Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dan para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan peluncuran kurikulum 2013 secara serentak di sejumlah daerah, Senin (15/7). Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), peluncuran dilakukan langsung oleh Mendikbud, di SMA N 1 Bantul, DIY.

 

Dalam sambutannya Menteri Nuh mengatakan, masyarakat DIY sudah siap dengan pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Oleh karena itu, kementerian berterima kasih kepada masyarakat DIY yang siap menerima kedatangan Kurikulum 2013. “Ini adalah takdir Tuhan bahwa peluncuran Kurikulum 2013 ini secara resmi diluncurkan di DIY," katanya.

 

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim, meluncurkan kurikulum 2013 di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Peluncuran tersebut disertai dengan pembukaan pendidikan dan pelatihan guru pelaksana kurikulum 2013 gelombang dua dan gelombang tiga Kabupaten Kutai Timur. Peluncuran dilakukan di kantor bupati Kutai Timur.

 

Musliar menyebutkan, Kabupaten Kutai Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang melaksanakan kurikulum 2013 menyeluruh secara mandiri. “Kutai Timur akan dijadikan model nasional pelaksana kurikulum 2013. Kalau ini berhasil, daerah lain akan belajar dari Kutai Timur,” katanya.

 

Untuk Nanggroe Aceh Darussalam, implementasi kurikulum 2013 mundur satu hari menjadi Selasa (16/7). Hal ini, akibat pelaksanaan pelatihan yang diundur karena ada tradisi meugang (baca:megang) yang diadakan menjelang bulan puasa. Meski pelaksanaan mudur satu hari, para guru antusias untuk melaksanakan kurikulum tersebut.

 

Demikian disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NAD, Makmun Ibrahim, usai mendampingi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemdikbud) Haryono Umar saat meninjau pelatihan implementasi Kurikulum 2013 di sejumlah daerah di Aceh, Minggu (14/7/2013).

 

Peluncuran kurikulum 2013 juga dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, oleh Kepala Badan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) Kemdikbud, Syawal Goeltom.

 

Peluncuran Implementasi Kurikulum 2013 di Provinsi Kalimantan Tengah dipusatkan di SD Negeri Percobaan Kota Palangka Raya. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, anggota DPRD Provinsi, kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun Kota Palangka Raya, guru inti dan guru sasaran.

 

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Hamid Muhammad, meluncurkan kurikulum di Komplek Sekolah Al-Azhar, Serpong, Banten. Hamid melakukan peluncuran kurikulum 2013 didampingi Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Peluncuran tersebut ditandai dengan pelepasan balon warna warni ke angkasa.

Dari berbagai tempat peluncuran, diketahui semua pemerintah daerah dan guru siap mengimplementasikan kurikulum 2013. Setelah diluncurkan, pelaksanaan kurikulum 2013 ini akan dievaluasi setiap semester dan diberi pendampingan. Tahun depan, direncanakan implementasi kurikulum tersebut dilakukan secara masif.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menyelenggarakan seminar dan lokakarya "Menyiapkan Guru Masa Depan". Acara ini berlangsung selama dua hari, 3-4 Juli, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Ada dua isu utama yang dibahas dalam semiloka tersebut, pertama, pemetaan kelembagaan, dan kedua, pengembangan kurikulum bagi lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) di Indonesia.

 

Semiloka dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Lebih dari 200 peserta yang berasal dari asosiasi LPTK Indonesia dan LPTK swasta, Forum FKIP, para Dekan dan Rektor LPTK, hadir di acara tersebut.

 

Saat menyampaikan keynote speech Mendikbud mengatakan, penyelenggaraan forum semiloka ini sangat penting bagi masa depan pendidikan Indonesia. Ada dua alasan minimal, yang menunjukkan pentingnya forum tersebut. “Pertama, yang dibahas perkara penting, yaitu guru. Kedua, memiliki implikasi yang besar ke depannya, yaitu menyiapkan guru masa depan,” kata Mendikbud, Rabu (3/7).

 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdikbud, Djoko Santoso, mengatakan, antara pemerintah dan penyelenggara LPTK perlu menyamakan persepsi, dan menunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik guru. “Apakah semua universitas bisa, atau hanya universitas tertentu yang tugasnya mendidik guru,” kata Djoko.

 

Ketua penyelenggara Semiloka, Supriyadi Rustad, menyebutkan saat ini terdapat 415 LPTK negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut hanya beberapa LPTK saja yang memenuhi standar LPTK yang baik. Misalnya memiliki asrama, dan memiliki sekolah laboratorium.

