Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (363)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Di hari pertama masuk sekolah Tahun Pelajaran 2019-2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengunjungi empat sekolah di Jakarta dan Kabupaten Tangerang, yakni SD Muhammadiyah 5 Jakarta Selatan, SD Negeri 3 Kabupaten Tangerang, SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang, dan lembaga pendidikan Permata Insani Islamic School Kabupaten Tangerang.

Dalam kunjungan tersebut, Mendikbud mengimbau kepada seluruh pelaku pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, khususnya bagi siswa baru yang memasuki masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).

“Dalam kunjungan saya ke sekolah di hari pertama masuk sekolah ini, ingin memastikan bahwa pada masa pengenalan lingkungan sekolah telah dipersiapkan dengan baik oleh pihak sekolah. Saya berharap kepala sekolah, guru, kakak kelas, orang tua, dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah dapat menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi para siswa, khususnya para siswa baru yang memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah,” ujar Mendikbud, saat mengunjungi beberapa sekolah tersebut, Senin (15/07/2019).

“Guru harus betul-betul mencermati setiap peserta didiknya, jangan sampai memiliki pandangan negatif terhadap anak didiknya, karena setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing,” tambah Mendikbud.

Pada masa PLS bagi siswa baru, Mendikbud juga mengimbau kepada sekolah untuk menerapkan sistem Kakak Asuh dan Adik Asuh yang telah diterapkan di SD Muhammadiyah 5 Jakarta Selatan. “Saya berharap kakak-kakak kelasnya dapat menjaga dengan baik dan memberikan perlindungan kepada adik-adik kelasnya. Tugas kakak asuh melindungi, mengarahkan, dan mengawasi. Jauhkan segala tindak kekerasan di sekolah,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan kunjungan Mendikbud tersebut, turut hadir para orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Mendikbud berharap para orang tua dapat menjadi pendidik yang utama bagi anak-anaknya. “Pendidikan anak tidak hanya tanggungjawab sekolah, tetapi orang tua tetap menjadi pendidik yang utama. Saya berharap kerja sama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Gunakan dengan baik wadah Komite Sekolah,” ucap Mendikbud.

Mendikbud juga mengimbau kepada seluruh pelaku pendidikan tersebut untuk memperhatikan kebersihan (higienis) makanan dan minuman di kantin sekolah. “Tolong jaga kebersihan sekolah, termasuk kantin sekolah. Sekolah bisa bekerja sama dengan Puskesmas untuk penyajian makanan dan minuman yang sehat bagi siswa. Orang tua juga saya imbau untuk turut mengawasi makanan dan minuman yang di konsumsi oleh anaknya masing-masing,” pesan Mendikbud. *

Yogyakarta/6/7/2019 -  Juara sejati tak tercipta dalam sehari. Butuh fokus yang tinggi dan konsistensi mewujudkan ini. Juara dihasilkan oleh perjuangan, pengorbanan dan ketekunanan.
.
Sang juara seperti hal nya atlet. Kalah bangkit lagi. Menang tak berpuas diri. Justru terus berusaha mencapai prestasi tertinggi.
.
Selamat kepada delegasi Kalimantan Barat dalam Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP 2019 atas prestasi yang diraih dengan perolehan 1 medali perak bidang studi IPS  dan 2 medali perunggu bidang studi  Matematika dan IPA.
.
Terimakasih kepada Felicia Ovelia Kurniawan siswi SMPK Immanuel Pontianak untuk perolehan medali Perak bidang studi IPS, Giodanno Limin siswa SMP Bina Mulya Pontianak untuk perolehan medali Perunggu bidang studi  IPA dan Daffa Rayhan Ananda siswa SMP Muhamadiyah 1 Pontianak untuk perolehan medali Perunggu bidang studi Matematika.
.
Sungguh prestasi ini juga merupakan kebanggaan bagi kami karena siswa-siswi ini adalah murid sekolah binaan @lpmpkalbar.
.
Kami menghargai setiap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Namun kami juga perlu selalu meningkatkan, pendampingan dan menjaga mutu untuk bisa lebih baik di tahun depan.
.
Terus berprestasi. Tetaplah menginspirasi.

 

Rabu, 03 Juli 2019 08:00

Zonasi Bukan Hanya Penerimaan Peserta Didik Baru

Written by

Jakarta, Kemendikbud — Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini belum dapat diterima sebagian kecil masyarakat. Hal ini karena masyarakat masih mengharap anak-anaknya masuk ke sekolah yang dinilai sebagai sekolah favorit di luar zona dari tempat tinggalnya. Padahal sebenarnya tujuan zonasi itu sendiri adalah untuk mengatasi ketimpangan di dunia pendidikan Indonesia saat ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menilai kebijakan zonasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 beserta perubahannya ini merupakan bentuk implementasi Pancasila sila ke-5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan ini, kata dia, bukan dikhususkan untuk siswa saja, namun juga bagi guru-guru karena ke depan akan ada rotasi guru. Tentu ini merupakan tantangan bagi guru-guru.

“Guru-guru yang selama ini mengajar anak-anak pintar bahkan di tinggal tidur pun sudah pintar, sekarang dia mendapat anak-anak yang tidak pintar sampai yang pintar dan harus di akomodasi, itulah baru guru profesional,” jelas Mendikbud Muhadjir saat menjadi pembicara pada acara Diskusi Kelompok Terpumpun Partai Nasional Demokrat yang bertajuk Menakar Sisi Positif Dan Negatif Zonasi Sekolah di Gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Mendikbud Muhadjir menyebutkan, negara maju yang telah lebih dulu menerapkan sistem zonasi yakni Jepang. Menurutnya, Jepang merupakan negara dengan sistem pendidikan zonasi terbaik, meski dalam proses pemerataan zonasi Jepang membutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Hal itu menjadikan kualitas pendidikan Jepang saat ini bagus dan merata.

