Rabu, 17 September 2014 00:00

Pengadaan/Seleksi SDM ASN Tahun 2014

Pontianak -

Computer Assisted Test Panitia Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan nama CAT PANSELNAS CPNS. CAT adalah suatu metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar maupun standar kompetensi kepegawaian. CAT PANSELNAS CPNS 2014 terdiri dari dua program aplikasi yaitu sistem CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sistem CAT UKG online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua sistem CAT ini memiliki fungsi yang sama namun memiliki prinsip kerja sistem dan tampilan aplikasi yang berbeda.

Sistem CAT UKG online Kemdikbud menerapkan sistem terdistribusi. Sesuai konsepnya bahwa sistem distribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, dimana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer, walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan internet, aktifitas data komputer tersebut tetap dapat berjalan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2014 sebagaimana dijelaskan di atas, LPMP Provinsi Kalimantan Barat selaku penanggung jawab teknis terkait sistem UKG yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sekaligus merupakan perpanjangan tangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pusat terkait Seleksi CPNS tahun 2014 dengan sistem CAT UKG telah melakukan Rapat Koordinasi dengan dengan Kementerian/Lembaga yang berdasarkan Surat Keputusan Menpan dan RB Nomor 717 Tahun 2014 akan menggunakan sistem CAT UKG Kemdikbud yaitu :

1.         Kejaksaan Agung RI (Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat)

2.         Kementerian Kesehatan RI (Politeknik Kesehatan Pontianak)

3.         Kementerian Agama RI (Institut Agama Islam Negeri Pontianak)

4.         Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat)

Bentuk pelayanan yang diberikan LPMP Provinsi Kalimantan Barat dalam kerjasama ini berupa memberikan rekomendasi awal kepada Kementerian/Lembaga mengenai tempat pelaksanaan Tes CPNS (TKD), selanjutnya mempersiapkan sistem ujian online di tempat pelaksanaan yang telah disepakati kedua belah pihak dari mulai proses instalasi program, pembekalan kepada tim teknis, ujicoba dan simulasi sampai proses ujian TKD bagi pelamar/CPNS.

Kerjasama LPMP Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud di atas, tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Memorandum Of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga masing-masing sebagai bukti wujud/fisik atas kerjasama yang dilakukan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat Bapak Drs. Suhartono Arham, M.Si, bahwa pada tahun 2014 ini BPSDMPK dan PMP Kemdikbud melalui LPMP seluruh Indonesia ikut berkontribusi dalam mensukseskan Program Pengadaan/Seleksi SDM ASN Tahun 2014 melalui Kerjasama antara Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemanfaatan Fasilitas UKG yang tersebar di seluruh Indonesia . LPMP Provinsi Kalimantan Barat lebih lanjut dijelaskan kepala LPMP selaku perpanjangan tangan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Seleksi CPNS, terlibat dalam memberikan rekomendasi awal kepada Instansi yang akan menggunakan fasilitas UKG yang ada di Sekolah dan selanjutnya memfasilitasi dalam penyiapan sistem CAT UKG sampai proses Ujian TKD berlangsung dan memberikan jaminan kepada instansi yang menggunakan sistem CAT UKG bahwa selama pelaksanaan Ujian Online tidak terjadi permasalahan baik dilevel TUK maupun di Level Pusat.

Pada Rekrutment CPNS tahun 2014 ini, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diseluruh Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dipercaya oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan CPNS, untuk mengkoordinir pelaksanaan CAT online di Tempat Uji Kompetensi Guru (TUKG) yang berada di wilayahnya masing-masing. Sistem CAT yang digunakan dalam seleksi CPNS ini berbasis pada CAT Uji Kompetensi Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Selain Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, CAT Online bagi CPNS di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat juga dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan Poltekes Pontianak. Info Lengkap mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 dapat dilihat disini.

Published in LPMP Inside

Pontianak - Paradigma pembangunan pendidikan untuk semua merupakan upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan sebagai hak azasi manusia. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan sumber daya yang maksimal.Sejalan dengan hal tersebut, kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu di antaranya yaitu ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional. Ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menciptakan layanan prima dengan penyelenggaraan layanan profesional (good governance).

Upaya untuk menciptakan layanan profesional dan sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota adalah penyusunan Rencana Strategis Pendidikan. Rencana strategis merupakan proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya pendidikan di Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu merumuskan masalah-masalah pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota di antaranya: perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Era globalisasi dan otonomi pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut kesiapan peranan sumber daya manusia di daerah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan terutama yang mengarah langsung kepada eksistensi sumber daya manusia bidang pendidikan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Australia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kemitraan Pendidikan dalam hal ini LPMP Provinsi Kalimantan Barat melakukan  Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Penyelenggara Pendidikan Daerah/SKPD Kependidikan Daerah yang dilaksanakan di Hotel Orchadz jalan Gajah Mada Pontianak, mulai tanggal 27 s.d. 30 Agustus 2014.

Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat melalui Kasi Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Bapak Kurniadi, SE, MM menyatakan bahwa lokakarya ini dilaksanakan berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap peserta sehingga setelah mereka mengikuti program bimtek akan mampu melakukan sesuatu (the ability to do something), dengan demikian proses pelaksanaan lokakarya ini menggunakan pembelajaran melalui pengalaman (experiental learning).

Kegiatan ini di fasilitasi oleh 4 orang narasumber yang berasal dari Widyaiswara dan staf fungsional LPMP yakni DR. Herlina, Kusmoro, M.Pd, Amir Riyanto, M.Si dan Acep Eka Kurniawan, S.Kom.  Harapan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadikan panduan bagi SKPD Kependidikan di daerah sehingga dapat lebih baik dalam melakukan penyusunan rencana strategis dan pengelolaan keuangan daerah.

Published in Penjaminan Mutu

Pontianak - Sistem Penilaian Prestasi Kinerja (SPPK) adalah program yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Nasional yang juga telah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online melalui website resmi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BSDMPK-PMP).  Sistem ini akan diterapkan juga oleh semua pegawai di lingkungan LPMP Provinsi Kalbar mulai tahun 2014 ini, dan telah disosialisasikan sejak awal tahun.

Adanya sistem penilaian secara online ini akan memudahkan bagi pejabat penilai dalam hal ini Kasi atapun Kepala untuk mengetahui kinerja pegawainya secara langsung dan terintegerasi sehingga proses penilaian dapat dilakukan per jenjang dan secara online. Setiap pegawai LPMP Kalbar wajib menginput dan melaporkan hasil kerjanya langsung di aplikasi yang juga disertai dengan bukti fisik baik berupa dokumen pengerjaan, laporan, surat tugas, dan bukti lainnya.

"Kita menyambut baik sistem ini, sehingga kinerja pegawai kita dapat terkontrol dan dioptimalkan. " Sambut Drs. Suhartono Arham, M.Si Kepala LPMP Kalbar disela rapat sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja di lingkungan LPMP Kalbar.  Ditambahkan oleh beliau "Paling lambat tanggal 8 September 2014 ini semua pegawai LPMP wajib menginput tugas dan mengupload bukti fisiknya, karena tahun ini DP3 kita (pegawai LPMP, red) akan dicetak melalui aplikasi ini juga sehingga bila ada yang tidak terisi maka tidak dapat dilakukan penilaian karena dianggap tidak memenuhi target kerja.

Aplikasi SPPK yang diterbitkan oleh Badan ini juga dirasa masih perlu banyak perubahan dari segi kemudahan pengaplikasian (user friendly) maupun kapasitas dalam penyimpanan data.

Published in LPMP Inside

Kubu Raya - Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan In House Training Bagi Seluruh Staf Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013, dilaksanakan kegiatan Outbond yang bertujuan untuk lebih memantapkan kembali visi, komitmen, kekompakan dan kerjasama antar personil dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat. Pemantapan ini perlu dilakukan, mengingat dinamika yang terjadi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang semakin hari semakin besar.

Perkembangan tugas pokok dan fungsi ini menuntut sumberdaya manusia yang ada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat untuk selalu siap dan tanggap agar semua yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik.

Dalam sambutannya yang disampaikan pada pembukaan kegiatan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat Drs. Suhartono Arham, M. Si, berharap dengan kegiatan ini seluruh personil di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat dapat di "Recharge" sehingga fikiran, konsentrasi dan energi yang tersedot dalam melaksanakan program-program dalam 11 bulan terakhir dapat disegarkan kembali. Hal itu penting mengingat tantangan kedepan yang lebih berat yang tentunya memerlukan personil-personil yang dapat mengemban tugas secara profesional.

Kegiatan yang dibuka pada hari Jum'at 6 Desember 2013 dan berakhir pada hari Minggu 8 Desember 2013, berlangsung di Gardenia Resort yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh staf dan pimpinan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat.

Tidak seperti yang sudah-sudah, dimana tim Outbond yang memfasilitasi kegiatan menggunakan tim Outbong dari internal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat, kali ini kegiatan dipandu oleh Tim Outbond dari external Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat, sehingga para peserta terlihat lebih antusias menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan.

Published in LPMP Inside

Pontianak - Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar No. 07/2013 tentang  jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) pada bulan Ramadhan tahun 2013, Maka Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan, sebagaimana Berikut :


Untuk hari Senin – Kamis, masuk jam 08.00, pulang jam 15.00 WIB, dengan waktu istirahat jam 12.00 – 12.30.

Sedangkan hari Jumat, masuk jam 08.00, pulang jam 15.30, dengan waktu istirahat jam 11.30 – 12.30.