Meski banyak yang belum memenuhi standar, kata Supriadi, hingga saat ini tidak ada wacana untuk menutup LPTK-LPTK tersebut. Justru pembinaan akan terus dilakukan hingga tercapai hasil yang optimal. Dikarenakan jumlah LPTK yang sudah terlalu banyak, saat ini sedang dilakukan moratorium pembangunan LPTK baru. “Yang bisa dibina kita bina, yang tidak bisa juga terus dibina,” katanya.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Pusat Pengembangan Profesi Pendidik menyelenggarakan Pelatihan Instruktur Nasional Implementasi Kurikulum 2013. Pelatihan ini dilakukan untuk menyiapkan guru dalam penerapan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2013/2014. Ribuan instruktur pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK dari berbagai wilayah di Indonesia menerima materi selama lima hari, dari 29 Juni hingga 3 Juli 2013.

 

Wakil Presiden Boediono hadir memberikan arahan pada 2 Juli 2013 di Hotel Golden Boutique, Kemayoran, Jakarta.  Dalam arahannya, Wapres mengingatkan peserta mengenai profesi guru atau pendidik sebagai profesi yang bersumber dari panggilan hati. “Senang sekali apabila Anda semua masih bisa lebih mengefektifkan panggilan hati Anda untuk mendidik mengajar anak2-anak kita generasi muda,” ujarnya.

 

Wapres juga mengatakan ia mengikuti proses penyusunan Kurikulum 2013 sejak awal. Ia melihat, masyarakat sangat responsif dan memberikan banyak masukan dalam penyempurnaan konsep Kurikulum 2013.  “Sangat bagus. Esensi dari progress untuk menuangkan pikiran semua rakyat dalam program nasional, program kita bersama,” tutur mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

 

Debat panjang yang terjadi mengenai konsep Kurikulum 2013, ujar Wapres, melahirkan sebuah kesepakatan awal yang menjadi konsep penerapan kurikulum. Kesepakatan awal mengenai kurikulum tersebut menurutnya masih bisa diperbaiki lagi dan harus diperbaiki lagi, tergantung masukan dari lapangan, setelah kurikulum baru dijalankan. “Apa yang menjadi masalah di lapangan digunakan dalam perbaikan kurikulum,” tutur Wapres dalam arahannya.

 

Pelatihan Instruktur Nasional Implementasi Kurikulum 2013 diikuti ribuan instruktur pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Selain itu peserta juga terdiri dari dosen dan widyaiswara. Pelatihan berlokasi di tiga hotel di Jakarta. Untuk guru SD berlokasi di Hotel Kaisar, untuk guru SMP di Hotel Golden Boutique, dan untuk guru SMA/SMK di Hotel Maharaja.

Narasumber pelatihan berasal dari dosen universitas, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK). Beberapa tema materi di antaranya Konsep Kurikulum, Perubahan Mindset, dan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Penjaminan Mutu

Jakarta - Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dilaksanakan untuk mempercepat kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah supaya mencapai 97% pada tahun 2020. Karena tanpa upaya percepatan, APK tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040. Target pencapaian APK 97% pada tahun 2020 tersebut mengandung makna bahwa seluruh siswa lulusan SMP dan yang sederajat dapat melanjutkan dan lulus pendidikan menengah. Hal ini sesuai dengan prinsip education for all atau pendidikan untuk semua.

 

Agar pelaksanaan program PMU dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai target, maka diperlukan dukungan, keterlibatan, komitmen, dan tanggung jawab dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga pimpinan sekolah serta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait terhadap keberhasilan pelaksanaan PMU di setiap daerah. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan menuangkannya dalam nota kesepahaman. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung saat acara peluncuran PMU di Plasa Insan Berprestasi Kemdikbud, Jakarta, pada Selasa pagi (26/6).

 

Berikut daftar mitra Kemdikbud yang menandatangani nota kesepahaman:

 

  1. Nota Kesepahaman tentang pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), ditandatangani Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad dengan Kepala Dinas Pendidikan: Pasuruan, Tulungangung, Bengkalis, Dharmasraya, Toba Smaosir, Musi Rawas, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Takalar, Melawi, Toraja Utara, Nagelieo, Tulang Bawang, Lumajang, Mamuju, Mamuju Utara, Kota Pekalongan, dan Belitung Timur.
  2. Nota Kesepahaman dengan enam perusahaan, ditandatangani Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad dengan: PT. Trakindo Utama, PT. Astra Honda Motor, Autodesk Asia Pte.Ltd, PT. Industri Telekomunikasi Utama, Klik Indonesia, dan Oracle Indonesia.
  3. Nota Kesepahaman tentang APK Terendah Tingkat Kabupaten dan Daerah Perbatasan, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Bupati Lembata, Bupati Barru, Bupati Sampang dan Bupati Keerom.
  4. Nota Kesepahaman tentang APK Terendah Tingkat Provinsi dan Kabupaten, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Provinsi Banten (Gubernur dan Bupati Serang), dan Provinsi Kalimantan Barat (Wakil Gubernur, Bupati Sambas dan Bupati Melawi)
  5. Nota Kesepahaman tentang Program Afirmasi dan Percepatan Program PMU, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.

