Jakarta - Saat ini distribusi buku paket kurikulum 2013 ke sejumlah daerah sudah mencapai 75%. Bagi pihak percetakan yang tidak tepat waktu maka akan diblacklist.

Published in Warta Video

Jakarta - Pemerintah mengambil alih pemesanan buku Kurikulum 2013 khususnya untuk jenjang SD dan SMP. Keputusan ini diambil karena sebagian daerah ada yang sama sekali belum memesan buku yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku.

 

“Ada sekitar 50 kabupaten terutama di Indonesia timur pemesanannya masih nol persen. Dan ini langsung diambil alih oleh dinas pendidikan provinsi bersama direktorat yang melakukan pemesanan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad saat memberikan keterangan pers di Kemendikbud, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

 

Hamid menyebutkan, sampai dengan 7 Juli, jumlah sekolah yang sudah memesan buku Kurikulum 2013 untuk SD sebanyak 58 persen dan SMP 84 persen. Adapun jumlah buku yang sudah dicetak untuk SD sebanyak 46 persen dan SMP 40 persen. “Buku yang sudah dikirimkan ke sekolah sebanyak 34 persen. Penyedia buku meminta waktu perpanjangan pengiriman sampai 18 Juli,” katanya.

 

Hamid mengatakan, melalui peraturan menteri tentang bantuan operasional sekolah (BOS) telah diatur bahwa sekolah hanya boleh membeli buku yang diterbitkan oleh Kementerian dan dibeli melalui penyedia. Ketentuan ini, kata dia, berlaku untuk jenjang SD sampai dengan SMA/SMK.

 

“Kemdikbud sudah memfasilitasi sekolah dengan buku bagus dan harga murah. Kalau misalnya ada sekolah yang mau membeli buku lainnya jangan menggunakan dana BOS,” ujarnya.

 

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud Achmad Jazidie menyampaikan, pengadaan buku Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan menengah (dikmen) SMA/SMK memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan dasar. Dia mengatakan, karakter BOS dikmen disalurkan langsung dari kementerian tanpa transfer daerah dan tidak ada BOS buku melalui dekon.

 

“Dengan karakter seperti itu kita bisa mengendalikan dana BOS langsung dari kementerian,” katanya.Kendati demikian, kata Achmad, sekolah tetap diminta melakukan pemesanan. Namun, kata dia, jika sampai dengan tanggal 29 Juni belum memesan maka penyedia tetap dapat mencetak sesuai dengan oplah masing-masing sekolah.

 

“Kemdikbud memberikan jaminan kepada para penyedia walaupun sekolah belum pesan. Nanti kalau sekolah belum membayar dapat diklaim atau dimintakan nanti kami yang menjamin akan membayar asal ada berita acara serah terima,” katanya.

Achmad mengatakan, dengan adanya jaminan pembayaran oleh kementerian, di beberapa daerah seperti di Kabupaten Madiun hampir 100 persen buku sudah diterima di sekolah. “Secara umum buku yang dicetak buku dikmen hampir 70 persen di atas separuh kebutuhan,” katanya.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim menyampaikan 5 misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui kurikulum 2013. Hal itu dikemukakannya usai menyaksikan pendandatanganan nota kesepakatan program Percepatan Pembangunan Melalui Pendidikan, yang dilakukan Gerakan Indonesia Berkibar dan Sampoerna Faoundation bersama 12 pemerintah daerah dan 11 korporasi dan BUMN, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (22/05/2014).

Musliar menjelaskan 5 misi Kemdikbud. Pertama meningkatkan akses ketersediaan. Sebagai upaya menyediakan akses pendidikan, Muliar mengatakan, Kemdikbud akan membangun unit sekolah baru bagi daerah yang belum memiliki sekolah, atau sudah memiliki sekolah namun daya tampungnya kurang. “Kita ingin semua anak didik memiliki akses untuk masuk ke lembaga pendidikan,” tuturnya.

Kedua adalah keterjangkauan. Kemdikbud memiliki program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikirimkan langsung ke sekolah. “Tidak ada anak yang dipungut uang sekolah lagi di sekolah negeri. Saat ini sudah sampai ke sekolah menengah dengan program Sekolah Menengah Universal. Ketika memberikan gratis SPP, masih ada biaya untuk membeli buku, maka ada program Bantuan Siswa Miskin (BSM),” jelas Musliar.

