Kamis, 31 Mei 2018 16:54

Rapat Pleno Hasil Kerja Tim RB

Pontianak - Pada tahun 2018, LPMP Kalimantan Barat ditunjuk untuk menjadi salah satu UPT Dikdasmen, Kemendikbud untuk menuju zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Tim Reformasi Birokraksi dalam melengkapi keenam komponen pengungkit untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi yang telah ditetapkan yaitu :
1.    Manajemen Perubahan
2.    Penataan Ketatalaksanaan
3.    Penataaan Sistem Manajemen SDM
4.    Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5.    Penguatan Pengawasan
6.    Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Pada tanggal 17 Mei 2018, diadakan pleno untuk menampilkan hasil kerja masing-masing tim, dengan cara menjelaskan target dan langkah pencapaian target serta apa saja yang telah dan akan dilakukan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LPMP dan seluruh pejabat struktural dan fungsional serta seluruh anggota Tim reformasi Birokrasi dan Tim SPI yang seluruhnya tergabung dalam Tim Tunas Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) di LPMP Kalimantan Barat. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan seluruh anggota tim tunas integritas dapat lebih memahami pelaksanaan tugasnya sebagai agen perubahan untuk mendorong terwujudnya WBK di LPMP Kalimantan Barat.

Published in Warta RB

Pontianak - Dalam rangka persiapan menuju zona integritas menuju WBK, LPMP Kalimantan Barat, dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi, Kurniadi SE, MM melakukan Best Practise Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK ke LPMP Jawa Tengah., yang diterima oleh Kepala LPMP Jawa Tengah beserta tim Zona Integritas LPMP Jawa Tengah. LPMP Jawa Tengah menjadi tujuan untuk melakukan Best Practise Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK karena LPMP Jawa Tengah telah lebih dahulu melakukan persiapan pembangunan zona integritas yang telah dinilai oleh Menpan dan memperoleh predikat WBK.
Pada kunjungan selama 3 hari, dari tanggal 3 s.d. 5 Desember 2017, Tim Reformasi Birokrasi LPMP Kalimantan Barat berusaha untuk menambah wawasan, mengadopsi dan mengadaptasi langkah-langkah yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah untuk menuju Zona Intergritas WBK.  Selama 3 hari tersebut, LPMP Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada tim LPMP Kalimantan Barat meliputi 6 aspek pengungkit yang perlu dipersiapkan dalam rangka menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataaan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.
Terima Kasih kepada LPMP Jawa Tengah, semoga LPMP Kalimantan Barat dapat memperoleh predikat WBK.

Published in Warta RB
Senin, 20 Maret 2017 16:04

Pencanangan WBK LPMP Kalimantan Barat

Pontianak - Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK merupakan singkatan dari Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disebut komponen pengungkit. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan ditambah dua indikator keberhasilan.
LPMP adalah Unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP Mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi berdasarkan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, LPMP Kalimantan Barat harus memiliki komitmen  untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebagai tahap awal dilakukan Pencanangan dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di LPMP Kalimantan Barat. Pencanangan dan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017 sebagai landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPMP Kalimantan Barat.
Kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di LPMP Kalimantan Barat diawali dengan pencanangan yang dilakukan oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat yang ditandai dengan penguntingan pita sebagai tanda memasuki Zona Integritas, dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang melibatkan seluruh pegawai LPMP Kalimantan Barat yang terdiri dari pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, Widyaiswara, staf dan tenaga kontrak LPMP Kalimantan Barat.


Published in Warta RB

Jakarta, Kemendikbud ---  Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang kewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) akan menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2018. Kerja sama ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh rektor, wakil rektor dan koordinator PPG dari 38 Perguruan Tinggi Indonesia di Hotel Milenium Jakarta, pada Senin malam (28/05/2018).

Mewakili Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Didik Suhardi berharap PPG yang akan dimulai pada 31 Mei 2018 mendatang ini akan berjalan dengan baik. “Harapan kami hanya ingin begitu guru-guru keluar dari PPG, cara mengajarnya sudah berubah, cara memberi evaluasi berubah, juga yang lebih penting anak-anak yang diajarpun semakin bersemangat,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbud dalam sambutannya.

Untuk pola pembelajarannya, Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti, Paristianti Nurwandani menyampaikan PPG dalam Jabatan 2018 akan mengembangkan sistem hybrid learning dengan standar Indonesia, yaitu melalui daring selama tiga bulan dilanjutkan dengan workshop tatap muka selama lima minggu, dan terakhir mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama tiga minggu. “Pada tanggal 29 Mei s.d. 4 Juli mendatang kami akan langsung melakukan kegiatan sosialisasi hybrid learning ke 38 LPTK,” kata Paristianti.
 