Pelaksanaan PMU membawa konsekuensi pada dukungan anggaran PMU yang cukup besar. Oleh karena itu pembiayaannya juga menjadi tanggungan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Warta Pendidikan
Monday, 24 June 2013 11:00

Pendaftaran NUPTK Baru Kembali dibuka

Pontianak - Setelah sekian lama proses pengajuan NUPTK Baru dihentikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, hari ini 24 Juni 2013 tepat pukul 13.00 WIB layanan pengajuan NUPTK Baru resmi buka di sistem PADAMU NEGERI.

 

Pengajuan NUPTK Baru periode 2013 hanya berlaku khusus untuk Pendidik (Guru), Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang belum memiliki NUPTK dan bertugas di satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB baik Negeri atau Swasta dibawah naungan Kemdikbud.

 

Adapun bagi PTK selain Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah juga akan diberi kesempatan untuk teregister aktif mendapatkan PegID (Pegawai Register ID) pada sistem PADAMU NEGERI. PegID ini nantinya sebagai syarat untuk pengajuan NUPTK Baru di masa yang akan datang.

 

Sepertinya ini menjadi angin segar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah cukup lama menunggu untuk mendapatkan NUPTK.

 

Published in Penjaminan Mutu

Surabaya - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) bertema "Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2013". Dalam rakornas yang berlangsung pada 21-22 Juni 2013 itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjadi salah satu pemateri mengenai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. Mendikbud juga menjadi saksi penandatanganan Nota Kesepahaman Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan/Pelaksanaan Program Penjaminan Mutu Pendidikan antara 38 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan LPMP Provinsi Jawa Timur.

Menteri Nuh mengatakan, penandatangan nota kesepahaman atau deklarasi merupakan pernyataan sikap atau komitmen dalam menyikapi kebijakan pendidikan, termasuk Kurikulum 2013. Menurutnya, pro dan kontra terhadap Kurikulum 2013 disebabkan adanya perspektif non-akademik, seperti politik dan bisnis. "Kurikulum skrg ini tdk murni disikapi dr perspektif akademik," ujar Mendikbud di hadapan peserta rakornas LPMP, di kantor LPMP Provinsi Jawa Timur, Surabaya, (22/6).

Ia melanjutkan, berbicara mengenai pendidikan, tidak boleh lepas dari 8 standar nasional pendidikan. "Karena rumusan pendidikan ya ada di situ, tidak bisa lari ke mana-mana," katanya. Karena itu ia meminta LPMP benar-benar mengetahui 8 standar nasional pendidikan. Menurutnya, persoalan pendidikan secara garis besar ada dua, yaitu akses dan kualitas. Sedangkan berbicara mengenai mutu pendidikan, berarti berbicara mengenai kurikulum dan guru.

Menteri Nuh mengatakan, Kemdikbud telah menyiapkan pelatihan instruktur nasional untuk guru-guru yang akan mengajar Kurikulum 2013. Pelatihan tersebut akan diselenggarakan pada Juli mendatang. Selain menyiapkan SDM pengajar, Kemdikbud juga telah menyiapkan buku pelajaran dengan memegang substansi atau isi buku. Sedangkan untuk penggandaan buku diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun pos khusus.

Dalam paparannya, Mendikbud juga mengimbau semua pihak ikut memantau substansi Kurikulum 2013, di antaranya untuk tujuan membangun kreativitas siswa. "Tidak hanya kreatif yang kita bangun, tapi juga agama dan budi pekerti," tegasnya. Pendidikan agama dan budi pekerti itu ditujukan untuk membangun pendekatan yang penuh kesantunan dalam menemukan solusi, sehingga solusi tidak berbentuk kekerasan.