Senada hal itu, pakar pendidikan Fasli Jalal mengungkapkan apresiasinya terhadap Mendikbud Muhadjir yang berani mengeluarkan peraturan baru terkait PPDB dengan zonasi tersebut. Dia mengatakan, jika suatu negara ingin mempunyai kualitas pendidikan yang baik, tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, melainkan harus bergotong royong membenahi hal tersebut.

Kendati demikian, Fasli Jalal menyebutkan, pemerataan infrastruktur pendidikan adalah sebagian kecil dari bagian pemerataan mutu pendidikan itu sendiri. Bagian penting dalam pemerataan mutu pendidikan yang paling besar itu adalah guru dan siswanya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian terkait lainnya harus berusaha maksimal dalam pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan di daerah-daerah.

“Kemendagri perlu memastikan dalam beberapa tahun ke depan terkait sirkulasi guru yang berkualitas baik ini dipindahkan, tapi diberikan motivasi, diberi promosi, sehingga guru-guru yang baik nantinya tidak malu-malu atau merasa heroik ketika dipindahkan ke sekolah yang bukan unggulan, itu mesti kita carikan solusinya,” ujar mantan wakil menteri pendidikan nasional itu. 

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah). Keduanya diluncurkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) menjadi salah satu komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Dalam acara peluncuran Katalog Sektoral Pendidikan dan SIPlah, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan kedua platform itu. Beberapa pihak yang terlibat antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, jajaran internal Kemendikbud, dan para mitra penyedia. Saat ini terdapat 17 mitra penyedia penerbit buku nonteks dan enam penyedia calon mitra operator pasar daring SIPlah yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Para mitra tersebut juga membuka stan pameran dalam acara peluncuran untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan dinas pendidikan atau sekolah.

Didik Suhardi mengatakan, inovasi dan elektronifikasi sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan. Hal ini juga sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

“Atas hal terebut Kemendikbud berusaha melakukan inovasi kebijakan/praktik PBJ pada sektor pendidikan. Tentunya hal ini adalah jalan yang panjang dan berliku,” katanya saat acara peluncuran di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Acara peluncuran dihadiri ratusan orang dari perwakilan dinas pendidikan/kabupaten/kota dan perwakilan sekolah-sekolah yang terpilih. Seusai peluncuran, mereka mengikuti sosialisasi dan pelatihan menggunakan SIPlah di Kantor Kemendikbud di hari yang sama.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah dapat dilaksanakan secara daring (online) atau luring (offline). PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Kemendikbud lalu merancang Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud. BOS Reguler merupakan program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud.

Senin, 24 Jun 2019 13:04

Revisi PPDB Zonasi, Mendikbud Ubah Kuota Jalur Prestasi

Written by giptk

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kuota jalur prestasi yang semula maksimal 5 persen, diubah menjadi 5 sampai 15 persen. Mendikbud mengatakan, perubahan kebijakan tersebut diputuskan setelah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah.

“Kuota untuk siswa yang berprestasi dari luar zonasi yang semula hanya 5 persen, beliau (presiden) berpesan supaya diperlonggar. Karena itu sekarang kita perlonggar dalam bentuk interval, yaitu antara 5 sampai 15 persen,” ujar Mendikbud di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Mendikbud menjelaskan, bagi daerah yang sudah menjalankan dengan baik kebijakan kuota 5 persen untuk jalur prestasi, dipersilakan untuk berjalan terus. Namun bagi yang masih bermasalah dengan kuota jalur prestasi, pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan mengubah kuota tersebut menjadi rentang 5 sampai 15 persen.

Keputusan tersebut telah diambil pada Kamis sore (20/6/2019) melalui rapat pimpinan di Kemendikbud yang mengundang beberapa Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dari daerah yang masih bermasalah dalam menerapkan PPDB dengan sistem zonasi. Revisi Permendikbud tentang PPDB pun langsung ditandatangani oleh Mendikbud pada Kamis sore itu.

Mendikbud juga telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM sehingga kebijakan yang direvisi dapat langsung diberlakukan. Ia juga melakukan komunikasi dan berdiskusi langsung mengenai kebijakan zonasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Menurut Mendikbud, kebijakan menambah kuota jalur prestasi merupakan usaha untuk mengakomodasi siswa berprestasi dari luar zonasi. “Kalau yang di dalam zonasi sudah pasti bisa masuk., tapi disesuaikan juga dengan daya tampung. Kalau daya tampung sekolah negeri cukup, tidak perlu ada perangkingan.  Perangkingan diadakan untuk siswa berprestasi di dalam zona. Jadi yang 5 sampai 15 itu persen untuk yang di luar zona,” tuturnya.

Terkait daerah yang di dalam zonanya tidak terdapat sekolah negeri, Mendikbud mengatakan kebijakan zonasi bersifat fleksibel. Artinya, zonanya bisa diperluas hingga di dalam zona tersebut ada sekolah. “Karena itulah, zona ini tidak berbasis pada wilayah administratif, tapi pada wilayah keberadaaan sekolah, populasi siswa, dan radius. Jadi bisa diperluas sampai ada sekolah bisa masuk dalam zona itu,” tegasnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, pelaksanaan PPDB 2019 menggunakan petunjuk teknis (juknis) yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat. “Kita serahkan hal teknis itu kepada pemda karena mereka yang tahu kondisi di lapangan,” kata Mendikbud.

Halaman 1 dari 73