Published in LPMP Inside

Surabaya - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) bertema "Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2013". Dalam rakornas yang berlangsung pada 21-22 Juni 2013 itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjadi salah satu pemateri mengenai Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. Mendikbud juga menjadi saksi penandatanganan Nota Kesepahaman Implementasi Percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan/Pelaksanaan Program Penjaminan Mutu Pendidikan antara 38 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan LPMP Provinsi Jawa Timur.

Menteri Nuh mengatakan, penandatangan nota kesepahaman atau deklarasi merupakan pernyataan sikap atau komitmen dalam menyikapi kebijakan pendidikan, termasuk Kurikulum 2013. Menurutnya, pro dan kontra terhadap Kurikulum 2013 disebabkan adanya perspektif non-akademik, seperti politik dan bisnis. "Kurikulum skrg ini tdk murni disikapi dr perspektif akademik," ujar Mendikbud di hadapan peserta rakornas LPMP, di kantor LPMP Provinsi Jawa Timur, Surabaya, (22/6).

Ia melanjutkan, berbicara mengenai pendidikan, tidak boleh lepas dari 8 standar nasional pendidikan. "Karena rumusan pendidikan ya ada di situ, tidak bisa lari ke mana-mana," katanya. Karena itu ia meminta LPMP benar-benar mengetahui 8 standar nasional pendidikan. Menurutnya, persoalan pendidikan secara garis besar ada dua, yaitu akses dan kualitas. Sedangkan berbicara mengenai mutu pendidikan, berarti berbicara mengenai kurikulum dan guru.

Menteri Nuh mengatakan, Kemdikbud telah menyiapkan pelatihan instruktur nasional untuk guru-guru yang akan mengajar Kurikulum 2013. Pelatihan tersebut akan diselenggarakan pada Juli mendatang. Selain menyiapkan SDM pengajar, Kemdikbud juga telah menyiapkan buku pelajaran dengan memegang substansi atau isi buku. Sedangkan untuk penggandaan buku diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun pos khusus.

Dalam paparannya, Mendikbud juga mengimbau semua pihak ikut memantau substansi Kurikulum 2013, di antaranya untuk tujuan membangun kreativitas siswa. "Tidak hanya kreatif yang kita bangun, tapi juga agama dan budi pekerti," tegasnya. Pendidikan agama dan budi pekerti itu ditujukan untuk membangun pendekatan yang penuh kesantunan dalam menemukan solusi, sehingga solusi tidak berbentuk kekerasan.

Usai memberikan paparan, Mendikbud meresmikan gedung baru LPMP Provinsi Jawa Timur dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita. Gedung baru LPMP Provinsi Jawa Timur mulai dibangun pada tahun 2011. Selanjutnya semua operasional yang dijalankan LPMP Provinsi Jawa Timur akan berlangsung di gedung baru itu.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Penjaminan Mutu

Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Tahun 2013

 

Published in Album

Pontianak - Tidak seperti biasanya hari ini LPMP Provinsi Kalimantan Barat terlihat sepi, hanya beberapa staf yang terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Seperti tahun sebelumnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) 2013 dan pada hari ini sebagian besar Staf LPMP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas di Tempat Uji Kompetensi (TUKG) di 14 Kabupaten/Kota.


Selain staf-staf yang bertugas dilapangan, beberapa staf di LPMP Provinsi Kalimantan Barat yang berada di kantor juga terus memonitoring dan menyusun rekapitulasi pelaksanaan UKG dari lapangan. Media Social Facebook menjadi sarana untuk saling berkomunikasi antara operator TUKG, Petugas lapangan LPMP dan pusat kendali pelaksanaan UKG Provinsi Kalimantan Barat di LPMP.

 

Mudah-mudahan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2013 yang berlangsung dari tanggal 3 s.d 15 Juni 2013 dapat berjalan dengan sukses dan para petugas yang turun ke daerah pulang kembali dengan selamat ke LPMP Provinsi Kalimantan Barat.

 

 

Published in LPMP Inside

Pontianak - Seperti tahun sebelumnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) 2013. Untuk tahun ini Uji Kompetensi Guru (UKG) akan dilaksanakan secara Online. UKG wajib diikuti semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS.

 

Dalam Pelaksanaannya UKG melibatkan berbagai instansi antara lain BPSDMPK-PMP, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Agar seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan UKG memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaksanaan UKG, maka perlu disusun informasi yang lengkap tentang mekanisme pelaksanaan UKG tahun 2013 melalui kegiatan “Rakor Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Online Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013”.

 

Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) ini diikuti Peserta yang terdiri dari unsur Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Operator Data Sertifikasi Kabupaten/Kota, perwakilan PT PLN Wilayah Kalimantan barat, perwakilan PT Regional Telkom Provinsi Kalimantan Barat dan unsur dari LPMP Prov. Kalimantan Barat sendiri. Kegiatan Rakor ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 1 s.d 3 Mei 2013 bertempat di Hotel Gajah Mada Pontianak.

Published in Penjaminan Mutu

Rapat Koordinasi Uji Kompetensi Guru Tahun 2013

 

Published in Album