Ia melanjutkan, misi ketiga adalah kualitas. Mulai tahun lalu Kemdikbud sudah memulai implementasi Kurikulum 2013 di 6.236 sekolah, dan sudah ada kesadaran Bupati dan Walikota atas biaya sendiri (APDB) untuk membiayai pelaksanan Kurikulum 2013. Bupati tersebut diantaranya Bupati Bangka Tengah dan Kutai Timur.

Musliar menjelaskan, dalam Kurikulum 2013 siswa tidak hanya diberikan kompetensi pengetahuan, tetapi juga kompetensi keterampilan dan sikap. “Sikap yang diberikan adalah bagaimana anak menjadi berani dan disiplin,” katanya.

Ia menuturkan, tema Kurikulum 2013 adalah ingin menghasilkan anak Indonesia yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif, sekaligus memiliki tiga kompetensi yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di kurikulum 2013 yang berbasis aktifitas, anak melakukan aktivitas apa yang dipelajari. “Itulah yang kita upayakan agar pendidikan ini benar-benar berubah,” jelas Musliar.  

Misi Kemdikbud yang keempat adalah kesetaraan. Anak kota dan desa, tutur Musliar, mendapatkan pelayanan yang sama. Begitu juga laki-laki dan perempuan juga mendapatkan pelayanan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Terakhir misi yang kelima adalah kepastian. “Kita harus memastikan setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan,” tegasnya.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menggelar acara Anugerah Kita Harus Belajar (KiHajar) tahun 2013. Acara puncak dilaksanakan, Kamis (13/11), di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

 

Kepala Pustekkom Ari Santoso, mengatakan pada saat Jumpa Pers di Kemendikbud, Kamis (13/11) KiHajar merupakan acara tahunan yang dimulai pada tahun 2006 melalui kuis televisi yang diselenggarakan oleh TV Edukasi Pustekkom Kemendikbud. Anugerah KiHajar tahun 2013 merupakan penyelenggaraan ke-8 kali. Anugerah KiHajar diharapkan dapat menjadi tolok ukur perkembangan TIK untuk pendidikan di Indonesia, serta wadah tahunan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat mempublikasikan karya, berbagi ide, saling menginspirasi, dan memperoleh informassi terkini.

 

Ari menambahkan pemberian Anugerah KiHajar untuk gubernur, bupati/walikota sebagai penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam pendayagunaan TIK untuk pendidikan. “Tahun ini adalah tahun ke-2 Kemendikbud memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah kabupaten/kota dan propinsi, apresiasi atas segala upaya dalam membuat kebijakan, menyediakan anggaran, mengembangkan serta mengimplementasikan  TIK” di semua jenjang pendidikan.

 

Proses penilaian penganugerah di lakukan sejak Oktober hingga Nopember 2013 oleh tim juri yang terdiri dari kalangan universitas, pakar TIK dan kalangan internal Pustekkom, Kemendikbud, sehingga hasilnya dapat lebih sempurna. Terbukti jelas Ari Santoso bahwa penggunaan TIK sudah merata secara nasional karena untuk pertama kali tahun ini semua pemenangnya mulai juara satu tingkat SD sampai dengan tingkat SMA sederajat  adalah dari luar pulau jawa imbuhnya.

Hadir pada saat jumpa pers perwakilan pemerintah daerah, seperti Walikota, Bupati, Wakil Bupati dan beberapa Kepala Dinas Pendidikan mewakili pemerintah daerah  yang tediri dari 6 perwakilan gubernur dan 8 walikota/bupati dari seluruh Indonesia serta pejabat di lingkungan Kemdikbud.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Teknologi Pendidikan

Jakarta - Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Jenjang pendidikan bisa di lalui seseorang melalui pendidikan formal dan non-formal dengan maksud agar dia cerdas, terampil, berpengetahuan dan berkarakter. Agar proses belajar mengajar di ruang kelas bisa efektif dan efesien tentu sangat di butuhkan SDM  setiap guru, instruktur atau pelatih yang berkualitas di samping sarana dan prasarana yang baik sebagai penunjang.

 

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom), Ari Santoso pada saat jumpa pers di Kemdikbud hari ini, Rabu (13/11) dalam rangka Anugerah KiHajar 2013 di Kemdikbud, mengatakan  agar dapat melaksanakan semua kebijakan tersebut salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) secara optimal. Seperti kita sadari bahwa kemampuan TIK sangat luar biasa dan kian hari berkembang pesat, dapat merubah pola pikir dan perilaku manusia di muka bumi ini katanya.

