2. Menjalin kerjasama dan kesepahaman dalam memfasilitassi satuan pendidikan untuk mengimplementasikan SPMI dalam upaya pemenuhan 8 SNP.
3. Membentuk sekretariat Tim Penjaminan Mutu Daerah (TPMPD) dalam rangka sinergisitas mutu pendidikan didaerah masing-masing.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat, Bpk. Drs. Aristo Rahadi, M.Pd di Hotel Gajahmada Pontianak. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 s.d 17 Mei 2019.
Hari kedua kegiatan Sosialisasi SPMI kepada Pemerintah Daerah di Hotel Gajahmada, peserta mendapatkan penjelasan teknis terkait tahapan yang akan di lakukan oleh sekolah binaan dan pemerintah daerah terkait kegiatan SPMI dan SPME. .
Kasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si menjelaskan sekolah binaan akan melakukan 3 kali pendampingan dengan dana bantuan pemerintah yang didapat masing-masing sekolah binaan
.
Pendampingan pertama, sekolah akan melakukan Bimtek SPMI selama 4 hari. Untuk pendampingan kedua, dilakukan selama dua hari terkait pemenuhan 8 SNP, sedangkan pendampingan ketiga terkait bagaimana sekolah binaan dapat memunculkan program unggulan sekolah yang disebut program kekhasan.

Kegiatan sosialisasi SPMI ini di tutup dengan pembahasan naskah kesepakatan antara LPMP Kalimantan Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal di wilayahnya masing-masing.

Untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Binaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota akan : Berupaya mengalokasikan anggaran untuk mendukung tahapan pelaksanaan program Sekolah Binaan.Mensinergikan Program yang telah tertuang di Program Tahun 2019 untuk diarahkan/memprioritaskan ke Sekolah Binaan.       Sekolah binaan akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan mengetahui capaian mutu yang telah dicapai pada Sekolah Binaan tersebut, dan apabila menunjukkan kinerja yang kurang baik dapat diganti dengan sekolah lainnya.

 

 

 

 

 

Jakarta, Mendikbud —- Pada hari pertama penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP, yang berlangsung hari ini, Senin (22/4/2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, melakukan pemantauan ke SMP Negeri 19 dan SMP Negeri 11 Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Mendikbud menilai penyelenggaraan UN SMP hari pertama berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Pelaksanaan UN hari ini secara umum bagus, lancar, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Prosesnya dan sistem pengawasannya juga sesuai standar,” ucap Mendikbud.

Pada pemantauan hari pertama penyelenggaraan UN SMP tersebut, Mendikbud mendapati satu sekolah, yakni SMP Negeri 29 Jakarta, melaksanakan UN menumpang di sekolah lain. Sekolah tersebut melaksanakan ujian dengan menumpang di SMP Negeri 19 Jakarta. “Ini tidak ada masalah, sekolah tersebut melaksanakan ujian menumpang di sekolah lain, karena sekolahnya sedang di renovasi,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan UN di tiga sekolah yang ditinjau Mendikbud, menyelenggarakan UN dengan berbasiskan komputer (UNBK). Di SMP Negeri 19, UNBK diikuti 359 peserta, SMP Negeri 29 diikuti 270 peserta, dan SMP Negeri 11 diikuti 280 peserta.

Secara nasional penyelenggaraan UN SMP diikuti 4,28 juta siswa, di 56.505 satuan pendidikan. Terdapat 11 provinsi yang menyelenggarakan UNBK dengan persentase di atas 85 persen. Provinsi tersebut adalah Aceh, Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan.

Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama UN SMP adalah Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada hari kedua Matematika, hari ketiga Bahasa Inggris, dan hari terakhir IPA. “Catatan yang saya lihat dalam pelaksanaan hari ini banyak positifnya. Dari sample yang saya lihat di DKI Jakarta banyak yang menyelenggarakan hanya satu sesi, itu sudah bagus,” ucap Mendikbud.

Selain memantau pelaksaan UN SMP, Mendikbud juga memantau pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (USBN SD) di SD Muhammadiyah 5 Jakarta, dan SD Negeri 07 Kramat Pela, Jakarta. “Secara sample saya melihat pelaksanaan USBN jenjang SD juga berjalan baik, mulai pembuatan soal hingga pengemasan soal sudah tertata dengan baik. Dalam pembuatan soal USBN, 20 persen dari pusat, dan 80 persen dari Kelompok Kerja Guru (KKG),” terang Mendikbud.