Usai memberikan paparan, Mendikbud meresmikan gedung baru LPMP Provinsi Jawa Timur dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita. Gedung baru LPMP Provinsi Jawa Timur mulai dibangun pada tahun 2011. Selanjutnya semua operasional yang dijalankan LPMP Provinsi Jawa Timur akan berlangsung di gedung baru itu.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Penjaminan Mutu
Tuesday, 18 June 2013 13:05

Bantu Sekolahku

Pontianak - Sejak tahun 2012, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan dukungan dari Bank Dunia, Uni Eropa dan Kerjaan Belanda mengembangkan sebuah sistem online yang dinamakan dengan "Bantu Sekolahku". Tujuan Kami adalah untuk mendorong anggota masyarakat dan komunitas sekolah/universitas termasuk juga pemerintah daerah dan anggota kementrian pendidikan dan kebudayaan untuk melaporkan kebutuhan-kebutuhan yang penting pada sekolah atau universitas sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebtu dapat dicatat dan di selesaikan secara sistematis oleh sistem Pendidikan (termasuk Kemdikbud, propinsi, kabupaten/kota dan sekolah/universitas itu sendiri).

Pemerintah Indonesia dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen kuat untuk meningkatkan sistem pendidikan dan sumber daya kependidikanan untuk memastikan lingkungan belajar yang optimal bagi anak-anak dan generasi muda. Filosofi dibalik Bantu Sekolahku adalah untuk menarik pengetahuan orang tua dan masyarakat, pengalaman dan keinginan untuk meningkatkan institusi kependidikanan dalam langkah konkrit. Kementrian Pendidikan dan Kebudyaan menyadari dan menghargai fakta bahwa orang tua dan anggota komunitas sering memiliki pengertian yang lebih baik mengenai kebutuhan sekolah dan oleh karena itu bersedia untuk bekerja sama dengan mereka untuk mengatasi kesenjangan dalam kualitas pendidikan pada tingkat sekolah.

Bantu Sekolahku adalah inisiatif unik pada bagian Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi tantangan pengiriman jasa dan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan yang efektif dari ICT dan jaringan sosial.

Sistem Bantu Sekolahku akan diintegrasi secara mendalam pada sistem Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan distrik-distrik supaya mengakselerasi waktu penyampaian respon dan mempromosikan akuntabilitas yang lebih besar melalui sistem. Desain sistem ini telah di setujui oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dibawah kepemimpinan Bpk. Patdono Suwigno, Ketua UKMP3 & Staf Khusus Menteri untuk Pengawasan dan Pengembangan Organisasi.

Sistem Bantu Sekolahku akan didukung oleh Peraturan Menteri yang jelas atau setara yang memberi kewenangan tenaga kependidikan di semua tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten, dll) untuk mendukung dan menggunakannya, baik utnuk mengecek kebutuhan dan untuk memastikan bahwa kebutuhan tsb terpenuhi. Sistem ini akan disosialisasikan secara luas, di semua tingkat sistem pendidikan (termasuk sekolah dan universitas).

Published in Teknologi Pendidikan

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) seperti tahun-tahun sebelumnya akan menggelar Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2013 pada tanggal 16-22 Juni 2013, di Medan, Sumatera Utara (SUMUT). “Tujuan dari penyelenggaraan FLS2N ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui budaya belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri, serta sikap kompetitif,” kata Thamrin Kasman, Ketua Panitia Kegiatan tersebut, di Jakarta beberapa hari yang lalu. "Selain itu untuk memperkokoh rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa."

Dengan tema ”Karya Prestasi Siswa Untuk Kemilau Budaya Nusantara” dunia pendidikan dan kebudayaan diharapkan dapat memotivasi dan mengoptimalisasi segala aspek kehidupan, termasuk sumber daya manusia. Kesenian adalah merupakan salah satu kelompok mata pelajaran yang strategis dan merupakan salah satu wahana bagi siswa untuk berekspresi sehingga memunculkan karya yang dapat di banggakan oleh bangsa Indonesia.

Peserta FLS2N ini adalah siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), siswa berkebutuhan khusus (PPLK), sekolah menengah atas (SMA) dan Siswa Tingkat Sekolah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta. Jumlah peserta tahun ini sebanyak 2.838 siswa terdiri dari SD 264; SMP 627; PKLK Dikdas 198; SMA 594; PKLK Dikmen 198 dan SMK 957.  Kali ini akan dipertandingkan lomba menyanyi, pidato, mendongeng, seni tari kreasi daerah, melukis, baca puisi, story telling, seni baca Alqur’an dan lain-lain. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh direncanakan membuka secara resmi acara tersebut.