 

Ari Santoso menyatakan kurun waktu lebih kurang 10 tahun, Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) sudah merancang pemanfaatan TIK. Pustekkom sudah mencoba membuat terobosan-terobosan baru membangun TIK dan hasilnya sangat memuaskan semua pihak terutama bagi  guru dan peserta didik walaupun  masih ada kendala terkait masalah anggaran yang belum mencukupi, jaringan internet belum sempurna karena fasilitas listrik belum ada khususnya di daerah-daerah tertentu, namun dari tahun ke tahun Pustekkom selalu berusaha mengembangkan TIK ini agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan mengajak semua pihak termasuk PLN dan TELKOM imbuhnya.

 

Hingga saat ini Pustekkom sudah menerapkan TIK sebagai bagian dari Proses Belajar Mengajar (PBM) termasuk di ruang kelas. Seperti Portal Rumah Belajar sebagai media belajar internet (online) untuk para guru dan siswa agar dapat mengakses bahan belajar serta berkomunikasi dan interaksi antar komunitas pendidikan. Jardiknas, yang berfungsi untuk melayani kantor Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota/PT/UPT dalam hal transaksi data online, e-administrasi juga TV  EDUKASI untuk siswa memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas untuk menunjang tujuan pendidikan nasional.

 

Program KI HAJAR saat ini telah memuat Kuis Unggulan Tahunan dari TV EDUKASI yang bertujuan menjaring siswa yang mempunyai pengetahuan di bidang TIK terutama dari daerah terpencil, sekaligus juga mensosialisasikan  program-programnya TVE kepada  masyarakat dan bagi pemenang akan diberikan hadiah sahutnya.

Hadir pada saat konperensi pers adalah perwakilan pemerintah daerah yang akan menerima Anugerah KiHajar, seperti Walikota, Bupati, Wakil Bupati dan beberapa Kepala Dinas Pendidikan mewakili pemerintah daerah serta pejabat di lingkungan Kemdikbud.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan

Pontianak - PADAMU NEGERI (singkatan dari Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan Layanan Sistem Informasi Terpadu Online yang dibangun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).

Dalam perkembangannya, NUPTK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementerian lainnya, antara lain:

  • Sertifikasi PTK
  • Uji Kompetensi PTK
  • Aneka Tunjangan PTK

NUPTK yang dikelola oleh PMPTK sejak tahun 2006 - 2010 kemudian dikelola oleh BPSDMPK-PMP sejak 2011 menjadi kode referensi utama untuk dapat mengikuti berbagai program pengembangan PTK yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, antara lain: Sertifikasi, Uji Kompetensi, Diklat, dan Aneka Tunjangan PTK lainnya Salah satu Fungsi LPMP adalah mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu strategi yang dilakukan dalam kaitannya dengan fungsi ini adalah mengadakan Asistensi Pemutakhiran Informasi PTK Kecamatan atau pelatihan-pelatihan bagi tenaga operator/pengelola data yang telah ditunjuk oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sasaran dalam kegiatanini adalah 188 orang yang terdiri dari 14 orang pengumpul data kab/kota (operator SIMNUPTK) dan174 orang pengumpul data  KecamatanKegiatan Asistensi Pemutakhiran Informasi PTK Kecamatan diselenggarakan sebanyak 4 (Empat) Gelombang  dengan rincian:

  1. Gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2013 di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu.
  2. Gelombang 2 dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 September 2013 di Kabupaten Pontianak,  Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, Kota Pontianak.
  3. Gelombang 3 dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 September 2013 di  Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau.
  4. Gelombang 4 dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 September 2013 di  Kabupaten Sintang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Singkawang.
Published in Penjaminan Mutu

Jakarta - Wajah serius tampak dari sekumpulan siswa Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Atas yang duduk berbaris di Plaza Mandiri, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta. Sesekali, mereka sumringah menyaksikan setiap adegan, maupun dialog dari peluncuran Film Televisi (FTV), hari ini, senin (11/11).

 

Cerita 1000 Potret adalah judul FTV yang diluncurkan  tersebut. Mengusung tema pendidikan karakter, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Kemdikbud mencoba untuk maksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam transfer pendidikan karakter, yakni melalui FTV Cerita 1000 Potret.

 

Kepala Pustekkom Ari Santoso mengungkapkan, masyarakat sangat meminati sinetron, dan film. Namun, kebanyakan sinetron dan film yang ada tidak memberikan pesan yang sarat akan pendidikan karakter. “Sehingga Pustekkom mulai 2012 memproduksi, harapannya dapat memberikan tontonan film yang mempunyai idealisme serta misi untuk mengembangkan karakter bangsa Indonesia,” jelas Kepala Pustekkom Ari Santoso saat peluncuran.