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kerja sama antara dua kementerian ini telah menghasilkan modul sebanyak 1.200 modul yang sudah siap diterapkan ke dalam program PPG dalam Jabatan 2018. “Harapan kami, guru Indonesia betul-betul preofesional dan tidak kalah dari profesi dokter. Jadi nanti PPG akan sama prestisiusnya dengan pendidikan dokter,” ujar Purwanti.
 
Untuk itu, Didik menyampaikan dalam pelaksanaanya Kemendikbud menyerahkan sepenuhnya kepada pendidik yang ada di Perguruan Tinggi. “Teori apapun yan bapak keluarkan kami pasrah, branded learning, hybrid learning, atau e-learning, apapun kami terimakasih. Semoga ilmu-ilmu yang bapak keluarkan membawa perbaikan dan perubahan yang signifikan bagi guru-guru kami di lapangan,” ungkap Didik Suhardi.

Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Indonesia, Syawal Gultom menambahkan pada pelaksanaan PPG mendatang, para guru akan diberi kompetensi-kompetensi baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dapat berfikir kritis sehingga para guru memiliki daya nalar tinggi. “Kita sepakat untuk melakukan perubahan itu dimulai dari guru. Ubah cara membelajarkan guru, guru harus bisa menyampaikan cara berpikir, karena mahakarya Aristoteles itu logika. Semakin tinggi cara kita bernalar, semakin cepat negeri ini maju,” pungkas Rektor Universitas Negeri Medan ini.  

PPG dalam Jabatan 2018 akan dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pada tahap pertama 31 Mei 2018 sejumlah 6.775 guru, tahap kedua dimulai tanggal 2 Juli 2018 dengan sasaran 7.112 guru dan tahap ketiga akan dimulai pada tanggal 1 September 2018 khusus untuk guru dari daerah 3T dengan jumlah sasaran 7.000 guru. Saat ini telah siap PPG dalam Jabatan tahap pertama untuk 15 bidang studi yang akan dilaksanakan di 38 Perguruan Tinggi di Indonesia.

Untuk pelaksanaannya, pemerintah pusat melalui Ditjen GTK Kemendikbud mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp.7.500.000,- per orang untuk 20.000 guru. Selain pemerintah pusat, ada pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran PPG dalam Jabatan yaitu Provinsi Jawa Barat dengan sasaran 650 orang, Provinsi Aceh dengan sasaran 230 orang dan Kabupaten Merauke untuk sasaran 14 orang.  Sehingga guru yang akan mengikuti PPG dalam Jabatan berjumlah 20.887 orang.(

Published in Warta Sertifikasi
Selasa, 04 April 2017 10:38

LAKIP 2016

Published in Dokumen
Minggu, 27 Mei 2018 11:35

LAKIP 2017

Published in Dokumen
Kamis, 17 Agustus 2017 15:49

Selamat HUT Kemerdekaan RI ke-72

Pontianak - Dalam rangka HUT RI ke- 72, keluarga besar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat atas 72 tahun kemerdekaan.

Published in Warta Video

Pontianak - Sambutan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat dalam rangka Pameran Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

Published in Warta Video
Rabu, 26 April 2017 11:12

UTN Ulang Kabupaten Sambas tahun 2017

Sambas – Ujian Teori Nasional (UTN) ulang bagi guru-guru peserta sertifikasi tahun 2016 untuk Kabupaten Sambas berlangsung dari tanggal 26 s.d. 27 April 2017 di SMK Negeri 1 Sambas dan diikuti oleh 71 orang guru dari semua jenjang. UTN ulang ini diperuntukkan bagi guru-guru peserta sertifikasi tahun 2016 yang tidak lulus ujian pada UTN tahun lalu.
Untuk UTN ulang kali ini menggunakan Computer Base Test (CBT) dengan Sistem e-Xam Kemdikbud. CBT menggunakan e-Xam Kemdikbud hanya dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang telah teregister sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Kemdikbud. Untuk Kabupaten Sambas salah satu sekolah yang teregister sebagai TUK adalah SMK Negeri 1 Sambas.
Pelaksanaan UTN ulang ini diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dan SMK Negeri 1 Sambas sebagai TUK.

Published in Warta Pendidikan

Pontianak - Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap peringatan hari Kemerdekaan 17 Agustus, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Upacara Bendera yang diikuti oleh seluruh  pegawai, karyawan, widyaiswara dan pejabat struktural dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun ini upacara bendera juga diikuti oleh siswa-siswi dan guru-guru dari SDN 27 Pontianak Timur yang berlokasi tidak jauh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Upacara dimulai tepat pukul 07.30 WIB dengan dipimpin oleh inspektur upacara Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Dr. Suhartono Arham, M. Si.

Upacara yang dilaksanakan dihalaman Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat itu berlangsung dengan tertib dan hikmat.

 

Published in LPMP Inside