Mendikbud menyampaikan pesan kepada para peserta ujian, baik jenjang SD yang mengikuti USBN, maupun jenjang SMP yang mengikuti UN untuk fokus dalam ujian. “Jangan tergesa-gesa, tetapi juga jangan buang-buang waktu dalam mengerjakan soal. Tetap fokus pada ujian, jangan terpengaruh informasi-informasi yang tidak benar,” pesan Mendikbud.

Pontianak - Kegiatan penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu agenda utama yang akan dilakukan oleh LPMP Kalimantan Barat pada tahun 2109.  Atas dasar tersebut, LPMP Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Hotel Ibis Pontianak tanggal 28-30 Maret 2019.

Kepala LPMP Kalbar Drs. Aristo Rahadi, M.Pd dalam kata sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena pada tahun 2018 progress pengiriman Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Kalimantan Barat berada pada posisi ke tujuh terendah se-Indonesia.  Untuk itu koordinasi dan sosialisasi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam upaya meningkatkan progress pengiriman PMP agar lebih baik lagi.  “Target kita progress PMP tahun 2019 harus mencapai setidaknya di angka 95%, bila perlu urutan 10 besar se-Indonesia” ujar Kepala LPMP Kalbar.

Kegiatan yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta pejabat yang terlibat dalam PMP ini juga membahas tentang kesiapan dalam menghadapi beberapa agenda diantaranya PPDB dengan sistem zonasi, Gala Siswa Indonesia, dan gebyar Hari Pendidikan Nasional 2019.  Hasil akhir dari kegiatan ini adalah terwujudnya komitmen bersama dalam menyukseskan kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. (Irfan)

 

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedurperlu dilakukan reviu Prosedur Operasional Sekolah (POS) dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018 guna disinkronkan dengan Keputusan Mendikbud No. 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dilaksanakan dalam rangka melakukan Reviu Prosedur Operasional Standar dan Standar Pelayanan LPMP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 9 s.d. 11 Agustus 2018, bertempat di Saung Dolken Resort, Jalan Guru Muhtar No. 9, Cimahpar, Kebun Karet, Bogor Utara, Bogor. Sasaran kegiatan adalah jabatan pelaksana yang mewakili Seksi/Subbagian dari 32 LPMP.

Jakarta, Kemendikbud— Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melantik pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat pelantikan, Menteri Muhadjir menekankan kepada para pejabat untuk membangun empat standar kualitas agar menciptakan rekam jejak yang sehat dan bertanggunjawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas terhadap institusi, dan tidak tercela saat bekerja untuk membangun ASN yang sehat dan bertanggungjawab,” ujar Menteri Muhadjir, di Jakarta, Rabu (20.3.2019).

Sinergi antara para pejabat yang baru dilantik dengan lingkungan bekerja pun menjadi fokus perhatian mantan rektor Universitas Muhammadiyah ini. Menurutnya, sinergitas melalui berbagi kemampuan dan pengetahuan antara pejabat baru sebagai pendatang dalam organisasi dengan para staf di dalam organisasi sangat diperlukan.

“Para pejabat baru bisa lekas belajar mengenai sistem kerja yang sudah berlaku kepada para bawahannya, dan kelebihan pejabat baru dapat lebih objektif dan jernih untuk memperbaiki sistem kerja,” ujarnya.

Sedangkan, para bawahan yang berada di institusi, lanjutnya, memiliki penguasaan lapangan yang baik tapi saat yang bersamaan tidak objektif dalam memandang masalah karena masa tugas yang lama di dalam institusi. “Kalau yang sudah lama, dapat menguasai lapangan jadi bisa belajar, tapi tidak objektif memandang masalah karena sudah berada lama di tim,”ujarnya.

Adapun pejabat yang dilantik, diantaranya:

  1. Santi Ambarukmi sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit PTK Ditjen GTK);
  2. Agus Salim sebagai Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas);
  3. Muh. Abdul Khak sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  4. Emi Emilia sebagai Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  5. Gufran Ali Ibrahim sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  6. Hurip Danu Ismadi sebagai Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
  7. Enang Ahmadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  8. Poppy Dewi Puspitawati sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen);
  9. Sanusi sebagai Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus, Ditjen Dikdasmen;
  10. Thamrin Kasman sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  11. Rasoki Lubis sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik;
  12. Moh.Sofian Asmirza sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat;
  13. Awalludin Tjalla sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan.


Menteri Muhadjir turut melantik para pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Kemendikbud. Pelantikan ini, kata Mendikbud, sebagai bentuk penyegaran terhadap Kemendikbud sebagai organisasi melalui pemutaran tugas (tour of duty) dari para pejabat. *

Halaman 1 dari 24