 

Adapun Ibas, 24 tahun, mahasiswa sarjana komunikasi sebuah perguruan tinggi di Jakarta, yang bekerja paruh waktu sebagai fotografer di sebuah majalah remaja yang terbit di Jakarta. Nilai-nilai pendidikan karakter ditunjukkan dari konfik antara Ibas dengan keluarga. Diantaranya, konflik akan tuntutan tanggung jawab dari ibu Ibas untuk menggantikan peran Ayah dalam mengelola peternakan. Demikian sekilas jalan cerita dari naskah karya Jujur Prananto ini. Film “Cerita 1000 Potret” dapat disaksikan melalui Televisi Edukasi dan streaming via website di alamat www.tve.kemdikbud.go.id mulai bulan Desember 2013.

 

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Na’im mengungkapkan atensi positif terhadap pemanfaatan TIK. Menurut dia,  investasi untuk TIK sudah banyak dilakukaan Kemdikbud dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan baik dalam rangka proses belajar mengajar serta untuk pembelajaran lebih efisien.

Selain peluncuran film, penayangan Video Pendukung Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum 2013, dan pembukaan pameran pendidikan pun turut dilaksanakan. Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan  peringatan Anugerah KiHajar (Kita Harus belaJar), yang dilaksanakan tanggal 11-13 November 2013.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Teknologi Pendidikan

Jakarta - Mulai semester pertama Juli tahun depan, pembiayaan Kurikulum 2013 akan didanai melalui tiga sumber, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana alokasi khusus (DAK). Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru.

 

 

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, kementerian akan mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Kurikulum 2013. Ke depan, kata dia, pelaksanaan pembiayaan Kurikulum 2013 tidak hanya dari DIPA pusat seperti saat ini. "Semester satu tahun depan bulan Juli digunakan dana BOS, sedangkan dana DAK digunakan untuk semester dua mulai Januari,"  katanya di Kemdikbud, Jakarta, Senin (11/11/2013).

 

 

 

Musliar mengatakan, untuk penggandaan buku akan menggunakan dana BOS dan sebagian dari DAK. "Kalau BOS kurang akan ditransfer dari pusat dari DIPA untuk tambahan BOS Buku," katanya.

 

 

 

Musliar menyebutkan, dana BOS SD dan SMP sebanyak Rp 580 ribu dan Rp 710 ribu, jika digunakan untuk membeli buku mencapai Rp 70 ribu, sedangkan BOS SMA cukup besar yaitu Rp 1 juta. "Kita transfer lebih kurang Rp 800 miliar untuk beli buku khusus buku SD dan SMP, yang bosnya kecil, tetapi kalau SMA kan BOS-nya besar," ujarnya.

 

 

 

Sementara, lanjut Musliar, untuk pelatihan guru, sebagian besar akan menggunakan dana dari DIPA pusat. Namun, kata dia, daerah juga diharapkan berpartisipasi. Dia mencontohkan, di Provinsi Jawa Timur biaya pelatihan guru 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinvsi, dan 20 persen ditanggung pemerintah kabupaten atau kota. 

 

 

 

"Banyak daerah-daerah di tahun ini saja melaksanakan sendiri tanpa diminta, tapi dalam edaran ini betul-betul kita minta dan kita arahkan bahwa buku diadakan melalui tiga sumber tadi," katanya. 

 

 

Musliar menambahkan, saat ini sebagian kabupaten kota telah menerapkan Kurikulum 2013 secara mandiri dari segi biaya pelatihan guru maupun pengadaan buku. "Semuanya hampir 800 sekolah menerapkan mandiri," katanya.

 

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan
Jumat, 08 November 2013 14:42

169 Kabupaten/Kota Kekurangan SMP

Jakarta - Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (wajar dikdas) belum berjalan lancar. Buktinya, delapan persen lulusan SD setiap tahun tidak melanjutkan ke SMP. Lalu, ada 169 kabupaten atau kota yang memiliki angka partisipasi kasar (APK) SMP rendah. Hal itu karena kurangnya gedung sekolah dan budaya bersekolah yang rendah.
      
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, sejatinya kepesertaan siswa usia sekolah di jenjang SMP secara nasional sudah seratus persen. "Tetapi indikator itu saja tidak bisa jadi patokan," katanya dalam pagelaran Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah (FLS2N) di Jakarta, Kamis (7/11).
      