Panitia daerah yang berkunjung ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan panitia pusat mengatakan bahwa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugorho menyambut gembira terpilihnya daerahnya sebagai penyelenggara kegiatan penting ini. Gubernur berharap penyelenggaraan FLS2N 2013 ini berdampak positif bagi pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan di Sumatera Utara. "Semoga berkontribusi juga dalam mendukung Kunjungan Wisatawan datang ke  Sumatera Utara 2013." Ujarnya.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan
Friday, 14 June 2013 12:52

Tahun Depan Sertifikasi Terakhir

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memasang target penuntasan tanggungan mensertifikasi ratusan ribu guru. Mereka menargetkan sertifikasi guru tuntas tahun depan.

Selanjutnya proses sertifikasi guru langsung menyatu dengan perkuliahan calon guru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) bertajuk pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).

Kepala BPSDMPK-PMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan) Kemendikbud Syawal Gultom menuturkan, pelaksanaan sertifikasi ini merupakan aman dari undang-undang guru dan dosen. "Kita targetkan tahun depan itu sertifikasi guru yang terahir," kata dia.

Syawal menuturkan sertifikasi guru tahun depan dipakai untuk menampung guru-guru yang tidak lolos mengikuti sertifikasi tahun ini. Dia mengatakan jika peserta sertifikasi tahun ini diseleksi menggunakan tes bernama uji kompetensi guru (UKG). Tes ini sudah masuk pekan kedua.

"Kita menggunakan sistem tes karena kuota sertifikasi kalah besar dibandingkan jumlah guru yang harus disertifikasi," kata dia. Syawal menegaskan jika sistem penetapan calon peserta sertifikasi murni menggunakan passing grade hasi UKG. Kemendikbud tidak memakai lama masa kerja sebagai acuan kelulusan masuk sertifikasi guru tahun ini.

Syawal mengatakan para guru tidak perlu cemas dengan sistem UKG tahun ini. "Intinya kami tidak menerapkan sistem lulus atau tidak lulus. Tetapi kita pakai model prioritas," tandasnya.

Jadi peserta UKG dengan nilai yang bagus dan mampu mengejar passing grade akan diprioritaskan mengikuti sertifikasi tahun ini. Sayangnya Syawal belum bisa membeber passing grade yang ditetapkan Kemendikbud.

Catatan Kemendikbud menyebutkan bahwa UKG tahun ini diikuti tidak kurang dari 700 ribu orang. Tetapi kuota sertifikasi guru 2013 sebesar 350 ribu saja. Itu artinya hampir bisa dipastikan separus peserta UKG tahun ini dinyatakan gugur dan akan diikutkan sertifikasi tahun depan.

Syawal mengatakan bahwa UKG tahun ini degalar secara online, tidak menggunakan kertas ujian lagi.

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Kementerian pendidikan dan kebudayaan sudah bisa bernafas lega karena Kementerian Keuangan telah mencairkan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) untuk Kurikulum 2013 senilai Rp 829 miliar.

Dengan demikian, penandatanganan kontrakpun telah dilakukan dengan pemenang tender pencetakan buku Kurikulum baru tersebut. "Sudah kontrak dengan perusahaan percetakan pemenang tender, dan semua sudah ada jadwal serta prosedurnya," kata Mendikbud M Nuh, Rabu (12/6) di Jakarta.

Dia memastikan tanggal 15 Juli saat tahun ajaran 2013/2014 dimulai, buku Kurikulum baru tersebut sudah ada di sekolah. Saat ini pengaadaan buku tersebut dilakukan oleh masing-masing direktorat. Untuk menghindari kasus yang terjadi saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Nuh telah memerintahkan Inspektorat Jendral Kemdikbud untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Ditegaskannya juga bahwa mekanisme pengadaan buku sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya, pengadaan buku kurikulum tersebut untuk menata politik perbukuan. Bahkan harga buku yang dicetak lebih murah di banding harga di pasaran. Namun bukan berarti proyek ini menguntungkan bagi kementerian.

"Sebelum menentukan harga, kita sudah melakukan survei ke penerbit, toko buku, dan sekolah, dan kita pastikan harganya jauh lebih murah. Misalnya buku Matematika kelas X, isinya 392 halaman, harganya hanya Rp 18.700. Buku bahasa Indonesia hanya sepuluh ribu, itu sudah sampai disekolah," ungkap Nuh.

Ditambahkannya, buku tersebut masih bisa direvisi berdasarkan kritik dari pembaca dan masyarakat untuk menyempurnakannya. Apabila harus direvisi, maka akan dilakukan pada edisi cetak tahun ajaran berikutnya.

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Published in Warta Pendidikan