Di sejumlah daerah angka partisikasi di SMP masih lebih rendah dibanding rerata nasional. Di titik-titik itulah upaya memasukkan lulusan SD ke SMP harus digenjot. "Kita harus mencari tahu alasannya apa," papar dia.
      
Umumnya rendahnya angka partisipasi di SMP disebabkan karena infrastruktur pendidikan yang tidak ada. Infrastruktur berupa gedung SMP negeri idealnya minimal ada satu unit di setiap desa atau kelurahan. Saat ini jumlah SMP di seluruh Indonesia ada 35.492 unit dengan daya tampung sekitar 13 juta siswa. Sementara itu jumlah SD mencapai 146.967 unit sekolah dengan kapasitas sekitar 27 juta siswa.
      
Untuk mengatasi kekurangan unit SMP, Kemendikbud akan terus dilakukan pembangunan unit sekolah baru (USB). Sudah disiapkan anggaran untuk membangun 30 unit SMP. Selain itu pemerintah juga dibantu oleh lembaga donor asing untuk membangun 160 unit SMP. "Jadi total ada 190 unit SMP baru yang didirkan pemerintah dan bantuan asing tahun depan," katanya.
      
Sampai saat ini titik-titik pendirian SMP itu masih belum ditentukan. Kemendikbud memutuskan membangun sekolah itu sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Mayoritas unit sekolah baru itu akan dibangun di kawasan 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal). "Program wajar dikdas tetap harus dituntaskan," tegasnya.

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Published in Warta Pendidikan
Kamis, 31 Oktober 2013 07:21

Unas 2014 Digelar setelah Pemilu

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mematangkan jadwal pelaksanaan Unas 2014. Mereka memastikan pelaksanaan unas (ujian nasional) tahun depan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Ancar-ancarnya pada pekan keempat April 2014, yakni sekitar Senin, 21 April 2014.

 

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Hendarman menuturkan, jadwal pasti tanggal pelaksanaan unas hingga kemarin belum ditetapkan. "Kami di balitbang terus ber­koordinasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)," kata Hendarman dalam penutupan lomba esai Sosial Budaya 2013 di Jakarta, Senin (28/10).

 

Hendarman membenarkan bahwa penetapan jadwal unas harus memperhatikan agenda pemilu. Sebab, saat pemilu, konsentrasi polisi dan masyarakat fokus pada pemilihan akbar itu. Di sisi lain, pelaksanaan unas selama ini juga memerlukan perhatian dari aparat kepolisian dan unsur-unsur lainnya.

 

Pada 2013 unas berlangsung pada pekan kedua April. Kemendikbud tidak mau mengambil risiko bentrok dengan pemilu sehingga menggeser pelaksanaan unas pada April pekan keempat. "Secara prinsip, tidak ada perubahan signifikan, kan masih sama-sama April," kata dia.

 

Menggeser pelaksanaan unas dua pekan akan disikapi dengan urusan pemindaian sehingga tidak mengganggu kegiatan lain seperti penerimaan calon mahasiswa baru.

 

Hendarman mengatakan, saat ini tim di balitbang bersama BSNP terus mempersiapkan pelaksanaan teknis unas. Di antaranya adalah penyiapan butir-butir soal ujian.

 

Selain itu, dia menuturkan, saat ini tim sedang menyiapkan draf peraturan menteri (permen) tentang unas. "Setiap penyelenggaraan unas harus didasari permen dan di bawahnya ada SOP (standard operating procedure, Red)," katanya.

 

Dalam permen itu nanti ditetapkan tanggal pelaksanaan unas hingga urusan percetakan naskah ujian. Juga, ketentuan pengawasan, distribusi naskah, dan lain-lainnya.

 

Hendarman memperkirakan, pada November atau paling lambat Desember Kemendikbud menerbitkan permen tentang unas komplet dengan SOP-nya. Dengan demikian, awal tahun depan panitia unas bisa langsung bergerak. Apalagi, mengenai anggaran Unas 2014, sudah tidak ada permasalahan. Kemendikbud bersama DPR sudah menyepakati anggaran unas tahun depan sekitar Rp 600 miliar.

Para guru dan siswa yang akan menghadapi ujian diminta mulai mempersiapkan diri. Upaya yang bisa dikebut saat ini adalah menuntaskan materi-materi pelajaran. Selanjutanya, berlatih mengerjakan simulasi soal unas.

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Published in Warta Pendidikan